DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, perubahan Bagian Kesatu BAB III, perubahan pada Pasal 4, perubahan pada Pasal 11, perubahan pada Pasal 17, perubahan pada Pasal 18, perubahan pada Bagian Kedua, perubahan pada Pasal 20, perubahan pada Pasal 21, pengahapusan Pasal 22, penyisipan Bagian Kelima, penyisipan Pasal 22A, perubahan Pasal 24, perubahan pada Pasal 35, perubahan pada Pasal 41.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Da.erah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950' tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 „tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000.. Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan , Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
17.Peraturan’Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 12);
18.Peraturan. Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 52); ,
19.Peraturan. Daerah Kabupaten Karangnyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah' Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karangnyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penghentian Layanan Izin Gangguan dan Pemungutan Reribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ! dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal T diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. ■
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan . Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
7.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen Jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai saluran utama (Central trunk), titik penyambungan utama untuk teknologi komunikasi nirkabel/ Mobile Switching Center (MSC), pengontrol stasiun basis/ Base Station Controller (BSC)/pengontrol jaringan radio/ Radio NetWork Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
9.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
10.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11.Operator Telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur Telekomunikasi dasar, biasanya fiber optik, peralatan Telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station / BTS) selular, sentral telepon, dan lain-lain.
12.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat Telekomunikasi.
13.Penyedia Menara adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14.Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
15.Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, dalam hal ini bertujuan untuk memisahkan wilayah urban, suburban dan rural.
16.Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah kawasan yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan peta menara telekomunikasi eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
17.Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa Operator Telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan Telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan ' Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.
18.Menara Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
19.Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi , serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
20.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
21.Pentanahan atau grounding adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke bumi.
22.Peta Titik Lokasi Menara, yang selanjutnya disebut Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23.Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara yang dilaksanakan oleh penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara di atas tanah / lahan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pedukungnya.
24.Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi di daerah yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara bersama Telekomunikasi.
25.Retribusi Pengendalian Menara adalah pungutan daerah sebagai pembayaran. atas pemberian pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Bagian Kesatu BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembangunan dan pengoperasian Menara wajib mengacu kepada Penataan Kawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Daerah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
(2)Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian Menara di Daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik sesuai dengan Peta Lokasi Menara yang telah ditetapkan dan berorientasi masa depan, terintegrasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
(3)Penataan Kawasan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka: a', menjaga estetika kawasan tetap indah, bersih dan lestari dan terpelihara;
1. b.mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
2. c.menghindari pembangunan Menara yang tidak terkendali;
3. d.menentukan titik lokasi Menara supaya tertata dengan baik;
4. e.mewujudkan standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara;
5. f.meminimalisir gejolak sosial;
6. g.meningkatkan citra wilayah;
7. h.mewujudkan keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
8. i.memudahkan pengawasan dan pengendalian;
9. j.menjamin terpenuhinya legalitas setiap Menara;
10. k.mewujudkan kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
11. l.memenuhi kebutuhan lalu lintas Telekomunikasi Seluler secara optimal;
12. m.menghindari wilayah yang tidak terjangkau (blankspot area);
13. n.menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh Operator Telekomunikasi, baik Sistem Global untuk Komunikasi Bergerak/GSM (Global System for Mobile Communication) maupun Divisi Multi Akses Kode/CDMA (Code Division Multiple Access) serta dapat digunakan untuk layanan nirkabel, jaringan area lokal/Local Area NetWork (LAN) dan lain-lain;
14. o.mewujudkan efisiensi dan efektifitas biaya Telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar Operator Telekomunikasi; dan
15. p.mendorong persaingan yang lebih sehat antar Operator Telekomunikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Kawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, antara lain:
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catudaya; ;
4. d.lampu halangan penerbangan [Aviation Obstruction Light);
5. e.marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking); dan
6. f.pagar pengamanan.
(3)Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana • dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.nama pemilik Menara;
2. b.penyedia jasa konstruksi;
3. c.lokasi Menara;
4. d.tinggi Menara dan titik koordinat; . e. tahun pembuatan / pemasangan Menara;
5. f.luas area Menara; .
6. g.kapasitas listrik terpasang;
7. h.beban maksimal Menara;
8. i.data Operator Telekomunikasi yang menyewa (tenant) di Menara tersebut; dan
9. j.nomor dan tanggal IMB.

Pasal 17

Penggunaan Menara Bersama antar Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: PasaP18

(1)Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama, Bupati membentuk TPMT.
(2)TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan;
2. b.melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
3. c.memberikan rekomendasi pemberian izin;
4. d.memberikan rekomendasi pencabutan izin; dan
5. e.memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan Menara.
(3)TPMT dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dan dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
(4)TPMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

7.Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pembangunan Menara diawali dengan permohonan Peta Lokasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menangani tata ruang.
(2)Peta Lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen perizinan pembangunan Menara.
(3)Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peta Lokasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang tata ruang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Peta rLokasi diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan dan pengoperasian Menara wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagai pemenuhan komitmen penerbitan izin lingkungan oleh Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (Online Single Submission).

10.Ketentuan Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dihapus

11.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Setiap pengalihan status kepemilikan Menara wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pengalihan status kepemilikan Menara disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakannya proses pengalihan dengan diterbitkannya persetujuan pengalihan status kepemilikan Menara.
(3)Persetujuan pengalihan status kepemilikan Menara diberikan apabila pemilik Menara sebelumnya telah memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
(4)Pengalihan status kepemilikan Menara yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh tanggung jawab dan kewajibannya dibebankan kepada pemilik Menara yang terdaftar pada Pemerintah Daerah.

13.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Jenis Menara terdiri dari:

a.berdasarkan tempat berdirinya :
1. 1.Menara yang dibangun di atas tanah (green fieldj; dan
2. 2.Menara yang dibangun di atas bangunan (roof top).
b.berdasarkan penggunaannya:
1. 1.Menara Telekomunikasi seluler; dan
2. 2.Menara Telekomunikasi khusus.
c.berdasarkan struktur bangunannya:
1. 1.Menara mandiri (self supporting tower);
2. 2.Menara teregang (guyed tower);
3. 3.Menara tunggal (monopole tower]; dan
4. 4.Menara kamuflase.
5. 14.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…