DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 terdapat perubahan yang mendasar berupa penambahan dan/atau pengurangan program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu diubah;
c.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104) diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dalam hal RPJMD tahun berikutnya belum diundangkan, maka penyusunan RKPD tahun berikutnya berpedoman pada RPJPD serta mengacu pada RPJMN.

2.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 September 2021 BUPATIKARANGANYAR, TTD JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, TTD SUTARNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH: (6-207 /2021) SEKRETARIAT DAERAH KA NGANYAR DIDIH 199903 1 009 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Karanganyar. Selain visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 juga memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa, Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : r
1.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
3.terjadi perubahan yang mendasar. Beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berbunyi hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan dan huruf c yang berbunyi jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 sudah tidak sesuai lagi, disebabkan terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah, antara lain sebagai berikut:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ten tang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan; Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes -Tegal - Pemalang;
3.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; Selain itu juga karena terjadinya perubahan kemampuan pendanaan akibat adanya Pandemi Covid-19, yang berdampak adanya realokasi dan refokusing dana program kegiatan. Sedangkan pada Pasal 343 ayat (7) mengamanatkan penambahan dan / atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Selain itu, sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga untuk dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Dearah yang baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Renstra. Berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 129 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………………….......... i DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………. v DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………….. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ……………………………………….. 1.3. Hubungan Antar Dokumen ……………………………………….. 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMN .... 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah ....……………………………… 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar TAhun 2005-2025 ……… 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW ……. 1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD ……. 1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) . 1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJM Desa. 1.4. Maksud dan Tujuan ………………………………………………… 1.5. Sistematika Penulisan ......................................................... I-1 I-4 I-8 I-8 I-10 I-10 I-11 I-11 I-11 I-12 I-12 I-13 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH DAN HASIL EVALUASI CAPAIAN KINERJA RPJMD 2018-2023 ………………………………….. II-1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi ……………………………………. II-1 2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi …………………. 2.1.2. Topografi ………………….………………….……………. 2.1.3. Hidrologi ………………….………………….……………. 2.1.4. Klimatologi ………………….………………….…………. 2.1.5. Penggunaan Lahan ………………….………………….. 2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah ………………….. 2.1.7. Wilayah Rawan Bencana ………………….…………… 2.1.8. Kondisi Demografi ………………….……………………. II-1 II-2 II-3 II-3 II-5 II-7 II-11 II-14 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ………………….……………. II-17 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi ………………….…………….. 2.2.2. PDRB ………………….………………….………………… 2.2.3. Inflasi ………………….………………….………………... 2.2.4. PDRB Per Kapita ………………….……………………… 2.2.5. Indeks Gini ………………….………………….…………. 2.2.6. Penduduk Miskin ………………….…………………….. 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia ………………………. 2.2.8. Fokus Sosial Budaya dan Pemuda ……….…………. II-17 II-18 II-21 II-22 II-22 II-23 II-27 II-33 2.3. Aspek Pelayanan Umum ………………….……………………….. II-35 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ………………….………….. II-35 ii 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ………………….…………… 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ………………………… 2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah ………………………. II-47 II-64 II-76 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ………………….……………………… II-88 2.4.1. Institusi ………………….………………….…………….. 2.4.2. Kondisi Makro Ekonomi ………………….……………. 2.4.3. Infrastruktur ………………….………………………….. 2.4.4. Sumber Daya Manusia ………………….……………… 2.4.5. Keamanan dan Kemudahan Berinvestasi …………. II-88 II-89 II-89 II-90 II-91 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ………………….. III-1 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu ………………….………………….. III-4 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD ………………….………… 3.1.2. Neraca Daerah ………………….………………………… III-4 III-20 3.2. Analisis Keuangan Daerah ………………….…………………….. III-24 3.2.1. Analisis Fiskal ………………….………………………… 3.2.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas) ………………….………………….……………. III-24 III-27 3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu ……… III-29 3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran ……………………… 3.3.2. Analisis Pembiayaan Daerah ………………….………. III-29 III-30 3.4. Kerangka Pendanaan ………………….………………….………… III-31 3.4.1. Proyeksi Pendapatan ………………….………………… 3.4.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah …………… 3.4.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah ……... 3.4.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan ………………… III-31 III-36 III-38 III-40 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ………………….……….. IV-1 4.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Strategis ………… IV-1 4.1.1. Tantangan Sustainable Development Goals dan Perubahan Iklim ………………….………………….….. 4.1.2. Tantangan Kemajuan Teknologi dan Revolusi 4.0 .. 4.1.3. Tantangan Globalisasi (Keterbukaan Wilayah Global) ………………….………………….………………. 4.1.4. Tantangan Nasional Bonus Demografi ……………… 4.1.5. Tantangan Perubahan Peraturan Perundang- undangan ………………….………………….…………… 4.1.6. Mandat Isu Strategis dari RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lingkungan Strategis Nasional ………………….………………….…………….. IV-1 IV-3 IV-4 IV-6 IV-6 IV-8 4.2. Permasalahan Pembangunan ………………….…………………. IV-9 4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar …… 4.2.2. Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar ………………….………………….….. 4.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ………………………… 4.2.4. Urusan Penunjang Pemerintah ………………………. IV-10 IV-12 IV-14 IV-15 iii 4.3. Isu Strategis Daerah ………………….………………….………… IV-17 4.3.1. Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai ………………….………………….……………. 4.3.2. Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran …………… 4.3.3. Masih Rendahnya Kualitas SDM …………………….. 4.3.4. Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa ……. 4.3.5. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi …………….. IV-17 IV-19 IV-21 IV-22 IV-23 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………………….………………….. V-1 5.1. Visi ………………….………………….………………….…………… V-1 5.1.1. Penjelasan Visi ……………………………………………. 5.1.2. Implikasi Visi Daerah bagi Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………….……………………….. V-1 V-3 5.2. Misi ………………….………………….………………….…………… V-4 5.2.1. Penjelasan Misi ………………….……………………….. V-4 5.3. Tujuan dan Sasaran ………………….………………….…………. V-7 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ………………….………………….………………….……………… VI-1 6.1. Strategi ………………….………………….………………….………. VI-1 6.1.1. Strategi Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh .......................................................... 6.1.2. Strategi Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat ......................……………….......................... 6.1.3. Strategi Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis ................................................. 6.1.4. Strategi Misi 4 : Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan ....................................................... 6.1.5. Startegi Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga …….................................... VI-1 VI-2 VI-4 VI-4 VI-5 6.2. Arah Kebijakan ………………….………………….………………… VI-6 6.2.1. Tema dan Fokus Tahunan ………………….…………. VI-7 6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah ………………………. VI-25 6.3.1. Program Daerah ………………….……………………… VI-26 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Spasial) ………………….………………….………………….……… VI-30 6.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Karanganyar Sesuai dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah ………………….……………… VI-30 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ………………….………………….……………… VII-1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH …………… VIII-1 iv BAB IX PENUTUP…………………………………………………………………….. IX-1 9.1. Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………… 9.2. Pedoman Transisi …………………………………………………….. IX-1 IX-1 v DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Prioritas Pembangunan RPJMN dan Perubahan RPJMD ………… I-9 Tabel 1.2. Prioritas Pembagunan RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD.. I-10 Tabel 1.3. Prioritas Pembangunan RPJPD dan Perubahan RPJMD ………… I-10 Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar ………………….………….. II-1 Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar …………………… II-2 Tabel 2.3. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo) ………………….………………. II-3 Tabel 2.4. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar ………………….………………….………………………… II-5 Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ………………….………………….………………….……… II-6 Tabel 2.6. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan per Kecamatan ….. II-6 Tabel 2.7. Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2018-2020 ……………………… II-13 Tabel 2.8. Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan ………………….………………….………………………….. II-13 Tabel 2.9. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016-2020 …………… II-14 Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 ………………….……………………… II-15 Tabel 2.11. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-15 Tabel 2.12. Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ................................................. II-16 Tabel 2.13. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 ………………….………………….…………………………… II-17 Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-18 Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah).. II-19 Tabel 2.16. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah).. II-20 Tabel 2.17. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB ……………… II-21 Tabel 2.18. PDRB Perkapita Tahun 2016-2020 ………………….……………….. II-22 Tabel 2.19. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-24 Tabel 2.20. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ... II-25 Tabel 2.21. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ............ II-26 Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ………………….………………….………………….. II-27 vi Tabel 2.23. IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2016-2020 …….. II-28 Tabel 2.24. IPM Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ………………….…………………………. II-29 Tabel 2.25. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................... II-39 Tabel 2.26. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ........................... II-31 Tabel 2.27. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................... II-31 Tabel 2.28. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 .................................... II-32 Tabel 2.29. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 …………………………..…………… II-33 Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018- 2020 …………………………………………………………………….…… II-34 Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2020 ………………………………………………………… II-34 Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020 II-35 Tabel 2.33. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020 II-37 Tabel 2.34. Capaian Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan Target Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ........................................................... II-38 Tabel 2.35. Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah …………… II-39 Tabel 2.36. Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah …………. II-39 Tabel 2.37. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah ……….. II-40 Tabel 2.38. Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2020 …………………. II-40 Tabel 2.39. Kondisi Penyakit Menular Tahun 2016-2020 …………………….. II-40 Tabel 2.40. Capaian Indikator Sub Urusan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2020 ………………….………………….………………….……….. II-41 Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020 ………………….……………………………. II-42 Tabel 2.42. Capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020 ………………….…………………… II-43 Tabel 2.43. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020 ………. II-44 Tabel 2.44. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 ………………….…………………… II-46 Tabel 2.45. Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-48 Tabel 2.46. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 ………………………… II-49 Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2020 …. II-50 vii Tabel 2.48. Ringkasan Status Kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ……………....……………….. II-51 Tabel 2.49. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 ………………….………………….…………………………… II-53 Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-56 Tabel 2.51. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020 ………………….………………………… II-57 Tabel 2.52. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 ..................................................................... II-58 Tabel 2.53. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2020 ………………….…………. II-59 Tabel 2.54. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-60 Tabel 2.55. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2020 ………………….………………….………………….. II-62 Tabel 2.56. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 ………………….……………………….. II-63 Tabel 2.57. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 ………………….………………….………………….……….. II-64 Tabel 2.58. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2020 ………………….………………….………………….. II-66 Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-68 Tabel 2.60. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-69 Tabel 2.61. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2020 II-69 Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2020 ………………….………………….………………….. II-70 Tabel 2.63. Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ................................................. II-71 Tabel 2.64. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020 II-71 Tabel 2.65. Jumlah Objek Wisata Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar ………………………………………………………………. II-71 Tabel 2.66. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2020.. II-72 Tabel 2.67. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-74 Tabel 2.68. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-75 Tabel 2.69. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2018-2020 …………………………….. II-76 Tabel 2.70. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2018-2020 ………………….……………… II-77 viii Tabel 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018- 2020 ………………….………………….………………….……………….. II-77 Tabel 2.72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2018-2020 ……………………………… II-78 Tabel 2.73. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2018-2020 …………………….. II-79 Tabel 2.74. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 ………………………… II-81 Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2020 ................................................................................ II-87 Tabel 2.76. Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 …. II-89 Tabel 2.77. Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2016-2020 …………………………. II-90 Tabel 2.78. Kondisi Embung Tahun 2016-2020 ………………….………………. II-90 Tabel 2.79. Komposisi Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ....... II-90 Tabel 2.80. Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2016-2020 ……………………………… II-91 Tabel 2.81. Hasil Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah ………….. II-93 Tabel 2.82. Hasil Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Indikator Program Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah ……………………. II-98 Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 …………...........................……….……………………….. III-7 Tabel 3.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ..............................………………….…………….. III-8 Tabel 3.3. Proporsi (Kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016- 2020 ......................................................................................... III-9 Tabel 3.4. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah ……... III-9 Tabel 3.5. Proporsi (bagian) Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 ... III-13 Tabel 3.6. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ………………….……………...........................…. III-14 Tabel 3.7. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020 ............................................ ………………….…………………. III-15 Tabel 3.8. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016–2020 ………………….………………….…………………………… III-18 Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016–2020 ………………….………………….…………………………… III-19 Tabel 3.10. Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2019 ………………….……………………. III-21 Tabel 3.11. Pendapatan Per Kapita Penduduk Karanganyar Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. III-25 Tabel 3.12. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 ……….. III-25 Tabel 3.13. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020 ………………….………………….…………………………………… III-25 Tabel 3.14. Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ………………….………………….…………………………… III-26 ix Tabel 3.15. Rasio Belanja Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 III-26 Tabel 3.16. Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. III-25 Tabel 3.17. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Karanganyar Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….……………….. III-28 Tabel 3.18. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 III-31 Tabel 3.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 ………………….……………………. III-32 Tabel 3.20. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018-2020 Kabupaten Karanganyar ………………….………………….………………….…….. III-34 Tabel 3.21. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2023 Kabupaten Karanganyar ………………….………………….………………………… III-35 Tabel 3.22. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Tahun 2018 – 2020 ……… III-37 Tabel 3.23. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Tahun 2021 – 2023 ……… III-38 Tabel 3.24. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ………………….………………….…………………………… III-39 Tabel 3.25. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023 (dalam Ribuan Rupiah) ……….. III-41 Tabel 3.26. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023 ……………… III-42 Tabel 4.1. Perubahan SOTK Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 …………. IV-8 Tabel 4.2. Mandat Isu Pembangunan RPJPN, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Karanganyar ………………. IV-8 Tabel 5.1. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” ………………….…………………………… V-9 Tabel 6.1. Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Program Perangkat Daerah ………………….…………………………. VI-8 Tabel 6.2. Tema, Fokus, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2019-2023 ………………….…………………………….. VI-16 Tabel 6.3. Program Unggulan Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi .... VI-27 Tabel 6.4. Penggunaan Lahan pada Kabupaten Karanganyar ………………. VI-31 Tabel 6.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan ………………….……………………... VI-31 Tabel 6.6. Indikasi Kewilayahan Program Prioritas Daerah RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yang masuk RPJMD 2018-2023 ………………….………………….…………………………… VI-36 Tabel 7.1. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021- 2023…………………………………………………………………………… VII-15 Tabel 7.2. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023 (dalam Ribuan Rupiah) ….……………………. VII-16 Tabel 7.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 …………………………………………………………………. VII-17 x Tabel 7.4. Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023………………………. VII-18 Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah ………………….………………….………………….. VIII-3 Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ………………….………………….…………….. VIII-13 Tabel 8.3. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar (Permendagri 18 Tahun 2020) .......................................................................... VIII-35 xi DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Kerterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………….………………….………………………… I-9 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar …………………. II-2 Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar …………………. II-4 Gambar 2.3. Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar ………………….………………….………………….. II-5 Gambar 2.4. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar .... II-10 Gambar 2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karanganyar .... II-11 Gambar 2.6. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam ………………………….. II-12 Gambar 2.7. Piramida Pemduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 II-16 Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ……………… II-17 Gambar 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 ………………….………………….…………… II-18 Gambar 2.10. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ……………… II-22 Gambar 2.11. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 …… II-23 Gambar 2.12. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 ………………….………………….………………….………… II-23 Gambar 2.13. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Prosentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ……………… II-24 Gambar 2.14. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2020………………….………………….…………………............. II-25 Gambar 2.15. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020………………………………………………………………….... II-26 Gambar 2.16. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020 ………………………………………………………………….. II-27 Gambar 2.17. Nilai IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020……………………………………………………….………….. II-28 Gambar 2.18. Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 ………………….………………….…………………….. II-28 Gambar 2.19. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 ………………………………………………………….… II-29 Gambar 2.20. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020…… II-30 xii Gambar 2.21. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….………… II-31 Gambar 2.22. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016- 2020 ………………….………………….………………….………… II-32 Gambar 2.23. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 …… II-33 Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020…………….. III-2 Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020………………………………………………. III-3 Gambar 4.1. Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023 …………….………………….………… IV-10 Gambar 4.2. Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah ……………….…. IV-17 Gambar 6.1. Skema Pencapaian Visi ……………….…………………….……. VI-1 Gambar 6.2. Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 ………………….………………….………………….………… VI-17 I-1 Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan tentang perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

(1)Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
1. a.sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. b.sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. I-2 Beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya. 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar. 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencanan pembangunan daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam saru aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional. 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama. I-3 6) Peraturan terkait Covid-19 : a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019. 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032; Beberapa hal terkait RTRW adalah : a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat; b) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu); c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede; d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu; e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha. f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha. g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan. h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha. i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha. I-4 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; Pasal 343 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tetap dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) pendekatan teknokratik, (ii) partisipatif, (iii) politik, (iv) atas-bawah (top-down), dan (v) bawah-atas (bottom-up). Berdasar pendekatan tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan tahap IV (2020-2025) yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam. Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis- Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; I-5
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I-6
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
21.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
22.Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 I-7 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 20l9 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
30.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
32.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana I-8 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional maka Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Disamping itu, juga memperhatikan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2033, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan. Secara singkat hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMN Visi, Misi dan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024 menjadi dasar rujukan penyusunan Perubahan RPJMD untuk diintegrasikan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar. I-9 Gambar 1.1. Kerterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMN secara singkat digambarkan dalam Tabel berikut : Tabel 1.1. Prioritas Pembangunan RPJMN dan Perubahan RPJMD RPJMN (Tahun 2020-2024) Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)

(1)(2) Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Sumber : Baperlitbang, 2020 diolah RT RW NAS I O NAL RT RW DAERAH Pe d o m a n RKA - K/L Pe d o m a n DPA - K/ L > PEMER IN TA H P U SAT PEMER IN TA H DAERAH I-10 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Visi dan Misi Gubernur yang dijabarkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 akan diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar sebagai bagian dari Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar. Tabel 1.2. Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi dan Perubahan RPJMD Perubahan RPJMD Prov. Jawa Tengah (Tahun 2018-2023) Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)

(1)(2) Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

1.Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keaga maan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
2.Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keaga maan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
3.Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat; Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
4.Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga; Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, berpedoman pada RPJPD, menjabarkan prioritas pembangunan Tahap III (Tahun 2015-2019) dan Tahap IV (2020-2025) pada RPJPD Kabupaten Karanganyar. Tabel 1.3. Prioritas Pembangunan RPJPD dan Perubahan RPJMD RPJPD Kab. Karanganyar (Tahun 2005-2025) Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)

(1)(2) Visi Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat Visi Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

1.Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dalam mendukung keberadaan masyarakat Karanganyar yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat dan bermartabat Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keaga maan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berkembang dengan bertumpu pada potensi industri, pertanian,dan pariwisata dengan tetap mengedepankan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi. Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
3.Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab, serta profesionalisme aparatur, bebas korupsi, kolusi dan Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keaga maan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga; I-11 RPJPD Kab. Karanganyar (Tahun 2005-2025) Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar (Tahun 2018-2023)

(1)(2) nepotisme (KKN).

4.Mewujudkan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Misi 3 : Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis; Misi 4 : Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan.
5.Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dengan kepastian hukum, penegakan HAM dan kesetaraan gender. Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keaga maan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga;
6.Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan kompetitif Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh; Sumber : Baperlitbang, 2018 diolah 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW Pembangunan wilayah harus memperhatikan aspek keruangan (spasial), agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032. Sebagai tindak lanjut penataan ruang dengan terbitnya Perda RTRW maka pada tahun 2020, telah disusun sebanyak 4 buah Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) yaitu : Kecamatan Gondangrejo, Jaten, Colomadu, dan Mojogedang, direncanakan untuk semua kecamatan pada tahun-tahun berikutnya. 1.3.5. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD Perubahan RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program- program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan dari RPJMD dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Dengan demikian, RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. 1.3.6. Hubungan Perubahan RPJMD dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis Perubahan RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk I-12 jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Baperlitbang Kabupaten Karanganyar. Renstra Perangkat Daerah memuat antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan PD, isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Ketentuan dalam BAB VIII Perubahan RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-PD, yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. 1.3.7. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJM Desa RPJMD Kabupaten Karanganyar menjadi rujukan penyusunan RPJM Desa supaya program pembangunan desa sinkron dan sinergis dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Karanganyar untuk mewujudkan visi “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. 1.4. Maksud dan Tujuan Perubahan RPJMD Tahun 2018–2023 disusun dengan maksud: 1) Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2) Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana pembangunan, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3) Memberikan perubahan gambaran umum kondisi daerah, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. 4) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam menyusun perubahan strategi dan arah kebijakan, yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 disusun dengan tujuan: 1) Agar RPJMD yang tersusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang lebih baik; 2) Agar Strategi, arah kebijakan serta program-program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan / permasalahan yang dihadapi daerah; 3) Agar terwujud keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan kondisi real di daerah ditingkat nasional dan regional; 4) Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan, berupa Perubahan Renstra PD, RKPD dan Perubahan RKPD, dan Renja PD dan Perubahan Renja PD; I-13 1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, dimana masing-masing Bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut : Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, 2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yang meliputi : Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, 3) Kerangka Pendanaan yang meliputi : Proyeksi Pendapatan dan Belanja, Penghitungan Kerangka Pendanaan. I-14 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini menjelaskan tentang permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, yang diurai dalam sub bab: 1) Permasalahan Pembangunan; 2) Isu Strategis. Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Kelurahan Desa RW RT
1.Jatipuro 4.036,50 0 10 117 302
2.Jatiyoso 6.716,49 0 9 120 286
3.Jumapolo 5.567,02 0 11 117 307
4.Jumantono 5.355,44 0 12 127 312
5.Matesih 2.626,63 0 9 126 327
6.Tawangmangu 7.003,16 3 7 98 334
7.Ngargoyoso 6.533,94 0 9 106 296
8.Karangpandan 3.411,08 0 11 112 300
9.Karanganyar 4.302,64 12 0 162 566
10.Tasikmadu 2.759,73 0 10 79 454
11.Jaten 2.554,81 0 8 113 593
12.Colomadu 1.564,17 0 11 121 518
13.Gondangrejo 5.679,95 0 13 112 508
14.Kebakkramat 3.645,63 0 10 123 389
15.Mojogedang 5.330,90 0 13 158 466
16.Kerjo 4.682,27 0 10 92 337
17.Jenawi 5.608,28 0 9 61 213 Total 77.378,64 15 162 2.004 6.508 Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:
1.Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2.Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi, Provinsi Jawa Timur
3.Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4.Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta Batas wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada Gambar 2.1. II-2 Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar 2.1.2. Topografi Rata–rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl. Ketinggian wilayah di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Ketinggian Wilayah di Kabupaten Karanganyar No Kecamatan Ketinggian (m dpl) Terendah Tertinggi Rata-rata 1 Jatipuro 500 1.200 770 2 Jatiyoso 800 1.550 950 3 Jumapolo 340 580 470 4 Jumantono 300 600 450 5 Matesih 380 750 450 6 Tawangmangu 800 2.000 1.200 7 Ngargoyoso 750 1.000 880 8 Karangpandan 450 650 500 9 Karanganyar 240 480 320 10 Tasikmadu 120 240 140 11 Jaten 90 105 98 12 Colomadu 130 150 140 13 Gondangrejo 140 170 150 14 Kebakkramat 80 187 95 15 Mojogedang 380 500 403 16 Kerjo 380 520 450 17 Jenawi 410 1.500 750 -~T:1:-'b.~ Kab.Sr age n • -;cc>~ \t~- - ----·. ·:,' Kota , Surakarta , r-' / Kab.Suko harjo • ~.-.r"",'· ,.... ·~, ) _,,_ ..... ..,..,...... ..., ~it Kab.W onogifl V 'uw:a 11 Ct.CI\N-'I T AT ... r."'ANG w,_... v... 11 KAl:!Ul-'A l i.t. )<.•,tt.•,NU;.NYAI<! I AHJN ;.'!;1(,) - N!f; A = = FCTA. AOl.41H!iml-SI KAIJUl>AI EN AAR....."l(;.O.NY,',./t l<.CC.COl.0..A[•J<•C. GOH<IN<:t• ~ .O<~c ....-6'1 <~C·-" " ~"0!Cl'o..,..-,vo~ <LC.JLHM,1<~C J<IMA~T OIIO <~Ull.O.M"-'tN• •<Lt: ..... K.o.rv;,- •r,•l'R£•K"AIJIU( t C.KC IIJO<•c... An'511-. ~~:]~7~ II-3 No Kecamatan Ketinggian (m dpl) Terendah Tertinggi Rata-rata Kabupaten Karanganyar 80 2.000 511 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2.1.3. Hidrologi Kabupaten Karanganyar memiliki sumber mata air yang relatif banyak karena letaknya yang berada di kaki Gunung Lawu, dimana keadaan tanahnya makin ke barat semakin datar dan banyak sumber air yang berasal dari Gunung Lawu. Sementara itu, sungai yang melintas di Kabupaten Karanganyar dikelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Kedawung Hulu, Sub DAS Jlantah Walikan, Sub DAS Samin, Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan, dan Sub DAS Pepe. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) di Wilayah Kabupaten Karanganyar (DAS Bengawan Solo) No Nama DAS Luas (Ha) Debit (M³/detik) Melintasi Sungai /Kali 1 Sub. DAS Keduwang Hulu 257 22,3 Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon 2 Sub. DAS Jlantah – Walikan 11.564 3.332 Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro 3 Sub. DAS Samin 20.412 5.881 Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido 4 Sub. DAS Pepe 7.254 623 Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok 5 Sub. DAS Mungkung 31.129 2.571 Karang, Tuban 6 Sub. DAS Kenatan 7.408 895 Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 2.1.4. Klimatologi Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan suhu udara rata-rata di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 berkisar 22°C sampai dengan 31°C. Berdasarkan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2020 adalah 11 hari dibulan januari dengan curah hujan sebesar 411 mm, sedangkan hari hujan terendah adalah bulan juli dengan curah hujan hampir 3 mm. Kondisi peta curah hujan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dalam Gambar 2.2. I I II-4 Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Gambar 2.2. Peta Curah Hujan Kabupaten Karanganyar Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Dalam Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari Profil Desa (PODES). Pemetaan tersebut untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. ai Pt:M ERINTAH KABUPA11:.N KAAAHOANYAl'I Kao Soyolal, 1 i~ -- -- Kilb .Sukohoirjo • - • i II-5 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2021 Gambar 2.3. Sebaran Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Karanganyar Berikut tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Karanganyar. Tabel 2.4. Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Karanganyar Kategori Desa Persentase (%) Tidak Rentan 43 24 Agak Rentan 10 6 Cukup Rentan 124 70 Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2018 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 124 desa berada pada kategori cukup rentan, sedangkan 10 desa berada pada kategori agak rentan dan sisanya yaitu sebanyak 43 desa berada pada kategori tidak rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kategori cukup rentan lebih besar dibandingkan dengan kategori rawan bencana iklim lainnya, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana perubahan iklim perlu ditingkatkan di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar. 2.1.5. Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 Ha, yang terdiri tanah sawah 16.491 Ha dan tanah kering 60.887,64 Ha. Tanah sawah terdiri dari 12.985 tanah sawah dengan irigasi dan 3.506 Ha tanah sawah non irigasi. KAB. ~ OVOULI Tldak Rentan - Agak Rentan - CukupRentan KAB. SUKOHARJO PETA KEREHTANAN PERUBAHAN IKLM KAJIAN LING KU NGAN HllUP STRATEGIS R£NCAHA PEMBANGUNAN JANGKA MEtl:NGAH OAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 • 2023 II-6 Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Luas Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2020 menurut peta mencapai 77.378,64 hektar sedangkan luas lahan bangunan seluas 22.702,94 ha dan lahan untuk infrastuktur adalah 20% dari luas lahan bangunan yang mencapai 4.540,59 ha. Sedangkan pemanfaatan lahan terbangun maksimal adalah 70% dari total luas wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut maka Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Karanganyar sebesar 2,06 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang. Dengan demikian Kabupaten Karanganyar masih memiliki ruang untuk kegiatan terbangun yang relatif cukup dengan ketentuan bersyarat karena meninjau karakteristik Kabupaten Karanganyar yang rawan bencana seperti longsor, rawan banjir dan memiliki beberapa wilayah dengan kelerengan tinggi. Jika dilihat per kecamatan maka Daya Dukung Lahan Terbangun terendah adalah Kecamatan Colomadu (1,01) dan Kecamatan Jaten (1,31), sedangkan tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu (7,71) dan Ngargoyoso (4,54). Berikut kondisi daya dukung lahan terbangun di setiap kecamatan. Tabel 2.6. Perhitungan Daya Dukung Lahan Bangunan per Kecamatan Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Luas Bangunan (LB) LTp Luas Lahan Terbangun (LTb) DDLB Status DDLB Jatipuro 4.036,50 1.484,23 296,846 1.781,08 1,59 bersyarat atau sedang Jatiyoso 6.716,49 1.232,18 246,436 1.478,62 3,18 baik Jumapolo 5.567,02 2.070,00 414 2.484,00 1,57 bersyarat atau sedang Jumantono 5.355,44 1.630,00 326 1.956,00 1,92 bersyarat atau sedang Matesih 2.626,63 874 174,8 1.048,80 1,75 bersyarat atau sedang No Kecamatan Luas Wilayah Tanah Sawah Tanah Kering 1 Jatipuro 4.036,50 1.154,00 2.882,50 2 Jatiyoso 6.716,49 731,00 5.985,49 3 Jumapolo 5.567,02 1.737,00 3.830,02 4 Jumantono 5.355,44 402,00 4.953,44 5 Matesih 2.626,63 761,00 1.865,63 6 Tawangmangu 7.003,16 56,00 6.947,16 7 Ngargoyoso 6.533,94 356,00 6.177,94 8 Karangpandan 3.411,08 1.089,00 2.322,08 9 Karanganyar 4.302,64 1.707,00 2.595,64 10 Tasikmadu 2.759,73 1.394,00 1.365,73 11 Jaten 2.554,81 1.083,00 1.471,81 12 Colomadu 1.564,17 380,00 1.184,17 13 Gondangrejo 5.679,95 586,00 5.093,95 14 Kebakkramat 3.645,63 1.932,00 1.713,63 15 Mojogedang 5.330,90 1.921,00 3.409,90 16 Kerjo 4.682,27 1.063,00 3.619,27 17 Jenawi 5.608,28 139,00 5.469,28 77.378,64 16.491,00 60.887,64Karanganyar II-7 Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Luas Bangunan (LB) LTp Luas Lahan Terbangun (LTb) DDLB Status DDLB Tawangmangu 7.003,16 530 106 636,00 7,71 baik Ngargoyoso 6.533,94 840,04 168,008 1.008,05 4,54 baik Karangpandan 3.411,08 1.177,78 235,556 1.413,34 1,69 bersyarat atau sedang Karanganyar 4.302,64 1.571,80 314,36 1.886,16 1,60 bersyarat atau sedang Tasikmadu 2.759,73 850,62 170,124 1.020,74 1,89 bersyarat atau sedang Jaten 2.554,81 1.141,20 228,24 1.369,44 1,31 bersyarat atau sedang Colomadu 1.564,17 899,9 179,98 1.079,88 1,01 bersyarat atau sedang Gondangrejo 5.679,95 1.750,80 350,16 2.100,96 1,89 bersyarat atau sedang Kebakkramat 3.645,63 1.031,00 206,2 1.237,20 2,06 bersyarat atau sedang Mojogedang 5.330,90 2.051,43 410,286 2.461,72 1,52 bersyarat atau sedang Kerjo 4.682,27 1.210,00 242 1.452,00 2,26 bersyarat atau sedang Jenawi 5.608,28 765 153 918,00 4,28 baik Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, 2021 2.1.6. Potensi Pengembangan Wilayah Arah pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada Perda Nomor 19 Tahun 2019, terdiri dari program utama penataan ruang yang meliputi:

a.Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; 1) Perwujudan pusat kegiatan: a) Percepatan pertumbuhan kota-kota utama (pusat-pusat pertumbuhan) di Karangpandan dan Jumapolo; b) Mendorong perkembangan kota-kota sentra kegiatan industri, perdagangan dan jasa di Gondangrejo, Jaten, dan Kebakkramat; c) Mendorong perkembangan kota-kota sentra produksi pertanian di Kebakkramat, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono dan Jumapolo; dan d) Mendorong perkembangan kota-kota pariwisata di Jenawi, Ngargoyoso, Tawangmangu, Jatiyoso, Karangpandan dan Matesih. 2) Perwujudan sistem prasarana: a) Transportasi; b) Listrik; c) Telekomunikasi; d) Sumber Daya Air; dan e) Lingkungan.
b.Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten meliputi perwujudan: 1) Kawasan lindung: a) Pelestarian, pemulihan dan pengkayaan kawasan lindung; b) Pembangunan Arboretum di Kecamatan Tawangmangu; c) Pembangunan Hutan Kota di sekitar Waduk Lalung dan Delingan. 2) Kawasan budidaya: a) Kawasan hutan produksi; II-8 b) Kawasan peruntukan pertanian; c) Kawasan peruntukan perikanan; d) Kawasan peruntukan pertambangan; e) Kawasan peruntukan industri; f) Kawasan peruntukan pariwisata; g) Kawasan peruntukan permukiman; dan h) Kawasan peruntukan lainnya.
c.Perwujudan kawasan strategis kabupaten. Arah penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten Karanganyar adalah: 1) KSK bidang pertumbuhan ekonomi meliputi a) Kawasan yang berpotensi menjadi kegiatan perekonomian tinggi meliputi: ▪ Kawasan Perkotaan Jaten yang meliputi Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat dan Kecamatan Gondangrejo; b) Kawasan yang berfungsi sebagai ketahanan pangan/pertanian basah meliputi: ▪ Kawasan Strategis Agropolitan Sukuh, Cetho, Tawangmangu, Karangpandan dan Matesih (Suthomadansih); ▪ Kawasan Strategis Agropolitan di Mojogedang; dan ▪ Kawasan Strategis Agropolitan di Jumapolo. 2) KSK bidang sosial dan budaya meliputi: a) Kawasan Makam Raja Jawa di Matesih. Berdasarkan Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032, maka pengembangan wilayah Karanganyar memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.
