DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 14, penyisipan Pasal 15A, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 22, penambahan Bab V dan Pasal 42A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial perlu adanya pemberdayaan pada usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;
b.bahwa guna peningkatan dan penguatan perekonomian serta mendorong investasi maka dibutuhkan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pembenlayaan Koperasi clan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6841);
4.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 12, Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR 12 TAHUN2017 TENTANG PEMBERDAYAANUSAHAMIKRO DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKARANGANYAR, BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabu paten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mem berikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh da.n berkembemg mcnjadi u:saha yang tangguh dan mandiri.
7.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.
9.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pernihakan, kepastian, kesempatan, pertmnungan, dan
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 201 7 N omor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 78), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHAMIKRO. Menetapkan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Dengan Persetujuan Bersama Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 78): dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, clan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
11.Penjarninan adalah pernberian jaminan pinjarnan Usaha Mikro oleh lernbaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk rnemperbesar kesempatan rnernperoleh pinjarnan dalam rangka rnemperkuat permodalannya.
12.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung rnaupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
13.Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mernberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik rnonopoli dan pernusatan kekuatan ekonorni oleh pelaku usaha.
14.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan a tau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri rnaupun bersama-sama melalui kesepakatan rnenyelenggarakan kegiatan Usaha Mikro.
15.Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalarn rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepen tingan yang sama.
16.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/ a tau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pernberdayaan Usaha Mikro.
17.Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilrnu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain rneliputi: hak cipta, hak rnerk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh Usaha Mikro.
18.Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin Usaha Mikro.
19.Perizinan Bcrusaha Terintegrusi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
20.Pengernbangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pernerintah Daerah, Dunia Usaha, dan rnasyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk rnenumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.

Pasal 15A

(1)Pemerintah Dasrah dapat memberikan barituan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
1. a.perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
2. b.lembaga pemberi bantuan hukum; atau
3. c.perguruan tinggi.
  1. 5.Di aritara Pasal 15 dan Pasal lo citamban 1 (satu) pasai yakni Pasal lSA yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penumbuhan Iklim Usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada aspek:

a.pendanaan;
b.sarana dan prasarana;
c.informasi usaha;
d.Kemitraan;
e.perizinan usaha;
f.kesempatan berusaha;
g.promosi dagang;
h.dukungan kelembagaan; dan
i.penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
1. 4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perundang- Pelaku Usaha Mikro berkewajiban untuk:
a.mematuhi ketentuan peraturan undangan;
b.memiliki bukti legalitas usaha;
c.memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
d.tidak menganggu kepentingan umum;
e.memprioritaskan produk lokal sebagai bahan baku;
f.bersikap profesional dalam mengelola usaha; dan
g.melaporkan aktivitas usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kriteria Usaha Mikro adalah:

a.memiliki modal usaha paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

( 1) Daerah melakukan penyediaan ternpat promosi clan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas

8.BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan pada berbagai bentuk bidang us aha.
(2)Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha di Daerah menyediakan ruang usaha paling sedikit 10% (sepuluh persen) kepada Usaha Mikro.
(3)Penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. berikut:

7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai ( 1) Aspek sarana dan prasarana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:

a.mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah;
b.memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro; dan
c.menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan Iklim Usaha pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.konsultasi hukum;
2. b.mediasi;
3. c.penyusunan dokumen hukum;
4. d.pendampingan di luar pengadilan; dan/ a tau
5. e.pendampingan di pengadilan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati. TIMOTIUS SURYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH (3-60/2023) ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR JULIYATMONO ttd. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 BUPATI KARANGANYAR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Pasal II

1.Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satuj tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.

(2)Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.terminal;
2. b.tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
3. c.infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat prornosi clan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7

Pasal 22

Ayat ( 1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan a tau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas, II. PASAL DEMI PASAL PasalI I. UMUM Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait usaha mikro yaitu:

a.perubahan kriteria Usaha Mikro;
b.penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur pu blik; dan
c.menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Uaaha Mikro perlu diubah. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAY AAN USAHA MIKRO TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 148 Cukup jelas. Pasal II Angka 8 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…