DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 9, perubahan Pasal 34, penyisipan Bab VIIIA dan penyisipan Pasal 37A, perubahan Pasal 48, penyisipan Bab XA dan penyisipan Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D dan Pasal 48E, perubahan Pasal 50, penghapusan Pasal 51, perubahan Pasal 54, perubahan Pasal 55, penghapusan Pasal 56, penyisipan Pasal 62A, penyisipan Bab XIVA dan penyisipan Pasal 63A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat perlu pemberdayaaan ekonomi khususnya dalam bentuk koperasi;
b.bahwa guna peningkatan dan penguatan perekonomian serta mendorong investasi maka dibutuhkan kemudahan, pelindungan, · dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Karanganyar;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Perkoperasian perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Ropublik Iriclorrcnie, Tahun 1950 Norno r 42);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun QO 14 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6841);
4.Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 26, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKARANGANYAR, Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN2023 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 26 TAHUN2019 TENTANG PENYELENGGARAANPERKOPERASIAN BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah yang rnernirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
5.Perkoperasian adalah berbagai aspek yang menyangkut kehidupan koperasi
6.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
7.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
8.Koperasi Modern adalah Koperasi yang rnenjalankan kc5iatan dan u-:,a.ha.nya. dcn5a.n ca.ra-cara buru clan manajemsn tata kelola kopsrasi yang baik (gDDd cooporative governance) memiliki daya saing unggul dan adaptif terhadap perubahan.
9.Anggota Koperasi adalah orang seorang a tau badan hukum Koperasi yang otonom dan bergabung secara sukarela setelah memenuhi syarat keanggotaan sesuai anggaran dasar.
10.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
11.Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 117) diubah sebagai berikut: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAANPERKOPERASIAN. Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 117); dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Pengawas adalah Anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih melalui keputusan rapat anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
14.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disirigkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Koperasi melakukan pcridaftaran dan untuk memulai u saha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
16.Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Koperasi mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
17.Komitmen adalah pernyataan Koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izin Operasional.
18.Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi Anggota Koperasi, yang tidak dapat diam bil kem bali selama yang bersangku tan masih menjadi Anggota Koperasi.
19.Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota Koperasi.
20.Sirnpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota Koperasi kepada Koperasi untuk tujuan khusus.
21.Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/ atau barang kepada Koperasi.
22.Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya.
23.Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
24.Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk Anggota Koperasi.
25.Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.
26.Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri.
27.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
6.Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

5.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan pembinaan dan pendampingan tentang perkoperasian oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.

(2)Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihadiri oleh:
1. a.paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian Koperasi Primer; dan
2. b.paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang diwakili pengurus dan/ atau Anggota Koperasi yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan didaftarkan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan di Daerah.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

( 1) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang.

(2)Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk oleh paling sedikit oleh 3 (tiga)Koperasi.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
28.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
29.Hari adalah hari kalender.

Pasal 48A

(1)Koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
(2)Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan kata "Bvariah" dalam penamaan Koperasi.
(3)Usaha Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi syariah.
(4)Usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dituangkan dalam anggaran dasar Koperasi. BABXA USAHAKOPERASIYANGMELAKSANAKANPRINSIP SYARIAH

8.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan 5 (lima) pasal yakni Pasal 48A, Pasal 488, Pasal 48C, Pasal 48D, dan Pasal 48E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1)Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan periilaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, unit simpan pinjam clan pembiayaan syariah, serta kantor cabang Koperasi.
(2)Penilaian kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi, Koperasi sirnpan pinjarn dan pernbiayaan syariah, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan kantor cabang Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Koperasi Modern ( 1) dia tur dalam Koperasi.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat Peraturan Bupati.

Pasal 37A

(1)Koperasi Modern merupakan Koperasi yang menjalankan kegiatannya :
1. a.berorientasi usaha berbasis model bisnis hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/ inclusive closed loop;
2. b.pelayanan Anggota Koperasi secara elektronik;
3. c.memiliki website dan media sosial; dan
4. d.inklusif terhadap perkembangan usaha Anggota BAB VIIIA KOPERASI MODERN

Pasal 48C

(1)Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah; a tau
2. b.unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada Koperasi syariah.
(2)Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi syariah dilaksanakan dengan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi:
1. a.menghimpun dana dari Anggota Koperasi, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk tabungan dengan akad titipan, simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dan/ atau bentuk lain;
2. b.menyalurkan dana kepada Anggota Koperasi, Koperasi lain dan anggotanya dalam bentuk pinjaman dengan akad pinjam-meminjam; dan
3. c.menyalurkan dana kepada Anggota Koperasi, Koperasi lain clan anggotanya, dalam bentuk pembiayaan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/atau bentuk lain.
(3)Koperasi yang menjalankan Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi Anggota Koperasi dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam clan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan usaha secara elektronik.

Pasal 48B

( 1) Koperasi syariah melaksanakan kegiatan usaha syariah berdasarkan paling sedikit:

a.kesamaan usaha;
b.potensi; clan/ atau
c.kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa, serta bidang usaha lain.

(2)Usaha Koperasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan akad pinjam-meminjam, bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, dan/ atau bentuk lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
(3)Koperasi syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul maal untuk pemberdayaan sosial ekonomi anggota dan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Koperasi syariah didirikan, dikelola, dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
(6)Koperasi syariah harus melaksanakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…