a.Kawasan Budidaya Terdiri atas kawasan peruntukan : hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman dan budidaya lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi: 1) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi wilayah Kecamatan Karanganyar dan Matesih. 2) Kawasan peruntukan hutan rakyat terdapat di seluruh Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jenawi, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso dan Tawangmangu. 3) Kawasan peruntukan pertanian terdapat di seluruh kecamatan. Kawasan Pertanian Pertanian Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas ± 23.618 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. 4) Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan kecuali Colomadu, II-9 dengan komoditas sayur, buah, tanaman biofarmaka dan tanaman hias, Kawasan perkebunan dengan komoditas cengkeh, tebu, mete, kopi, kelapa, kapuk, lada, tembakau dan vanili. 5) Kawasan peternakan meliputi: a) Peternakan unggas terletak di Kecamatan : Gondangrejo, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Jatiyoso, Jatipuro, Kerjo, Kebakkramat, Karanganyar; dan Jenawi. b) Peternakan sapi terletak di Kecamatan : Karanganyar, Jatipuro, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat, Matesih; dan Gondangrejo. c) Peternakan domba/kambing terletak di Kecamatan : Jumantono, Jumapolo, Mojogedang, Ngargoyoso, Karang pandan, Jenawi, Jatiyoso, Kebakkramat; dan Gondangrejo. d) Peternakan babi terletak di Kecamatan Jumantono, Jaten, Gondangrejo; dan Kebakkramat. 6) Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas; a) Perikanan tangkap sungai, bendungan/danau/embung, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten; b) Budidaya perikanan di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi; 7) Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi kawasan : pertambangan mineral dan pertambangan panas bumi; 8) Kawasan peruntukan industri meliputi: a) Industri besar di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, dan Tasikmadu; b) Industri menengah di Kecamatan Gondangrejo, Kebakkramat, Jaten, Tasikmadu, Mojogedang, Jumantono, Jumapolo, dan Jatipuro dan c) Industri kecil dan mikro di setiap kecamatan. 9) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan/binaan manusia; 10) Kawasan peruntukan permukiman, tersebar di seluruh kecamatan, meliputi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; 11) Kawasan peruntukan budidaya lainnya yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan bumi perkemahan, dan kawasan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
b.Kawasan Peruntukan Lindung Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung, meliputi : II-10 1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih dan Kecamatan Jatipuro. Kawasan resapan air meliputi Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Mojogedang; 2) Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk, RTH Perkotaan dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal; 3) Kawasan Konservasi yang dimaksud yaitu berupa Kawasan pelestarian alam, meliputi Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; 4) Kawasan rawan bencana alam termasuk di dalamnya kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan bencana banjir dan kawsan bencana putting beliung; 5) Kawasan lindung geologi meliputi Kawasan cagar alam geologi dan sepadan mata air; 6) Kawasan cagar budaya yang dimaksud meliputi Pabrik Gula Colomadu di Kecamatan Colomadu dan Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo. Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Gambar 2.4. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar \ ; } PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR __ ....______ _ _____,,_,,.,.._ .......,.. ,.,.._......_,..,__ .,._._.........._N.•-- OlilA RlMCMl4&TllthlruR~UllflQOMJ-~~....... __,.,,.,. .._, ......_............--" (~~ ,,_ ,·.,_, .... ,.. .. .--------- - ,..__,.,.... ,...- ,...,..,...,.,.,.,.-,. e _, ..._, __ R T _ ____,_, .... _ )(--... _.. -·-·- .::....__ ................ _...,. ·-- ..·--·--~ ......-- , __ ....,.,.,..,.,.. 1'- /~· ;:~--- .... .,._,.,., ........ ---... ,. ............,~ _,..,,,,_,,..,..__ -~·~;===~ -~ 0 0 --··-- --- -,.. II-11 Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Gambar 2.5. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karanganyar 2.1.7. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi ke dalam 3 kawasan yaitu:
a.Kawasan rawan bencana gerakan tanah: Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi dan berdasarkan kerusakan yang mungkin ditimbulkan, dikategorikan 4 kawasan bencana gerakan tanah: 1) Sangat rendah, meliputi wilayah Kecamatan Colomadu, sebagian wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Matesih. 2) Rendah, meliputi wilayah Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Jaten, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro Dan Kecamatan Tawangmangu 3) Menengah, meliputi wilayah Kecamatan Jenawi, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, i i j ' -..... _ --~~.)--. r I i l"ElARENCANAPOLAlll.l,,\#0'IAaUMIEN KAltAJIGANYIJI 0• -· ·-~. ''' ..... ::;~.,._, =-Gc_;:,••-~• _.-,7,....-s IIIAORA.lollOKA .. ,-..,,o••-•··....,..,••., .........,..... ....~_.. .. ,....... ·~..... -··--·-· =:"~:..··" ~~f;_ .... -·· ..... -, ... -..........,_ ==-~.'!,':_-· =!..'::.'-"'""' --·---,.-, ........ _,...,._ ......,. - ·-•···•·" _, ... .. - .... ... -.••N> _....., ....._ -~..........,. :::::-:.=·-"' ::::::- -·-·'""''" II-12 Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Kerjo, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Karanganyar Dan Kecamatan Gondangrejo 4) Tinggi, meliputi wilayah Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu Dan Kecamatan Jatiyoso Sumber : Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Gambar 2.6. Peta Kawasan Rawan Bencana Alam
b.Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Jaten, Kebakkramat dan Gondangrejo.
c.Kawasan rawan puting beliung meliputi Kecamatan Mojogedang, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, Kebakkramat dan Tasikmadu. Sedangkan kejadian bencana alam yang dialami desa di setiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. P£MERIITTAH KABUPATEN KARANGANVAA .... "llflCAI.... -iHA lftJN«JWLAYAM 1<AliJl>,t,T9jK,l,RN,t"1,A,'1YART~I 20!:.;mo Pli'TA RAWAN IIENCANA KAIU PATIN KAMNOANYA,- _f:;o!ll~ @ Kll,..,.K.ai..,,.i,.. ♦ K..~lollll•C.,..--, 1:1,r,i.. ... _ .. f'ia!NktrAlr~,"'" !MU.I(__,._ Bili.O.w Jt•roA""'n.i.1., 1(,..,,., .-r..,10..t ....,o., =--- ..... - "' hw;ai11Alam · - "- .<rgw,IIOl'rOM - ~Of'UI"-' Ir» ~~._,... ~ p, uoe..i,no II-13 Tabel 2.7. Jumlah Desa Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang Mengalami Bencana Alam Tahun 2018-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Prakiraan terkait kinerja pelayanan atau fungsi ekosistem terkait dengan layanan fungsi penting terkait dengan fungsi penyedia dan pengaturan kehidupan. Gambaran kondisi jasa ekosistem ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsiannya. Tabel 2.8. Kondisi Kemampuan Jasa Ekosistem Fungsi Penyediaan dan Pengaturan Fungsi Jenis Jasa Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Rendah % Sedang % Tinggi % Penyediaan Penyediaan pangan 39.723,96 49,47 13.029,95 16,23 27.541,08 34,30 Penyediaan air 23.524,90 29,30 26.599,01 33,13 30.171,08 37,58 Pengaturan Pengaturan Pemurnian air 39.936,23 49,74 2.594,64 3,23 37.7634,13 47,03 Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah 24.833,16 30,93 37.960,38 47,28 17.501,45 21,80 Tata Kelola Air dan Banjir 22.382,96 27,88 52.522,43 65,41 5.389,60 6,71 Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam 23.619,90 29,42 55.114,72 68,64 1.560,37 1,94 Pengaturan iklim 22.382,82 27,88 49.121,84 61,18 8.790,33 10,95 Pemeliharaan Kualitas Udara 22.382,82 27,88 15.993,76 19,92 41.918,41 52,21 Biodiversiti 22.382,82 27,88 15.625,82 19,46 42.286,36 52,66 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Banjir Tanah Longsor Gempa Bumi Jumlah Banjir Tanah Longsor Gempa Bumi Jumlah Banjir Tanah Longsor Gempa Bumi Jumlah 1 Jatipuro 0 3 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 2 Jatiyoso 0 6 0 6 8 7 0 15 0 4 1 5 3 Jumapolo 0 1 0 1 3 5 0 8 0 5 0 5 4 Jumantono 0 3 0 3 1 3 0 4 0 0 0 0 5 Matesih 0 1 0 1 1 7 0 8 0 0 0 0 6 Tawangmangu 0 7 0 7 3 6 0 9 0 3 0 3 7 Ngargoyoso 0 6 1 7 2 10 0 12 0 1 0 1 8 Karangpandan 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 9 Karanganyar 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 10 Tasikmadu 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Jaten 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Colomadu 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Gondangrejo 6 2 0 8 0 1 0 1 1 0 0 1 14 Kebakkramat 4 0 0 4 1 1 0 2 1 0 0 1 15 Mojogedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kerjo 0 3 0 3 1 2 0 3 0 2 0 2 17 Jenawi 0 6 0 6 3 5 0 8 0 4 0 4 JUMLAH BENCANA 23 43 1 67 25 52 0 77 2 23 1 26 No 2018 2019 2020 Kecamatan II-14 Berdasarkan kondisi di atas maka beberapa fungsi jasa ekosistem perlu mendapat perhatian yaitu :
a.Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam (kelas tinggi hanya 1,94%);
b.Tata kelola air dan banjir (kelas tinggi hanya 6,71%);
c.Pengaturan iklim (kelas tinggi 19,95%);
d.Pengaturan pengolahan dan penguraian limbah (kelas tinggi 21,80%); dan
e.Penyediaan pangan (sebagian besar kelas rendah 49,47%). Kondisi di atas menunjukkan adanya tingkat kerawanan terhadap bencana terutama banjir dan longsor pada musim hujan tetapi mengalami kekeringan pada musim kemarau serta terganggunya iklim mikro. Selain itu kemampuan purifikasi air kotor secara alami juga telah relatif rendah. Hal ini juga ditambah dengan faktor menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Karanganyar. Implikasi dari kondisi ini pemerintah dan masyarakat perlu memprioritaskan pembangunan fisik dan pendidikan masyarakat yang bernilai tangguh bencana, sebagai upaya mengantisipasi resiko bencana yang mungkin terjadi. 2.1.8. Kondisi Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 931.963 jiwa, sedangkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.9. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2016-2020 No. Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
1. 1.Jatipuro 28.268 28.892 29.096 29.004 33.647
2. 2.Jatiyoso 36.147 37.074 37.349 37.089 39.339
3. 3.Jumapolo 35.429 36.210 36.474 36.351 41.814
4. 4.Jumantono 41.852 43.117 43.437 42.939 48.854
5. 5.Matesih 39.950 41.099 41.408 40.994 44.314
6. 6.Tawangmangu 44.444 45.262 45.607 45.598 46.998
7. 7.Ngargoyoso 32.372 33.145 33.397 33.213 36.583
8. 8.Karangpandan 39.382 40.402 40.707 40.409 43.424
9. 9.Karanganyar 79.550 79.913 80.538 81.629 84.948
10. 10.Tasikmadu 59.903 59.995 60.468 61.461 66.690
11. 11.Jaten 83.414 83.717 84.371 85.583 84.226
12. 12.Colomadu 80.110 76.113 76.757 82.199 75.313
13. 13.Gondangrejo 79.052 78.004 78.628 81.112 87.095
14. 14.Kebakramat 62.448 62.744 63.232 64.075 64.418
15. 15.Mojogedang 61.616 62.151 62.632 63.217 69.372
16. 16.Kerjo 34.078 35.040 35.304 34.963 37.593
17. 17.Jenawi 26.006 26.342 26.541 26.683 27.335 Total 864.021 869.220 875.946 886.519 931.963 Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2020 yaitu Kecamatan Karanganyar dengan jumlah penduduk sebanyak 84.948 jiwa, sementara Kecamatan Jenawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 27.335 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 1.204,42 jiwa/km2. Kecamatan dengan penduduk terpadat yaitu Kecamatan II-15 Colomadu yaitu sebesar 4.814,89 jiwa/ km2 , sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Jenawi dengan kepadatan sebesar 487,40 jiwa/km2. Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 No. Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
18. 1.Jatipuro 700,3 706,45 720,73 718,54 833,57
19. 2.Jatiyoso 538,2 542,90 556,04 552,21 585,71
20. 3.Jumapolo 636,4 641,99 655,18 652,97 751,10
21. 4.Jumantono 781,5 788,34 811,15 801,78 912,23
22. 5.Matesih 1.521,0 1.534,29 1.576,25 1.560,71 1.687,10
23. 6.Tawangmangu 634,6 640,19 651,25 651,11 671,10
24. 7.Ngargoyoso 495,4 499,79 511,13 508,32 559,89
25. 8.Karangpandan 1.154,5 1.164,65 1.193,40 1.184,64 1.273,03
26. 9.Karanganyar 1.848,9 1.865,08 1.871,67 1.897,18 1.974,32
27. 10.Tasikmadu 2.170,6 2.189,65 2.190,87 2.227,07 2.416,54
28. 11.Jaten 3.265,0 3.293,61 3.303,48 3.349,88 3.296,76
29. 12.Colomadu 5.121,6 5.166,47 4.907,74 5.255,12 4.814,89
30. 13.Gondangrejo 1.391,8 1.403,97 1.384,30 1.428,04 1.533,38
31. 14.Kebakkramat 1.713,0 1.727,97 1.734,28 1.757,58 1.766,99
32. 15.Mojogedang 1.155,8 1.165,96 1.174,86 1.185,86 1.301,32
33. 16.Kerjo 727,8 734,19 754,04 746,71 802,88
34. 17.Jenawi 463,7 467,77 473,27 475,78 487,40 Kabupaten Karanganyar 1.116,6 1.126,40 1.132,02 1.145,69 1.204,42 Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2016-2020 tersaji dalam tabel berikut : Tabel 2.11. Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016-2020 No. Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
35. 1.Jatipuro -0,70% 2,21% 0,71% -0,32% 2,13%
36. 2.Jatiyoso -0,97% 2,56% 0,74% -0,70% 1,22%
37. 3.Jumapolo -0,65% 2,20% 0,73% -0,34% 2,05%
38. 4.Jumantono -1,41% 3,02% 0,74% -1,15% 1,86%
39. 5.Matesih -1,24% 2,88% 0,75% -1,00% 1,38%
40. 6.Tawangmangu -0,22% 1,84% 0,76% -0,02% 1,01%
41. 7.Ngargoyoso -0,77% 2,39% 0,76% -0,55% 1,61%
42. 8.Karangpandan -0,96% 2,59% 0,75% -0,73% 1,35%
43. 9.Karanganyar 1,19% 0,46% 0,78% 1,35% 1,25%
44. 10.Tasikmadu 1,51% 0,15% 0,79% 1,64% 1,69%
45. 11.Jaten 1,29% 0,36% 0,78% 1,44% 0,71%
46. 12.Colomadu 7,13% -4,99% 0,85% 7,09% 0,56%
47. 13.Gondangrejo 3,06% -1,33% 0,80% 3,16% 1,76%
48. 14.Kebakkramat 1,17% 0,47% 0,78% 1,33% 0,90%
49. 15.Mojogedang 0,76% 0,87% 0,77% 0,93% 1,72%
50. 16.Kerjo -1,19% 2,82% 0,75% -0,97% 1,33%
51. 17.Jenawi 0,31% 1,29% 0,76% 0,54% 1,00% Total 1,03% 0,60% 0,77% 1,21% 1,33% Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS. Pada tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar sebesar 1,33%, dengan laju pertumbuhan tercepat Kecamatan Jatipuro yaitu sebesar 2,13% dan terendah di Kecamatan Colomadu sebesar 0,56%. Pada tahun 2020 jumlah II-16 penduduk Kabupaten Karanganyar sejumlah 931.963 jiwa yang terdiri dari laki-laki 464.784 jiwa dan perempuan 467.179 jiwa. Gambaran sex ratio berdasarkan kelompok umur dapat terlihat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.12. Penduduk Kabupaten Karanganyar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 Kelompok Umur Jenis Kelamin Sex RatioLaki-laki Perempuan Jumlah 0-4 36.043 34.440 70.483 95,55% 5-9 34.467 33.227 67.694 96,40% 10-14 35.919 33.843 69.762 94,22% 15-19 35.836 33.964 69.800 94,78% 20-24 34.561 33.370 67.931 96,55% 25-29 34.135 34.011 68.146 99,64% 30-34 33.949 34.286 68.235 100,99% 35-39 36.315 36.854 73.169 101,48% 40-44 35.764 35.691 71.455 99,80% 45-49 33.060 33.047 66.107 99,96% 50-54 30.612 31.184 61.796 101,87% 55-59 25.200 27.128 52.328 107,65% 60-64 22.091 22.453 44.544 101,64% 65-69 16.336 17.271 33.607 105,72% 70-74 10.270 11.642 21.912 113,36% 75+ 10.226 14.768 24.994 144,42% JUMLAH 464.784 467.179 931.963 100,52% Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS. Berdasarkan tabel di atas terlihat sex ratio penduduk Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020 menggambarkan jumlah penduduk perempuan hampir seimbang dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, dimana pada Tahun 2020 sex ratio sebesar 100,52% (pembulatan 101%) yang berarti di setiap 101 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 jiwa penduduk laki-laki. Kondisi penduduk Kabupaten Karanganyar di Tahun 2020 digambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut. Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS. Gambar 2.7. Piramida Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 70--74 60--64 50--54 40--44 30--34 20--24 10--14 0-4 Piramida Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 ■ Laki-laki ■ Perempuan II-17 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar - 1,87% mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,93%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Berikut perbandingan ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2016-2020. Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.8. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid 19. Pertumbuhan ekonomi di kawasan Subosukawonosraten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.13. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 No Kabupaten Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK) 2016 2017 2018 2019 2020 1 Boyolali 5,33 5,80 5,72 5,96 -1,24 2 Klaten 5,17 5,33 5,57 5,57 -1,18 3 Sukoharjo 5,72 5,76 5,82 5,92 -1,70 4 Wonogiri 5,25 5,32 5,41 5,14 -1,41 5 Karanganyar 5,40 5,77 5,98 5,93 -1,87 6 Sragen 5,77 5,97 5,75 5,90 -1,81 7 Surakarta 5,35 5,70 5,75 5,78 -1,74 8 Jawa Tengah 5,25 5,26 5,32 5,41 -2,65 9 Nasional 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS 5.03 2016 Pertumbuhan Ekonomi {PE) Tahun 2016-2020 5.07 5.17 5.02 2017 2018 -2.65 -------------------------- 2.07--- ~ Karanganyar ~ Jawa Tengah Nasional II-18 Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan Subosukawonosraten pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kabupaten Karanganyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,87% merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain dikawasan Subosukawonosraten, sedangkan yang mengalami penurunan paling kecil yaitu Kabupaten Klaten, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,18%. Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 2.2.2. PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2016-2020 Kabupaten Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai dan pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK Jumlah (Juta Rp) Laju Pertumbuhan (%) Jumlah (Juta Rp) Laju Pertumbuhan (%) 2016 29.172.749,37 8,43% 22.436.293,80 5,40% 2017 31.552.289,97 8,16% 23.731.952,05 5,77% 2018 34.292.472,56 8,68% 25.150.277,73 5,98% 2019 37.013.093,96 7,93% 26.641.186,38 5,93% 2020 37.074.423,95 0,17% 26.142.872,83 -1,87% Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHB tahun 2016-2020. 7,00 Pertumbuhan Ekonomi Subosukawonosraten 2016-2020 6,00 .E 5,00 ■ Surakarta 0 4,00 C 0 ~ 3,00w ■ Sukoharjo C Ill 2,00 .c ■ Karanganyar :::s .0 1,00 E ■ Klaten :::s t: 0,00 a, ■ Boyolali Cl. -1,00 ■ Sragen -2,00 ■ Wonog iri -3,00 TAHUN II-19 Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2016-2020 masih didominasi oleh lapangan usaha Industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Berikut kontribusi lapangan usaha PDRB ADHK tahun 2016-2020. Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 4.205.085,10000 14,41% 4.332.449,92000 13,73% 4.613.107,76000 13,45% 4.774.413,19000 12,90% 4.917.339,44000 13,26% 2 Pertambangan dan Penggalian 365.911,52000 1,25% 392.494,01000 1,24% 405.386,56000 1,18% 412.137,54000 1,11% 416.103,16000 1,12% 3 Industri Pengolahan 13.293.581,29000 45,57% 14.413.928,53000 45,68% 15.699.875,97000 45,78% 17.028.889,02000 46,01% 17.317.816,97000 46,71% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 42.714,63000 0,15% 48.551,64000 0,15% 52.918,48000 0,15% 55.837,73000 0,15% 54.895,71000 0,15% 5 Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 19.633,91000 0,07% 20.903,33000 0,07% 22.102,90000 0,06% 24.036,59000 0,06% 25.681,11000 0,07% 6 Konstruksi 1.874.826,37000 6,43% 2.096.833,07000 6,65% 2.391.036,83000 6,97% 2.662.576,89000 7,19% 2.513.889,79000 6,78% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.245.602,22000 11,13% 3.543.388,43000 11,23% 3.846.010,67000 11,22% 4.192.542,89000 11,33% 4.075.144,35000 10,99% 8 Transportasi dan Pergudangan 729.295,34000 2,50% 781.967,74000 2,48% 827.743,52000 2,41% 892.326,71000 2,41% 713.301,90000 1,92% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 948.071,88000 3,25% 1.008.702,56000 3,20% 1.092.714,31000 3,19% 1.207.963,31000 3,26% 1.130.250,17000 3,05% 10 Informasi dan Komunikasi 307.429,24000 1,05% 358.711,20000 1,14% 404.939,52000 1,18% 457.262,77000 1,24% 532.884,28000 1,44% 11 Jasa Keuangan 1.010.658,15000 3,46% 1.132.985,00000 3,59% 1.237.197,76000 3,61% 1.315.872,27000 3,56% 1.324.076,62000 3,57% 12 Real Estate 502.411,15000 1,72% 545.023,12000 1,73% 587.930,77000 1,71% 629.622,08000 1,70% 632.714,61000 1,71% 13 Jasa Perusahaan 100.523,16000 0,34% 114.697,22000 0,36% 129.547,33000 0,38% 147.441,27000 0,40% 143.743,55000 0,39% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 609.219,09000 2,09% 642.809,70000 2,04% 663.410,30000 1,93% 687.212,66000 1,86% 687.154,88000 1,85% 15 Jasa Pendidikan 1.261.387,21000 4,32% 1.403.863,64000 4,45% 1.530.703,76000 4,46% 1.665.173,08000 4,50% 1.695.763,19000 4,57% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 239.332,80000 0,82% 260.037,39000 0,82% 285.870,07000 0,83% 309.739,85000 0,84% 362.306,81000 0,98% 17 Jasa lainnya 417.066,31000 1,43% 454.943,47000 1,44% 501.976,05000 1,46% 550.046,11000 1,49% 531.357,41000 1,43% PDRB 29.172.749,37000 100,00% 31.552.289,97000 100,00% 34.292.472,56000 100,00% 37.013.093,96000 100,00% 37.074.423,95000 100,00% 20202016 2017 2018 2019 No Kategori II-20 Tabel 2.16. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 (dalam juta rupiah) Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kontribusi sektor pada PDRB Kabupaten Karanganyar dari tahun 2016- 2020, dapat diketahui bahwa sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI : Industri, Pertanian dan Pariwisata. Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3.024.862,35000 13,48% 3.093.018,68000 13,03% 3.198.247,36000 12,72% 3.255.968,59000 12,22% 3.292.796,45000 12,60% 2 Pertambangan dan Penggalian 245.550,03000 1,09% 254.150,30000 1,07% 259.747,13000 1,03% 260.966,08000 0,98% 259.361,52000 0,99% 3 Industri Pengolahan 10.204.449,36000 45,48% 10.804.308,67000 45,53% 11.456.236,08000 45,55% 12.177.776,57000 45,71% 12.035.657,47000 46,04% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 39.228,58000 0,17% 41.201,67000 0,17% 43.456,90000 0,17% 45.807,19000 0,17% 45.235,25000 0,17% 5 Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 17.583,77000 0,08% 18.645,60000 0,08% 19.611,68000 0,08% 20.983,30000 0,08% 21.388,78000 0,08% 6 Konstruksi 1.427.437,70000 6,36% 1.559.709,48000 6,57% 1.705.066,84000 6,78% 1.839.116,77000 6,90% 1.731.925,78000 6,62% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.693.572,68000 12,01% 2.873.472,92000 12,11% 3.040.826,02000 12,09% 3.249.326,57000 12,20% 3.119.490,12000 11,93% 8 Transportasi dan Pergudangan 637.927,05000 2,84% 673.069,85000 2,84% 706.158,07000 2,81% 748.376,94000 2,81% 579.679,22000 2,22% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 732.797,77000 3,27% 771.678,70000 3,25% 828.695,17000 3,29% 905.378,27000 3,40% 842.625,64000 3,22% 10 Informasi dan Komunikasi 338.240,05000 1,51% 378.795,96000 1,60% 427.715,42000 1,70% 477.490,46000 1,79% 555.487,68000 2,12% 11 Jasa Keuangan 755.988,58000 3,37% 808.120,54000 3,41% 855.659,50000 3,40% 895.221,22000 3,36% 901.042,72000 3,45% 12 Real Estate 426.666,19000 1,90% 451.438,07000 1,90% 476.205,55000 1,89% 504.126,34000 1,89% 502.287,44000 1,92% 13 Jasa Perusahaan 77.414,16000 0,35% 85.354,29000 0,36% 93.988,31000 0,37% 104.087,38000 0,39% 98.942,21000 0,38% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 450.205,31000 2,01% 459.929,74000 1,94% 469.542,27000 1,87% 479.673,45000 1,80% 472.436,87000 1,81% 15 Jasa Pendidikan 855.107,68000 3,81% 913.333,43000 3,85% 973.744,20000 3,87% 1.032.341,60000 3,87% 1.030.554,66000 3,94% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 177.778,55000 0,79% 190.345,46000 0,80% 205.912,76000 0,82% 219.428,19000 0,82% 249.877,35000 0,96% 17 Jasa lainnya 331.483,99000 1,48% 355.378,69000 1,50% 389.464,47000 1,55% 425.117,46000 1,60% 404.083,67000 1,55% PDRB 22.436.293,80000 100,00% 23.731.952,05000 100,00% 25.150.277,73000 100,00% 26.641.186,38000 100,00% 26.142.872,83000 100,00% 20202016 2017 2018 2019 No Kategori II-21 Tabel 2.17. Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2.2.3. Inflasi Inflasi di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar 1,93%, mengalami kenaikan sebesar 3,15% di tahun 2017, mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 2,18 dan 2,41 dan terakhir pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 1,38 %. % % % % % 1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14,41% 13,73% 13,45% 12,90% 13,26% 2 Pertambangan dan Penggalian 1,25% 1,24% 1,18% 1,11% 1,12% 3 Industri Pengolahan 45,57% 45,68% 45,78% 46,01% 46,71% 4 Listrik, Gas dan Air Minum 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 5 Pengadaaan Air, Pengo lahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% 0,07% 6 Konstruksi 6,43% 6,65% 6,97% 7,19% 6,78% 7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,13% 11,23% 11,22% 11,33% 10,99% 8 Transportasi dan Pergudangan 2,50% 2,48% 2,41% 2,41% 1,92% 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,25% 3,20% 3,19% 3,26% 3,05% 10 Informasi dan Komunikasi 1,05% 1,14% 1,18% 1,24% 1,44% 11 Jasa Keuangan 3,46% 3,59% 3,61% 3,56% 3,57% 12 Real Estate 1,72% 1,73% 1,71% 1,70% 1,71% 13 Jasa Perusahaan 0,34% 0,36% 0,38% 0,40% 0,39% 14 Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,09% 2,04% 1,93% 1,86% 1,85% 15 Jasa Pendidikan 4,32% 4,45% 4,46% 4,50% 4,57% 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,82% 0,82% 0,83% 0,84% 0,98% 17 Jasa lainnya 1,43% 1,44% 1,46% 1,49% 1,43% PDRB 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20202016 2017 2018 2019 No Kategori II-22 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.10. Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 2.2.4. PDRB Perkapita Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 menurun, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Berdasarkan ADHB, pada tahun 2016 s/d 2019 mengalami kenaikan berkisar 6,5% s/d 7,85% kemudian berkurang di tahun 2020. Berdasarkan ADHK tahun 2016-2019 juga mengalami kenaikan 4,3%-5,1%, tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan sangat tajam sampai -6,66%. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18. PDRB Perkapita Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS 2.2.5. Indeks Gini Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi fluktuasi, yaitu pernah mengalami kenaikan pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,40 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,36. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah. Hal ini mengindikasikan ADHB Pertumbuhan ADHK Pertumbuhan 2016 29.172.749,37 22.436.293,80 864.021 33.763.935,56 7,33% 25.967.301,49 4,33% 2017 31.552.289,97 23.731.952,05 869.220 36.299.544,38 7,51% 27.302.583,98 5,14% 2018 34.292.472,56 25.150.277,73 875.946 39.149.071,47 7,85% 28.712.132,63 5,16% 2019 37.013.093,96 26.641.186,38 886.519 41.751.044,21 6,65% 30.051.455,61 4,66% 2020 37.074.423,95 26.142.872,83 931.963 39.781.004,13 -4,72% 28.051.406,36 -6,66% PDRB PER KAPITA PDRB ADHB PDRB ADHK Jumlah Penduduk Tahun 4 3 2 1 0 INFLASI ■ Karanganyar ■ Jawa Tengah 2020 Nas iona l II-23 bahwa pemerataan pendapatan/pengeluaran penduduk di Kabupaten Karanganyar masih terjadi ketimpangan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2016 Gambar 2.11. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2015 Posisi relatif indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2015 sebesar 0,36 berada di bawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di kawasan Subosukawonosraten, indeks gini Kabupaten Karanganyar berada di posisi kelima sama dengan Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2015 Gambar 2.12. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 2.2.6. Penduduk Miskin Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas 0,42 0,30 -+-----~-----~----~-----~----~ 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 2011 2012 2013 2014 2015 ~ Kab. Ka ranganya r - Prov. Jawa Tengah II-24 kemiskinan artinya tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memenuhi standar hidup yang mencukupi di suatu wilayah. Angka kemiskinan selama periode 2016 - 2019 menurun signifikan dari 12,49% rnenjadi 9,55%, namun meningkat kembali pada 2020 menjadi l0,28% karena adanya Pandemi Covid-19. Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.19. Presentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Tahun Kab. Karanganyar Jawa Tengah Nasional (Ribu Jiwa) (%) (%) (%) 2016 107,70 12,49 13,19 10,70 2017 106,80 12,28 12,23 10,12 2018 87,79 10,01 9,67 9,82 2019 84,50 9,55 10,58 9,41 2020 91,72 10,28 11,84 10,19 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Karanganyar masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah tapi masih di atas Nasional, sebagaimana Gambar berikut. Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.13. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 PERSENTASE KEMISKINAN 14 !I--- - 12 ~ - .... 10 - ~ ~ 8 6 4 2 0 2016 2017 2018 2019 2020 ~ Karanganyar 12.49 12.28 10.01 9 .55 10.28 - Jawa Tengah 13.19 12.23 9 .67 10.58 11.84 ......._ Nasional 10.7 10.12 9 .82 9 .41 10.19 II-25 Gambar 2.14. Persentase Kemiskinan Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Persentase Kemiskinan Kabupaten Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2020 Jumlah penduduk miskin akan meningkat karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi karena banyaknya PHK, selain itu bagi para pencari kerja akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, Dampak lain yaitu turunnya omzet dari pelaku usaha yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemeintah dengan cara memberikan stimulus pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan tersebut. Garis Kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar Rp. 385.563 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar 5,59% dibandingkan garis kemiskinan di tahun 2017 sebesar Rp. 365.151 per kapita per bulan. Kondisi garis kemiskinan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020 tersaji dalam tabel dan gambar berikut ini. Tabel 2.20. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Garis Kemiskinan (Rp.) 2016 2017 2018 2019 2020 329.531 340.538 348.896 365.151 385.563 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Sukoharjo 10,28 Boyolali Karanganyar Wonogiri Klaten Sragen - Kabupaten - Jawa Tengah - Nasional II-26 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.15. Garis Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2016– 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari 2,09 menjadi 1,45, namun meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 1,56 atau naik sebesar 7,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar. Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dari 0,51 di tahun 2016, menjadi 0,43 di tahun 2017 dan 2018, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,35 dan di tahun 2020 Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,33. Tabel 2.21. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan
52. 1.2016 2,09 0,51
53. 2.2017 1,85 0,43
54. 3.2018 1,70 0,43
55. 4.2019 1,45 0,35
56. 5.2020 1,56 0,33 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS GARIS KEMISKINAN KABUPATEN KARANGANYAR 348.896 340.538 329.531 201 6 2017 2018 385.563 365.151 2019 20 20 II-27 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.16. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar menurut metode baru dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, namun di tahun 2020 nilai IPM menurun 0,03 poin. Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Komponen Satuan Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Angka harapan hidup saat lahir (AHH) Tahun 77,11 77,31 77,36 77,38 77,47 Harapan lama sekolah (HLS) Tahun 13,64 13,65 13,66 13,67 13,68 Rata-rata lama sekolah (RLS) Tahun 8,49 8,50 8,51 8,52 8,56 Pengeluaran per kapita disesuaikan Rp 000 10.722,00 10.933,00 11.223,00 11.569,00 11.428,00 IPM Angka 74,90 75,22 75,54 75,89 75,86 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS ~ lndeks Kedalaman Kemiskinan - lndeks Keparahan Kemiski nan 2,50 2,09 2,00 1,45 1,56 1,50 1,00 0,5 1 0,43 0,43 0,50 • 0,35 0,33 • • • • 2016 2017 2018 2019 2020 II-28 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.17. Nilai IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Adapun IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.23. IPM Kabupaten/Kota Wilayah Soloraya Tahun 2016-2020 No . Kabupaten/ Kota Nilai IPM 2016 2017 2018 2019 2020
57. 1.Surakarta 80,76 80,85 81,46 81,86 82.21
58. 2.Sukoharjo 75,06 75,56 76,07 76,84 76.98
59. 3.Karanganyar 74,90 75,22 75,54 75,89 75.86
60. 4.Klaten 73,97 74,25 74,79 75,29 75.56
61. 5.Boyolali 72,18 72,64 73,22 73,80 74.25
62. 6.Sragen 71,43 72,40 72,96 73,43 73.95
63. 7.Wonogiri 68,23 68,66 69,37 69,98 70,25 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Nilai IPM Kabupaten/Kota wilayah Soloraya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan nilai IPM, kecuali Kabupaten Karanganyar, mengalami penurunan 0,03 yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif cukup besar (-1,87%). Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.18. Nilai IPM Kabupaten/Kota Se-Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 NILAI 1PM KABUPATEN KARANGANVAR 2016 20 17 20 18 20 19 90 -.--------------------- 80 +.t---------------------- 70 60 so 40 30 20 10 0 2016 2017 2018 2019 2020 2020 ■ Surakarta ■ Sukoharjo ■ Karanganyar ■ Klaten ■ Boyo lali ■ Sragen ■ Wonog iri II-29 Tabel 2.24. IPM Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.19. Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 IPM Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebesar 75,86 di atas rata-rata IPM Provinsi sebesar 71,87 dan juga nasional sebesar 71,94. Gambaran indikator pembentuk IPM secara lengkap dijabarkan berikut ini.
