DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Ketentuan ayat (1) Pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan adanya penambahan pengaturan mengenai biaya penggantian Tanda Lulus Uji Kendaraan berupa Tanda Samping Kendaraan maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Negara tentang dalam
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab1 m aten T<arnnganyar (Lenibaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Dae rah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NO MOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. PasalI Ketentuan ayat (1) Pasal 20 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Biaya Pengujian :
  1. 1.JBB 0-3.449 kg sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
  2. 2.JBB 3.500-8.000 kg sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  3. 3.JBB 8.001-15.000 kg sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  4. 4.JBB diatas 15.000 kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  5. 5.Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. b.Biaya penggantian Tanda Uji Berkala sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. orang mengetahuinya, memerintahkan Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 23 September 2015 Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 23 September 2015 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. SAMS! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH : (4/2015) Salinan sesuai dengan aslinya S~~~RIAT DAERAH RANGANYAR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis Kendaraan Bermotor yang berpotensi menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan uji berkala. Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik berupa pemberian kartu uji dan tanda uji. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK 2752/AJ.402/DRJD/2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji, Tanda Uji Berkala, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa tanda samping dicantumkan secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kiri maupun kanan kendaraan bermotor untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Stiker diberikan pada kendaraan ber motor yang telah lulus uji berkala dan telah memperoleh tanda bukti lulus uji berkala, serta mendapatkan surat keterangan bebas uji berkala untuk yang pertama kali. Biaya stiker, merupakan pengalihan dari alokasi biaya pengecatan tanda samping yang diperhitungkan sebagai komponen biaya uji berkala kendaraan bermotor yang diatur dengan Peraturan sendiri oleh Daerah yang pengelolaannya dilakukan melalui APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR NOMOR 31

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…