DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/alau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Cerebral Palsy); b. Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif); c. Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik); d. Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di pandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Javva Tengah;
3.Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Unda n g-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndnnesia Tahun 2 002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubnh dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peruba han atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak {Le rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 297, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang B a ngunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Re::mblik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia Nomor 4301);
9.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia :-fahun 2009 Nomor 144, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 17.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5188); tentang (Lembaran Nomor 7, Indonesia
19.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . , •
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kescjahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pe~·1yelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pe nyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
28.Peratura n Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, T a mbahan Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 40);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 201 4 Lentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);
30.Peraluran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tenLang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupatcn Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
31.I;>eraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 20 13 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Dacrah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DIFABEL.

Pasal 1

Dalam Peraluran Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelcnggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah olonom. 3 . Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
6.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan o rganisasi sosial dan/ a tau organisasi k,.;'masyarakalan.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, alau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8.Difabel adalah seliap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/alau mental , yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :

a.Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, Cerebral Palsy);
b.Difabel mental ( Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, tourette's syndrome, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif);
c.Double Handicap (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik);
d.Difabel Jiwa (Skizofrenia, Psikopat)
1. 9.Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel.
2. 10.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. 11.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
4. 12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. 13.Tenaga kerja difabel adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun , mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. 14.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. 15.Badan Usaha adalah Perusahan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB II

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dalam hal mewujudkan kesetaraan difabel berasaskan keimanan dan kelaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan hak asasi manusia, manfaat, kekeluargaan, keadilan, keterbukaan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pa sal3 Kesetaraan difabel berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Kesetaraan difabel bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel melalui upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan karakter difabel untuk meningkatkan kualitas hidup difabel di semua aspek kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Kesetaraan difabel meliputi bidang :

a.Pendidikan;
b.Kesehatan;
c.Ekonomi;
d.Politik;
e.Hukum;
f.Sosial;
g.Olah Raga, Seni budaya dan kepariwisataan;
h.Aksesibilitas;
1. 1.Penanggulangan bencana; J . Ketenagakerjaan. , BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DIFABEL Pasal 6

(1)Setiap difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dengan warga masyarakat pada umumnya, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Kewajiban pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitasnya, pendidikan, dan kemampuannya.
(3)Setiap difabel wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai warga negara, masyarakat dan pribadi.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Daerah berperan mewujudkan kesetaraan difabel melalui:

a.perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat diskrimina tif;
b.penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik yang berperspektif difabel;
c.keterbukaan informasi dan penyediaan informasi yang aksesibel;
d.kesetaraan bagi difabel dalam pembangunan daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuannya, termasuk berkebutuhan khusus.
(2)Pendidikan berlujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh pendidikan secara optimal sesuai dengan bakaL, minal dan kemampuannya.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pendidikan bagi difabel dapat dilaksanakan melalui: a . Sistem Pendidikan Khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik difabel dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah ;
1. b.Sistem Pendidikan lnklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
(2)Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas, dilakukan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi disemua wilayah dengan mcnyediakan:
1. a.saran a dan prasarana un tuk kegiatan belajar _ mengajar yang dapat akses bagi difabel;
2. b.tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi difabel.

Pasal 10

Setiap difabel memperoleh pelayanan kesehatan yang sama meliputi:

a.setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan layanan yang sama bagi difabel;
b.pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud huruf a, rnencakup promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi;
c.rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diarahkan dalam upaya mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah kesamaan hak dan kesehatan melalui : memfasili tasi kesempatan terselenggaranya dalam pelayanan
1. a.penyediaan Jaminan Kesehatan bagi difabel;
2. b.penyediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan difabel;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang aksesibel;
4. d.penyediaan alal bantu yang sesua1 dengan kebutuhan.
(2)Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945