a.Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang, naik dari 77,11 pada tahun 2016 menjadi 77,47 pada tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 77 tahun. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, AHH Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 74,37 dan Nasional sebesar 71,47. TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Karanganyar 74,90 75,22 75,54 75,89 75,86 Jawa Tengah 69,98 70,52 71,12 71,73 71,87 Nasional 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 ~ Karanganya r - Jawa Tengah ~ Nasional 78,00 75,54 75,89 75,86 76,00 74,90 75,22 • • •74,26 • • 74,00 .. 71,92 71,94 72,00 71,39 70,18 71,87 70,00 7 1 ,73 70,52 69,49 68,00 66,00 20 1 6 20 1 7 20 1 8 2019 2020 II-30 Tabel 2.25. Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.20. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
b.Angka Harapan Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat dari sebesar 13,64 (tahun 2016) menjadi 13,68 (tahun 2020). Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, HLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 berada di atas angka Jawa Tengah sebesar 12,70 dan Nasional sebesar 12,98. Perkembangan HLS selama 2016- 2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Karanganyar 77,11 77,31 77,36 77,38 77,47 Jawa Tengah 74,02 74,08 74,18 74,23 74,37 Nasional 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 -t- Karanganyar - Jawa Tengah ....,__ Nasional 78,00 77,11 77,31 77,36 77,38 77,47 76,00 74,02 74,08 74,18 74,23 74,37 74,00 ■ ■ ■ ■ ■ 72,00 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 .. • * • • 70,00 68,00 66,00 2016 2017 2018 2019 2020 II-31 Tabel 2.26. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.21. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
c.Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2016- 2020 meningkat dari 8,49 tahun 2016 menjadi 9,20 tahun 2020. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 berada di atas angka Jawa Tengah (7,69) dan Nasional (8,48), dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2.27. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Karanganyar 13,64 13,65 13,66 13,67 13,68 Jawa Tengah 12,45 12,57 12,63 12,68 12,70 Nasional 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98 TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Karanganyar 8,49 8,50 8,51 8,52 8,56 Jawa Tengah 7,15 7,27 7,35 7,53 7,69 Nasional 7,95 8,1 8,17 8,34 8,48 ~ Karanganyar - Jawa Tengah -a- Nasional 13,80 13,64 13,65 13,66 13,67 13,68 13,60 13,40 13,20 12,98 12,91 12,95 13,00 12,85 • • •12,80 12,60 12,70 12,63 12,68 12,40 12,20 12,45 12,00 11,80 2016 2017 2018 2019 2020 II-32 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.22. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020
d.Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran per kapita di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp. 10.722,00 ribu pada tahun 2016 menjadi Rp. 11.569,00 ribu pada tahun 2019, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 11.428,00 ribu. Pengeluaran per kapita Kabupaten karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. Tabel 2.28. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 Karanganyar 10.722.000 10.933.000 11.223.000 11.569.000 11.428.000 Jawa Tengah 10.153.000 10.377.000 10.777.000 11.102.000 10.930.000 Nasional 10.420.000 10.664.000 11.059.000 11.299.000 11.013.000 9,00 Ill Ill Ill Ill Ill 8,50 8,00 8,34 8,48 8,10 8,17 7,95 •7,50 ■ 17,69 1 ■ ■ I7,53 1 7,00 ■ 17,271 I7,35 1 I7,151 6,50 6,00 2016 2017 2018 2019 2020 ~ Karanganyar ~ Jawa Tengah -6- Nasiona l II-33 Sumber : Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Gambar 2.23. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 2.2.8. Fokus Sosial Budaya dan Pemuda Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 7 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan; 7) Sertifikasi dan Akreditasi. Beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian indikator dalam RPJMD. Penyelenggaraan urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar berdasarkan berdasarkan 10 indikator penting dan sampai dengan tahun 2020 terdapat 9 indikator yang hasilnya telah mencapai 100% tetapi data belum diperoleh secara lengkap. Perincian dan kelengkapan data tentang penanganan permasalahan sosial, sebagai berikut : Tabel 2.29. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020* 1 Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % Na Na 0,50 2 Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % Na Na 100,00 3 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % Na Na 100,00 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 9.500.000 10.420.000 ,. ---1 10.377.ooo 1 I 10.153.000 1 2016 2017 2018 2019 ~ Karanganyar ~ Jawa Tengah ~ Nasional I11.42s.oool 2020 II-34 No Indikator Satuan 2018 2019 2020* 4 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 5 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 6 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 7 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 8 Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial % Na Na 100,00 9 Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial % Na Na 100,00 10 Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial % Na Na 100,00 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Persentase pelestarian seni dan budaya pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebesar 87,63% meningkat menjadi 91,10% pada tahun 2020. Persentase ragam budaya yang dikelola meningkat sebesar 1,0% pada kurun waktu 2018-2020, yaitu pada tahun 2018 sebesar 88,0% meningkat menjadi 89,0% pada tahun 2020. Tabel 2.30. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase pelestarian seni dan budaya % 87,63 87,70 91,10 2 Persentase ragam budaya yang dikelola % 88,00 89,00 89,00 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2020 Capaian indikator Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dan Persentase cabang olahraga yang terbina dari tahun 2018-2020 capaian mengalami peningkatan yang sama yaitu pada tahun 2018 sebesar 17,0% meningkat menjadi 30,0% pada tahun 2020. Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai mengalami fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2018-2020, tercatat pada tahun 2018 sebesar 20,00% meningkat menjadi 40,0% tahun 2019 kemudian turun menjadi 35,0% tahun 2020. Dengan adanya kondisi Pandemi COVID 19 yang terjadi di Tahun 2020, tidak banyak event keolahragaan yang diselenggarakan dan tidak ada peningkatan partisipasi pemuda, yang dalam hal ini adalah dalam berwirausaha, yang terjadi di tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tabel 2.31. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase meningkatnya partisipasi pemuda % 17,00 30,00 30,00 I I I I I II-35 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 2 Persentase cabang olahraga yang terbina % 17,00 30,00 30,00 3 Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai % 20,00 40,00 35,00 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil evaluasi dari RPJMD Penetapan, terdapat perbedaan indikator yang akan digunakan, hal ini dikarenakan penggunaan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Beberapa indikator dikembalikan sesuai dengan kewenangan urusan sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014. Apabila indikator tersebut di tahun 2020 tidak terisi maka indikator tersebut tidak lagi digunakan untuk kedepan dan diganti dengan indikator yang hanya terisi di tahun 2020. Untuk menganalisis aspek pelayanan umum terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang dianalisis menurut periodisasi RPJMD yaitu tahun 2018-2020. Capaian kinerja RPJMD tersebut digambarkan dalam bentuk tabel sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pasal 3 dan Pasal 4 ditentukan 6 jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan 6) sosial, yang mulai berlaku pada Tahun 2019, maka terdapat beberapa SPM yang harus dilaksanakan oleh daerah, dan penulisannya, dinyatakan dalam bentuk narasi. 2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Pendidikan; Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 menunjukkan dari 5 indikator terdapat indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu indikator persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini yang baru mencapai 52%. Sedangkan indikator yang menunjang peningkatan capaian pendidikan non formal untuk persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF capaiannya sebesar 73%. Untuk gambaran capaian indikator pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.32. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 APM dan APK : SD SMP % 95 100 100 2 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF % 69,00 73,00 73,00 I I I I I I I I I I I I I I II-36 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 3 Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini % 47,00 52,00 52,00 4 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat % 85,00 92,00 92,00 5 Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan % 92,00 93,00 93,00 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2020 Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 hampir tercapai 100% meskipun ada indikator yang belum tercapai. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS) dengan capaian indikator kinerja sebesar 98,36% 2) Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 3) Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 4) Jumlah Penduduk Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan dengan capaian indikator kinerja sebesar 99,04% Terkait adanya Virus Covid-19 di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia membuat ruang gerak manusia terbatas, hal ini berpengaruh juga terhadap pendidikaan, dimana siswa dari berbagai jenjang tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, namun pembelajaran tetap dilaksanakan dengan cara daring atau online, sehingga berdampak kurang optimal dalam penerimaan dan pemahaman siswa, karena yang materi yang diserap oleh peserta didik pada jenjang PAUD/TK, SD maupun SMP masih perlu adanya contoh-contoh yang lebih banyak, termasuk juga perilaku siiswa hanya bisa dilakukan dengan cara tatap muka.
2. 2.Kesehatan; Capaian indikator kesehatan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 dari 11 indikator menunjukkan untuk indikator Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar sebesar 100% dan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama sebesar 15%. Sedangkan Nilai IKS Kabupaten baru mencapai 0,24. II-37 Untuk indikator Insidensi ODGJ menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,2 per 1.000 penduduk di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya kondisi capaian indikator kesehatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.33. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berizin Yang Memenuhi Kompetensi Dan Kewenangan Sesuai Standar % 100 100 100 2 Nilai IKS Kabupaten % 0,20 0,22 0,24 3 Angka Kesakitan Bayi % 36,88 40,62 41,19 4 Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri desa 17 17 17 5 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi Minimal Utama % 10,00 15,00 15,00 6 Prevalensi HIV /1000 Penduduk 0,16 0,13 0,10 7 (Succes Rate/SR) TBC % 91,5 94,25 96,00 8 AFP Rate /100.000 penduduk usia < 15 th 3,5 5,5 3 9 Discarded Campak /100.000 penduduk 2,33 2,89 4,4 10 Insidensi Hipertensi /1.000 penduduk 10,6 72 101 11 Insidensi ODGJ /1.000 penduduk 0,36 1,2 1,2 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 adalah sebesar 98,04%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Kesehatan di tahun
3. 2020.Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 2) Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 3) Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 4) Jumlah Balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 5) Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 97,40% 6) Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar, dengan capaian indikator kinerja sebesar 89,00% 7) Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% II-38 8) Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 9) Jumlah ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% 10) Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 11) Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 12) Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes mellitus, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% Tabel 2.34. Capaian Rasio Tenaga Kesehatan dibandingkan Target Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Kesehatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 No Jenis Tenaga Kesehatan Jumlah Rasio per 100.000 Penduduk Rasio Target Persentase Capaian Status 1 Dokter Spesialis 98 10,51 11 95,55 Belum Tercapai 2 Dokter 270 28,96 46 62,96 Belum Tercapai 3 Dokter Gigi 49 5,26 13 40,46 Belum Tercapai 4 Keperawatan 999 107,16 180 59,53 Belum Tercapai 5 Kebidanan 650 69,72 120 58,10 Belum Tercapai 6 Perawat Gigi 21 2,25 18 12,50 Belum Tercapai 7 Apoteker 168 18,02 12 150,17 Tercapai 8 Tenaga Teknis Kefarmasian 114 12,23 24 50,96 Belum Tercapai 9 Kesehatan Masyarakat 33 3,54 15 23,60 Belum Tercapai 10 Kesehatan Lingkungan 48 5,15 18 28,61 Belum Tercapai 11 Gizi 41 4,40 14 31,43 Belum Tercapai 12 Keterapian Fisik 49 5,26 5 105,20 Tercapai 13 Keteknisan Medik 130 13,94 16 87,13 Belum Tercapai Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari tiga belas jenis tenaga kesehatan hanya ada dua jenis tenaga kesehatan yang sudah mencapai target kesediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, yaitu Apoteker dan Keterapian Fisik. Angka Kematian Ibu (AKI) AKI merupakan angka yang menggambarkan kematian ibu dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 65,91 per 100.000 KH, angka ini masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 98,60 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain masih banyak ditemukan kehamilan pada kondisi 4 terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak). Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh penyebab kematian langsung yang meliputi pendarahan, hipertensi dengan eklamsi dan preeklamsi serta infeksi kehamilan/sepsis. Untuk Tahun 2020 kematian ibu II-39 juga disebabkan oleh covid-19. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.35. Angka Kematian Ibu ( AKI ) per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah. Tahun Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah 2016 79,00 109,65 2017 72,60 88,58 2018 42,01 78,60 2019 49,20 76,93 2020 65,91 98,60 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan kematian bayi yang terjadi setelah bayi lahir sampai dengan bayi belum berusia tepat satu tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun cenderung mengalami fluktuasi, dimana AKB pada tahun 2016 sebesar 14,22 per 1.000 KH, dan tahun 2020 sebesar 8,40 per 1.000 KH. Angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 berada di atas Provinsi Jawa Tengah yaitu 7,79 per 100.000 KH. Hal ini disebabkan antara lain kehamilan risiko tinggi, berat badan lahir bayi rendah, aspeksi serta penyakit kongenital. Penyebab kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun antara lain dikarenakan masih rendahnya pemberian ASI eksklusif, penyakit infeksi serta belum optimalnya pola asuh bayi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.36. Angka Kematian Bayi ( AKB ) per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah. Tahun Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah 2016 14,22 9,99 2017 12,30 8,93 2018 8,15 8,36 2019 8,36 8,24 2020 8,40 8,10 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Angka Kematian Bayi meningkat, memberikan tantangan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pembangunan kebiasaan hidup sehat masyarakat. Kemungkinan lain adalah terkait dengan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dari makanan, tempat tinggal, maupun kemampuan berobat. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) AKABA adalah angka yang menggambarkan kematian pada anak yang berusia 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan (sebelum mencapai usia 5 tahun), dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian II-40 anak balita antara lain infeksi terutama penyakit menular, kekurangan gizi, serta penyakit kelainan kongenital. AKABA di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu 5 tahun berada pada keadaan stagnan dan cenderung meningkat. Namun demikian capaiannya masih lebih baik dari AKABA Provinsi Jateng, walaupun demikian kita perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sebab seberapapun kecil nilai AKABA akan memberikan pengaruh negatif terhadap pencapaian derajat kesehatan. Tabel 2.37. Angka Kematian Anak Balita (AKABA) per 1.000 KH di Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah. Tahun Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah 2016 2,20 11,80 2017 0,50 10,47 2018 0,25 9,48 2019 0,31 9,63 2020 1,23 8,99 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Prevalensi Balita Gizi Buruk Gizi buruk adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan dan atau ketidakseimbangan asupan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir dan semua hal yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam kehidupan. Di Kabupaten Karanganyar prevalensi gizi buruk menunjukkan keadaan yang fluktuatif sehingga diperlukan perbaikan upaya dan peningkatan kewaspadaan. Namun demikian, prevalensi masih di bawah ambang batas maksimal status gizi buruk di daerah yang ditetapkan (< 1 %). Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.38. Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2016-2020 Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Prevalensi (%) 0,025 0,030 0,030 0,030 0,02 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Penyakit Menular Secara umum penyakit menular berpengaruh terhadap kualitas derajat kesehatan masyarakat. Di Indonesia penyakit menular yang menjadi prioritas pengendaliannya meliputi Penyakit DBD, TB Paru, HIV AIDS dan Malaria. Kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar masih dalam batas terkendali penyebarannya kecuali penyakit DBD dan HIV AIDS dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.39. Kondisi Penyakit Menular Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
4. 1.Angka Penemuan kasus TB Paru (%) 64,73 74,50 74,50 33 Na
5. 2.Angka Penemuan kasus HIV / AIDS (per 100.000 jiwa) 100 137 137 100 58 I I II-41 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
6. 3.Insiden Rate DBD ( per 100.000 penduduk ) 15,2 8,3 8,52 9,25 31,1
7. 4.Angka Penemuan kasus Malaria (API) (per 1.000 penduduk) 3 1 1 0,002 1 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2020 Perkembangan Penyakit HIV AIDS di Kab. Karanganyar tahun 2016-2020 menunjukkan terjadinya peningkatan kasus. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV AIDS secara tepat dan komprehensif serta pendampingan perubahan perilaku terhadap ODHA belum dilakukan secara optimal. Sedangkan untuk penyakit DBD ada kecenderungan mengalami penurunan, namun demikian masih perlu diwaspadai karena penyakit ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Peningkatan TB dan HIV AIDs merefleksikan kebiasaan perilaku sehat di masyarakat perlu menjadi perhatian lebih.
8. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Infrastruktur jalan di setiap daerah merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketersediaan jalan yang baik akan membuat suatu wilayah cepat berkembang karena memiliki akses yang baik dan terhubung. Manfaat langsung dari pembangunan jalan dan Jembatan adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya untuk menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya.Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya. Pentingnya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan membuat pemerintah untuk menyediakan jalan dan jembatan dalam kondisi baik, termasuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar, hal ini dapat dilihat dari ketercapaian indikator pembangunan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Indikator persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 2 %, di tahun 2018 tercatat sebesar 68 % meningkat menjadi 70 % di tahun 2019. Untuk persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, capaian tahun 2020 sebesar 88,58 %. Perkembangan capaian indikator sub uruan jalan dan jembatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.40. Capaian Indikator Sub Urusan Jalan dan Jembatan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020* 1 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 68,00 70,00 Na 2 Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik % 20,00 20,00 Na 3 Persentase panjang talud dalam kondisi baik % 15,00 19,00 Na 4 Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik % 70,00 80,00 Na II-42 No Indikator Satuan 2018 2019 2020* 5 Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % Na Na 88,58 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2021 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan). Sebagian masyarakat di Kabupaten Karanganyar merupakan petani, sehingga irigasi menjadi hal yang sangat penting. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik, dari 66 % di tahun 2018 menjadi 87,26% pada tahun
9. 2020.Akses masyarakat pedesaan terhadap air minum dan sanitasi layak sampai dengan tahun 2020 belum optimal, meskipun terjadi peningkatan sebesar 5,52% selama kurun waktu tahun 2018-2020, dari 76 % pada tahun 2018 menjadiu 81,52% di tahun 2020. Perkembangan capaian indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.41. Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase meningkatnya pelayanan pembangunan % Na 80,00 Na 2 Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % 66,00 67,00 87,26 3 Persentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak % 76,00 80,00 Na 4 Persentase meningkatnya jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan % 76,00 80,00 81,52 5 Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah % Na Na 80,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2020. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% I II-43
10. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Persentase penanganan lingkungan pemukiman kumuh; 2) Rasio tempat pemakaman umum; 3) Persentase meningkatnya lingkungan sehat. Penanganan lingkungan pemukiman kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, meskipun capaiannya tahun 2020 bersifat tetap dan cenderung menurun dibandingkan tahun 2018. Dari 12 % menjadi 10 %. Capaian indikator rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 3 tahun terakhir, dari 859,30 di tahun 2018 menjadi 862 pada tahun 2020. Capaian meningkatnya lingkungan sehat sebesar 80% di tahun 2018. Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.42. Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase Penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh % 12,00 10,00 10,00 2 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk rasio 859,30 860,00 862,00 3 Persentase meningkatnya Lingkungan Sehat % 80,00 Na Na Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Dalam rangka pengamanan dan pencegahan penyalahgunaan aset, salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah dengan pensertifikatan aset Pemerintah Daerah, dimana salah satunya adalah pensertifikatan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Perumahan. Proses persertifikatan PSU Perumahan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 telah mencapai 981 sertifikat atau 118,91% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 825 sertifikat. Adapun untuk kebutuhan rumah (backlog) di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 tercatat sebanyak 47.896 rumah. Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator II-44 kinerja SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di tahun
11. 2020.Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 2) Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00%
12. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (KKUPM); Penyelenggaraan urusan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat diselenggarakan oleh tiga perangkat daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan Satpol Pamong Praja). Capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :
a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar maka diketahui 7 indikator. Terdapat 3 indikator telah dapat terselenggara dengan baik dan hasilnya telah mencapai sebesar 100%. Sedangkan 1 indikator dengan capaian masih rendah (nol %) yaitu : persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana. Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana mendapatkan nilai 0,75. Dari hasil capaian kinerja, diketahui pula pada tahun 2020 57,14% cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dengan 4,52% penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
b.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan jumlah indikator dari Satpol PP sebanyak 4 indikator diketahui sebanyak 2 indikator terlaksana dengan baik yaitu Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan dan cakupan warga negara yang mendapatkan pelayanan penegakan Perda telah mencapai sebesar 100%. Sedangkan rasio anggota Linmas terhadap jumlah penduduk (baru sebesar 0,68) perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan rasio WMK terhadap luas wilayah mencapai sebesar 25% masih perlu mendapatkan perhatian dapat ditingkatkan. Tabel 2.43. Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 BPBD 1 Prosentase pelayanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 100,00 2 Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana indeks Na Na 0,75 II-45 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 3 Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana % 0,00 0,00 0,00 4 Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,00 100,00 100,00 5 Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap % 100,00 100,00 100,00 6 Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana % 1,69 2,82 4,52 7 Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi % 42,85 57,14 57,14 SATPOL PP 8 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 100,00 9 Rasio linmas terhadap jumlah penduduk % 0,68 0,68 0,68 10 Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda % 80,00 81,00 100,00 11 Rasio WMK terhadap luas wilayah % 25,00 25,00 25,00 Sumber : BPBD dan SATPOL PP Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2020. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 4) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 5) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% II-46
1. 6.Sosial. Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan urusan sosial meliputi 7 sub urusan yaitu 1) Pemberdayaan Sosial; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial; 5) Penanganan Bencana; 6) Taman Makam Pahlawan; 7) Sertifikasi dan Akreditasi. Beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian indikator dalam RPJMD. Penyelenggaraan urusan Sosial dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar berdasarkan berdasarkan 10 indikator penting dan sampai dengan tahun 2020 terdapat 9 indikator yang hasilnya telah mencapai 100% tetapi data belum diperoleh secara lengkap. Perincian dan kelengkapan data tentang penanganan permasalahan sosial, sebagai berikut : Tabel 2.44. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020* 1 Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % Na Na 0,50 2 Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % Na Na 100,00 3 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % Na Na 100,00 4 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 5 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 6 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 7 Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na 100,00 8 Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisasi Sosial % Na Na 100,00 9 Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial % Na Na 100,00 10 Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial % Na Na 100,00 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, di tahun 2020 adalah sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari capaian masing-masing indikator kinerja SPM Urusan Sosial di tahun 2020. Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-47 Urusan Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (sesuai PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut : 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkadaJumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 2) Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 3) Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 4) Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% 5) Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan penyandang PMKS dan pemberian jaminan sosial belum optimal karena baru dalam tahap sosialisasi pada tanggal 24 Juni 2021. Meskipun sebenarnya layanan tersebut sudah berjalan, hanya saja baru dibentuk sistemnya. Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang selama ini telah terjun ke masyarakat akan menjadi supervisor untuk menampung keluhan masyarakat di tingkat Kecamatan. Di setiap desa ada satu fasilitator yang akan menampung aduan dari masyarakat yang dinamakan Petugas Mandiri Kemiskinan (PMK) . Dari desa akan melaporkan ke tingkat kecamatan, untuk selanjutnya dari kecamatan yang akan mengecek aduan dari masyarakat untuk kemudian meneruskannya ke manager yang berada tingkat kabupaten. 2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2. 1.Tenaga kerja; Capaian urusan tenaga kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2020 menunjukkan jika Persentase calon tenaga kerja yang dilatih mencapai 53,99%; Persentase Tenaga Kerja yang diterima kerja mencapai 60,28%; Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,00%, Persentase kenaikan Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) masih berada disekitar 8%; Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi mencapai 100%. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 mencapai 5.96. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebesar 73,55. Penurunan angka capaian Persentase tenaga kerja yang dilatih, Persentase tenaga kerja yang diterima kerja serta peningkatan pengangguran II-48 terbuka disebabkan pada tahun 2020 mengalami pandemi covid 19. Pada kondisi ini banyak perusahaan yang tidak membuka lowongan pekerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS ketenagakerjaan, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Sementara posisi Pemerintah Daerah hanya melakukan pembinaan kepada perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja nya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Tabel 2.45. Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020
3. 1.Persentase calon tenaga kerja yang dilatih % 100,00 100,00 53,99
4. 2.Persentase Tenaga Kerja yang diterima kerja % 98,42 62,55 60,28 3. Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan % 77,89 80,36 42,00 4. Persentase kenaikan Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) % 8,00 8,00 8,00 5. Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi % 100,00 100,00 100,00
5. 6.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 2,28 3,15 5,96
6. 7.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % 70,45 70,19 73,55 Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2020 Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karanganyar yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, yaitu sebesar 3,15 di tahun 2019 menjadi 5,96 di tahun 2020. Hal tersebut tidak terlepas sebagai dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Adanya Pandemi COVID-19 tersebut memberikan pukulan yang sangat keras kepada dunia usaha. Berbagai kebijakan guna menekan penyebaran virus COVID-19, diantaranya Physical distancing, social distancing, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menyebabkan masalah tersendiri bagi dunia usaha. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan efisiensi dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Efisiensi tersebut bisa berupa efisiensi waktu (dengan pengurangan jam kerja) ataupun efisiensi sumber daya perusahaan, diantaranya dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Hal tersebut lah yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2020. Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), II-49 kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. TPAK Kabupaten Karanganyar di tahun 2020 sebesar 73,55, yang artinya 73,55 persen dari penduduk berumur sepuluh tahun ke atas yang aktif di pasar tenaga kerja (angkatan kerja). TPAK itu sendiri merupakan indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang da jasa dalam suatu perekonomian. Dalam menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja selama ini dilaksanakan oleh DISDAGNAKERKOPUKM dengan program BLC (Boarding Learning Center) yang bertempat di Balai Latihan Kerja Kabupaten Karanganyar dengan tujuan untuk menyediakan tenaga kerja dengan kualitas seperti yang dibutuhkan oleh Perusahaan.
7. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Indikator capaian dari urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 2 indikator menunjukkan capaian yang baik dimana hanya rasio KDRT yang di tahun 2020 ini menunjukkan capaian sebesar 0,78 %. Tabel 2.46. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu % 100,00 100,00 100,00 2 Rasio KDRT % 0,8 1 0,78 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, 2020 Disamping berdasarkan 2 indikator tersebut, kinerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari beberapa capaian data tahun 2020 berikut ini : 1) Persentase Perempuan Bekerja di Pemerintahan sebanyak 8.410 orang PNS, terdiri dari 3.643 laki-laki dan 4.767 perempuan atau sebesar 56,68%. 2) Persentase Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD dari 45 orang terdapat 9 perempuan atau sebesar 20% (kurang dari 30%) Berkenaan dengan perlindungan anak telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. Dengan adanya dua peraturan tersebut sampai saat ini kasus terkait anan tidak terjadi (tidak ada data/peristiwa yang terjadi) II-50
8. 3.Pangan; Capaian indikator urusan pangan Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2020 terdiri dari 3 indikator. Angka kecukupan energi per kapita tahun 2020 sebesar 1.802,0 kal/kap/th, capaian ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018. Angka kecukupan protein per kapita tahun 2020 sebesar 50,6 kal/kap/th, capaian ini mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Persentase sertifikasi pangan segar tahun 2020 baru sebesar 2%, hal ini terjadi karena keterbatasan peralatan dan juga SDM yang memiliki kapasitas untuk melakukan pengujian. Tabel 2.47. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020
9. 1.Angka kecukupan energi per kapita Kal/Kap/Th 1.809,9 1.802,0 1.802
10. 2.Angka kecukupan protein per kapita Kal/Kap/Th 56,9 50,6 50,6
11. 3.Persentase sertifikasi pangan segar produk Na 2,00 2,00 Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Pencapaian indikator Urusan Pangan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2020, adalah persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) yaitu sebesar 105,89% untuk padi dan 100,03% untuk jagung. Sebagai upaya untuk mewujudkan pola ketahanan pangan maka ditetapkan peraturan Bupati Karanganyar Nomor 126 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari. Pemanfatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kawasan rumah pangan lestari adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahan pekarangannya secara intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat. Tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengembangan pangan lokal di Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal pemerintah daerah perlu menetapkan dan mengembangan jenis pangan lokal. I I I I II-51
12. 4.Pertanahan; Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 6 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; 5) Izin membuka tanah dan 6) penggunaan tanah. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2020 capaian kinerja urusan Pertanahan diukur berdasarkan 1 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : Cakupan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah dengan capaian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 100 %. Tabel 2.48. Ringkasan Status Kepemilikan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 No Perangkat Daerah Tanah yang Telah Bersertifikat Tanah yang Belum Bersertifikat 1 Sekretariat Daerah 22 - 2 Sekretariat DPRD 1 - 3 Inspektorat Daerah 1 - 4 Satuan Polisi Pamong Praja 1 - 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 - 6 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 54 40 7 Dinas Kesehatan 25 4 8 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 49 383 9 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2 - 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 - 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 - 12 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 13 5 13 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 48 5 14 Dinas Lingkungan Hidup 5 4 15 Dinas Perhubungan 10 251 16 Dins Pertanian, Pangan dan Perikanan 25 5 17 Dinas Pemberdayaan Modal dan Penanaman Terpadu Satu Pintu 1 - 18 Dinas Sosial 2 1 19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 - 20 Badan Keuangan Daerah 3 - 21 Badan Keuangan Daerah (pengelola) 6 3 22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 - 23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 - 24 Kecamatan Jatipuro 2 - 25 Kecamatan Jatiyoso 1 1 26 Kecamatan Jumantono 1 - 27 Kecamatan Jumapolo 1 - 28 Kecamatan Matesih 2 - 29 Kecamatan Tawangmangu 59 21 30 Kecamatan Ngargoyoso 1 1 31 Kecamatan Karangpandan 1 - II-52 No Perangkat Daerah Tanah yang Telah Bersertifikat Tanah yang Belum Bersertifikat 32 Kecamatan Karanganyar 408 120 33 Kecamatan Tasikmadu 1 - 34 Kecamatan Jaten 1 - 35 Kecamatan Colomadu 1 - 36 Kecamatan Gondangrejo - 1 37 Kecamatan Mojogedang 1 - 38 Kecamatan Kebakkramat 1 - 39 Kecamatan Kerjo 1 - 40 Kecamatan Jenawi - 1 Grand Total 760 865 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar, 2020 Dari 1625 aset Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 baru 760 tanah yang bersertifikat. Dengan belum adanya sertifikat dapat menyebabkan timbulnya sengketa lahan. Hingga bulan September tahun 2021, dari 865 tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat di tahun 2020, sebanyak 340 tanah sudah bersertifikat. Disamping itu, pensertifikatan tanah masyarakat dalam rangka mendukung PTSL oleh BPN memiliki target pensertifikatan tanah sebanyak 1022 tanah di tahun 2021.
