DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Kentuan Umum - Maksud dan Tujuan - Ruang Lingkup - Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji - Pelaksanaan Transportasi Jamaah Haji - Pembiayaan - Pelaporan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6.Jemaah Haji adalah jemaah haji daerah.
7.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yag diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHd adalah petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
9.Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah.
10.Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
11.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan jemaah haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIHD selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
12.Embarkasi adalah tempat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
14.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.
15.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini . ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji di Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
2. b.pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah.
(2)Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

BAB IV

PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 4

(1)Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.
(2)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
(4)PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

(1)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
1. a.TPHD; dan
2. b.TKHD.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Hasil penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh porsi tahun keberangkatan.

Pasal 6

Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/ instansi terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Pasal 7

(1)Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Pasal 8

(1)Pelayanan Transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
(2)Pelayanan Transporasi Jemaah Haji di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

(1)Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat;
1. a.hak dan kewajiban para pihak;
2. b.spesifikasi alat angkut;
3. c.kapasitas penumpang;
4. d.biaya angkutan;dan
5. e.jangka waktu.
(2)Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya Transportasi Jemaah Haji di Daerah; dan
2. b.biaya Operasional Jemaah Haji di Daerah.

Pasal 11

Selain Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis biaya Pemeriksaan Kesehatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…