DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Sistematika RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jaw a Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jaw a Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kabupaten Karanganyar m erupakan salah satu dari kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang direncanakan menjadi salah satu kawasan pertum buhan ekonomi di Provinsi Jaw a Tengah Bagian Selatan. Kawasan ini juga dikenal dengan istilah Solo Raya. Kawasan ini memiliki pertum buhan ekonomi yang baik dengan pusat pertum buhan di Kota Surakarta.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dim aksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pem erintahan Daerah adalah penyelenggaraan u ru san pem erintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m enurut asas otonomi dan tugas pem bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaim ana dim aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n su r penyelenggara Pem erintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan u ru san pem erintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar.
6.Perangkat Daerah adalah u n su r pem bantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan U rusan Pem erintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan Pem bangunan Daerah adalah su atu proses u n tu k m enentukan kebijakan m asa depan, melalui u ru tan pilihan, yang melibatkan berbagai u n su r pemangku kepentingan, guna pem anfaatan dan pengalokasian sum ber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah adalah su atu proses pem antauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pem bangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan u n tu k m em astikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
9.Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah u n tu k periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah u n tu k periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sam pai dengan berakhirnya m asa jabatan Kepala Daerah.
11.Rencana Pem bangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah u n tu k periode 1 (satu) tahun.
12.Perm asalahan Pem bangunan adalah kesenjangan antara kinerja pem bangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan an tara apa yang ingin dicapai di m asa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
13.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang haru s diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pem bangunan Daerah karena dam paknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, m endasar, mendesak, berjangka m enengah/panjang, dan m enentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pem erintahan Daerah di m asa yang akan datang.
14.Visi adalah rum usan um um mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pem bangunan Daerah.
15.Misi adalah rum usan um um mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan u n tu k mewujudkan Visi.
16.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka w aktu tertentu.
17.Sasaran adalah rum usan kondisi yang m enggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pem bangunan D aerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
18.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pem bangunan D aerah/Perangkat Daerah u n tu k m encapai Sasaran.
19.Arah Kebijakan adalah rum usan kerangka pikir atau kerangka kerja u n tu k menyelesaikan perm asalahan pem bangunan dan m engantisipasi isu strategis D aerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Geografis Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar secara astronomis terletak antara 1100’40”- 110070” Bujur Timur dan 7 0 078” - 700’46” Lintang Selatan, dengan luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 76.778,64 Ha atau 2,36 persen dari total luas wilayah Provinsi Jaw a Tengah dan 0,04 persen dari total luas Indonesia. Secara adm inistratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecam atan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 2.004 rukun warga dan 6.508 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu m erupakan kecam atan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu m erupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan, Kabupaten Magetan dan Ngawi dan Provinsi Jaw a Timur di sebelah timur, serta Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta di sebelah barat.

Pasal 2

RPJPD m erupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam m elaksanakan pem bangunan 20 (dua puluh) tahun kedepan terhitung sejak tah u n 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah pem bangunan.

Pasal 3

(1)RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang m em uat Visi, Misi dan program Bupati.
(2)RPJMD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 4

RPJPD Tahun 2025-2045 m engacu pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jaw a Tengah Tahun 2025-2045.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan uraian pada Bab II tentang gambaran um um kondisi daerah dan hasil identifikasi berdasarkan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, m aka rum usan perm asalahan pem bangunan daerah masing-masing aspek pembangunan adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Sistem atika RPJPD Tahun 2025-2045, sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS; VISI DAN MISI DAERAH; ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; PENUTUP.

BAB VI

P E N U T U P RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pem bangunan daerah Kabupaten Karanganyar dalam dua puluh tah u n ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar un tu k tu ru t andil dalam pem bangunan daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Pasal 6

Uraian secara rinci RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH 4.1. Visi Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rum usan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pem bangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan perm asalahan dan isu strategis di daerah. Visi m erupakan rum usan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah m elakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 6 September 2024 Pj. BUPATI KARANGANYAR, ttd. TIMOTIUS SURYADI Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 6 September 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. ZULFIKAR HADIDH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 4 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH: 4-261/2024 Salinan sesuai dengan aslinya ' CARIAT DAERAH KARANGANYAR ;ian Hukum '417 199903 2 007 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari kabupaten/kota di Kawasan Strategis Nasional Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukohaijo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang direncanakan menjadi salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kawasan ini juga dikenal dengan istilah Solo Raya. Kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan pusat pertumbuhan di Kota Surakarta. Kabupaten di sekitar Surakarta merupakan daerah hinterland yang memiliki potensi unggulan termasuk Kabupaten Karanganyar. Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita yang tertulis di dalam dokumen jangka panjang nasional. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana RPJPD memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang dimana RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, arah kebijakan dan Sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menyiapkan rancangan RPJPD. Tahapan penyusunan RPJPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien dan terarah sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…