13. 5.Lingkungan Hidup; Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu; 2) Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN; 3) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Persentase jumlah sampah yang tertangani; 5) Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 6) Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; 7) Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota). II-53 Capaian indikator Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu di Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 62 % tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2020. Meskipun begitu Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN meningkat dari 12 parameter menjadi 14 parameter di tahun 2020. Tingkat ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan- undangan di Kabupaten Karanganyar belum optimal, dilihat dari capaian tahun 2020 sebesar 85 %. Capaian indikator sampah yang tertangani selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari 47 % menjadi 60 % di tahun 2019, namun kembali menurun pada tahun 2020 menjadi 55%. Indikator Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota) mengalami peningkatan dari 32,44 % menjadi 35 %. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati tidak terlepas dari kesadaran masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terkait hal tersebut yang diwujudkan melalui program pemerintah daerah oleh dinas terkait mulai tahun 2021. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.49. Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 62 65 70 2 Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN parameter 12 12 14 3 Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan % Na Na 85 4 Persentase jumlah sampah yang tertangani % 47 60 55 5 Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup % Na 80 80 6 Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam % Na 100 Na 7 Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota) % 32,44 35 Na Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Pencapaian indikator bidang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2020, adalah : 1) Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota : 53% 2) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : 75 % II-54
14. 6.Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemerintah daerah dalam pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten terbagi dalam 4 sub urusan, yaitu:
a.Pendaftaran Penduduk, dengan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk.
b.Pencatatan Sipil, dengan kewenangan pelayanan pencatatan sipil.
c.Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan: 1) Pengumpulan data kependudukan. 2) Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota.
d.Profil Kependudukan, dengan kewenangan Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu tugas Negara guna memenuhi hal asasi penduduk mendapatkan tanda identitas yang sah secara hukum. Berlakunya UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan Administrasi Kependudukan. Perubahan UU No 23 Tahun 2006 menjadi UU No 24 Tahun 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Cakupan penerbitan KTP el di Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 sudah berada di atas 90%, yaitu dari 97,25% pada tahun 2018 menjadi sebesar 99,11% pada tahun 2020. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar perlu memberikan pelayanan jemput bola dalam, menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di dalam maupun luar lingkungan sekolah, termasuk memberikan pelayanan jemput bola kepada Penyandang Disabilitas, Lansia, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Perkembangan jaman, kepentingan dan teknologi memaksa untuk membuat tata kelola harus menjadi ringkas, aman dan valid. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan tanggung jawab pemerintah sehingga perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Substansi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan, pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan II-55 pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri. Sedangkan pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk per keluarga berikut sidik jari (biometric), pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan kependudukan, pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri. Manfaat yang diperoleh pemerintah adalah dalam hal perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, kebutuhan sektor pembangunan lain, pemilu dan pilkada, penyusunan perkembangan kependudukan, penyusunan proyeksi pembangunan, verifikasi jati diri penduduk dan dokumen kependudukan. Strategi pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan pemutakhiran dan peningkatan kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan kualitas informasi kependudukan. Strategi tersebut diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, serta dapat mewujudkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil antara lain : ketersediaan data penduduk yang akurat dan selalu diperbaharui, data persebaran penduduk, inovasi pelayanan, penggunaan teknologi informasi, SDM dan sarana pendukung pelayanan adminduk termasuk diantaranya ruang pelayanannya. Dalam rangka ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil perlu segera mungkin untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran anak sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta kelahiran sangat penting agar anak memperoleh pelayanan publik dari pemerintah maupun non- pemerintah ke depannya. Pencatatan Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu program nasional di dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur terkait tata cara yang dapat dilakukan untuk mendukung percepatan terkait jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten/Kota. Persentase anak berakta kelahiran (0-18 tahun) di Kabupaten Karanganyar sejak tahun 2018 sebesar 90,10% di atas 85% (target Nasional), dan tahun 2020 meningkat sebesar 92,38%. Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran. Secara rinci perkembangan capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut: II-56 Tabel 2.50. Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Cakupan Penerbitan Kartu Ke luarga % 95,00 96,00 100,00 2 Cakupan Penerbitan KTP El % 97,25 99,11 99,87 3 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Usia Anak % 90,10 92,38 93,82 4 Cakupan Penerbitan Akta Kematian % 38,50 69,40 100,00 5 Cakupan Penerbitan KIA % 13,30 23,07 31,75 6 Cakupan Validasi Database Kependudukan % 87,00 87,50 100,00 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, 2020 Dari tabel di atas, cakupan kepemilikian dokumen kependudukan secara keseluruhan dari 6 indikator (Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan KTP EL, Cakupan Penerbitan KIA, Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran penduduk usia anak 0-18, Cakupan Penerbitan Akte Kematian, Cakupan Validasi Data Base Kependudukan) Rata-rata dari keenam indikator tersebut 87,57%. Dokumen Kependudukan yang belum sepenuhnya mencakup seluruh penduduk adalah, Kepemilikan KTP Elektronik baru mencapai 99,87% dari seluruh wajib KTP. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) baru mencapai 31,75% dari anak usia 0-17 Tahun, dan Akte Kelahiran usia 0-18 Tahun baru mencapai 93,82%. Sosialisasi dan pelayanan sudah dilaksanakan secara berkelanjutan terus menerus untuk mencapai cakupan 100%, namun selain keterbatasan sumber daya masyarakat, masyarakat sendiri juga ada yang mengurus dokumen adminduk kalau sudah diperlukan bukan karena kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Rincian urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi 4 sub urusan yaitu 1) Penataan Desa; dan 2) Kerja Sama Desa; 3) Administrasi Pemerintahan Desa; dan 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Pentingnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah wadah partisipasi masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. LPMD/LPMK mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan swadaya serta gotong royong masyarakat. Capaian indikator kineja untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersaji dalam tabel berikut II-57 Tabel 2.51. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 2 Persentase keswadayaaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat diatas 15% % 0,100 0,100 0,100 3 Presentase Lembaga Ekonomi (LEM) aktif % 58,78 60,00 60,00 4 Persentase desa yang melakukan kerjasama % Na Na 63,00 5 Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan % Na Na 19,14 6 Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang % 66,67 68,52 70,99 7 Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na 100,00 100,00 8 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na 100,00 100,00 9 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ kelurahan % Na 100,00 100,00 10 Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik % Na 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Kecilnya nilai tingkat pembentukan kawasan perdesaan di tahun 2020 dikarenakan proses pelaksanaan terkendala pandemi covid dan belum ada usulan pembentukan usulan kawasan baru. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi bekera sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa, dengan mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi Pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik Wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga Indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut :
a.Desa Sangat Tertinggal : IDM<0,491
b.Desa Tertinggal : 0,491<IDM<0,599
c.Desa Berkembang : 0,599<IDM<0,707
d.Desa Maju : 0,707<IDM<0,815
e.Desa Mandiri : IDM>0,815 II-58 Berdasarkan skor tersebut, setidaknya ada tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan, yaitu mulai dari Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika salah satu skor indikator bergeser turun, makan bisa berakibat menurunnya status desa, misalkan dari Desa Berkembang menjadi Desa Tertinggal. Adapun faktor kerentanan itu misalnya terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam dan konflik sosial berkepanjangan. Tabel 2.52. Capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020
1. 1.Indeks Desa Membangun Indeks 0,6416 0,6869 0,6919
a.Indeks Ketahanan Sosial Indeks 0,6450 0,7899 0,8019
b.Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks 0,5950 0,6319 0,6423
c.Indeks Ketahanan Lingkungan Indeks 0,6850 0,6389 0,6317 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, 2020 Berdasarkan hasil IDM Kabupaten Karanganyar terlihat bahwa desa-desa di Kabupaten Karanganyar dalam status Desa Berkembang. Status Desa Berkembang adalah nilai tengah dan kategori rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tetapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa serta kewirausahaan.
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi memadukan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan pemetaan pengendalian penduduk. Selain itu juga mengatur kelahiran melalui pengendalian TFR (Total Fertility Rate). TFR adalah jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas saat TFR dihitung (Kasto, 1995). TFR Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 adalah 2,3 artinya rata rata perempuan di Jawa Tengah memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan TFR maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran supaya menurunkan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas tumbuh kembang pada anak. Capaian indikator urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tahun 2020 menunjukkan kondisi yang baik walaupun ada indikator yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu indikator Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 dan Rasio Akseptor KB sebesar 20,68%. II-59 Tabel 2.53. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase Keluarga Pra Sejahtera % 9,64 9,11 8,81 2 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 % 81,70 78,77 74,94 3 Rasio Akseptor KB % 25,93 26,33 20,68 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, 2020 Pencapaian indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di tahun 2020, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, adalah sebagai berikut : 1) TFR (Total Fertility Rate) atau Angka Kelahiran Total sebesar 2,53 2) Unmeetned sebesar 12,51%
2. 9.Perhubungan; Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perhubungan di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2020 capaian kinerja urusan Perhubungan diukur berdasarkan 7 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar: 2) Persentase pemasangan rambu-rambu; 3) Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten); 4) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik; 5) Jumlah orang melalui terminal per tahun; 6) Persentase kepemilikan KIR angkutan umum; dan 7) Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang. Untuk mencegah dan menekan angka kecelakaan di Kabupaten Karanganyar, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pemasangan rambu-rambu, capaiannya tahun 2020 sebesar 48,15 %, menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 55,00%. Peningkatan terminal tipe c sesuai standar, pelan tapi pasti menunjukkan peningkatan selama 3 tahun terakhir dari 10 % menjadi 20 %. Terkait adanya Virus Covid-19 di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia membuat ruang gerak manusia terbatas, hal ini berpengaruh juga terhadap transportasi seperti jumlah orang melalui terminal per tahun mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Dari 3.502.804 di tahun 2019 menjadi hanya 233.990 orang di tahun 2020. Selengkapnya capain kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.54. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar % 10,00 20,00 20,00 I I II-60 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 2 Persentase pemasangan rambu- rambu % 55,00 47,00 48,15 3 Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) % 125,00 103,30 105,12 4 Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik % 50,00 50,00 71,90 5 Jumlah orang melalui terminal per tahun orang 3.230.510 3.502.804 233.990 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 56,03 17,26 17,26 7 Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang % 0,00 0,05 0,08 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar, 2020 Pencapaian indikator bidang Perhubungan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2020, adalah : 1) Rasio konektivitas kabupaten / kota : 67 2) Kinerja lalu lintas kabupaten / kota : 0,80 Pada saat ini ada 14 trayek yang terlayani di Kabupaten Karanganyar. Kebutuhan pelayanan trayek yang ada di Kabupaten Karanganyar sejumlah 21 trayek. Ada 7 trayek sesuai kebutuhan yang belum terlayani. Trayek tersebut merupakan trayek-trayek yang ada di pedesaan. Berkurangnya angkudes yang beroperasi menyebabkan banyak masyarakat yang memilih beralih pada mode transportasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Karanganyar semakin hari semakin mengalami penurunan. Minimnya jumlah penumpang menjadi penyebab terus berkurangnya angkutan yang beroperasi. Minimnya jumlah angkutan yang beroperasi disebabkan karena masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi. Angkutan umum jenis bus beroperasi pada pagi saat anak-anak sekolah dan para pekerja berangkat serta pulang. Di Tahun 2020, jumlah titik parkir di Kabupaten Karanganyar terdiri dari 71 titik di Zona A dan 162 titik di Zona B. Wilayah (Zona) A meliputi : - Seputaran Taman pancasila - Depan SDN 1 Karanganyar sampai dengan Buk Siwaluh - Selatan Taman Pancasila sampai SMK Wikarya - Taman Pancasila sampai dengan Terminal Jungke - Seputar Pasar Jungke - Seputar Alun-Alun Karanganyar - Sepanjang Jalur Car Free Day pada Hari Minggu - Lingkungan Pasar Karangpandan - Wilayah Kecamatan Tawangmangu - Seputaran Desa Ngringo - Kecamatan Colomadu II-61 Wilayah (Zona) B, meliputi : - Kecamatan Karanganyar, kecuali yang termasuk Zona A - Kecamatan Karangpandan, kecuali yang termasuk Zona A - Kecamatan Tasikmadu - Kecamatan Mojogedang - Kecamatan Kerjo - Kecamatan Gondangrejo - Kecamatan Jaten, kecuali Desa Ngringo - Kecamatan Jatipuro - Kecamatan Kebakkramat - Kecamatan Ngargoyoso - Kecamatan Matesih - Kecamatan Jumapolo - Kecamatan Jumantono - Kecamatan Jatiyoso - Kecamatan Jenawi Pengaturan parkir yang dilaksanakan sesuai wewenang Dinas Perhubungan hanya parkir tepi jalan umum dan parkir khusus dalam terminal yang menjadi wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Terdapat juga dua titik black spot/DRK, yaitu Ruas Jalan Tunggul, Jantiharjo, Karanganyar dan Simpang 4 Gayamdompo, Karanganyar. Volume ratio Jalan Lawu Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar 0,80 dengan jam sibuk 16.00-17.00. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) pada tahun 2020 sebanyak 5.774 unit dengan kendaraan yang sudah lulus uji sebanyak 11.809 unit. Di Kabupaten Karanganyar terdapat 33 perlintasan Kereta Api, yang terdiri dari : - Perlintasan Kereta Api Palur sampai dengan Grompol (Wilayah Jaten dan Kebakkramat), terdapat 19 perlintasan yang terdiri dari : 9 perlintasan berpalang dan 10 perlintasan tidak berpalang - Perlintasan Kereta Api Wilayah Gondangrejo, terdapat 14 perlintasan yang terdiri dari : 1 perlintasan berpalang dan 13 perlintasan tidak berpalang
3. 10.Komunikasi dan Informatika; Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 2 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika di Pemerintah Kabupaten/ Kota, yaitu: 1) Informasi dan Komunikasi Publik serta 2) Aplikasi Informatika. Dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika diukur berdasarkan 5 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP); 2) Persentase KIM II-62 aktif; 3) Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab; 4) Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik; 5) Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi. Tujuan pembangunan website Pemerintah Daerah adalah untuk mewujudkan sistem jaringan informasi yang terpadu bagi pemerintahan daerah, dengan aplikasi berbasis teknologi informasi internet. Website merupakan sumber informasi penting untuk mengetahui pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu pembangunan website pemerintah yang terintegrasi dan selalu update merupakan hal yang sangat penting. Capaian website Perangkat Daerah yang terupdate di Kabupaten Karanganyar sebesar selama tahun 2018-2020 mengalami peningkatan, dari 61,90 % di tahun 2018 menjadi 78,57 % pada tahun 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan capaian indikator Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi, meningkat dari 25 % di tahun 2018 menjadi 35 % di tahun 2020. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.55. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) % 61,90 73,81 78,57 2 Persentase KIM aktif % 35,29 59,00 60,86 3 Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %] % 55,00 54,55 62,00 4 Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik % 40,00 50,00 55,00 5 Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi % 25,00 30,00 35,00 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, 2020 Terkait website dan media sosial yang di kelola oleh masing- masing OPD memang belum optimal dikarenakan belum tingginya kesadaran semua pihak untuk memanfaatkan kana-kanal atau media-media tersebut. Hal ini dibuktikan masih kurangnya update data atau berita yang ditanyangkan atau disampaikan oleh masing-masing OPD. Perlu adanya pemantauan dan dorongan pada admin website dan media sosial perangkat daerah untuk senantiasa mengupdate atau memperbarui informasi atau data-data yang seharunya dipublikasikan. Terlalu banyaknya kanal yang harus dikelola oleh admin pemerintah Kabupaten serta adanya perangkat daerah yang tidak mencantumkan nomor kontak aduan mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan opini, aspirasi dan aduan masyarakat. Terjadinya penumpukan aduan pada nomor kontak kabupaten menyebabkan jumlah aduan yang terjawab belum maksimal. Kepatuhan kepada pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal disebabkan sampai II-63 saat ini belum adanya Arsitektur SPBE Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan SPBE di daerah.
4. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten pada urusan koperasi dan UKM, yaitu : Pertama, Izin Usaha Simpan Pinjam. Lingkup kewenangan pada perizinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi. Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, meliputi 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM, yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT sampai dengan tahun 2020 sebesar 39%, Persentase pertumbuhan usaha mikro sebesar 4%; persentase usaha mikro yang dibina sebesar 0,86% dan persentase Koperasi Sehat tahun 2020 sebesar 41%. Tabel 2.56. Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT % 18 47 39 2 Persentase pertumbuhan usaha mikro % 1 3 4 3 Persentase usaha mikro yang dibina % 0,67 0,75 0,86 4 Persentase Koperasi Sehat % 9 12 41 Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2020 Semenjak Covid-19 ditetapkan berstatus pandemi, ada banyak sektor ekonomi domestik dan global yang terpengaruhi. Dampak pandemi paling terasa terjadi pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dampak tersebut diantaranya karena : II-64
a.Dampak omzet penjualan Terjadinya penurunan omzet penjualan akibat dari turunnya pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat.
b.Dampak pada permodalan Terjadinya Pandemi Covid 19 juga berpotensi menyebabkan gulung tikarnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kesulitan mendapatkan modal kembali akibat adanya Pandemi tersebut. Hal tersebut muncul karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: a) tutup karena tidak bisa mendistribusikan produk barang atau jasa, dan b) tutup karena alasan mematuhi perintah PSBB.
c.Dampak pada distribusi Akibat adanya kebijakan PSBB berimbas pada kesulitan distribusi oleh pelaku UMKM. Baik distribusi produk yang dihasilkan ataupun kesulitan distribusi untuk mendapatkan bahan bakunya.
1. 12.Penanaman Modal; Urusan kewenangan penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan adalah (1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; (2) Kerja Sama Penanaman Modal; (3) Promosi Penanaman Modal; dan (4) Pelayanan Penanaman Modal. Capaian kineja urusan penanaman modal diukur dengan Persentase Peningkatan jumlah investor, Peningkatan nilai investasi, jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan, Jumlah pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan, persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru dan Persentase peningkatan jumlah investor. Capai dari indikator tersebut yang mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu nilai investasi menjadi 3,033 triliun rupiah dari semula 12,3 triliun di tahun 2019, selain itu jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan menjadi 437 buah. Dengan adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020, menyebabkan investasi yang masuk juga sangat terbatas. Sehingga pemilihan investasi yang masuk juga kurang optimal. Dimana investasi yang masuk tergantung dari kepentingan penanam modal investasi. Tabel 2.57. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase Peningkatan jumlah investor % 9,00 10,00 11,00 2 Realisasi nilai investasi Rp (Triliun) 17,2 12,3 3,033 3 Jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan buah 823 517 437 4 Jumlah pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan buah 1529 308 664 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2020 II-65
2. 13.Kepemudaan dan Olahraga; Urusan kepemudaan dan olahraga sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut: 1) Sub Urusan Kepemudaan, Kewenangan Kabupaten meliputi
a.Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota.
b.Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota 2) Sub urusan keolahragaan, Kewenangan Kabupaten meliputi
a.Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
b.Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota
c.Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah Provinsi
d.Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota
e.Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi 3) Sub urusan kepramukaan, kewenangan Kabupaten adalah pembinaan dan pengembangan organisasi Kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota. Capaian penyelenggaraan pemerintah urusan Kepemudaan dan Olah raga di Kabupaten Karanganyar dilihat melalui 3 indikator program (outcome) yang terdiri dari 1) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda; 2) Persentase cabang olahraga yang terbina; 3) Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai. Capaian indikator Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dan Persentase cabang olahraga yang terbina dari tahun 2018-2020 capaian mengalami peningkatan yang sama yaitu pada tahun 2018 sebesar 17,0% meningkat menjadi 30,0% pada tahun 2020. Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai mengalami fluktuatif cenderung meningkat dari tahun 2018-2020, tercatat pada tahun 2018 sebesar 20,00% meningkat menjadi 40,0% tahun 2019 kemudian turun menjadi 35,0% tahun 2020. Dengan adanya kondisi Pandemi COVID 19 yang terjadi di Tahun 2020, tidak banyak event keolahragaan yang diselenggarakan dan tidak ada peningkatan partisipasi pemuda, yang dalam hal ini adalah dalam berwirausaha, yang terjadi di tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Partisipasi pemuda belum optimal dikarenakan : masih belum adanya Peraturan Bupati terkait turunan dari Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kepemudaan dalam penyelarasan penyelenggaraan urusan pemuda; Belum adanya sinergitas urusan pemuda yang masih berada di beberapa instansi; II-66 Masih belum maksimalnya potensi-potensi dan pembinaan pemuda yang berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai seperti pada perlombaan pemuda pelopor, kapal nusantara, pemuda wirausaha, TUB BB, dll; Belum maksimalnya peran organisasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan pemuda. Pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan serta organisasi keolahragaan masih dalam tahap pengembangan dengan rincian : Tahun 2018 dan 2019 belum ada perda tentang keolahragaan, pada tahun 2020 telah disusun Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Keolahragaan akan tetapi masih perlu diselaraskan dengan Peraturan Bupati; Masih lemahnya pendataan dan pembinaan atlet usia dini; Belum adanya kurikulum pelatihan olahraga yang menjadi acuan dalam pembinaan atlet dalam meraih prestasi; Terjadinya pergantian pengurus Organisasi Olahraga yang mempengaruhi kebijakan dalam koordinasi dan pembinaan atlet; Masih minimnya anggaran dalam pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana Olahraga. Tabel 2.58. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase meningkatnya partisipasi pemuda % 17,00 30,00 30,00 2 Persentase cabang olahraga yang terbina % 17,00 30,00 30,00 3 Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai % 20,00 40,00 35,00 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020
1. 14.Statistik; Kebutuhan akan data khususnya data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung proses perencanaan secara sektor. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar pada urusan statistik berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat satu sub urusan yakni sub urusan Statistik Sektoral dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yaitu Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Urusan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar diukur melalui indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral. Capaian indikator prosentase ketersediaan data statistik sektoral dari tahun 2018-2020 sangat baik yaitu sudah mencapai 100% tiap tahun. Perpindahan data (obyek) dari kabupaten ke provinsi seperti data jumlah siswa SMA/SMK, jumlah industri besar, jumlah lulusan kuliah, dll, belum optimal. belum adanya portal data menyebabkan belum optimalnya fasilitasi data statistik sektoral. Selama tahun 2018-2020 tersebut jumlah aparatur yang melaksanakan Urusan Statistik sejumlah empat orang yang terdiri dari dua orang ASN dan dua orang Tenaga Harian Lepas. Dengan keterbatasan jumlah SDM pelaksana tersebut, data statistik sektoral yang dihasilkan diantaranya PDRB, II-67 Kabupaten Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Indek Harga Konsumen dan lain-lain, yang semuanya terdapat dalam website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
2. 15.Persandian; Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota. Untuk mengetahui kinerja urusan persandian dapat dilihat dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah memiliki capaian yang baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,0% meningkat menjadi 10,00% di tahun 2019 dan menjadi 21,0% pada tahun 2020. Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sejumlah sembilan Perangkat Daerah atau 21,00% dari total Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar (43 Perangkat Daerah). Sembilan Perangkat Daerah tersebut diantaranya : (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (3) badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (4) Dinas Sosial, (5) Satuan Polisi Pamong Praja, (6) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, (7) Rumah Sakit Umum Daerah, (8) Sekretariat Daerah dan (9) Sekretariat DPRD.
3. 16.Kebudayaan; Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selain itu kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang didalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat. Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan kabupaten meliputi sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Karanganyar ditunjukkan dengan indikator Persentase pelestarian seni dan budaya, Persentase ragam budaya yang dikelola. Persentase pelestarian seni dan budaya pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebesar 87,63% meningkat menjadi 91,10% pada tahun 2020. Persentase ragam budaya yang dikelola II-68 meningkat sebesar 1,0% pada kurun waktu 2018-2020, yaitu pada tahun 2018 sebesar 88,0% meningkat menjadi 89,0% pada tahun 2020. Tabel 2.59. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase pelestarian seni dan budaya % 87,63 87,70 91,10 2 Persentase ragam budaya yang dikelola % 88,00 89,00 89,00 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, 2020
4. 17.Perpustakaan; Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007 perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan kabupaten meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan untuk Persentase perpustakaan aktif; Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan ; Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat; Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar. Persentase perpustakaan aktif pada tahun 2018 sebesar 100,00% menurun menjadi 99,99% pada tahun 2020. Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan menurun sebesar 7,86% pada kurun waktu 2018- 2020, pada tahun 2018 capaian sebesar 100,00% turun menjadi 92,14% pada tahun 2020. Begitu juga dengan capaian Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 100,00% turun sebesar 25,00% pada tahun 2020 menjadi 75,00%. Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini. I I I II-69 Tabel 2.60. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase perpustakaan aktif % 100,00 99,99 99,99 2 Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan % 100,00 96,46 92,14 3 Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar % 100,00 54,00 75,00 Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2020
5. 18.Kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar meliputi sub urusan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan. Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi sampai dengan tahun 2019 belum terselenggara, hal ini harus menjadi perhatian dalam pengelolaan kearsipan. Masih terbatasnya jumlah lembaga/ instansi yang dapat mampu mengolah arsip statis dan dinamis masih perlu ditingkatkan. Untuk mengukur kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat dari indikator Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara dan persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan. Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara mengalami penurunan yaitu pada tahun 2018 capaian sebesar 100,00% turun menjadi 25,00% pada tahun 2020. Begitu juga untuk capaian indikator Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan juga mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 70,00% turun pada tahun 2020 menjadi 30%. Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.61. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara % 100,00 20,00 25,00 2 Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan % 70,00 20,00 30,00 Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2020 II-70 2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
6. 1.Kelautan dan Perikanan; Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Kinerja sub urusan perikanan tangkap terutama dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap yang menunjukkan penurunan kinerja menjadi 511.673 Kg pada tahun 2020. Terkait Perikanan budidaya, kinerja terutama ditunjukkan indikator produksi perikanan budidaya yang menunjukkan kenaikan menjadi 1.841.875 Kg pada tahun 2020. Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Karanganyar menunjukkan peningkatan dari sebesar 19 kg/kapita/tahun menjadi 20 kg/kap/th. Angka konsumsi ikan ini masih jauh dari capaian nasional yang telah mencapai 55,95 kg/kapita/tahun dan Jawa Tengah sebesar 33,8 kg/kapita/tahun pada tahun
7. 2019.Tentunya perlu upaya peningkatan melalui pembudayaan gemar makan ikan pada masyarakat sejak usia dini. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, tentunya perlu dikembangkan unit pengolahan dan pemasaran ikan yang memenuhi aspek keamanan pangan. Selengkapnya capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.62. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Produksi Perikanan Budidaya Kg 1.787.640 1.740.624 1.841.875 2 Produksi Perikanan Tangkap Kg 578.409 581.301 511.673 3 Angka Konsumsi Ikan Kg/Kap/Th 19 20 20 Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2020
8. 2.Pariwisata; Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2018-2020 mengalami penurunan cukup tajam akibat pandemi covid 19 di awal tahun 2019 dari sebanyak 2.207.205 orang pada tahun 2018 menurun menjadi 2.199.363 orang pada tahun 2019 dan mengalami I I II-71 penurunan tajam pada tahun 2020 dari 2.199.363 pada tahun 2019 menjadi 1.085.694 orang pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.63. Data Kunjungan Wisatawan di Obyek Wisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 No Wisatawan 2018 2019 2020
9. 1.Wisatawan Mancanegara 10.639 5.991 623
10. 2.Wisatawan Lokal 2.196.566 2.193.362 1.085.071 Jumlah 2.207.205 2.199.353 1.085.694 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, Tahun 2020 Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2018-2020 menunjukkan kinerja cukup baik. Dilihat dari indikator persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018-2020 yang meningkat. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisata nusantara dan mancanegara sebesar 12,00%, namun akibat pandemi covid 19 kunjungan wisata menurun pada tahun 2020 menjadi 5,82%. Persentase jumlah lembaga mitra pariwisata mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2018-2020, pada tahun 2018 sebesar 10,00% meningkat menjadi 20,00% pada tahun 2020 meskipun aktivitas kegiatan industri pariwisata relatif tidak berjalan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.64. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara % 12,00 11,64 5,82 2 Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan % 10,00 20,00 40,00 3 Persentase jumlah lembaga mitra pariwisata % 10,00 20,00 20,00 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020 Pencapaian indikator Urusan Pariwisata yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, pada tahun 2020, adalah : - Jumlah wisatawan sejumlah 1.085.694 orang, yang terdiri dari 623 wisatawan mancanegara dan 1.085.071 orang wisatawan lokal Tabel 2.65. Jumlah Obyek Wisata Yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Karanganyar No Tahun Jumlah Obyek Wisata 1 2018 66 2 2019 68 3 2020 81 Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, 2020 Kualitas dan kuantitas destinasi wisata perlu perhatian dalam : memanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi untuk II-72 mendukung aktivitas on-line wisatawan, masyarakat dan pelaku wisata; monitoring dan evaluasi terkait pemutakhiran data secara berkala antara potensi dan daya tarik wisata; Standar pelayanan sudah memenuhi tapi perlu peningkatan kualitas untuk mengikuti tren wisatawan dan daya saing dengan destinasi wisata; Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana penunjang destinasi wisata seperti akses jalan, penerangan dan tempat parkir yang memadai. Belum optimalnya promosi pariwisata Kabupaten Karanganyar disebabkan terbatasnya partisipasi dan penyelenggaran event pariwisata dalam dan luar negeri, pemanfaatan media teknologi pemasaran serta masih kurangnya kajian dokumen pendukung pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Karanganyar.
11. 3.Pertanian; Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Kinerja urusan pertanian dapat dilihat dari produksi tanaman pangan padi dan jagung selama kurun waktu tahun 2018-2020. Pada tahun 2020 produksi tanaman pangan hampir semuanya mengalami kenaikan. Produksi padi menunjukkan kenaikan menjadi sebesar 333.306 ton, produksi jagung naik menjadi 21.658 ton, produksi kacang tanah naik menjadi 3.280 ton, produksi ubi kayu naik menjadi 73.604 ton, produksi ubi jalar naik menjadi 29.209 ton. Hanya produksi kedelai yang mengalami penurunan menjadi 361 ton pada tahun 2020. Kinerja terkait sarana pertanian dapat dilihat dari beberapa indikator, ketersediaan pupuk dan bibit cenderung stabil diangka 70% dan 40%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan kelembagaan petani diantaranya : persentase kelompok tani yang dibina; persentase lembaga keuangan mikro (milik kelompok tani) yang berkembang baik; serta persentase UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan – yang juga yang dikelola kelompok tani) yang berkembang baik. Kinerja terkait prasarana pertanian mengalami peningkatan menjadi 100% pada tahun 2020. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.66. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Produksi Tanaman Pangan 1) Padi Ton 342.558 318.853 333.306 2) Jagung Ton 21.611 20.575 21.658 3) Kedelai Ton 1.586 488 361 4) Kacang tanah Ton 2.077 2.078 3.280 5) Ubi kayu Ton 76.639 54.997 73.604 II-73 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 6) Ubi jalar Ton 28.370 22.273 29.209 2 Produksi Tanaman Hortikultura 1) Bawang Putih Ton 1.679 2.762 2.631 2) Cabai Besar Ton 2.722 2.827 2.692 3) Cabai Rawit Ton 846 866 580 3 Produksi Tanaman Perkebunan 1) Kopi Ton 6,22 12,77 20,78 2) Cengkeh Ton 118,46 117,72 87,29 3) Kakao Ton 21,44 24,45 30,65 4) Kalapa Dalam Ton 927 1.005,13 639,69 5) Kelapa Hibrida Ton TBM TBM TBM 6) Tembakau Ton 562 210,31 227,31 7) Tebu Ton 5.059 4.702,89 3.782,33 4 Persentase ketersediaan sarana pertanian 1) Pupuk % 70,00 70,00 70,00 2) Bibit % 40,00 40,00 40,00 5 Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik % 45,00 45,00 50,00 6 Persentase UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan) berkembang baik % 40,00 40,00 58,00 7 Persentase Kelompok Tani yang dibina % 50,00 50,00 50,00 8 Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang baik % 50,00 50,00 70,00 9 Persentase jenis produk unggulan % 50,00 50,00 50,00 Sumber : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, 2020
12. 4.Perdagangan; Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan kabupaten/kota :
a.Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup: - Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. - Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. - Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). - Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; 2) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan 3) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. - Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat. - Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota. II-74 - Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau. - Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
b.Sarana Distribusi Perdagangan - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
c.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota. - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota. - Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota. - Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
d.Pengembangan Ekspor - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. - Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
e.Standardisasi dan Perlindungan Konsumen - Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan. Upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, secara rutin dinas akan melakukan tera terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya. Sampai dengan tahun 2020 pemilik UTTP yang tertib niaga sebesar 35,00%. Peningkatan daya saing pasar rakyat dilakukan dengan pemberian kriteria pasar sehat, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 41,18% pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat. Pembinaan terhadap PKL terus dilakukan agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, sampai dengan tahun 2020 PKL yang di bina dan ditata sebesar 31,93%. Tabel 2.67. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase pemilik UTTP yang tertib niaga % Na Na 35,00 2 Prosentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan % Na Na Na 3 Persentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat % 35,29 41,18 41,18 II-75 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 4 PKL yang dibina dan di tata % 36,00 36,00 31,93 Sumber : Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)
1. 5.Perindustrian; Urusan perindustrian dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut:
a.Perencanaan Pembangunan Industri ● Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, termasuk didalamnya pemenuhan dukungan sarana dan prasarana industri yang memenuhi standar. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang. Dimana infrastruktur industri yang ada terbagi atas jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi. Sedangkan untuk infrastruktur penunjang terdiri atas perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.
b.Perizinan ● Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. ● Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. ● Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
c.Sistem Informasi Industri Nasional ● Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,16%. Tabel 2.68. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru % 4,99 6,47 2,16 2 Persentase Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan % Na Na 100 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)
1. 6.Transmigrasi. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) I I II-76 Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Berikut capaian kinerja urusan transmigrasi. Capaian indikator kinerja urusan transmigrasi di tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 100%, sedangkan di tahun 2020 akibat adanya Pandemi Covid 19 tidak dilaksanakan pemberangkatan transmigran. 2.3.4. Urusan Penunjang Pemerintah
2. 1.Perencanaan; Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar harus terpadu dengan rencana pembangunan, baik tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun arahan kebijakan pembangunan nasional. Pelaksanaan urusan penunjang perencanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar diketahui berdasarkan tujuh indikator terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah antara lain perencanaan dokumen tata ruang, evaluasi kinerja pembangunan melalui evaluasi RKPD setiap tahun dan evaluasi kinerja RPJMD (midterm dan akhir perencanaan), serta terbangunnya sistem data yang terintegrasi sebagai pendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pembangunan lainnya. Perincian capaian kinerja dari masing-masing dikemukakan sebagai berikut : Tabel 2.69. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang % 100,00 100,00 Na 2 Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik % Na 92,00 92,00 3 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang ekonomi % Na 95,00 92,00 4 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya % Na 94,00 91,00 5 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah % Na 92,00 92,00 6 Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah % Na 95,00 91,00 7 Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi % Na 92,00 100,00 Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar, 2021 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)
3. 2.Keuangan; Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan mengampu dua indikator kinerja dengan perkembangan capaian sebagaimana tabel berikut. II-77 Tabel 2.70. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik % 100,00 100,00 100,00 2 Ketepatan Penyusunan APBD % Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 3 Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah % 100,00 100,00 100,00 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2020
4. 3.Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Ada 6 (enam) indikator yang menjadi tanggung jawab Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang harus dicapai. Indikator dengan capaian terbesar adalah persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat, yaitu sebesar 99%. Sedangkan indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal menghasilkan capaian terkecil yaitu 1%. Hal tersebut dikarenakan adanya efek Pandemi Covid 19, dimana kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk ASN sangat jarang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya capaian indikator Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat tabel berikut ini. Tabel 2.71. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi % Na Na 65,00 2 Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat % Na Na 99,00 3 Persentase penanganan kasus kepegawaian % 90 100,00 70,00 4 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % Na Na 4,70 5 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % Na Na 1 6 Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD % Na Na 25,5 Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)
5. 4.Penelitian dan Pengembangan; Pentingnya penelitian dan pengembangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjalankan fungsi dalam melakukan penelitian dan pengkajian pendukung perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Sedangkan Pemerintah Jawa Tengah melalui Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah Provinsi II-78 Jawa Tengah menjadi pedoman bagi pengembangan inovasi di kabupaten/kota. Penelitian dan pengembangan inovasi daerah sangat penting dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan berupa Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sampai dengan 2020 tercapai 100%.
6. 5.Pengawasan Peningkatan pengawasan adalah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan tujuh indikator dalam RPJMD, dengan capaian kinerja yang pada umumnya baik, terutama Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN (yang dapat dilakukan secara daring); tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas; SP4N LAPOR!); Opini BPK atas laporan keuangan dan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT. Kinerja masing-masing indikator, sebagai berikut : Tabel 2.72. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan % 93,00 94,00 95,00 2 Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan % 40,00 30,00 25,00 3 Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN % 95,00 100,00 100,00 4 Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi % 40,00 48,00 60,00 5 Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi % 92,00 92,00 93,00 6 Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti % 100,00 100,00 100,00 7 Hasil audit BPK WTP WTP WTP WTP 8 Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi % 40,00 43,00 45,00 9 Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT % 100,00 100,00 100,00 10 Maturitas SPIP level 3 3 3 II-79 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 11 Indek Reformasi Birokrasi indeks Na 57,35 58,94 Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2020 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menpertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaianpelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif.
7. 6.Sekretariat Daerah Indikator capaian untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 19 indikator. Dimana 15 indikator mendapatkan capaian sebesar 100% di tahun 2020, 2 indikator belum diketahui nilainya dan 2 indikator dibawah 50%. Untuk selengkapnya gambaran capaian indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.73. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 1 Cakupan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah % 100,00 100,00 100,00 2 Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 3 Cakupan Penataan Peraturan Perundang- Undangan Dan Fasilitasi Permasalahan Hukum % 100,00 100,00 100,00 4 Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan % 100,00 100,00 Na 5 Cakupan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah % 100,00 100,00 100,00 6 Cakupan Pelayanan Kedinasan % 100,00 100,00 100,00 7 Persentase OPD Yang Nilai PMPRB Nya Baik % Na 57,35 58,94 8 Persentase OPD Yang Nilai SAKIP Nya Baik % 62,38 65,02 Belum selesai penilaian 9 Persentase OPD Yang Nilai IKM-Nya Baik % Na 92,86 100,00 10 Indeks Kematangan Organisasi Daerah angka Na 35,19 35,14 11 Cakupan Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa % 81,68 100,00 100,00 I I II-80 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 12 Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat % Na Na 100,00 13 Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga % Na Na 100,00 14 Cakupan Perumusan Kebijakan Dan Pengendalian Sumber Daya Alam % Na Na 100,00 15 Predikat Nilai Ekppd nilai Na Na Belum keluar nilainya 16 Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah % Na Na 100,00 17 Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah % 100,00 100,00 Na 18 Capaian Penataan Daerah Otonomi Baru % 100,00 100,00 Na 19 Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur % 100,00 100,00 Na 20 Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur % 100,00 100,00 Na 21 Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan % 100,00 100,00 100,00 22 Cakupan Sarana Dan Prasarana Arsip Yang Terpelihara % 100,00 100,00 100,00 23 Cakupan Pemanfaatan Teknologi Informasi % 100,00 100,00 100,00 24 Cakupan Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat % 100,00 100,00 100,00 25 Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah % 100,00 100,00 Na 26 Cakupan Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 Na 27 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 100,00 100,00 Na 28 Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular % 100,00 100,00 Na 29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin % 100,00 100,00 Na 30 Cakupan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan % 100,00 100,00 Na 31 Cakupan Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % 100,00 100,00 Na 32 Cakupan Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam % 100,00 100,00 Na 33 Cakupan Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah % 100,00 100,00 Na 34 Cakupan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah % 100,00 100,00 Na 35 Cakupan Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na 36 Cakupan Peran Serta Kepemudaan % 100,00 100,00 Na 37 Cakupan Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga % 100,00 100,00 Na 38 Persentase Lembaga Keuangan Mikro Yang Berkembang % 100,00 100,00 Na 39 Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan % 100,00 100,00 Na Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan)
8. 7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Pelaksanaan urusan penunjang terkait dengan Sekretariat Dewan adalah memfasilitasi anggota DPRD dalam upaya meningkatkan kapasitas lembaga II-81 perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan capaian kinerja meningkatkan kapasitas dan peningkatan DPRD dalam rangka meningkatkan pengawasan pengesahan Perda dan APBD sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Karanganyar. Capaian indikator kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang Sekretariat DPRD berupa Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan di tahun 2018 tercapai 90,00% kemudian menurun di tahun 2019 sebesar 84,00% dan menjadi 92,00% di tahun 2020.
9. 8.Kecamatan Capaian indikator kecamatan yang meliputi indikator Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase wilayah dalam keadaan kondusif, Persentase wilayah tertib Perda, Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik, Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dan Persentase kehadiran musrenbang menunjukkan dari 17 kecamatan hanya Kecamatan Matesih, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu dan Kecamatan Gondangrejo yang rata-rata capaiannya sudah 100%. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.74. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2020 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 KECAMATAN JATIPURO Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan % 100,00 100,00 Na Cakupan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % 100,00 100,00 Na Cakupan Fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 Na Cakupan Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan % 100,00 100,00 Na Cakupan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa % 100,00 100,00 Na Cakupan peningkatan kapasitas apatur pemerintah Desa % 100,00 100,00 Na Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemdes/kelurahan % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 99,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 98,00 KECAMATAN JATIYOSO Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Prosentase kegiatan Wawasan kebangsaan yang di selenggarakan % 100,00 100,00 Na Prosentase Pembinaan PKK yang di bina % 100,00 100,00 Na Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang % 100,00 100,00 Na II-82 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 Prosentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda % 100,00 100,00 Na Prosentase Desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 Na Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 96,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 96,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 97,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 96,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 97,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 96,00 KECAMATAN JUMANTONO Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Prosentase kegiatan Wawasan kebangsaan yang di selenggarakan % 100,00 96,00 Na Prosentase Pembinaan PKK yang di bina % 100,00 100,00 Na Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang % 100,00 100,00 Na Prosentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda % 99,00 100,00 Na Prosentase Desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 90,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 97,00 100,00 80,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 80,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 90,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 90,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 90,00 KECAMATAN JUMAPOLO Presentase kegiatan Paten Tingkat Kecamatan % 94,30 Na Na Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya % 97,25 100,00 Na Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselelenggarakan % 95,00 80,32 Na Persentase kelembagaan PKK yang dibina % 98,14 100,00 Na Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 94,60 100,00 Na Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 99,09 Na Presentase pembinaan administrasi batuan dana APBD % 100,00 100,00 Na Presentase pembinaan olah raga di masyarakat % 57,90 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 98,00 100,00 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 91,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 99,68 KECAMATAN MATESIH Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 96,72 100,00 Na Terlaksananya peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Cakupan Program Pengembangan Wawasan Pembangunan % 97,60 100,00 Na II-83 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 Persentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 100,00 100,00 Na Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes % 44,09 100,00 Na Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % 29,34 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 KECAMATAN TAWANG MANGU Terwujudnya Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri % 100,00 100,00 Na Terwujudnya Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU % 100,00 100,00 Na Terwujudnya Pengembangan Nilai Budaya % 100,00 100,00 Na Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan % 99,84 100,00 Na Terwujudnya Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa % 80,55 100,00 Na Terwujudnya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 99,99 100,00 Na Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan % 100,00 98,86 Na Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 100,00 100,00 Na Terwujudnya peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 84,00 KECAMATAN NGARGO YOSO Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan % 100,00 100,00 Na Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselelnggarakan % 99,89 99,96 Na Persentase kelembagaan PKK yang dibina % 100,00 100,00 Na Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 100,00 100,00 Na Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 13,79 100,00 Na Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemdes / kelurahan % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 85,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 85,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 85,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 85,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 85,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 85,00 KECAMATAN KARANG ANYAR Pembinaan dan Monev Adminduk % 100,00 99,98 Na Terwujudnya keamanan lingkungan % 97,5 97,23 Na Terwujudnya Pkk % 100,00 99,94 Na II-84 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan % 100,00 71,27 Na Terwujudnya kesejahteraan petani % 100,00 100,00 Na Terwujudnya kesejahteraan sosial % 50,21 Na Na Terwujudnya wawasan kebangsaan % 99,25 91,2 Na Terwujudnya kekayaan budaya % 100,00 100 Na Terwujudnya peran serta kepemudaan % 100,00 100 Na Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 98,47 99,56 Na Terwujudnya wawasan kebangsaan % 91,2 Na Na Terwujudnya kapasitas desa % 90,92 90,92 Na Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan % 100,00 99,64 Na Terwujudnya pembinaan dan permasyarakatan olahraga % 99,39 98,67 Na Terwujudnya peran pembangunan % 100,00 Na Na Terwujudnya laporan monografi dan lelang tanah kas bondo desa % 80,75 100,00 Na Terwujudnya sarana olahraga % 100,00 90,16 Na Terwujudnya gizi masyarakat % 100,00 82,72 Na Terwujudnya peran mandiri BKB Posyandu PADU % 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 99,61 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 98,84 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 99,92 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 98,84 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 KECAMATAN KARANG PANDAN Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 Na Prosentase terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan % 98,00 94,00 Na Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa % 97,00 100,00 Na Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat % 98,00 100,00 Na Prosentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 81,00 100,00 Na Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat kecamatan % 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 85,00 KECAMATAN TASIKMADU Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 Na Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 Na Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 Na Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 Na Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 Na Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 II-85 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 KECAMATAN JATEN Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 Na Persentase pengembangan keolahragaan % 100,00 100,00 Na Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 Na Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 Na Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 Na Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 Na Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 90,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 90,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 90,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 80,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 KECAMATAN COLOMADU Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 Na Presentase kegiatan Paten Tingkat Kecamatan % 100,00 100,00 Na Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya % 100,00 100,00 Na Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselelenggarakan % 100,00 75,00 Na Persentase kelembagaan PKK yang dibina % 100,00 100,00 Na Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 100,00 100,00 Na Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 19,34 99,09 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 KECAMATAN GONDANG REJO Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 Na Persentase pengembangan keolahragaan % 100,00 100,00 Na Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 Na Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 Na Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 Na Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 Na Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 100,00 II-86 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 KECAMATAN MOJO GEDANG Prosentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 Na Prosentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi tingkat kecamatan % 100,00 100,00 Na prosentase pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 Na prosentase peningkatan pemberdayaan perempuan % 100,00 100,00 Na prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 100,00 100,00 Na prosentase meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 99,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 98,00 KECAMATAN KEBAK KRAMAT Prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 Na Prosentase terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan % 98,00 94,00 Na Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa % 97,00 100,00 Na Prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat % 98,00 100,00 Na Prosentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 81,00 100,00 Na Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat kecamatan % 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 98,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 97,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 98,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 98,70 KECAMATAN KERJO Persentase Perijinan UMKM kewenangan Kecamatan % 100,00 100,00 Na Persentase Pengembangan Kegiatan Olah Raga % 97,00 99,3 Na Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselengarakan % 64,86 83,16 Na Persentase Partisipasi dalam Fasilitasi PKK Desa % 100,00 79,6 Na Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 99,00 90,59 Na Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 77,83 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 96,60 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 98,90 100,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 100,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 100,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 100,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 97,00 KECAMATAN JENAWI Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 Na Cakupan pengembangan Wawasan kebangsaan % 100,00 92,59 Na Cakupan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan % 100,00 100,00 Na Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 100,00 100,00 Na II-87 Kecamatan Indikator Satuan 2018 2019 2020 Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 20,81 100,00 Na Cakupan perencanaan pembangunan daerah % Na 100,00 Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 85,00 Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 85,00 Persentase wilayah tertib Perda % Na Na 85,00 Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na 85,00 Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na 85,00 Persentase kehadiran musrenbang % Na Na 85,00 Sumber : Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan).
10. 9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik terdapat 8 indikator dan telah dapat tercapai sebesar 100% sebanyak lima indikator dan terdapat tiga indikator yaitu : persentase cakupan wilayah penguatan ideologi dan ketahanan bangsa sebesar 55%; persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan sebesar 55% dan persentase cakupan wilayah peningkatan partisipas masyarakat dalam penguatan demokrasi sebesar 55%. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pembangunan nasionalisme dan kebangsaan, sebagai berikut : Tabel 2.75. Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2020 No Indikator Satuan 2018 2019 2020 BAKESBANGPOL
11. 1.Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na 100,00
12. 2.Persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara % 100,00 100,00 100,00
13. 3.Persentase cakupan wilayah kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00
14. 4.Persentase penyelesaian konflik % 100,00 100,00 100,00
15. 5.Persentase cakupan wilayah dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan % 100,00 100,00 100,00
16. 6.Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi % 100,00 100,00 55,00
17. 7.Persentase cakupan wilayah penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa % Na Na 55,00
18. 8.Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat % Na Na 55,00 Sumber : Badan Kesatuan bangsa Politik Kabupaten Karanganyar, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan). Dilihat dari segi penyelenggara Pemilu (KPU), angka partisipasi di Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu 2019 mencapai angka 83,56 % (Pilpres), 83, 43% (DPR RI), 83,47 % (DPD RI). Angka partisipasi di II-88 Kabupaten Karanganyar melebihi target yang dipatok oleh KPU RI sebesar 77,5% secara nasional. Belum tercapainya partisipasi pemilih yang mencapai 100% merupakan tantangan tersendiri dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 bernilai 80% dan belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan :
19. 1.Secara umum pendataan penduduk sebagai basis data pemilih dalam Pemilu. Mobilitas masyarakat sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam Pemilu. Karena Pemungutan suara didasarkan syarat administrasi kependudukan, sesuai dengan KTP, sehingga bagi masyarakat yang diluar wilayah administrasi tidak bisa menggunakan hak nya secara penuh.
20. 2.Pemahaman masyarakat, khususnya pemilih terkait partisipasinya dalam menyalurkan hak pilih
21. 3.Secara teknis, mungkin adanya kerumitan dalam menggunakan hak pilihnya; seperti surat suara yang besar dan jumlahnya banyak, factor geografis jarak yang jauh dari TPS, memilih bukan sebuah kewajiban, dll
22. 4.Keengganan masyarakat dalam urusan politik. Karena dimata masyarakat umum bahwa politik itu kejam dan kotor. Dengan demikian perlu adanya pendidikan politik yang gencar untuk memerangi buta politik. Karena politik adalah kehidupan berbangsa dan dari politik itu pembangunan suatu bangsa akan tercipta. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi. Di sinilah peran daya saing sangat dibutuhkan. European Commission memberikan penilaian daya saing daerah yang dirangkum dalam Regional Competitiveness Index (RCI) didasarkan pada 11 pilar, yaitu: (1) Institusi; (2) Stabilitas makroekonomi; (3) Infrastruktur; (4) Kesehatan; (5) Pendidikan dasar; (6) Pendidikan tinggi dan pendidikan seumur hidup; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Luas pasar; (9) Ketersediaan teknologi; (10) Kemudahan usaha; dan (11) Inovasi. Memperhatikan 11 Pilar tersebut, sebagian besar telah diuraikan dalam berbagai urusan pelayanan umum pemerintah. 2.4.1 Institusi Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara institusi merupakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, hal ini ditunjukkan dengan adanya II-89 prestasi dibidang pengelolaan pemerintahan, yaitu opini yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut, yaitu tahun, 2016, 2017 dan 2018, 2019 dan 2020. Pencapaian prestasi ini didukung dengan penilaian SAKIP yang semakin membaik dari nilai CC tahun 2016, dan B pada tahun 2017 dan 2018, dan penghargaan juara nasional dalam pelaporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) dan penghargaan Paramasamya Nugraha. 2.4.2 Kondisi Makroekonomi Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020 sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir 2016-2020 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi Inflasi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 1,38 % berada di bawah rata-rata Jawa Tengah 1,56%. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi indeks gini Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun termasuk kelompok kategori menengah. 2.4.3 Infrastruktur Kondisi jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan kegiatan masyarakat di segala bidang. Hingga tahun 2020, total panjang jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar sepanjang 1162,51 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 9,9 km, jalan Provinsi 106,1 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1046,51 km. Pada Tahun 2020 berdasarkan jenis permukaan,jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal sepanjang 884,19 km atau 84,49% dari total panjang jalan Kabupaten. Kondisi jalan yaitu tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Kondisi jalan di Kabupaten Karanganyar secara umum sudah cukup baik. Pada tahun 2020 jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 515,89 km atau 49,30%, jalan kondisi sedang 370,22 km atau 35,38%, jalan kondisi rusak sepanjang 149,05 km atau 14,24% dan jalan kondisi rusak berat sepanjang 11,35 km atau 1,08%. Secara rinci kondisi jalan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 2.76. Kondisi Jalan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Keterangan Jalan Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 km % km % km % km % km % I. Jenis Permukaan
a.Aspal
b.Kerikil
c.Tanah
d.Tidak dirinci
e.Beton 635,77 0,00 0,00 240,73 0,00 72,54 0,00 0,00 27,46 0,00 695,31 0,00 0,00 353,52 0,00 66,29 0,00 0,00 33,71 0,00 919,29 3,25 2,40 121,57 0,00 87,84 0,31 0,23 11,62 0,00 872,10 0,35 19,50 154,56 0 83,33 0,03 1,86 14,78 0,00 884,19 0,00 12,15 0,00 150,17 84,49 0 1,16 0 14,35 JUMLAH 876,50 100,00 1.048,83 100,00 1.046,51 100,00 1.046,51 100,00 1.046,51 100,00 II. Kondisi Jalan
a.Baik
b.Sedang 495,69 229,14 132,98 56,55 26,14 560,49 321,31 154,36 53,44 30,64 14,72 563,72 256,33 188,48 53,87 24,49 18,013 677,17 220,81 128,88 64,71 21,10 12,32 515,89 370,22 49,30 35,38 II-90 Keterangan Jalan Kabupaten 2016 2017 2018 2019 2020 km % km % km % km % km %
c.Rusak
d.Rusak berat 18,69 15,17 2,14 12,67 1,20 37,98 3,63 19,65 1,87 149,05 11,35 14,24 1,08 JUMLAH 876,50 100,00 1.048,83 100,00 1.046,51 100,00 1.046,51 100,00 1.046,51 100,00 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 Sementara itu terkait dengan kondisi jaringan irigasi dan embung yang berada di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.77. Kondisi jaringan irigasi Tahun 2016-2020 Kondisi Jaringan irigasi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 km % km % km % km % km %
1. 1.Baik 46 46 48 48 49 49 50 50 288 48,00
2. 2.Sedang 30 30 31 31 31 31 31 31 183 30,50
3. 3.Rusak 10 10 10 10 12 12 12 12 63 10,50
4. 4.Rusak berat 14 14 11 11 8 8 7 7 66 11,00 JUMLAH 100 100 100 100 100 100 100 100 600 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 Tabel 2.78. Kondisi Embung Tahun 2016-2020 Kondisi Embung Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 jml % jml % jml % jml % jml %
5. 1.Baik 3 60 4 75 4 57,14 5 71,42 6 75,00
6. 2.Sedang 1 20 1 25 2 28,57 1 14,29 1 12,50
7. 3.Rusak 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 4.Rusak berat 0 0 0 0 1 14,29 1 14,29 1 12,50 JUMLAH 5 100 5 100 7 100 7 100 8 100 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, 2020 2.4.4 Sumber Daya Manusia Komposisi penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut ini. Tabel 2.79. Komposisi Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 No Kelompok Umur Jumlah
9. 1.0-4 70,483
10. 2.5-9 67,694
11. 3.10-14 69,762
12. 4.15-64 643,511
13. 5.65 keatas 80,513 Jumlah 931,963 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Dilihat dari tabel komposisi penduduk tersebut di atas diketahui jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun keatas) sejumlah 288.452 orang dan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 643.511 orang, sehingga diperoleh angka rasio ketergantungan sebesar 45%. Yang artinya setiap 100 penduduk berusia produktif menanggung 45 penduduk usia tidak produktif. II-91 Dengan demikian Kabupaten Karanganyar telah terjadi bonus demografi yang artinya penduduk usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dengan adanya bonus demografi ini akan menguntungkan daerah apabila dapat dikelola dengan baik dan benar. 2.4.5 Keamanan dan Kemudahan Berinvestasi Angka kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karanganyar relatif rendah dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.80. Kejahatan dan Pelanggaran di Kabupaten Karanganyar yang dilaporkan ke Polisi Tahun 2016-2020 No Kejahatan/ Pelanggaran Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Perkosaan (Pasal 285) 1 1 0 - - 2 Perzinahan (Pasal 287) 0 3 0 - - 3 Pembunuhan (Pasal 340) 0 0 0 0 0 4 Penganiayaan (Pasal 351) 5 14 19 - - 5 Pencurian Biasa (Pasal 362) 21 28 17 - - 6 Pencurian Pemberatan (Pasal 363) 50 32 51 - - 7 Pencurian Kekerasan (Pasal 365) 9 3 5 - - 8 Penggelapan (Pasal 372) 21 12 8 18 12 9 Penipuan (Pasal 378) 23 23 17 18 25 10 Curanmor 16 15 14 - - 11 Lain-lain 93 52 51 28 16 12 Keterlibatan Umum - - - 22 30 13 Pencurian - - - 47 52 14 Penculikan - - - 0 0 15 Penyelundupan - - - 0 0 16 Narkotika - - - 50 48 17 Uang Palsu - - - 1 0 18 Pelanggaran Pengairan - - - 0 0 19 Pelanggaran Lalu Lintas - - - 31.852 15.044 20 Kesusilaan - - - 11 15 Sumber : Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2021, BPS Indikator Kinerja Utama menggambarkan ukuran atau indikator kinerja, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejumlah 49 Indikator Kinerja Utama dengan status capaian di tahun 2020 adalah sejumlah 20 indikator kinerja sudah tercapai, 24 indikator kinerja akan tercapai dan ada 5 indikator kinerja membutuhkan upaya keras untuk mencapai target di akhir periode. Lima indikator kinerja yang membutuhkan upaya keras tersebut, adalah :
14. 1.Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 II-92 sebesar -1,87, hal tersebut dikarenakan adanya dampak negatif covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dampak Pandemi tersebut menyebabkan kontraksi yang buruk. Dari 17 Lapangan Usaha penghasil PDRB di Kabupaten Karanganyar, 15 diantaranya mengalami laju pertumbuhan negatif/menurun. Hanya da dua lapangan usaha yang mengalami kenaikan positif laju pertumbuhan dibandingkan tahun 2019, yaitu sektor lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan sektor lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
15. 2.Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2020 pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan bernilai -4 atau senilai -235,29 dibandingkan denan target tahun terakhir RPJMD. Hal tersebut dikarenakan kesalahan inputing data target pertumbuhan PDRB sektor perdagangan pada saat penyusunan RPJMD, dimana yang di jadikan target pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan merupakan nilai kontribusi dari PDRB sektor perdagangan. Sehingga pada saat penyusunan Perubahan RPJMD ini, angka target disesuikan dengan angka laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan.
16. 3.Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020 pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan bernilai -1,17 atau senilai -36,56 dibandingkan denan target tahun terakhir RPJMD. Sebagaimana pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan, hal tersebut juga dikarenakan kesalahan inputing data target pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada saat penyusunan RPJMD, dimana yang di jadikan target pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan merupakan nilai kontribusi dari PDRB sektor industri pengolahan. Sehingga pada saat penyusunan Perubahan RPJMD ini, angka target disesuikan dengan angka laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.
17. 4.Jumlah Prestasi Pemuda Di Regional/ Nasional/ Internasional Indikator jumlah prestasi pemuda di regional/nasional/internasional Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sejumlah 0. Hal tersebut dikarenakan di Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya Pandemi-19 tidak ada event kejuaraan yang berkaitan dengan pemuda yang diselenggarakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
18. 5.Kabupaten Layak Anak Indikator Kabupaten Layak Anak Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dengan status Na (No answer), dikarenakan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian Kabupaten Layak Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai efek karena Pandemi Covid-19. Secara ringkas Gambaran Umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar sampai dengan tahun 2018-2019 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : II-93 Tabel 2.81. Hasil Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah Indikator Tujuan Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal 2019 2020 Target Akhir Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Urusan PD 2017 2018 Target Capaian Target Capaian % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Penanggung RPJMD Real jawab
19. 1.Rasio konektivitas rasio Na 29,16 67 29,33 67 30,00 67 67 67 223,33 Tercapai 100 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Perhubungan DISHUB 1) Penurunan Angka Kecelakaan rasio 1,013 0,73 0,73 0,70 1,40 0,69 0,71 0,65 0,71 102,90 Tercapai 109,237 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Perhubungan DISHUB 2) Persentase berkurangnya korban bencana alam % Na 0,08 0,09 0,07 0,08 0,06 0,04 0,05 0,04 150,00 Tercapai 125,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Trantibum linmas BPBD
20. 2.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 62,17 62,28 64,31 62,31 64,63 62,41 67,39 58,24 67,39 107,98 Tercapai 115,71 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Lingkungan Hidup DLH 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 62,17 62,28 64,31 62,31 64,63 62,41 67,39 58,24 67,39 107,98 Tercapai 115,71 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Lingkungan Hidup DLH 4) Persentase kawasan kumuh % 1,09 0,95 0,95 0,76 1,6 0,57 0,52 0,39 0,52 109,62 Tercapai 75,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPR
21. 3.Tingkat Pertumbuhan ekonomi % 5,77 5,48 5,98 5,69 5,93 5,80 -1,87 4,25-5,0 -1,87 -32,24 Tidak Tercapai -40,43 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Statistik (BPS)
22. 4.Tingkat inflasi % 3,15 3,15 2,48 3,10 2,30 3,10 1,38 3,0+1 1,38 224,64 Tercapai 213,77 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Statistik (BPS)
23. 5.PDRB Perkapita (Rp.000) Rp. 000 27.303 Na 28.712 27.652 30.052 28.556 28.051 29.450 28.052 98,23 Tidak Tercapai 95,25 Sangat Tinggi Akan Tercapai Statistik (BPS) 5) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB % 13,73 13,51 13,45 14,01 12,90 14,51 13,26 16,01 13,26 91,39 Tidak Tercapai 101,66 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Pertanian DISPERTANPP (BPS) 6) Skor pola pangan harapan Score 85 86 82,9 86,8 80,1 88 81,20 84,3 81,20 92,27 Tidak Tercapai 96,32 Sangat Tinggi Akan Tercapai Pertanian DISPERTANPP II-94 Indikator Tujuan Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal 2019 2020 Target Akhir Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Urusan PD 2017 2018 Target Capaian Target Capaian % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Penanggung RPJMD Real jawab 7) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB % 3,20 3,33 3,19 4,24 3,26 4,75 3,05 5,5 3,05 64,21 Tidak Tercapai 55,45 Rendah Akan Tercapai Pariwisata DISPARPORA (BPS) 8) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan % 6,68 11,2 5,82 11,34 6,86 11,45 -4 1,70 -4 -34,93 Tidak Tercapai -235,29 Sangat Rendah Perlu upaya keras Perdagangan DISDAGNAKER KOPUKM (BPS) 9) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 5,88 45,89 6,03 46,47 6,30 46,59 -1,17 3,20 -1,17 -2,51 Tidak Tercapai -36,56 Sangat Rendah Perlu upaya keras Perindustrian DPMPTSP (BPS) 10) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor % 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,7 49,89 0,25 49,89 2934,71 Tercapai 19956 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Penanaman Modal DPMPTSP
24. 6.Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,17 3,17 2,28 3,05 3,15 2,86 5,96 5,80 5,96 47,99 Tidak Tercapai 97,32 Sangat Tinggi Akan tercapai Tenaga Kerja DISDAGNAKER KOPUKM 11) TPAK % 70,24 70,36 70,45 70,60 70,19 70,96 73,55 74,99 73,55 103,65 Tercapai 98,08 Sangat Tinggi Akan tercapai Tenaga Kerja DISDAGNAKER KOPUKM
25. 7.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 75,22 75,54 75,54 75,64 75,89 75,74 75,86 76,3 75,86 100,16 Tercapai 99,42 Sangat Tinggi Akan Tercapai Perencanaan BAPERLITBANG (BPS) 12) Harapan Lama Sekolah Tahun 13,65 13,67 13,66 13,7 13,67 13,72 13,68 13,98 13,68 99,71 Tidak Tercapai 97,85 Sangat Tinggi Akan Tercapai Pendidikan DISDIKBUD 13) Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,5 8,55 8,51 8,6 8,52 8,65 8,56 8,71 8,56 98,99 Tidak Tercapai 98,28 Sangat Tinggi Akan Tercapai Pendidikan DISDIKBUD 14) Usia harapan hidup Tahun 77,31 77,31 77,36 77,32 77,38 77,57 77,47 77,84 77,47 99,87 Tidak Tercapai 99,52 Sangat Tinggi Akan Tercapai Kesehatan DINKES
26. 8.Indeks Desa Membangun Indeks 0,6406 0,6416 0,6416 0,6426 0,6869 0,6436 0,6919 0,6858 0,6919 107,50 Tercapai 100,89 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Permasdes DISPERMASDES 15) Indeks Ketahanan Sosial Indeks 0,6440 0,6450 0,6450 0,6460 0,7899 0,6470 0,8019 0,7919 0,8019 123,94 Tercapai 101,26 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Permasdes DISPERMASDES II-95 Indikator Tujuan Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal 2019 2020 Target Akhir Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Urusan PD 2017 2018 Target Capaian Target Capaian % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Penanggung RPJMD Real jawab 16) Indeks Ketahanan Ekonomi Indeks 0,5940 0,5950 0,5950 0,5960 0,6319 0,5970 0,6423 0,6339 0,6423 107,549 Tercapai 101,33 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Permasdes DISPERMASDES 17) Indeks Ketahanan Lingkungan Indeks 0,6840 0,6850 0,6850 0,6860 0,6389 0,6870 0,6317 0,6317 0,6317 91,95 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Permasdes DISPERMASDES
27. 9.Nilai Kabupaten Peduli HAM nilai 79,25 79,41 79,41 79,41 79,41 79,41 98,21 80,50 98,21 123,67 Tercapai 122,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Administrasi Pemerintahan SETDA (Bag. Hukum) 18) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kasus 230 175 175 140 140 135 198 120 198 68,18 Tidak Tercapai 60,61 Sedang Akan Tercapai Trantibum linmas SATPOL PP 19) Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda % 85 85 85 86 86 87 82,3 92 82,3 94,60 Tidak Tercapai 89,46 Tinggi Akan Tercapai Trantibum linmas SATPOL PP 20) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Trantibum linmas BAKESBANGPOL
28. 10.Indeks Pembangunan Kebudayaan % 76 76 76 77 77 78 89,39 80 89,39 114,60 Tercapai 111,74 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Kebudayaan DISDIKBUD 21) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % 76 87,63 87,63 87,7 87,7 88,1 89,8 90 89,8 101,93 Tercapai 99,78 Sangat Tinggi Akan Tercapai Kebudayaan DISDIKBUD 22) Persentase kelompok seni budaya yang aktif % 12,85 13 13 13,15 13,15 13,30 88,97 13,75 88,97 668,95 Tercapai 647,05 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Kebudayaan DISDIKBUD
29. 11.Prestasi Pemuda dan Olahraga 20 20 20 40 40 40 15 15 15 37,50 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Pemuda dan OR DISPARPORA II-96 Indikator Tujuan Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal 2019 2020 Target Akhir Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Urusan PD 2017 2018 Target Capaian Target Capaian % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Penanggung RPJMD Real jawab 23) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Unit 10 10 10 20 20 20 0 8 0 0,00 Tidak Tercapai 0 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Pemuda dan OR DISPARPORA 24) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Unit 10 10 10 20 20 20 15 7 15 75,00 Tidak Tercapai 214,29 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Pemuda dan OR DISPARPORA
30. 12.Angka Kemiskinan % 12,28 10,01 10,01 8,29 - 9,29 9,55 7,58 - 8,58 10,28 8,96 10,28 83,46 Tidak Tercapai 87,16 Tinggi Akan Tercapai Statistik (BPS) 25) Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta) 10,93 11,32 11,32 11,98 11,98 12,46 12,76 15,45 11,428 102,41 Tidak Tercapai 82,59 Tinggi Akan Tercapai Statistik (BPS) 26) Persentase Penanganan PMKS % 1,02 1,15 1,15 1,5 1,5 1,75 1,56 2,5 1,56 89,14 Tidak Tercapai 62,40 Sedang s Akan Tercapai Sosial DINSos
31. 13.IPG (Indeks Pembangungan Gender) Indeks 96,5 96,7 96,7 97 97 97,2 96,48 97,35 96,48 99,26 Tidak Tercapai 99,11 Sangat Tinggi Akan Tercapai Pemb. Peremp & Perl. Anak DP3APPKB 27) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 74,27 74,31 74,31 74,52 74,52 74,66 74,76 74,95 74,76 100,13 Tercapai 99,75 Sangat Tinggi Akan Tercapai Pemb. Peremp & Perl. Anak DP3APPKB 28) Kabupaten Layak Anak Score 370 732,11 732,11 742 742 752 Na 780 Na Na Tidak Tercapai Na Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Pemb. Peremp & Perl. Anak DP3APPKB
32. 14.Indeks Reformasi Birokrasi Na Na Na 63 57,35 65,00 58,94 80,00 58,94 90,68 Tidak Tercapai 73,68 Tinggi Akan Tercapai Administrasi Pemerintahan SETDA (Bag. Orpeg) 29) Indeks SPBE Indeks 0 2,04 2,04 2,14 2,99 2,37 3,02 3,50 3,02 127,43 Tercapai 86,29 Tinggi Akan Tercapai Kominfo DISKOMINFO 30) Nilai SAKIP nilai 57,52 62,38 62,38 63 65,02 65 67 85 67 103,08 Tercapai 78,82 Tinggi Akan Tercapai Administrasi Pemerintahan SETDA (Bag. Orpeg) 31) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Administrasi Pemerintahan SETDA (Bag. Pemerintahan) II-97 Indikator Tujuan Indikator Sasaran Satuan Kondisi Awal 2019 2020 Target Akhir Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Urusan PD 2017 2018 Target Capaian Target Capaian % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Penanggung RPJMD Real jawab 32) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN Indeks 74,67 76,67 76,67 78,67 85 80,67 57,16 65 57,16 70,86 Tidak Tercapai 87,93 Sangat Tinggi Akan Tercapai Kepegawaian BKPSDM 33) IKM Kabupaten % na na na 76,67 81,08 78,23 81,561 81,67 81,561 104,26 Tercapai 99,87 Sangat Tinggi Akan Tercapai Administrasi Pemerintahan SETDA (Bag. Orpeg) 34) Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Pengawasan Inspektorat 35) Indeks Arsip Indeks 49 67 67 75 75 79 80 85 80 101,27 Tercapai 94,12 Sangat Tinggi Akan Tercapai Kearsipan DISARPUS *) Status Capaian tahun 2020 Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X, **) Status Capaian sampai dengan 2020 Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>73,33; Sedang 73,33≥X>56,67; Rendah 56,67≥X>40; Sangat Rendah X≤40 ***) Status Capaian sampai dengan tahun 2020 Tercapai X≥ 100; Akan Tercapai 100>X≥40; Perlu Upaya Keras X≤40 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) Indikator Program menggambarkan ukuran atau indikator kinerja program pada setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Karanganyar sejumlah 287 Indikator. Status capaian terhadap target tahun 2020 terdiri dari 192 indikator tercapai dan 95 indikator tidak tercapai. Capaian terhadap target akhir RPJMD yaitu sebanyak 194 indikator dengan status sangat tinggi, 36 indikator dengan status tinggi, 23 indikator dengan status sedang, 10 indikator dengan status rendah dan 2 indikator dengan status sangat rendah. Sementara Capaian terhadap target akhir RPJMD dibedakan menjadi 3 kriteria, maka sebanyak 154 indikator sudah tercapai, 104 indikator akan tercapai dan 29 indikator perlu upaya keras. II-98 Tabel 2.82. . Hasil Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Indikator Program Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) 1.01. Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM dan APK : SD SMP % 95 99 100 99 100 99 100 101,01 Tercapai 101,01 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pendidikan Non Formal Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PNF % 69,00 62,00 73,00 62,00 73,00 62,00 73,00 117,74 Tercapai 117,74 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase anak usia 4- 6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini % 47,00 45,00 52,00 45,00 52,00 45,00 52,00 115,56 Tercapai 115,56 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat % 79,00 79,00 84,00 83,00 92,00 81,00 92,00 110,82 Tercapai 113,58 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang menerapkan SOP pelayanan pendidikan % 92,00 80,00 93,00 80,00 93,00 80,00 93,00 116,25 Tercapai 116,25 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 1.02 Kesehatan Program Sumber Daya Kesehatan Cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Kesehatan Masyarakat Nilai IKS Kabupaten % 0,20 0,25 0,22 0,25 0,24 0,25 0,24 96,00 Tidak Tercapai 96,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Angka kesakitan bayi % 36,88 73,00 40,62 70,00 41,19 50 41,19 169,94 Tercapai 121,39 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Jumlah desa siaga aktif mandiri desa 17 17 17 17 Program Pelayanan Kesehatan % fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama /1000 penduduk 10,00 25 15,00 25 15,00 25 15,00 60 Tidak Tercapai 60 Sedang Akan Tercapai Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Prevalensi HIV /1000 penduduk 0,16 <0,5 0,16 <0,5 0,13 1 0,13 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai (succes rate/SR) TBC % 91,5 >90 94,25 >90 96 >90 96 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-99 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) AFP rate per 100.000 duk usia < 15 th 3,5 per 100.000 duk usia < 15 th ≥ 2 5,5 ≥ 2 3 ≥ 2 3 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Dsicarded campak per 100.000 penduduk 2,33 per 100.000 penduduk ≥ 2 2,89 ≥ 2 4,4 ≥ 2 4,4 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Insidensi Hipertensi per 1.000 penduduk 10,6 per 1.000 penduduk 5,6 per 1.000 penduduk 70 per 1.000 penduduk 5,6 per 1.000 penduduk 101 per 1.000 penduduk 5,6 per 1.000 penduduk 101 per 1.000 penduduk 101 per 1.000 pendud uk Tercapai 101 per 1.000 penduduk Sangat Tinggi Sudah Tercapai Insidensi ODGJ per 1.000 penduduk 0,36 per 1.000 penduduk 1 per 1.000 penduduk 1,1 per 1.000 penduduk 1,25 per 1.000 penduduk 1,1 per 1.000 penduduk 2 per 1.000 penduduk 1,1 per 1.000 penduduk 1,2 per 1.000 pendud uk Tercapai 1,2 per 1.000 penduduk Sangat Tinggi Sudah Tercapai 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan jalan dan jembatan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 68,00 71,00 70,00 72 70,00 75 70,00 97,22 Tidak Tercapai 93,33 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program pembangunan saluran drainase/gorong- gorong Persentase panjang drainase kabupaten dalam kondisi baik % 20,00 21,00 20,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pembangunan turap/talud/bronjong Persentase panjang talud dalam kondisi baik % 15,00 19,00 19,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik % 60,00 61,00 60,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Persentase meningkatnya pelayanan pembangunan % Na 80,00 80,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik % 70,00 80,00 80,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % 66,00 67,00 67,00 70 87,26 77 87,26 124,66 Tercapai 113,32 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-100 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak % 76,00 81,00 80,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik % Na Na Na 70 87,26 77 87,26 124,66 Tercapai 113,32 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Tata Ruang, Jasa Konstruksi dan Pengendalian Mutu Persentase meningkatnya jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan % 76,00 81,00 80,00 80,00 81,52 83 81,52 101,9 Tercapai 98,22 Sangat Tinggi AkanTercapai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Penataan Lingkungan Persentase penduduk yang terlayani infrastruktur bidang keciptakaryaan yang dibangun pemerintah % Na Na Na 83,00 80,00 88,00 80,00 96,39 Tidak Tercapai 90,91 Sangat Tinggi AkanTercapai Program pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap % Na Na Na 72,00 88,58 88 88,58 123,03 Tercapai 100,66 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Persentase Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh % 0,95 0,76 1,6 10 10 61,73 10 100 Tercapai 16,20 Sangat Rendah Perlu upaya keras Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk rasio 859,30 860,00 860,00 861,00 862,00 865,00 862,00 100,12 Tercapai 99,65 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase meningkatnya Lingkungan Sehat % 80,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na 1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat BPBD Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam Prosentase pelayanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat tinggi Sudah Tercapai Indek kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana % Na 52,00 0,00 0,54 0,75 0,80 0,75 138,88 Tercapai 88,24 Sangat tinggi Akan Tercapai II-101 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Prosentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan prasarana tanggap darurat lengkap % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana % 1,69 2,00 2,82 2,00 4,52 9,04 4,52 226 Tercapai 50 Rendah Akan Tercapai Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi % 42,85 92,00 57,14 93,00 57,14 95,00 57,14 61,44 Tidak Tercapai 60,15 Sedang Akan Tercapai SATPOL PP Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Rasio linmas terhadap jumlah penduduk % 0,68 0,65 0,68 0,65 0,68 1,00 0,68 104,62 Tercapai 68,00 Sedang Akan Tercapai Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda % 80,00 81,00 81,00 82,00 100,00 85,00 100,00 121,95 Tercapai 117,65 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rasio WMK terhadap luas wilayah % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 30,00 25,00 100,00 Tercapai 83,33 Tinggi Akan Tercapai BAKESBANGPOL Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase cakupan wilayah peningkatan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara % 100,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-102 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Persentase cakupan wilayah kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 90,00 100,00 95,00 100,00 95,00 100,00 105,26 Tercapai 105,26 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase penyelesaian konflik % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban & keamanan Persentase cakupan wilayah dalam pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan % 100,00 90,00 100,00 95,00 100,00 100,00 100,00 105,26 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program pendidikan politik masyarakat Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi % 100,00 90,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program penguatan Ideologi dan ketahanan bangsa Persentase cakupan wilayah penguatan Ideologi dan Ketahanan Bangsa % Na Na Na 90,00 55,00 90,00 55,00 61,11 Tidak Tercapai 61,11 Sedang Akan Tercapai Program Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat Persentase cakupan wilayah penguatan kewaspadaan daerah dan ketahanan masyarakat % Na Na Na 90,00 55,00 90,00 55,00 61,11 Tidak Tercapai 61,11 Sedang Akan Tercapai Program Penguatan Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan Persentase cakupan wilayah peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka penguatan berdemokrasi % Na Na Na 90,00 55,00 90,00 55,00 61,11 Tidak Tercapai 61,11 Sedang Akan Tercapai 1.06. Sosial Program Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya % Na Na Na 0,50 0,50 0,50 0,50 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial % Na Na Na 94,64 100,00 94,64 100,00 105,66 Tercapai 105,66 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-103 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na Na 100,00 100 100,00 100 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Panti Asuhan/Organisasi Sosial % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.01. Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase calon tenaga kerja yang dilatih % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Tenaga Kerja yang diterima kerja % 98,42 100,00 62,55 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-104 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Peningkatan Kualitas Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Persentase calon tenaga kerja yang dilatih % Na Na Na 79,82 53,99 81,75 53,99 67,64 Tidak Tercapai 66,04 Sedang Akan Tercapai Persentase Tenaga Kerja yang diterima kerja % Na Na Na 85,85 60,28 87,93 60,28 70,22 Tidak Tercapai 68,55 Sedang Akan Tercapai Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan % 77,89 67,5 80,36 70,00 42,00 77,5 42,00 60,00 Tidak Tercapai 54,19 Rendah Akan Tercapai Persentase kenaikan Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) % Na 8,00 8,00 8,00 8,00 8,7 8,00 100,00 Tercapai 91,95 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase Perselisihan hubungan industrial melalui mediasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100 90,00 90,00 Tidak Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perlindungan Perempuan dan Anak Rasio KDRT % 0,8 69,00 1 75,00 0,78 75,00 0,78 1,04 Tidak Tercapai 1,04 Sangat rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : masih banyak kasus KDRT yang tidak melaporkan atau sudah melaporkan tapi tidak dilanjutkan kasusnya karena adanya tekanan/ketakuta n 2.03. Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Angka kecukupan energi per kapita Kal/Kap/ Th 1.809,9 1.809,9 1.802,0 1.858,5 1.802,0 2.004,0 1.802,0 96,96 Tidak Tercapai 89,92 Sangat Tinggi Akan Tercapai II-105 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Angka kecukupan protein per kapita Kal/Kap/ Th 56,9 57,59 50,6 50,75 50,6 59,00 50,6 99,70 Tidak Tercapai 85,76 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase sertifikasi pangan segar produk Na 2,00 2,00 4,00 2,00 7,00 2,00 50,00 Tidak Tercapai 28,57 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan produk pangannya, karena beranggapan tanpa sertifikat pun produk mereka masih laku dipasaran 2.04. Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Cakupan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.05. Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 62 62 65 64 70 70 70 109,38 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi KAN parameter 12 12 12 14 14 20 14 100,00 Tercapai 70,00 Sedang Akan Tercapai Program Penataan Pengkajian Dampak dan Penegakan Hukum Lingkungan Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan % Na Na Na 75 85 90 85 113,33 Tercapai 94,44 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun Persentase jumlah sampah yang tertangani % Na Na Na 53 55 70 55 103,77 Tercapai 78,57 Tinggi Akan Tercapai II-106 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup % Na 80 80 80 80 80 80 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase jumlah sampah yang tertangani % 47 53 60 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 75 80 80 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu % 75 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam % Na 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota) % 32,44 33,44 35 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 2.06. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga % 95,50 95,60 96,00 96,00 100,00 97 100,00 104,17 Tercapai 103,09 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Cakupan Penerbitan KTP El % 97,50 97,50 99,11 98,00 99,87 99,37 99,87 101,91 Tercapai 100,50 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Usia Anak % 84,94 91,00 92,38 92,00 93,82 92,2 93,82 101,98 Tercapai 101,76 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Cakupan Penerbitan Akta Kematian % 50,00 50,00 69,40 55,00 100,00 100 100,00 181,82 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-107 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Cakupan Penerbitan KIA % 17,50 17,50 23,07 20,00 31,75 23 31,75 158,75 Tercapai 138,04 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Cakupan Validasi Database Kependudukan % 87,50 87,50 87,50 88,00 100,00 88 100,00 113,64 Tercapai 113,64 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase keswadayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat diatas 15% % 0,100 0,100 0,100 0,105 0,100 0,105 0,100 95,24 Tidak Tercapai 95,24 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Peningkatan Kualitas Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan % Na Na Na 100,00 60,00 100,00 60,00 60,00 Tidak Tercapai 60,00 Sedang Akan Tercapai Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kerjasama dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Presentase Lembaga Ekonomi (LEM) aktif % Na Na Na 62,00 60,00 67,00 60,00 96,77 Tidak Tercapai 89,55 Tinggi Akan Tercapai Persentase desa yang melakukan kerjasama % Na Na Na 65,00 63,00 100,00 63,00 96,92 Tidak Tercapai 63,00 Sedang Akan Tercapai Tingkat pembentukan Kawasan Perdesaan % Na Na Na 40,00 19,14 100,00 38,00 95,00 Tidak Tercapai 19,14 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab ; Proses pelaksanaan terkendala pandemi covid dan belum ada usulan pembentukan usulan kawasan baru Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang % Na 85,00 70,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-108 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Presentase Lembaga Ekonomi (LEM) aktif % Na 60,00 60,00 62,00 60,00 67,00 60,00 96,77 Tidak Tercapai 89,55 Tinggi Akan Tercapai Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang % 66,67 60 68,52 65 70,99 70 70,99 109,21 Tercapai 101,41 Sangat Tinggi Sudah Tercapai cakupan peningkatan penyelenggaraan pemdes/ kelurahan % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.08. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Keluarga Sejahtera Persentase Keluarga Pra Sejahtera % 9,64 9,10 9,11 9,00 8,81 8,80 8,81 102,16 Tercapai 99,89 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Peningkatan kesertaan keluarga berencana Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 % 81,70 74,00 78,77 74,10 74,94 75,00 74,94 101,13 Tercapai 99,92 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program pengendalian penduduk Rasio Akseptor KB (akseptor laki-laki dibanding perempuan) rasio 25,93 22,00 26,33 22,00 20,68 23,00 20,68 94,00 Tidak Tercapai 89,91 Tinggi Akan Tercapai 2.09. Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Persentase terminal tipe C yang sesuai dengan standar % 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00 50,00 20,00 100,00 Tercapai 40,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Terminal Type C merupakan II-109 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) terminal terminal yang melayani angkutan perkotaan/pedes aan. Dikarenakan angkutan sekarang sudah tergantikan dengan kendaraan pribadi seperti sepeda motor, sehingga peningkatan sarpras Terminal C bukan menjadi prioritas. Meskipun begitu dibanding target tahun 2020, capaian indikator kinerja sudah mencapai 100% Persentase pemasangan rambu-rambu % 55,00 65,00 47,00 71,00 48,15 89,00 48,15 67,82 Tidak Tercapai 54,10 Rendah Akan Tercapai Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) % 125,00 134,00 103,30 141,00 105,12 164,00 105,12 74,55 Tidak Tercapai 64,10 Sedang Akan Tercapai Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik % 50,00 50,00 50,00 52,00 71,90 52,00 71,90 138,27 Tercapai 138,27 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan pelayanan angkutan Jumlah orang melalui terminal per tahun orang 3.230.510 2.060.000 3.502.804 2.080.000 233.990 2.150.000 233.990 11,25 Tidak Tercapai 10,88 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Di tahun 2020 sebagai efek Pandemi, telah diberlakukan PSBB yang menyebabkan mobilitas masyarakt juga terbatas terutama yang II-110 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) menggunakan angkutan umum Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Persentase kepemilikan KIR angkutan umum % 56,03 59,00 17,26 64,00 17,26 70 17,26 26,97 Tidak Tercapai 24,66 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Karena kondisi Pandemi Covid yang menyebab kan pembatasan masyarakat terutama yang menggunakan angkutan umum yang berdampak pdada menurunnya pendapatan para pemilik angkutan umum tersebut. Sehingga pelaksanaan KIR yang akan menambah beban pengelluaran, menyebabkan KIR belum menjadi prioritas pemilik angkutan umum untuk dilaksanakan di tahun 2020 Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang % 0,00 1,00 0,05 2,00 0,08 1,00 0,08 4,00 Tidak Tercapai 8,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan uji emisi kendaraan pribadinya 2.10. Komunikasi dan Informatika II-111 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) % 61,90 69,05 73,81 78,57 78,57 100,00 78,57 100,00 Tercapai 78,57 Tinggi Akan Tercapai Persentase KIM aktif % 35,29 47,06 59,00 58,82 60,86 100,00 60,86 103,47 Tercapai 60,86 Sedang Akan Tercapai Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %] % 55,00 55,00 54,55 55,00 62,00 60,00 62,00 112,73 Tercapai 103,33 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik % 40,00 45,00 50,00 50,00 55 85,00 55 110,00 Tercapai 64,71 Sedang Akan Tercapai Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi % 25,00 30,00 30,00 35,00 35,00 50,00 35,00 100,00 Tercapai 70,00 Sedang Akan Tercapai 2.11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Koperasi dan UKM Jumlah koperasi mengikuti pameran % Na Na Na 21,88 0,00 22,69 0,00 0,00 Tidak Tercapai 0,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Pada tahun 2020 sebagai dampak adanya Pandemi Covid 19, tidak ada event pameran koeprasi yang diselenggarakan Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT % Na Na Na 49 39 51 39 79,59 Tidak Tercapai 76,47 Tinggi Akan Tercapai Persentase pertumbuhan usaha baru % Na Na Na 3 4 5 4 133,33 Tidak Tercapai 80 Tinggi Akan Tercapai Persentase usaha mikro yang dibina % Na Na Na 4,55 0,86 Na 3,5 18,90 Na Na Na Na Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif Persentase pertumbuhan Usaha baru % 1 2 3 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Persentase usaha mikro yang dibina % 0,67 4,15 0,75 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-112 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase Koperasi Sehat % 9 21,6 12 40 41 Na 41 97,56 Tidak Tercapai Na Na Na Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT % 18 45 47 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 2.12. Penanaman Modal Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Persentase Peningkatan jumlah investor % 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00 14 11,00 100,00 Tercapai 78,57 Tinggi Akan Tercapai Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Peningkatan nilai investasi Rp (Triliun) 17,2 17,46 12,3 2,02 3,033 2,02 3,033 150,15 Tercapai 150,15 Sangat tinggi Sudah tercapai jumlah pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dikeluarkan buah 823 500 517 500 437 500 437 87,40 Tidak Tercapai 87,40 Tinggi Akan Tercapai Jumlah pelayanan perizinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan buah 1529 600 308 750 664 750 664 88,53 Tidak Tercapai 88,53 Tinggi Akan Tercapai Program Pengembangan industri kecil dan menengah persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru % 4,99 6,47 6,47 4,32 2,16 4,32 2,16 50,00 Tidak Tercapai 50,00 Rendah Akan Tercapai Program Promosi Penanaman Modal Persentase peningkatan jumlah investor % 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00 14 11,00 100,00 Tercapai 78,57 Tinggi Akan Tercapai 2.13. Kepemudaan dan OlahRaga Program peningkatan peran serta kepemudaan Persentase meningkatnya partisipasi pemuda % 17,00 20,00 30,00 40,00 30,00 100,00 30,00 75,00 Tidak Tercapai 30,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Pada tahun 2020 sebagai dampak adanya Pandemi Covid 19, tidak event kepemudaan yang diselenggarakan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga Persentase cabang olahraga yang terbina % 17,00 20,00 30,00 60,00 30,00 100,00 30,00 50,00 Tidak Tercapai 30,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Pada tahun 2020 sebagai dampak II-113 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) adanya Pandemi Covid 19, tidak banyak event keolahragaan yang diselenggarakan Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai % 20,00 40,00 40,00 60,00 35,00 100,00 35,00 58,33 Tidak Tercapai 35,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Masih lemahnya pendataan dan pembinaan atlet usia dini; Belum adanya kurikulum pelatihan olahraga yang menjadi acuan dalam pembinaan atlet dalam meraih prestasi; Terjadinya pergantian pengurus Organisasi Olahraga yang mempengaruhi kebijakan dalam koordinasi dan pembinaan atlet; Masih minimnya anggaran dalam pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana Olahraga 2.14. Statistik Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Persentase ketersediaan data statistik sektoral % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.15. Persandian II-114 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Persandian Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah % 5,00 10,00 10,00 15,00 21,00 30,00 21,00 140,00 Tercapai 70,00 Sedang Akan Tercapai 2.16. Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase pelestarian seni dan budaya % 87,63 78,00 87,70 78,00 91,10 78,00 91,10 116,79 Tercapai 116,79 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pengelolaan Keragaman Budaya Persentase ragam budaya yang dikelola % 88,00 87,00 89,00 87,00 89,00 87,00 89,00 102,30 Tercapai 102,30 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2.17. Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca Persentase perpustakaan aktif % 100,00 100,00 99,99 100,00 99,99 100,00 99,99 99,99 Tidak Tercapai 99,99 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Peningkatan Layanan Perpustakaan Persentase koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan % 100,00 100,00 96,46 100,00 92,14 100,00 92,14 92,14 Tidak Tercapai 92,14 Sangat Tinggi Akan Tercapai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Persentase kebutuhan sarana prasarana sesuai standar % 100,00 100,00 54,00 100,00 75,00 100,00 75,00 75,00 Tidak Tercapai 75,00 Tinggi Akan Tercapai 2.18. Kearsipan Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Cakupan sarana dan prasarana arsip yang terpelihara % 100,00 100,00 20,00 100,00 25,00 100,00 25,00 25,00 Tidak Tercapai 25,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Belum tersedianya depo arsip Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan % 70,00 100,00 20,00 100,00 30,00 100,00 30,00 30,00 Tidak Tercapai 30,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Rendahnya kualitas tata kelola arsip dinamis, arsip statis, dan arsip vital yang dikelola secara baku / standar 3.01. Kelautan dan Perikanan II-115 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Pengembangan Usaha Perikanan Produksi Perikanan Budidaya Kg 1.787.640 1.814.455 1.740.624 1.758.030 1.841.875 1.925.796 1.841.875 104,76 Tercapai 95,64 Sangat Tinggi Akan Tercapai Produksi Perikanan Tangkap Kg 578.409 581.301 581.301 584.208 511.673 527.177 511.673 87,58 Tidak Tercapai 97,05 Sangat Tinggi Akan Tercapai Angka Konsumsi Ikan Kg/Kap/Th 19 19 20 18 20 20,75 20 108,62 Tercapai 96,38 Sangat Tinggi Akan Tercapai 3.02. Pariwisata Program pengembangan pariwisata Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara % Na 40,00 42,00 60,00 5,82 100,00 5,82 9,70 Tidak Tercapai 5,82 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan keterbatasan mobilitas masyarakat, salah satunya kunjungan ke tempat-tempat wisata Program Destinasi Wisata Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan % 10,00 20,00 20,00 40,00 40,00 100,00 40,00 100,00 Tercapai 40,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan ditutupnya tempat-tempat wisata. Hal itu berakibat pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara % 12,00 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00 20,00 50,00 Tidak Tercapai 20,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Adanya Pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan II-116 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) keterbatasan mobilitas masyarakat, salah satunya kunjungan ke tempat-tempat wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan % 10,00 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00 20,00 50,00 Tidak Tercapai 20,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020 menyebabkan ditutupnya tempat-tempat wisata. Hal itu berakibat pengembangan destinasi wisata belum menjadi prioritas Program pengembangan Kemitraan Persentase jumlah lembaga mitra pariwisata % 10,00 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00 20,00 50,00 Tidak Tercapai 20,00 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Adanya Pandemi COVID-19 membuat kelesuan didunia pariwisata, sehingga pengembangan mitra pariwisata juga sangat terbatas 3.03. Pertanian Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian Produksi Tanaman Pangan 1) Padi Ton 342.558 342.901 318.853 308.202 333.306 314.765 333.306 108,14 Tercapai 105,89 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2) Jagung Ton 21.611 21.611 20.575 21.621 21.658 21.651 21.658 100,17 Tercapai 100,03 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-117 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) 3) Kedelai Ton 1.586 1.602 488 199 361 398 361 181,40 Tercapai 90,70 Sangat Tinggi Akan Tercapai 4) Kacang tanah Ton 2.077 2.119 2.078 2.150 3.280 2.441 3.280 152,56 Tercapai 134,37 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 5) Ubi kayu Ton 76.639 68.975 54.997 69.319 73.604 72.784 73.604 106,18 Tercapai 101,12 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 6) Ubi jalar Ton 28.370 28.654 22.273 29.000 29.209 29.370 29.209 100,07 Tercapai 99,45 Sangat Tinggi Akan Tercapai Produksi Tanaman Hortikultura 1) Bawang Putih Ton 1.679 16.947 776 871 2.631 1.122 2.631 203,06 Tercapai 234,49 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2) Cabai Besar Ton 2.722 27.501 1.736 1.799 2.692 1.857 2.692 149,63 Tercapai 144,96 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 3) Cabai Rawit Ton 846 8.550 268 293 580 315 580 197,95 Tercapai 184,12 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil perkebunan Produksi Tanaman Perkebunan 1) Kopi Ton 6,22 6,47 12,77 6,84 20,78 7 20,78 303,80 Tercapai 296,85 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2) Cengkeh Ton 118,46 119,65 117,72 89,73 87,29 89,8 87,29 97,28 Tidak Tercapai 97,20 Sangat Tinggi Akan Tercapai 3) Kakao Ton 21,44 22,51 24,45 23,58 30,65 25 30,65 129,98 Tercapai 122,6 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 4) Kalapa Dalam Ton 927 937 1.005,13 703,5 639,69 738,67 639,69 90,92 Tercapai 86,6 Tinggi Akan Tercapai 5) Kelapa Hibrida Ton TBM TBM TBM TBM TBM TBM TBM Na Na Na Na Na 6) Tembakau Ton 298 300,98 210,31 270,88 227,31 227,59 227,31 83,91 Tidak Tercapai 99,87 Sangat Tinggi Akan Tercapai 7) Tebu Ton 5.059 4.553 4.702,89 4.598,5 3.782,33 5.207 3.782,33 82,24 Tidak Tercapai 72,63 Sedang Akan Tercapai Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian Persentase ketersediaan sarana pertanian 1) Pupuk % 70,00 70,00 70,00 75,00 70,00 70 70 93,33 Tidak Tercapai 100 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 2) Bibit % 40,00 40,00 40,00 45,00 40,00 50 40,00 88,89 Tidak Tercapai 80 Tinggi Akan Tercapai Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik % 45,00 40,00 45,00 50,00 50,00 55,00 50,00 100,00 Tercapai 90,00 Sangat Tinggi AkanTercapai II-118 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase UPJA berkembang baik % 40,00 40,00 40,00 45,00 58,00 70,00 58,00 128,89 Tercapai 82,86 Tinggi Akan Tercapai Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan Persentase Kelompok Tani yang dibina % 50,00 50,00 50,00 55,00 75 80,00 75 136,36 Tercapai 93,75 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase Lembaga Keuangan Mikro yang berkembang baik % 50,00 50,00 50,00 60,00 70,00 90,00 70,00 116,67 Tercapai 77,78 Tinggi Akan Tercapai Persentase jenis produk unggulan % 50,00 50,00 50,00 60,00 50,00 60,00 50,00 83,33 Tidak Tercapai 83,33 Tinggi Akan Tercapai 3.04. Kehutanan 3.06. Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Prosentase pemilik UTTP yang tertib niaga % Na Na Na 45,00 35,00 27 35,00 77,78 Tidak Tercapai 129,63 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat % Na Na Na 42,87 41,18 49,63 41,18 96,06 Tidak Tercapai 82,97 Tinggi Akan Tercapai PKL yang dibina dan di tata % Na Na Na 36,58 31,93 38,82 31,93 87,29 Tidak Tercapai 82,25 Tinggi Akan Tercapai Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Prosentase pasar rakyat yang memenuhi kriteria pasar sehat % 35,29 40,83 41,18 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan PKL yang dibina dan di tata % 36,00 35,86 36,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 3.07. Perindustrian PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan % 100 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai 100 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru % 4,99 6,47 6,47 7,97 2,16 33 2,16 27,10 Tidak Tercapai 6,55 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Dampak Pandemi COVID II-119 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) 19 di tahun 2020 mengakibatkan tidak banyak industri kecil dan menengah baru 3.08. Transmigrasi Program transmigrasi regional Persentase penempatan transmigrasi % Na 25,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Persentase Penempatan Transmigrasi % Na 100 100 Na Na 100 Na Na Na Na Na Na 4.01. Administrasi Pemerintahan 4.02. Pengawasan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan % 93,00 94,00 94,00 95,00 95,00 98,00 95,00 100,00 Tercapai 96,94 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan % 40,00 30,00 30,00 25,00 25,00 10,00 25,00 100,00 Tercapai 250,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN % 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi % 40,00 48,00 48,00 60,00 60,00 100,00 60,00 100,00 Tercapai 60,00 Sedang Akan Tercapai Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi % 92,00 92,00 92,00 93,00 93,00 95,00 93,00 100,00 Tercapai 97,89 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Hasil audit BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi % 40,00 43,00 43,00 45,00 45,00 51 45,00 100,00 Tercapai 88,24 Tinggi Akan Tercapai II-120 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan % 40,00 30,00 43,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na 4.03. Perencanaan Program perencanaan tata ruang Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program perencanaan pembangunan daerah Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah pada kategori baik % Na 90,00 92,00 90,50 92,00 Na 92,00 101,66 Tercapai Na Na Na Program perencanaan pembangunan ekonomi Capaian jumlah program yang memenuhi bidang ekonomi % Na 90,00 95,00 90,50 92,00 Na 92,00 101,66 Tercapai Na Na Na Program perencanaan sosial dan budaya Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang sosial dan budaya % Na 90,00 94,00 90,50 91,00 Na 91,00 100,55 Tercapai Na Na Na Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah % Na 90,00 92,00 90,50 92,00 Na 92,00 101,66 Tercapai Na Na Na Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang pengembangan wilayah % Na 90,00 95,00 90,50 91,00 Na 91,00 100,55 Tercapai Na Na Na Program Pengembangan Data/Informasi Terbangunnya sistem data dan informasi terintegrasi % Na 100,00 92,00 100,00 100,00 Na 100,00 100,00 Tercapai Na Na Na Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase capaian kesesuaian program perencanaan dengan penganggaran % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na 4.04. Keuangan Program Pengelolaan Aset Daerah Persentase Aset Daerah yang dikelola dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-121 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Perencanaan Penganggaran Ketepatan Penyusunan APBD % Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase meningkatnya pengembangan data keuangan % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Perencanaan Anggaran Persentase ketepatan perencanaan anggaran daerah % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengelolaan Aset Daerah Persentase aset daerah yang dikelola dengan baik % Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na 4.05. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Pengangkatan dan Mutasi Aparatur Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi % Na Na Na 80,00 65,00 98,00 65,00 81,25 Tidak Tercapai 65 Sedang Akan Tercapai Persentase ketepatan waktu kenaikan pangkat % Na Na Na 100,00 99.00 98,00 99,00 99,00 Tercapai 101 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pembinaan Aparatur Persentase penanganan kasus kepegawaian % Na Na Na 90,00 70,00 98,00 70,00 77,78 Tidak Tercapai 70,00 Sedang Akan Tercapai Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase penanganan kasus kepegawaian % Na 90,00 90,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pendidikan Kedinasan Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % Na 44,00 44,00 46,50 4,7 Na 4,7 10 Tidak Tercapai Na Na Na Program Peningkatan Informasi Dan Pengembangan SDM Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan % Na Na Na 7 1 7 1 14,29 Tidak Tercapai 14,29 Sangat Rendah Perlu Upaya Keras Penyebab : Akibat adanya pandemi Covid 19 di tahun 2020, menyebabkan pembatasan II-122 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) kegiatan terutama yang menimbulkan kerumunan. Sehingga di tahun 2020 tidak banyak DIKLAT ASN yang diselenggarakan Persentase Terintegrasinya SIMPEG Dengan Data Kepegawaian OPD % Na Na Na 25,00 25,5 Na 25,5 102,00 Tercapai Na Na Na 4.06. Penelitian Dan Pengembangan Program Pengembangan IPTEK Dan Inovasi Daerah Cakupan Fasilitasi Penelitian Dan Pengembangan % Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai 4.06. Urusan Pendukung Setda Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Cakupan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dan Fasilitasi Permasalahan Hukum Cakupan Penataan Peraturan Perundang- Undangan Dan Fasilitasi Permasalahan Hukum % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Cakupan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Cakupan Pelayanan Kedinasan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Penataan Dan Penguatan Organisasi Persentase OPD Yang Nilai PMPRB Nya Baik angka Na 60,00 57,35 65,00 58,94 95,00 58,94 90,68 Tidak Tercapai 62,04 Rendah Akan Tercapai II-123 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase OPD Yang Nilai SAKIP Nya Baik angka 62,38 70,00 65,02 75,00 Na 90,00 Na 100 Na - - - Persentase OPD Yang Nilai IKM-Nya Baik angka Na 76,67 81,08 78,23 100 81,67 81,56 127,83 Tercapai 122,44 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Indeks Kematangan Organisasi Daerah angka Na 35,00 35,19 40,00 35,14 55,00 35,14 87,85 Tidak Tercapai 63,89 Rendah Akan Tercapai Program Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa Cakupan Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa % 81,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi Dan Pengendalian Bidang Pemuda Olahraga % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perumusan Kebijakan Dan Pengendalian Sumber Daya Alam Cakupan Perumusan Kebijakan Dan Pengendalian Sumber Daya Alam % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Predikat Nilai Ekppd nilai Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Koordinasi Perekonomian Daerah Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Cakupan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Cakupan Peningkatan Pelayanan Kedinasan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Penataan Daerah Otonomi Baru Capaian Penataan Daerah Otonomi Baru % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-124 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi cakupan pemanfaatan teknologi informasi % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat cakupan intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Cakupan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan penduduk miskin % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-125 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Cakupan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam Cakupan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan penyelenggaraan pemdes/kelurahan Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemdes/kelurahan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Cakupan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah Cakupan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Cakupan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan peran serta kepemudaan Cakupan peran serta kepemudaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kesejahteraan petani Persentase lembaga keuangan mikro yang berkembang % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Setwan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi dprd sebagai pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan % 90,00 100,00 84,00 100,00 92,00 100,00 92,00 92,00 Tidak Tercapai 92,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai 5.07 KECAMATAN II-126 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) KEC. JATIPURO Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan peran serta kepemudaaan Cakupan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan Fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Cakupan Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Cakupan Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Cakupan peningkatan kapasitas apatur pemerintah Desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemdes/kelurahan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 99,00 99,00 100,00 99,00 100,00 Tercapai 99,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 98,00 98,00 100,00 98,00 100,00 Tercapai 98,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. JATIYOSO Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan Prosentase kegiatan Wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-127 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) yang di selenggarakan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase Pembinaan PKK yang di bina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda Prosentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatu rpemerintah desa Prosentase Desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 85,00 96,00 100,00 96,00 112,94 Tercapai 96,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 100,00 85,00 96,00 100,00 96,00 112,94 Tercapai 96,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 80,00 97,00 100,00 97,00 121,25 Tercapai 97,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 80,00 96,00 100,00 96,00 120,00 Tercapai 96,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 99,20 97,00 100,00 97,00 97,78 Tidak Tercapai 97,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 98,30 96,00 100,00 96,00 97,66 Tidak Tercapai 96,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. JUMAN TONO Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Prosentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan Prosentase kegiatan Wawasan kebangsaan yang di selenggarakan % 100,00 100,00 96,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase Pembinaan PKK yang di bina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Persentase Partisipasi Masyarakat dalam % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-128 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) membangun desa Musrenbang Program Pembinaan dan pemasyarakat Olah raga Prosentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda % 99,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatu rpemerintah desa Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Prosentase Desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 90,00 100,00 90,00 90,00 Tidak Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 97,00 100,00 100,00 100,00 80,00 100,00 80,00 80,00 Tidak Tercapai 80,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 80,00 100,00 80,00 80,00 Tidak Tercapai 80,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 90,00 100,00 90,00 90,00 Tidak Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 90,00 100,00 90,00 90,00 Tidak Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00 Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai KEC. JUMAPOLO Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Presentase Kegiatan Paten Tingkat Kecamatan % 94,3 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Pelaksanaan Pagelaran Seni Budaya % 97,25 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan Yang Diselelenggarakan % 95,00 100,00 80,32 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Persentase Kelembagaan Pkk Yang Dibina % 98,14 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang % 94,60 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa Persentase Desa Yang Memiliki Aparatur Sesuai Kapasitasnya % 100,00 100,00 99,09 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-129 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Presentase Pembinaan Administrasi Batuan Dana Apbd % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Keolahragaan Presentase Pembinaan Olah Raga Di Masyarakat % 57,90 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 98,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 91,00 100,00 91,00 91,00 Tercapai 91,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 91,00 99,68 100,00 99,68 109,54 Tercapai 99,68 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. MATESIH Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 96,72 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Terlaksananya peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Pembangunan Cakupan Program Pengembangan Wawasan Pembangunan % 97,60 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes % 44,09 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur % 29,34 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-130 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tidak Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. TAWANGMA NGU Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan iklim Investasidan Realisasi Investasi Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-131 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) ketentuan Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 100,00 84,00 100,00 84,00 84,00 Tidak Tercapai 84,00 Tinggi Sudah Tercapai KEC. NGARGOYO SO Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan % 100,00 85,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselelnggarakan % 99,89 85,00 99.96 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Persentase kelembagaan PKK yang dibina % 100,00 85,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 100,00 85,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 13,79 85,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pemdes / kelurahan % 100,00 85,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 85,00 100,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. KARANG ANYAR Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembinaan dan Monev Adminduk % 100,00 100,00 99,98 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Terwujudnya keamanan lingkungan % 97,5 100,00 97,23 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-132 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Lingkungan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Terwujudnya Pkk % 100,00 100,00 99,94 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan % 100,00 100,00 71,27 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Terwujudnya kesejahteraan petani % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Terwujudnya kesejahteraan sosial % 50,21 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya wawasan kebangsaan % 99,25 100,00 91,2 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Terwujudnya kekayaan budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terwujudnya peran serta kepemudaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 98,47 100,00 99,56 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya wawasan kebangsaan % 91,2 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Terwujudnya kapasitas desa % 90,92 100,00 90,92 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Membangun Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan % 100 100,00 99,64 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terwujudnya pembinaan dan permasyarakatan olahraga % 99,39 100,00 98,67 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Olahraga Terwujudnya peran pembangunan % 100,00 - - Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan Terwujudnya laporan monografi dan lelang tanah kas bondo desa % 80,75 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan Peran Serta masyrakat dalam pelayanan KB/KR Terwujudnya sarana olahraga % 100,00 100,00 90,16 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-133 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Terwujudnya gizi masyarakat % 100,00 100,00 82,72 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan model operasional BKB- Posyandu –PADU Terwujudnya peran mandiri BKB Posyandu PADU % 100,00 Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 99,61 100,00 99,61 99,61 Tidak Tercapai 99,61 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 98,84 100,00 98,84 98,84 Tidak Tercapai 98,84 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 99,92 100,00 99,92 99,92 Tidak Tercapai 99,92 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 91,00 98,84 100,00 98,84 108,62 Tercapai 98,84 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. KARANG PANDAN Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan prosentase terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan % 98,00 100,00 94,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa % 97,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat % 98,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan prosentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 81,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat kecamatan % 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-134 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. TASIK MADU Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan iklim Investasidan Realisasi Investasi Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 Tercapai 111,11 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 90,00 100,00 100,00 Tercapai 111,11 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 Tercapai 100,03 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-135 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) KEC. JATEN Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase pengembangan keolahragaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan iklim Investasidan Realisasi Investasi Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00 Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 80,00 90,00 100,00 80,00 112,50 Tercapai 80,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 80,00 90,00 100,00 90,00 112,50 Tercapai 90,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 90,00 80,00 100,00 80,00 88,89 Tidak Tercapai 80,00 Tinggi Akan Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 90,00 100,00 100,00 100,00 111,11 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. COLO MADU Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Presentase kegiatan Paten Tingkat Kecamatan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah pelaksanaan pagelaran seni budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase kegiatan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 75,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-136 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) yang diselelenggarakan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Persentase kelembagaan PKK yang dibina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah Desa Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 19,34 100,00 99,09 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. GONDANG REJO Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Persentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase pengembangan keolahragaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pembinaan tokoh agama dan kegiatan sosial budaya % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan pembinaan PKK % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Persentase desa yang dibina % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-137 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan iklim Investasidan Realisasi Investasi Persentase masyarakat yang terlayani % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 99,50 100,00 100,00 100,00 100,50 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 98,70 100,00 100,00 100,00 101,32 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai KEC. MOJO GEDANG Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase pembinaan wilayah yang dilaksanakan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Prosentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi tingkat kecamatan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan prosentase pengembangan wawasan kebangsaan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan prosentase peningkatan pemberdayaan perempuan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa prosentase meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai II-138 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 99,00 99,00 100,00 99,00 100,00 Tercapai 99,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 98,00 98,00 100,00 98,00 100,00 Tercapai 98,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. KEBAK KRAMAT Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan prosentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan prosentase terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan % 98,00 100,00 94,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa % 97,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa prosentase aparatur pemerintah desa yang meningkat % 98,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan prosentase peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan % 81,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Fasilitasi kegiatan PATEN Tingkat kecamatan % 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 99,00 100,00 100,00 100,00 101,01 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 98,00 98,00 100,00 98,00 100,00 Tercapai 98,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 97,00 97,00 100,00 97,00 100,00 Tercapai 97,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 98,00 98,00 100,00 98,00 100,00 Tercapai 98,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai II-139 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 99,50 100,00 100,00 100,00 100,50 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 98,70 98,70 100,00 98,70 100,00 Tercapai 98,70 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. KERJO Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Persentase Perijinan UMKM kewenangan Kecamatan % 100,00 100,00 100,00 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Persentase Pengembangan Kegiatan Olah Raga % 97,00 100,00 99,3 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase kegiatan wawasan kebangsaan yang diselengarakan % 64,86 100,00 83,16 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Persentase Partisipasi dalam Fasilitasi PKK Desa % 100,00 100,00 79,60 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang % 99,00 100,00 90,59 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Persentase desa yang memiliki aparatur sesuai kapasitasnya % 100,00 100,00 77,83 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 100,00 96,60 100,00 96,60 96,60 Tidak Tercapai 96,60 Sangat Tinggi Akan Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % 100,00 100,00 98,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 100,00 97,00 100,00 97,00 97,00 Tercapai 97,00 Sangat Tinggi Akan Tercapai KEC. JENAWI Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 100 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na II-140 No Urusan/Program Indikator Program Satuan 2018 2019 2020 Target Akhir RPJMD Realisasi s.d 2020 Capaian Tahun 2020 Capaian Target Akhir RPJMD Realisasi Target Realisasi Target Realisasi % Capaian tahun 2020 Status *) Capaian s/d 2020 (%) Status **) Status ***) Program pengembangan wawasan kebangsaan Cakupan pengembangan Wawasan kebangsaan % 100 100 92,59 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Cakupan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan % 100 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Cakupan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa % 100 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Cakupan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa % 20,81 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program perencanaan pembangunan daerah Cakupan perencanaan pembangunan daerah % Na 100 100 Na Na Na Na Na Na Na Na Na Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah Persentase lembaga kemasyarakatan aktif % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah dalam keadaan kondusif % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase wilayah tertib Perda % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai Persentase kehadiran musrenbang % Na Na Na 85,00 85,00 85,00 85,00 100,00 Tercapai 100,00 Sangat Tinggi Sudah Tercapai *) Status Capaian tahun 2020 Tercapai X ≥ 100%, Tidak Tercapai 100%> X, **) Status Capaian sampai dengan 2020 Sangat Tinggi X>90 ; Tinggi 90≥X>73,33; Sedang 73,33≥X>56,67; Rendah 56,67≥X>40;p Sangat Rendah X≤40 ***) Status Capaian sampai dengan tahun 2020 Tercapai X≥ 100; Akan Tercapai 100>X≥40; Perlu Upaya Keras X Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan) III- 1 Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 juga telah dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil Keuangan Daerah, Kerangka Pendanaan dan Pendanaan Indikatif sebagai dasar penentuan Kebijakan Keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Kondisi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan regional (kawasan sekitarnya), sehingga gambaran perkembangan ekonomi nasional menjadi bahan rujukan untuk memperkirakan kondisi keuangan daerah. Memperhatikan tantangan perkenomian tahun 2020- 2024 yang terdapat dalam RPJMD dapat memberikan gambaran kondisi perekonmian nasional dan daerah. Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama III- 2 Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah. Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir di Kabupaten Karanganyar tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi Karanganyar yang berpedoman pada semboyan INTANPARI (Industri menyumbang sekitar 46,04 persen), Pertanian (menyumbang sekitar 12,60 persen) dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (menyumbang sekitar 11,93 persen). Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020. 5 .03 2016 Pertumbuhan Ekonomi (PE) Tahun 2016-2020 5 .07 5 .17 5 .02 2017 2018 -2 .65 -------------------------~ 2.0 - Karanganyar - Jawa Tengah Nasional III- 3 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 sebesar - 1,87% mengalami penurunan tajam dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,93%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan sebagai efek pandemi Covid 19. Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan Subosukawonosraten pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kabupaten Karanganyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,87% merupakan penurunan pertumbuhan ekonomi paling besar dibandingkan kabupaten/kota yang lain dikawasan Subosukawonosraten, sedangkan yang mengalami penurunan paling kecil yaitu Kabupaten Klaten, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,18% dibandingkan tahun 2019. Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2016-2020 Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan / stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar, dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja (pengurangan pengangguran), penurunan dalam ketimpangan pendapatan dan terjadinya peningkatan dalam mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia). Oleh karenanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan prosedural. 7,00 6,00 5,00 .E ■ Su rakarta 0 4,00 C 0 ■ Sukoha rj o.:ii: 3,00w C ■ Ka ranganya rIll 2,00 .c ::::J ■ Klaten.Cl 1,00 E ::::J ■ Boyolalit: 0,00 QI Cl. -1,00 ■ Sragen -2 ,00 ■ Wonog iri -3,00 TAHUN III- 4 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 280, ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup aspek: (1) Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) Menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dengan program Pemerintah Pusat; dan (3) Melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. Gambaran kondisi keuangan daerah di Kabupaten Karanganyar, dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dibagi ke dalam 3 (tiga) pembahasan, yaitu: (1) Kinerja Masa Lalu, (2) Kebijakan Pengelolaan Masa Lalu, dan (3) Kerangka Pendanaan. Penjelasan dari masing-masing bagian, akan diuraikan secara terperinci pada bagian berikut. 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Dalam rangka Perubahan RPJMD 2018-2023, kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2016-2020, berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 3 (tiga) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2021 hingga tahun 2023. Kinerja keuangan masa lalu yang akan dibahas dalam bagian ini mencakup: (1) Kinerja Pelaksanaan APBD, dan (2) Neraca Daerah. Penjelasan selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja Pelaksanaan APBD menguraikan perkembangan Pendapatan Daerah, Proporsi Sumber Pendapatan, Pencapaian Kinerja Pendapatan, dan Gambaran Realisasi Belanja Daerah, baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama kurun waktu 2016-2020, kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar, selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut ini.
a.Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, Ayat (26) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dari sisi Pendapatan Daerah, mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAPER) dan Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah. Rincian pos Pendapatan Daerah meliputi: III- 5 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pendapatan Lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Kondisi pencapaian pendapatan tersebut karena didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu: 1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
a.Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayanan Pajak/Retribusi Daerah;
b.Penyempurnaan dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
c.Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
d.Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
e.Pengkajian objek-objek baru;
f.Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif. 2) Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif; 3) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah; 4) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Pendapatan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Realisasi Pendapatan Daerah yang pada tahun 2016 sebesar Rp 2,012 triliun, pada tahun 2020 telah meningkat menjadi sebesar Rp. 2,121 triliun atau mengalami peningkatan / daya tumbuh selama tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 2,99%. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2016- 2020 (realisasi), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. III- 6 Pendapatan daerah ini, jika dilihat sampai dengan tahun 2020 tampak adanya penurunan pendapatan daerah sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berdampak sampai pada tahun 2021 dan 2022, sehingga gambaran pertumbuhan sebesar 2,99% akan berkurang (lebih kecil dari 5,69%, jika data yang digunakan hanya sampai tahun 2019), selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. Sementara itu, jika dilihat dari kontribusi masing- masing sumber pendapatan daerah terhadap keseluruhan (Total Pendapatan Daerah /TPD), terlihat bahwa PAD di Kabupaten Karanganyar memberikan sumbangan secara rata-rata selama tahun 2016–2020 adalah sebesar 16,63%. Hal ini menandakan bahwa tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) atau juga sering disebut sebagai Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Karanganyar masih rendah sekali, yaitu kurang dari 25% secara rata-rata pada periode 2016-2020. Dana Perimbangan berdasarkan realisasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,85%. Terdiri dari pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,38% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 49,18% sedangkan pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 9,55%. Jika dilihat dari trend selama 5 tahun ini, maka ada kecenderungan pengalihan alokasi dana perimbangan dari DAU ke DAK. Khusus DAK rata-rata pertumbuhan yang cukup besar disebabkan pergeseran rekening dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (TPG). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 1,51%. Kenaikan ini berasal dari kenaikan Dana Hibah sebesar 272,72%, dan Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 7,48%, namun Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi berkurang sebesar -26,97%. III- 7 Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016- 2020 No Uraian Realisasi (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 1 PENDAPATAN 2.012.347.065.180 2.041.166.220.284 2.113.929.231.663 2.179.409.706.710 2.121.386.179.225 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 301.319.800.956 412.848.477.685 343.156.469.167 387.763.013.239 384.682.993.533 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 127.624.564.710 150.746.368.794 167.176.622.018 185.331.600.515 176.873.002.208 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 25.313.104.168 24.068.314.297 20.521.606.738 10.952.823.841 13.878.450.821 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8.554.965.219 11.040.503.610 14.026.583.487 15.278.078.431 15.262.591.949 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 139.827.166.859 226.993.290.984 141.431.656.924 176.200.510.452 178.668.948.555 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.390.153.333.367 1.271.470.088.847 1.325.732.297.703 1.358.762.557.968 1.247.805.559.571 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.236.369.287 39.433.492.326 38.881.727.988 29.554.921.489 39.870.047.368 1.2.2 Dana Alokasi Umum 996.164.049.000 978.664.650.000 978.664.650.000 1.018.544.740.000 917.524.339.000 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 352.752.915.080 253.371.946.521 308.185.919.715 310.662.896.479 290.411.173.203 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 320.873.930.857 356.847.653.752 445.040.464.793 432.884.135.503 488.897.626.121 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.638.105.985 10407571931 85.848.040.000 85.256.160.000 103.762.783.989 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 114.079.018.872 134.069.516.000 142.435.400.653 148.991.486.503 129.054.883.131 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 108.686.344.000 187.907.233.000 207.089.437.000 191.230.266.000 249.403.111.001 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 96.470.462.000 24.463.332.821 9.667.587.140 7.406.223.000 6.676.848.000 1.3.6 Pendapatan Lainnya - - - - Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 8 Tabel 3.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Uraian PERTUMBUHAN (Rp) Rata-rata Pertum buhan (%)2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN 178.137.684.339 28.819.155.104 72.763.011.379 65.480.475.047 -58.023.527.485 2,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.874.251.206 111.528.676.729 -69.692.008.518 44.606.544.072 -3.080.019.706 10,07 Pendapatan Pajak Daerah 21.134.536.660 23.121.804.084 16.430.253.224 18.154.978.497 (8.458.598.307) 10,82 Hasil Retribusi Daerah 3.176.173.027 -1.244.789.871 (3.546.707.559) (9.568.782.897) 2.925.626.980 -7,96 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 738.371.860 2.485.538.391 2.986.079.877 1.251.494.944 (15.486.482) 14,87 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.825.169.659 87.166.124.125 (85.561.634.060) 34.768.853.528 2.468.438.103 13,56 DANA PERIMBANGAN 358.372.823.751 -118.683.244.520 54.262.208.856 33.030.260.265 -110.956.998.397 4,85 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 13.993.006.671 -1.802.876.961 (551.764.338) (9.326.806.499) 10.315.125.879 9,55 Dana Alokasi Umum 89.717.522.000 -17.499.399.000 - 39.880.090.000 (101.020.401.000) 0,38 Dana Alokasi Khusus 254.662.295.080 -99.380.968.559 54.813.973.194 2.476.976.764 (20.251.723.276) 49,18 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -226.109.390.618 35.973.722.895 88.192.811.041 -12.156.329.290 56.013.490.618 1,51 Pendapatan Hibah -4.593.451.970 8.769.465.946 75.440.468.069 (591.880.000) 18.506.623.989 272,72 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya -188.379.648 19.990.497.128 8.365.884.653 6.556.085.850 (19.936.603.372) 2,67 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus -241.639.493.000 79.220.889.000 19.182.204.000 (15.859.171.000) 58.172.845.001 7,48 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 20.311.934.000 -72.007.129.179 (14.795.745.681) (2.261.364.140) (729.375.000) -26,97 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 9 Kontribusi atau proporasi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.3. Proporsi (kontribusi) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 No Uraian Proporsi (%) Rata- rata (%)2016 2017 2018 2019 2020 1 PENDAPATAN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1. 1.PENDAPATAN ASLI DAERAH 14,97 20,23 16,23 17,79 18,13 17,47 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 6,34 7,39 7,91 8,50 8,34 7,70 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1,26 1,18 0,97 0,50 0,65 0,91 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,43 0,54 0,66 0,70 0,72 0,61 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6,95 11,12 6,69 8,08 8,42 8,25 1.2 DANA PERIMBANGAN 69,08 62,29 62,71 62,35 58,82 63,05 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2,05 1,93 1,84 1,36 1,88 1,81 1.2.2 Dana Alokasi Umum 49,50 47,95 46,30 46,73 43,25 46,75 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 17,53 12,41 14,58 14,25 13,69 14,49 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15,95 17,48 21,05 19,86 23,05 19,48 1.3.1 Pendapatan Hibah 0,08 0,51 4,06 3,91 4,89 2,69 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5,67 6,57 6,74 6,84 6,08 6,38 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5,40 9,21 9,80 8,77 11,76 8,99 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4,79 1,20 0,46 0,34 0,31 1,42 1.3.5 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 (diolah) Di lain pihak, Dana Perimbangan dari pemerintah pusat memberikan kontribusi secara rata-rata selama tahun 2016-2020 sebesar 63,05%. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar kepada pemerintah pusat masih tinggi (tingkat kemandirian keuangan rendah = 37,46%), jika dilihat trennya cenderung mengalami penurunan. Tabel 3.4. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah No Kemampuan Keuangan Kemandirian Nilai (%)
2. 1.Rendah Sekali 0%-25%
3. 2.Rendah 25%-50%
4. 3.Sedang 50%-75%
5. 4.Tinggi 75%-100% Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi. Realisasi pendapatan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 58.023.527.485.- (2,66%) dibandingkan tahun 2019, berarti juga terjadi penurunan kapasitas fiskal. III- 10 Penurunan realisasi PAD tahun 2020 berasal dari penurunan realisasi pajak daerah berupa pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Berkenaan dengan hal ini perlu untuk dilakukan perhitungan potensi PAD dengan lebih cermat, dengan memperhtaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penundaan Pembayaran dan atau Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Antas Tunggkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019, juga berpengaruh pada penerimaan PAD tahun 2020. Kondisi pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin berkurang (menurun) akan menjadi pertimbangan dalam melakukan proyeksi (perkiraan) kemampuan pendanaan di tahun 2021 sampai 2023.
b.Belanja Daerah Berdasar Pasal 298 UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan bahwa: (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah menurut kelompok belanja, secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) Belanja Tidak Langsung (BTL), dan (2) Belanja Langsung (BL). Penjelasan terhadap kedua jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut: 1) Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a) Belanja Pegawai. Belanja pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan. b) Belanja Bunga. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD. Sejak tahun 2013– 2018, Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum melakukan pinjaman kembali, sehingga tidak ada pembayaran bunga pinjaman, tetapi pada tahun 2019, telah melalukan pinjaman daerah, sehingga di tahun 2020-2023, mengalokasikan pembayaran bunga pinjaman. III- 11 c) Belanja Subsidi. Belanja subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih/sanitasi, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. d) Belanja Hibah. Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas- tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. e) Belanja Bantuan Sosial. Belanja bantuan sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/ anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. f) Belanja Bagi Hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. g) Belanja Bantuan Keuangan. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan III- 12 sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan dan desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. h) Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertim bangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/ kegiatan. 2) Belanja Langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, yaitu: a) Belanja Pegawai Merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dalam laporan realisasi anggaran (LRA) tergabung dalam belanja pegawai di dalam belanja tidak langsung. b) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c) Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Dengan melihat Tabel 3.5 dapat diketahui Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar terus meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi Belanja di tahun 2016 sebesar Rp 2,086 triliun, meningkat menjadi Rp 2,092 di tahun 2020, meskipun jika dibanding dengan tahun 2019 berkurang, akibat adanya realokasi atau pengurangan DAU. Pos Belanja Tidak Langsung (BTL) pada periode yang sama, meningkat dari sekitar Rp 1,365 triliun pada tahun 2016, menjadi sekitar Rp 1,417 triliun pada tahun 2020 atau selama 5 tahun mengalami pertumbuhan secara rata-rata sebesar 3,70%. Pos Belanja Tidak Langsung (BTL) yang mengalami pertumbuhan tinggi selama tahun 2016-2020 adalah pos Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa tumbuh sebesar 36,48% dan pos Belanja Bantuan Keuangan, sebesar 27,37%. III- 13 Tabel 3.5. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020 No Uraian Realisasi (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 2 BELANJA 2.086.307.677.600 2.066.494.748.105 2.064.581.557.575 2.262.015.969.098 2.092.032.552.152 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.325.415.362.780 1.302.323.862.945 1.293.530.203.892 1.382.925.709.565 1.417.571.758.080 2.1.1 Belanja Pegawai 995.584.845.882 882.871.074.739 880.448.147.126 947.080.009.638 911.416.601.646 2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 0 4.491.725.220 2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 2.1.4 Belanja Hibah 55.113.841.929 76.030.958.200 86.881.513.994 63.649.583.378 66.804.080.000 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.568.000.000 8.976.850.000 4.748.800.000 13.455.000.000 12.204.550.000 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 12.513.788.000 15.104.954.000 17.419.192.000 17.923.459.000 16.702.671.600 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 255.436.681.969 319.083.021.156 303.448.658.272 340.202.486.981 324.810.144.428 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 198.205.000 257.004.850 583.892.500 615.170.568 25.929.320.687 2.2 BELANJA LANGSUNG 760.892.314.820 764.170.885.160 771.051.353.683 879.090.259.533 729.673.458.571 2.2.1 Belanja Pegawai 17.647.043.650 23.057.672.193 30.142.179.848 6.438.315.300 8.028.979.578 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 361.174.890.250 469.142.773.166 478.973.149.474 585.767.169.357 573.085.136.623
1. 2.2.3 Belanja Modal 382.070.380.920 271.970.439.801 261.936.024.361 286.884.774.876 148.559.342.370 Sumber : Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 14 Tabel 3.6. Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No Uraian PERTUMBUHAN (Rp) Rata-rata Pertumbuhan (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2 BELANJA 310.363.473.937 (19.812.929.495) (1.913.190.530) 197.434.411.523 (169.983.416.946) 3,70 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.823.196.847 (23.091.499.835) (8.793.659.053) 89.395.505.673 (20.566.615.984) 1,76 2.1.1 Belanja Pegawai 36.499.145.256 (112.713.771.143) (2.422.927.613) 66.631.862.512 (35.663.407.992) -0,80 2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0 0 4.491.725.220 20,00 2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 2.1.4 Belanja Hibah (76.066.896.468) 20.917.116.271 10.850.555.794 (23.231.930.616) 3.154.496.622 -5,51 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial (2.891.237.500) 2.408.850.000 (4.228.050.000) 8.706.200.000 (1.250.450.000) 26,61 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 7.513.788.000 2.591.166.000 2.314.238.000 504.267.000 (1.220.787.400) 36,48 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 133.354.757.929 63.646.339.187 (15.634.362.884) 36.753.828.709 (15.392.342.553) 27,37 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 198.205.000 58.799.850 326.887.650 31.278.068 25.314.150.119 855,44 2.2 BELANJA LANGSUNG 211.755.711.360 3.278.570.340 6.880.468.523 108.038.905.850 (149.416.800.962) 7,38 2.2.1 Belanja Pegawai (8.137.522.080) 5.410.628.543 7.084.507.655 (23.703.864.548) 1.590.664.278 -10,79 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.475.653.851 107.967.882.916 9.830.376.308 106.794.019.883 (12.682.032.734) 16,07 2.2.3 Belanja Modal 140.417.579.589 (110.099.941.119) (10.034.415.440) 24.948.750.515 (138.325.432.506) -2,62 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 15 Kenaikan ini dikarenakan ada kebijakan ataupun adanya peraturan yang mengatur pembagian bagi hasil pajak dan retribusi serta adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), sehingga sebagian besar dana akan berada di Desa. Pos Belanja Langsung (BL) juga mengalami peningkatan dari Rp. 720,310 miliar pada tahun 2016, menjadi sekitar Rp. 729,673 miliar pada tahun 2020 atau selama 5 tahuna rata-rata mengalami peningkatan/daya tumbuh sebesar 7,38%, namun jika dibandingkan tahun 2019 pada tahun 2020 mengalami penurunan belanja langsung sebesar Rp. 149,416 miliar. Untuk pos Belanja Langsung (BL) yang mengalami pertumbuhan cepat, yaitu pos Belanja Barang dan Jasa sebesar 16,07%, dan Belanja Modal turun sebesar -2,62%, karena adanya peralihan dari belanja modal ke belanja tidak langsung atau ke belanja barang dan jasa, atau juga karena adanya pengurangan DAU pada tahun 2020. Penurunan ini karena adanya realokasi dan refokusing anggaran, berupa pengurangan dana DAU dari pemerintah pusat dan refokusing adanya pengalihan belanja langsung ke belanja tidak terduga. Perbandingan pertumbuhan antara belanja langsung 7,38% lebih besar dan lebih cepat pertumbuhannya, dibanding belanja tidak langsung 1,76%, menunjukkan tren yang baik. Pada belanja pegawai cenderung semakin berkurang yaitu -0,80%, sedangkan kenaikan (pertumbuhan) pada belanja tidak terduga sebesar 855,44%, dikarenakan pada tahun 2020 ada alokasi dana penanganan Pandemi Covid-19. Dilihat dari proporsi belanja pada Tabel 3.7. terlihat bahwa belanja tidak langsung rata-rata menunjukkan proporsi terbesar yaitu sebesar 63,09%, dimana 36,91% merupakan belanja pegawai. Perkembangan proporsi belanja pegawai yang semakin berkurang menunjukkan tren yang semakin baik (efisien) selama 5 tahun yang lalu, namun tidak disertai dengan kenaikan belanja modal. Diperkirakan karena dana beralih ke belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, yang menunjukkan tren kenaikan proporsi dari 12,24% di tahun 2016 menjadi 14,59% pada tahun 2020. Tabel 3.7. Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No Uraian Proporsi (%) Rata-rata (%)2016 2017 2018 2019 2020 2 BELANJA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 63,53 63,02 62,65 61,14 65,12 63,09 2.1.1 Belanja Pegawai 47,72 42,72 42,65 41,87 43,57 43,70 2.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,04 2.1.3 Belanja Hibah 2,64 3,68 4,21 2,81 3,19 3,31 2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 0,31 0,43 0,23 0,59 0,58 0,43 2.1.5 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,60 0,73 0,84 0,79 0,80 0,75 2.1.6 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 12,24 15,44 14,70 15,04 15,53 14,59 III- 16 No Uraian Proporsi (%) Rata-rata (%)2016 2017 2018 2019 2020 2.1.7 Belanja Tidak Terduga 0,01 0,01 0,03 0,03 1,24 0,26 2.2 BELANJA LANGSUNG 36,47 36,98 37,35 38,86 34,88 36,91 2.2.1 Belanja Pegawai 0,85 1,12 1,46 0,28 0,38 0,82 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17,31 22,70 23,20 25,90 27,39 23,30 2.2.3 Belanja Modal 18,31 13,16 12,69 12,68 7,10 12,79 Sumber : Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Karanganyar, 2021 Pertumbuhan belanja tren penggunaannya (belanja) sebagian besar digunakan untuk belanja bagi hasil, bantuan keuangan desa, belanja barang jasa dan belanja modal. Dari tabel tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) selama tahun 2016-2020 lebih besar jika dibanding dengan proporsi Belanja Langsung (BL) dengan besaran proporsi yang berfluktuasi. Meskipun Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah berusaha untuk selalu meningkatkan alokasi Belanja Langsung (BL) pada pos Belanja Modal pada setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun besarannya masih rata-rata sekitar 12,79%. Kondisi yang demikian diharapkan tetap mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Karanganyar. Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, berdasarkan data-data tersebut diatas perlu adanya penyesuaian atau perubahan sebagai berikut : a) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib (BUW) baik dasar maupun non dasar, Belanja Urusan Pilihan (BUP), Belanja Urusan Penunjang, serta urusan yang penanganan-nya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. b) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. c) Belanja daerah disusun berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam hal ini setiap dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya yang dipresentasikan ke dalam tolok ukur kinerja serta target dan sasaran yang diharapkan. III- 17 d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan setiap PD harus terukur dan diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. e) Belanja daerah memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi daerah yang akan terjadi atau dialami oleh daerah antara lain : Pandemi Covid-19 yang masih beralngsung, Adanya penerimaan PPPK dan CPNS di tahun 2021 dan penyelenggaraan Pilihan Presiden, Pilihan Legislatif dan Pilihan Kepala Daerah, secara serentak.
c.Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sesuai Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga telah dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Penjabaran lebih lanjut juga dinyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

(2)Pencairan dana cadangan; (3) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; (4) Pinjaman Daerah; dan (5) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya penerimaan kembali pemberian pinjaman, penarikan AMU Bank Jateng. Sementara itu Pasal 305 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membahas perihal Surplus/Defisit Anggaran, dinyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD, di mana Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk pembiayaan: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana cadangan; dan/atau (4) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Pembiayaan Daerah selama tahun 2016-2020 sebagai berikut: 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah mengandalkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) dari tahun ke tahun, karena adanya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan Belanja Daerah, diupayakan semakin berkurang. 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Karanganyar diarahkan untuk meningkatkan kinerja (performance) dari Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan III- 18 kebutuhan dasar masyarakat. 3) Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembayaran pokok hutang dan pembayaran hutang. 4) Pembiayaan netto, selalu digunakan untuk menutup defisit anggaran setiap tahun. Jika dibandingkan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2016-2020, akan tampak sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 3.8. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2016–2020 Tahun Pendapatan Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Netto SiLPA 2016 2.012.347.065.180 2.086.307.677.600 (73.960.612.420) 297.783.009.402 23.822.396.982 2017 2.041.166.220.284 2.066.494.748.105 (25.328.527.821) 209.997.499.095 184.668.971.274 2018 2.113.929.231.663 2.064.581.557.575 49.347.674.088 172.137.756.959 186.963.056.959 2019 2.179.409.706.710 2.262.015.969.098 (82.606.262.388) 280.053.215.647 221.485.431.047 2020 2.121.386.179.225 2.092.032.552.152 29.353.627.073 148.408.653.259 177.762.280.332 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 Gambaran realisasi dan perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2016–2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. III- 19 Tabel 3.9. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No Uraian Realisasi (Rp) 2016 2017 2018 2019 2020 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 323.682.435.402 224.047.922.895 187.137.756.959 290.053.215.647 197.608.653.259 3.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 314.620.282.000 223.810.397.895 186.963.056.959 221.485.431.047 197.446.953.259 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 684.153.402 237.525.000 174.700.000 68.457.159.600 161.700.000 3.1.9 Penarikan dari AMU Bank Jateng 326.000.000 - - 110.625.000 - 3.1.11 Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng 6.924.000.000 - - - - 3.1.12 Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng 1.128.000.000 - - - - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.899.426.000 14.050.423.800 15.000.000.000 10.000.000.000 49.200.000.000 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 24.935.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 29.200.000.000 3.2.3 Pembayaran Pokok Hutang - - - - 20.000.000.000 3.2.5 Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual - - - - - 3.2.6 Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi 905.850.000 - - - - 3.2.9 Pembayaran Hutang Belanja 58.576.000 - - - - 3.2.10 Pembayaran Hutang Retensi - 50.423.800 - - - PEMBIAYAAN NETTO 297.783.009.402 209.997.499.095 172.137.756.959 280.053.215.647 148.408.653.259 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 20 3.1.2. Neraca Daerah Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (hutang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Penggambaran Necara Daerah mempunyai manfaat, antara lain: 1) untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah; 2) untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan 3) untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan. Dari tabel tersebut dapat diuraikan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kondisi pertumbuhan Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2016-2020, yaitu sebagai berikut:
1. a.Aset Daerah Pos Aset dalam Neraca Daerah mencakup aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Masuk dalam klasifikasi ini adalah kas atau setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sementara aset non lancar adalah semua aset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan lagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Komposisi Aset Daerah dalam pos Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar, terdiri dari: (1) Aset Lancar; (2) Investasi Jangka Panjang; (3) Aset Tetap; (4) Dana Cadangan; dan (5) Aset Lain-lain, termasuk di dalamnya berupa aset tak berwujud dan aset kerjasama atau kemitraan. III- 21 Tabel 3.10. Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No. Uraian Pertumbuhan Rata- rata %2016 2017 2018 2019 2020 1 ASET 1.1 ASET LANCAR 278.771.070.273,59 244.492.309.402,63 299.769.466.169,00 278.441.868.463,00 282.244.659.824,50 (3,52) 1.1.1 Kas di Kas Daerah 202.491.542.282,00 161.148.328.375,00 202.133.801.405,00 173.713.934.738,00 139.466.252.108,00 (10,56) Kas di Bendahara Penerimaan 16.375.649,00 17.850.950,00 - 4.434.895,00 8.346.654,00 (18,00) Kas di Bendahara Pengeluaran 129.422.575,00 67.307.995,00 290.700,00 - 213.000,00 48,99 Kas di Badan Layanan Umum Daerah 9.631.523.806,00 14.049.881.954,00 9.630.732.700,00 21.097.662.080,00 31.824.991.072,00 25,53 Kas Lainnya 11.670.946.676,00 9.975.976.543,00 - 41.658.925,00 441.959,00 - Kas di Bendahara Dana BOS Reguler 3.334.377.096,00 1.771.019.137,00 - - 6.462.248.539,00 - Investasi Jangka Pendek - - - - - - 1.1.2 Piutang Pajak - - - - - - Penyisihan Piutang - - - - - - Piutang Retribusi - - - - - - Penyisihan Piutang - - - - - - Piutang Pendapatan 57.549.900.525,00 61.299.866.647,00 73.687.026.097,00 75.700.188.605,00 96.340.662.106,00 - 1.1.3 Piutang Lain-Lain 12.329.153.852,00 11.400.833.633,00 19.233.205.850,00 21.297.549.579,00 10.991.365.108,00 (2,18) Penyisihan Piutang (44.137.120.409,78) (45.449.970.916,49) (49.244.361.601,00) (52.057.930.176,00) (55.714.077.352,01) 118,87 Beban Dibayar Dimuka 28.847.000,00 1.377.163.333,33 32.189.500,00 32.271.167,00 12.675.976.518,67 - 1.1.4 Persediaan 25.726.101.222,37 28.834.051.751,79 44.296.581.518,00 38.612.098.650,00 40.188.240.111,84 30,30 INVESTASI JANGKA PANJANG 160.938.614.652,08 180.520.026.330,00 202.793.400.532,00 218.968.753.409,00 241.993.272.833,35 9,39 Investasi Non Permanen 160.938.614.652,08 180.520.026.330,00 - - - 134,59 Investasi Permanen - - 202.793.400.532,00 218.968.753.409,00 241.993.272.833,35 (100,00) 1.2 ASET TETAP 2.307.974.401.623,50 2.469.480.796.159,75 2.657.534.232.214,00 2.956.939.033.248,00 3.879.083.636.622,76 4,27 III- 22 No. Uraian Pertumbuhan Rata- rata %2016 2017 2018 2019 2020 1.2.1 Tanah 784.352.892.821,00 788.723.139.354,00 856.430.382.704,00 888.902.218.504,00 1.777.659.305.904,00 1,42 1.2.2 Peralatan dan mesin 346.630.707.164,54 379.781.695.641,82 442.312.915.722,00 504.300.044.384,00 579.505.795.387,82 6,87 1.2.3 Gedung dan bangunan 935.354.319.708,00 985.494.707.477,00 1.024.939.363.260,00 1.105.152.909.108,00 1.127.592.911.115,00 9,53 1.2.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 680.563.340.738,00 831.845.086.850,00 933.706.886.656,00 1.036.241.494.814,00 1.118.688.533.478,00 28,56 1.2.5 Aset tetap lainnya 221.679.261.973,94 245.886.067.511,93 279.848.694.598,00 323.750.503.125,00 360.901.107.874,93 41,52 1.2.6 Konstruksi dalam pengerjaan 9.968.420.902,00 2.474.124.291,00 18.487.864.386,00 19.553.172.165,00 16.268.214.715,00 1,39 1.2.7 Akumulasi Penyusutan (670.574.541.683,98) (764.724.024.966,00) (898.191.875.112,00) (920.961.308.852,00) (1.101.532.231.852,00) - 1.3 ASET LAINNYA 38.275.569.544,50 21.955.313.818,85 20.769.358.315,00 19.962.393.708,00 18.981.835.561,21 4,15 1.3.1 Tagihan penjualan angsuran - - - 1.3.2 Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah - - - 1.3.3 Tagihan jangka panjang 1.159.717.769,00 1.159.717.769,00 1.159.717.769,00 1.159.717.769,00 1.159.717.769,00 - 1.3.4 Kemitraan dengan pihak ketiga 6.457.500.000,00 6.457.500.000,00 6.457.500.000,00 6.457.500.000,00 6.457.500.000,00 - 1.3.5 Aset tak berwujud 848.808.937,50 1.279.950.797,00 1.157.949.904,00 1.404.523.669,00 1.040.447.379,00 13,27 1.3.6 Aset Lain-lain 29.809.542.838,00 13.058.145.252,85 11.994.190.642,00 10.940.652.270,00 10.324.170.413,21 6,21 JUMLAH ASET DAERAH 2.785.959.656.093,67 2.916.448.445.711,23 3.180.866.457.230,00 3.474.312.048.829,00 4.422.303.404.841,81 3,76 2 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8.359.049.461,67 10.354.656.976,33 12.567.654.586,00 38.949.024.606,00 41.237.207.241,85 0,43 2.1.1 Utang perhitungan pihak ketiga 179.836.893,00 67.307.995,00 343.974.681,00 41.658.925,00 126.795.571,00 48,99 2.1.2 Uang muka dari kas daerah - - - 2.1.3 Bagian lancar utang jangka panjang - - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 - 2.1.4 Pendapatan diterima dimuka 1.450.454.327,67 2.076.158.951,83 2.254.311.285,00 2.638.840.686,00 2.723.310.977,35 - 2.1.5 Utang beban 3.580.113.924,00 7.566.376.779,50 6.808.888.718,00 3.820.573.642,00 6.603.135.202,50 - 2.1.6 Utang Pemerintah Pusat - - - - - - III- 23 No. Uraian Pertumbuhan Rata- rata %2016 2017 2018 2019 2020 2.1.7 Utang Pemerintah Provinsi - - - - - - 2.1.8 Utang Jangka Pendek Lainnya 3.148.644.317,00 644.813.250,00 3.160.479.903,00 2.447.951.353,00 1.783.965.491,00 (18,94) 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 8.359.049.461,67 10.354.656.976,33 18.457.159.600,00 0,43 2.2.1 Utang jangka panjang lainnya 179.836.893,00 67.307.995,00 18.457.159.600,00 48,99 3 EKUITAS DANA 2.777.600.606.632,01 2.906.093.788.735,10 3.178.636.686.566,00 3.399.455.968.694,00 4.422.303.404.841,81 3,69 3.1 EKUITAS DANA LANCAR - - - - - - 3.1.1 SILPA - - - - - - 3.1.2 Cadangan piutang - - - - - - 3.1.3 Cadangan persediaan - - - - - - 3.1.4 Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang - - - - - - Pendapatan yang Ditangguhkan - - - - - - 3.2 EKUITAS DANA INVESTASI - - - - - - 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang - - - - - - 3.2.2 Diinvestasikan dalam aset tetap - - - - - - 3.2.3 Diinvestasikan dalam aset lainnya - - - - - - 3.2.4 dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang - - - - - - JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.785.959.656.093,68 2.916.448.445.711,43 3.180.866.457.230,00 3.474.312.048.829,00 4.422.303.404.841,81 3,76 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 24
2. b.Kewajiban Daerah Kewajiban Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar atas sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau pada pemberi jasa lainnya. Pos Kewajiban dalam Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar, mencakup: (1) Kewajiban Jangka Pendek; dan (2) Kewajiban Jangka Panjang.
3. c.Ekuitas Dana Ekuitas Dana Daerah adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah secara umum terdiri dari: (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan dari sekitar Rp. 2,777 triliun pada 31 Desember 2016; meningkat menjadi sekitar Rp. 4,422 triliun pada 31 Desember 2020. 3.2. Analisis Keuangan Daerah 3.2.1. Analisis Fiskal Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut :
4. a.Pendapatan Daerah Per Kapita Angka yang menunjukkan besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu tahun. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Agar pendapatan perkapita tidak mengalami penurunan, perlu diatasi dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Per Kapita penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2016-2020, tampak bahwa pendapatan perkapita pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat berkurangan pendapatan daerah dan bertambahnya jumlah penduduk yang cukup signifikan. sebagaimana tabel berikut : III- 25 Tabel 3.11. Pendapatan Per Kapita Penduduk Karanganyar Tahun 2016-2020 Tahun Total Pendapatan Daerah Jumlah Penduduk Pendapatan Per kapita per bulan 2016 2.012.347.065.180 864.021 2.329.049 194.087,42 2017 2.041.166.220.284 871.596 2.341.872 195.156,00 2018 2.113.929.231.663 875.946 2.413.310 201.109,17 2019 2.179.409.706.710 886.519 2.458.390 204.865,86 2020 2.121.386.179.225 931.963 2.276.256 189.687,98 Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2021
5. b.Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2016 hingga 2020, dilihat adanya tren kemandirian keuangan daerah yang cenderung meningkat, sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.12. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 Tahun PAD dan DBH Total belanja Ratio Kemandirian Keuangan Daerah 2016 415.398.819.828 2.086.307.677.600 5,02 2017 435.389.316.956 2.066.494.748.105 4,75 2018 382.038.197.155 2.064.581.557.575 5,40 2019 417.317.934.728 2.262.015.969.098 5,42 2020 380.194.938.000 2.092.032.552.152 5,50 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021
6. c.Ruang Fiskal Daerah Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kecil nilainya semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Tabel 3.13. Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Total Pendapatan 2.012.347.065.180 2.041.166.220.284 2.113.929.231.663 2.179.409.706.710 2.121.386.179.225 Pendapatan Hibah 1.638.105.985 10.407.571.931 85.848.040.000 85.256.160.000 102.995.923.000 Dana Alokasi Khusus 352.752.915.080 253.371.946.521 308.185.919.715 310.662.896.479 297.844.181.000 Dana Otonomi Khusus/dana darurat 108.686.344.000 187.907.233.000 207.089.437.000 191.230.266.000 249.381.751.000 Belanja Pegawai 1.013.231.889.532 905.928.746.932 880.448.147.126 947.080.009.638 911.416.601.646 Selisih 536.037.810.583 683.550.721.900 632.357.687.822 645.180.374.593 478.147.467.000 Ruang fiscal 26,64% 33,49% 29,91% 29,60% 26,39% Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 26 Dari tabel 3.13 tampak ruang fiskal Pemkab Karanganyar semakin menurun terutama di tahun 2020, akibat adanya penurunan pendapatan sedangkan belanja mengikat masih besar terutama untuk belanja pegawai, dan penanganan Pandemi dalam bentuk dana darurat (belanja tidak terduga), sebagai tindak lanjut Permendagri 20 tahun 2020.
7. d.Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Tabel 3.14. Kemampuan Mendanai Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Uraian Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 Pendapatan 2.012.347.065.180 2.041.166.220.284 2.113.929.231.663 2.179.409.706.710 2.121.386.179.225 Penerimaan Pembiayaan 323.682.435.402 224.047.922.895 187.137.756.959 290.053.215.647 197.446.953.000 Dana Tersedia 2.336.029.500.582 2.265.214.143.179 2.301.066.988.622 2.469.462.922.357 2.293.100.557.000 Belanja 2.086.307.677.600 2.066.494.748.105 2.064.581.557.575 2.262.015.969.098 2.092.032.552.152 Pengeluaran Pembiayaan 25.899.426.000 14.050.423.800 15.000.000.000 10.000.000.000 49.200.000.000 Jumlah Pengeluaran 2.112.207.103.600 2.080.545.171.905 2.079.581.557.575 2.272.015.969.098 2.293.100.557.000 Kemampuan Mendanai 1,11 1,09 1,11 1,09 1,08 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021
8. e.Belanja Modal Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat karena berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan akan meningkatkan potensi penerimaan daerah. Belanja modal terutama terkait langsung dengan misi pembangunan infrastruktur menyeluruh, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Rasio belanja modal Kabupaten Karanganyar selama tahun 2016-2020, rasio belanja modal semakin mengecil dari 0,183 menjadi 0,071. Rincian rasio belanja modal tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.15. Rasio Belanja Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Tahun Total Belanja Belanja Modal Rasio 2016 2.086.307.677.600 382.070.380.920 0,183 2017 2.066.494.748.105 271.970.439.801 0,132 2018 2.064.581.557.575 261.936.024.361 0,127 2019 2.262.015.969.098 286.884.774.876 0,127 2020 2.092.032.552.152 148.559.342.370 0,071 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 27
9. f.Belanja Pegawai Tidak Langsung Persentase belanja pegawai (belanja tidak langsung) Kabupaten Karanganyar dari tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan dari 47,72% menjadi 43,57% (sebagaimana tabel 3.16). Hal ini menunjukkan perkembangan belanja yang semakin baik, semakin efisien, sehingga diharapkan dapat terjadi pergeseran alokasi belanja dari belanja pegawai ke belanja modal, yang cenderung menurun dapat naik kembali. Tabel 3.16. Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 Tahun Belanja Pegawai (Tidak Langsung) Total Belanja Persentase 2016 995.584.845.882 2.086.307.677.600 47,72% 2017 905.928.746.932 2.066.494.748.105 43,84% 2018 880.448.147.126 2.064.581.557.575 42,65% 2019 947.080.009.638 2.262.015.969.098 41,87% 2020 911.416.601.646 2.092.032.552.152 43,57% Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 3.2.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas) Dalam hal analisis Neraca Daerah, biasanya ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data Neraca Daerah sebagaimana yang dikehendaki dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas diukur dengan rumus Rasio Lancar dan Rasio Quick; dengan satuan perbandingan. 2) Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus Rasio Total Hutang/Kewajiban terhadap Total Aset dan Rasio Hutang/Kewajiban terhadap Modal/Ekuitas; dengan satuan persen. 3) Rasio Aktivitas, digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas diukur dengan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan; dengan satuan hari. Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang mencakup Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas; secara lengkap selama tahun 2016–2020 dapat dilihat pada Tabel 3.17. III- 28 Tabel 3.17. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Karanganyar Tahun 2016-2020 No Uraian Tahun Rerata 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Likuiditas : 1.1 Rasio Lancar (rasio) 33,35 23,61 23,85 7,15 6,84 24,59 1.2 Rasio Quick (rasio) 30,27 20,83 20,33 6,16 5,87 20,87 2 Solvabilitas: 2.1 Rasio Total Hutang terhadap Total asset (%) 0,30 0,36 0,40 1,12 0,93 0,57 2.2 Rasio Hutang terhadap Modal (%) 0,30 0,36 0,40 1,15 0,93 0,57 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2020 Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu: 1) Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,84 : 1. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 6,84 kali dibanding dengan ketersediaan aktiva lancar yang dimilikinya. Namun Rasio ini semakin berkurang dengan sangat cepat dibanding kondisi tahun sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian Pemerinah Kabupaten untuk perencanaan tahun 2021-2023, angka rasio ini harus dinaikkan kembali. 2) Rasio Quick Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada tahun 2020 adalah sebesar 5,87 :1, dan namun juga semakin menurun pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam membayar kewajiban jangka pendeknya semakin beresiko, meskipun masih baik. Rasio Quick pada tahun 2020 turun jauh di atas besaran Rasio Quick yang terjadi pada tahun 2016. Sedangkan Rasio Solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas : 1) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan III- 29 semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Besar Rasio Total Hutang terhadap Total Aset pada Tahun 2020 sebesar 0,93%. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap Total Aktiva sangat besar. Besaran rasio ini paling besar, dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan semakin besar pengaruh hutang terhadap pembiayaan yaitu dengan adanya penerimaan pinjaman dari PT. Bank Jateng pada tahun 2019. 2) Rasio Hutang terhadap Modal Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2020 Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah di Kabupaten Karanganyar sebesar 0,93%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki di Kabupaten Karanganyar, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. Besaran rasio ini cukup besar, dibanding kondisi tahun-tahun sebelumnya. 3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang- undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan, sebagai berikut : 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang, dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud di sini merupakan besaran atau rasio yang didapatkan dari besaran / total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (yang III- 30 merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran) yang dinyatakan dalam satuan persen. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung dari beberapa rincian yang ada dalam pos Belanja Tidak Langsung (BTL) dan pos Belanja Langsung (BL). Rincian pemenuhan yang masuk dalam pos Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah sebagai berikut:
10. a.Belanja Tidak Langsung, terdiri atas: (1) Belanja Gaji dan Tunjangan; (2) Belanja Tambahan Penghasilan; (3) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH; (4) Belanja Pemungutan Pajak Daerah; dan (5) Belanja Penghasilan Lainnya
11. b.Belanja Langsung, terdiri atas: (1) Belanja Honorarium PNS; (2) Belanja Uang Lembur; (3) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; (4) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS: (5) Belanja Premi Asuransi Kesehatan; (6) Belanja Makanan dan Minuman Pegawai; (7) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; (8) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; (9) Belanja Perjalanan Dinas; (10) Belanja Perjalanan Pindah Tugas; (11) Belanja Pemulangan Pegawai; dan (12) Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mebeler, Peralatan dan Perlengkapan dll). Perkembangan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur (pegawai) selama tahun 2016–2020, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.15. Tampak proporsi belanja aparatur (pegawai) dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan nominal seiring dengan kenaikan gaji setiap tahun, namun secara persentase dari total belanja mengalami penurunan. Penurunan proporsi ini diharapkan adanya pergeseran belanja dari belanja pegawai ke belanja modal dan atau belanja barang dan jasa, untuk peningkatan kualitas pelayanan aparatur. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Karanganyar semakin baik, atau semakin berpihak pada pemenuhan kebutuhan belanja pembangunan. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun bernilai Rp 0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan APBD. III- 31 Gambaran kondisi defisit riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar (APBD) Tahun 2016–2020, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.18. Sementara untuk menutup defisit anggaran di Kapaten Karanganyar selama tahun 2016-2020 digunakan 2 (dua) pos besar, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, dan (2) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Tabel 3.18. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 Tahun Realisasi Pendapatan Daerah (a) Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit riil (b) Persentase (%) = b/a x 100% 2016 2.012.347.065.180 2.086.307.677.600 25.889.426.000 (99.850.038.420) -4,96% 2017 2.041.166.220.284 2.066.494.748.105 14.050.423.800 (39.378.951.621) -1,93% 2018 2.113.929.231.663 2.064.581.557.575 15.000.000.000 34.347.674.088 1,62% 2019 2.179.409.706.710 2.262.015.969.098 10.000.000.000 (92.606.262.388) -4,25% 2020 2.121.386.179.225 2.092.032.552.152 49.200.000.000 (19.846.372.927) -0,94% Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 3.4. Kerangka Pendanaan Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 3.4.1. Proyeksi Pendapatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1, Ayat (7) telah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, sedangkan pada pasal 30 disebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari : pendapatan asli daerah; pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasar atas capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020, meskipun pada tahun 2020 diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penundaan Pembayaran dan / atau Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Sebagai Dampak Kasus Luar Biasa Corona Viruses Disease 2019, namun pendapatan sampai dengan tahun 2023 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. III- 32 Tabel 3.19. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Rp % dari SiLPA Jumlah SiLPA 314.620.282.813 100 223.810.397.895 100 186.963.056.959 100 221.485.431.047 100 197.446.953.259 100 1 Pelampauan penerimaan PAD 36.786.861.250 11,69 50.835.443.956 22,71 33.585.014.000 17,96 16.055.826.167 7,2492 35.342.087.239 17,9 2 Pelampauan penerimaan dana perimbangan -3.439.404.384 -1,09 -67.177.569.633 -30,02 -116.770.705.000 -62,46 -29.741.164.297 -13,43 -37.410.771.032 -18,95 3 Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah 53.267.742.475 16,93 12.469.152.857 5,57 37.755.196.000 20,19 19.735.743.793 122,92 22.985.775.503 65,04 4 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 227.429.573.337 72,29 226.999.216.400 101,42 232.156.026.000 124,2 215.260.324.425 97,189 197.962.076.902 100,3 5 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 6 Kegiatan lanjutan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 575.510.135 0,18 684.154.315 0,31 237.525.000 0,127 110.625.000 0,0499 74.000.000 0,038 8 Penerimaan Pembiayaan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 9 Pengeluaran Pembiayaan - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 33 Penghitungan proyeksi pendapatan tahun 2022 dan 2023, dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan daerah yang sudah membaik (Pandemi Covid-19 mulai teratasi, aktivitas ekonomi mulai normal dll), diharapkan dana tansfer akan naik, dan juga PAD juga akan naik jika dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Kenaikan PAD diharapkan dari mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pariwisata, sektor industri dan sektor pertanian yang menjadi andalan Kabupaten Karanganyar. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Program intensifikasi pajak merupakan program lanjutan dari program ekstensifikasi pajak. Dalam ekstensifikasi pajak, pemerintah dan dinas terkait akan berupaya memperluas cakupan wajib pajak yang ada di lapangan dengan melakukan kegiatan proaktif seperti sosialisasi perpajakan, dalam rangka mencari wajib pajak yang telah memenuhi syarat melaksanakan kewajiban perpajakan. Pada intensifikasi pajak, pemerintah beserta dinas terkait, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah, mengolah data yang sudah dimiliki dan menggali secara mendalam potensi pajak yang bisa didapatkan dari wajib pajak (objek dan subjek pajak) tersebut. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
12. a.Intensifikasi PAD, melalui: 1) Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah. 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak. 3) Penegakan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. 4) Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitan SDM perpajakan. 5) Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah. 6) Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah. 7) Optimalisasi pendapatan daerah melalui peningkatan koordinasi penghasil pendapatan OPD, BUMD, serta pihak swasta / masyarakat. III- 34 8) Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan. 9) Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB.
13. b.Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui: 1) Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. 2) Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (perluasan tax bassed) berdasarkan potensi yang sudah dihitung. 3) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan postur APBD baik pendapatan maupun belanja, sehingga ada gambaran proyeksi pendapatan dan belanja daerah dibedakan antara tahun 2018-2020 dan tahun 2021-2023. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018–2020, secara rinci sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.20., terlihat bahwa akan mengalami peningkatan secara berarti, dengan rata-rata sebesar 5,52%. Tabel 3.20. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2018-2020 Kabupaten Karanganyar No Uraian Rata-rata Pertumbu han (%) APBD PROYEKSI TAHUN (Rp.000) 2018 2019 2020 1 PENDAPATAN 5,52% 2.096.931.636 2.161.499.093 2.289.272.697 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10,51% 327.100.643 342.844.624 391.590.092 1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 9,80% 151.029.000 153.353.600 172.921.519 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6,08% 19.585.541 14.984.582 17.384.709 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,07% 14.133.626 15.719.750 16.597.990 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,65% 142.352.476 158.786.692 184.685.874 1.2 DANA PERIMBANGAN 4,66% 1.355.473.462 1.415.347.379 1.485.556.354 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 0,97% 44.530.493 38.857.259 40.241.730 1.2.2 Dana Alokasi Umum 4,76% 978.664.650 1.027.597.885 1.078.977.777 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 4,76% 332.278.319 348.892.235 366.336.847 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3,47% 414.357.531 403.307.090 412.126.251 1.3.1 Pendapatan Hibah 4,97% 76.734.900 81.543.630 85.620.811 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 5,04% 130.533.194 130.533.194 132.275.165 III- 35 No Uraian Rata-rata Pertumbu han (%) APBD PROYEKSI TAHUN (Rp.000) 2018 2019 2020 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1,69% 207.089.437 191.230.266 194.230.275 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0% 10.947.190 - - Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2018 Tahun 2019 dan 2020 merupakan angka proyeksi seperti dalam RPJMD 2018-2023 Pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan asli Daerah maupun yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi. Juga berdasarkan hasil analisis realisasi pendapatan tahun 2018-2020, pertumbuhan pendapatan berubah (terkoreksi) sebesar 2,99% dan memperhatikan proporsi masing-masing rekening pendapatan. Digunakan proporsi karena ada rekening pendapatan yang menunjukkan hasil analisis minus (berkurang), sehingga tidak mungkin digunakan untuk memproyeksikan pendapatan. Pendapatan 2021, 2022, dan 2023 disusun berdasarkan realisasi 2016-2020 dan telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 tahun 2021, sehingga tahun 2021 diperoleh angka pendapatan Rp. 2.097.694.597.000,- dimana terdapat pengurangan dana tranfer pemerintah pusat, disamping itu juga dilakukan penyesuaian dari pendapatan yang bersal dari tranfer antar daerah. Berdasarkan hal tersebut proyeksi pendapatan tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut : Tabel 3.21. Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2023 Kabupaten Karanganyar No Pendapatan % Rata rata / th Tahun (Rp.000) 2021 2022 2023 I PENDAPATAN 2.097.694.597 2.117.606.534 2.138.333.225 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,74% 381.121.575 396.747.193 413.013.828 1.1.1 Pajak Daerah 8,26% 167.981.461 174.868.539 182.038.150 1.1.2 Retribusi 0,98% 19.852.355 20.666.282 21.513.599 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,65% 13.307.622 13.853.222 14.421.204 1.1.4 Lain lain PAD yang sah 8,85% 179.980.116 187.359.149 195.040.874 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 76,12% 1.612.077.484 1.612.077.484 1.612.077.484 1.2.1 Pendapatan Transfer pemerintah yang sah 69,29% 1.467.431.290 1.467.431.290 1.467.431.290 1.2.2 Pendapatan transfer antar daerah 6,83% 144.646.194 144.646.194 144.646.194 1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5,14% 104.497.559 108.781.858 113.241.914 1.3.1 Hibah; 5,14% 104.497.559 108.781.858 113.241.914 1.3.2 Dana Darurat 0,00% 0 0 0 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 0,00% 0 0 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021 III- 36 3.4.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Kenaikan pendapatan daerah, akan berdampaknya pada belanja daerah, namun jika pendapatan berkurang maka belanja juga akan berkurang. Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018 –2023 akan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:
14. a.Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2018-2023;
15. b.Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, maupun Urusan Penunjang Lainnya;
16. c.Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;
17. d.Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
18. e.Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja / pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
19. f.Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
20. g.Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan. Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performace-based budgeting), dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebutuhan belanja langsung daerah di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2021-2023 diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2020, dengan mempertimbangkan komitmen dan dinamika kebijakan nasional. Kebutuhan belanja boleh melebihi pendapatan, asalnya masih memenuhi ketentuan defisit anggaran dan ada dana yang akan digunakan untuk mencukupinya. Proyeksi kebutuhan Belanja Daerah dari tahun 2018–2023, juga akan mengalami perubahan, sehingga perlu dipisahkan antara tahun 2018-2020 dengan tahun 2021-2023, selengkapnya ada pada Tabel 3.22. dan 3.23. III- 37 Tabel 3.22. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Tahun 2018 – 2020 No Uraian Rata-rata TAHUN (Rp.000) Pertumbuhan (%) 2018 2019 2020 2 BELANJA 5,24 2.279.841.882 2.421.244.794 2.430.350.935 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,9 1.428.577.435 1.460.803.008 1.500.921.109 2.1.1 Belanja Pegawai 2,8 991.088.189 1.022.579.441 1.033.905.235 2.1.2 Belanja Bunga 0 - - - 2.1.3 Belanja Subsidi 0 - - - 2.1.4 Belanja Hibah 0,29 95.504.356 67.134.000 78.448.020 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 24,51 4.825.000 15.295.000 16.059.750 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 16,44 17.419.192 20.947.211 26.237.275 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 5,51 317.240.698 332.347.356 343.770.829 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 7,26 851.264.447 960.441.786 929.429.826 2.2.1 Belanja Pegawai -34,82 32.171.292 8.462.743 8.685.242 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,97 515.283.535 547.157.138 526.362.196 2.2. 3 Belanja Modal 13 303.809.620 404.821.905 394.382.388 Sumber : Baperlitbang, 2018, diolah, Tahun 2019 dan 2020 merupakan angka proyeksi seperti dalam RPJMD 2018-2023 Sebagaimana diatur dalam PP No 12 tahun 2019, berdasarkan hasil evaluasi realisasi belanja daerah dari tahun 2018-2020, sebagaimana pada Tabel 3.6., dapat dilihat bahwa Belanja Daerah yang pada tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan 4,47%, dengan proporsi belanja sebagaimana Tabel 3.7. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar dalam penyusunan proyeksi dan proporsi belanja untuk tahun 2021-2023, disamping juga memperhatikan pendapatan tahun 2021-2023. Kebijakan belanja tahun 2022 dan 2023 untuk pemenuhan kebutuhan belanja yang berupa : • Belanja mengikat berupa belanja daerah dalam rangka pemenuhan peraturan sesuai dengan alokasi belanja sumber dana DAK, BLUD, DBHCHT, ADD, DD, DID, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (10%), earmarking dll • Belanja wajib berupa belanja yang harus dipenuhi terlebih dahulu misalnya belanja memenuhi kewajiban dengan pihak ketiga (bayar bunga, bayar sewa tanah, belanja bagi hasil, dll); belanja pegawai (terkait penambahan pegawai dari PPPK dan ASN); belanja urusan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, pilihan, dan penunjang. Sedangkan berdasarkan komponen belanja diupayakan untuk meningkatkan komponen belanja modal, belanja transfer, belanja barang dan jasa, serta belanja tidak terduga. III- 38 Tabel 3.23. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Tahun 2021 – 2023 Uraian Tahun (Rp. 000) 2021 2022 2023 Total Belanja 2.251.836.818 2.277.500.502 2.335.009.665
  1. 1.Belanja Operasi 1.532.731.703 1.520.247.764 1.560.429.095 1.1. Belanja Pegawai; 960.702.536 962.807.381 969.733.296 1.2. Belanja Barang dan Jasa; 461.488.509 435.670.191 460.735.269 1.3. Belanja Bunga; 5.000.000 5.000.000 - 1.4. Belanja Subsidi; - - - 1.5. Belanja Hibah; dan 82.370.421 88.591.442 96.722.843 1.6. Belanja Bantuan Sosial. 23.170.237 28.178.750 33.237.686
  2. 2.Belanja Modal 355.580.307 391.779.285 402.219.699 2.1. Belanja Tanah; 14.000.000 20.000.000 20.000.000 2.2. Belanja Peralatan dan Mesin; 73.030.307 104.943.484 142.669.699 2.3. Belanja Bangunan dan Gedung; 120.000.000 110.000.000 80.000.000 2.4. Belanja Jalan; 110.050.000 112.835.801 110.050.000 2.5. Belanja Irigasi dan Jaringan; 31.500.000 36.500.000 41.500.000 2.6. Belanja Aset Tetap lainnya. 7.000.000 7.500.000 8.000.000
  3. 3.Belanja Tidak Terduga 12.500.000 11.500.000 10.000.000
  4. 4.Belanja Transfer 351.024.808 353.973.453 362.360.871 4.1. Belanja Bagi Hasil; 31.819.551 33.731.326 34.014.643 4.2. Belanja Bantuan Keuangan. 319.205.257 320.242.127 328.346.228 Sumber : Baperlitbang, 2021, diolah 3.4.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Proyeksi pembiayaan daerah pada masa yang akan datang dari sisi penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan menggunakan prakiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan dari pinjaman daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan jika kemampuan anggaran tersedia. Memperhatikan besarnya kebutuhan belanja di tahun 2022 dan 2023 sehingga penyediaan dana cadangan, dilakukan penundaan (ditiadakan), untuk mengurangi defisit belanja yang masih sangat besar. Gambaran proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 3.24. III- 39 Tabel 3.24. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 No Uraian TAHUN (Rp.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 186.963.056 269.745.701 185.078.238 194.142.221 199.893.968 206.676.439 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 186.725.531 179.745.701 185.078.238 194.142.221 199.893.968 206.676.439 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah - 90.000.000 - - - - 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 237.525 - - - - - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 15.000.000 10.000.000 44.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah - - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 3.2.3 Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah - - 4.000.000 - - - 2.3.4 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - PEMBIAYAAN NETTO 171.963.056 259.745.701 141.078.238 154.142.221 159.893.968 196.676.439 Defisit Belanja -171.963.056 -259.745.701 -141.078.238 -154.142.221 -159.893.968 -196.676.439 Surplus (defisit) 0 0 0 0 0 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 III- 40 3.4.4. Penghitungan Kerangka Pendanaan Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perhitungan kerangka pendanaan diperoleh dari penjumlahan atas Pendapatan Daerah ditambah dengan Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) serta ditambah dengan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran, kemudian dikurangi dengan Belanja Pegawai dan Pengeluaran Pembiayaan. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2021–2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.25. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa besarnya Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp 1.291.134.282.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp 1.365.276.368.000,- pada tahun 2023, sedangkan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.26. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (1) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (2) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (3) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Oleh karena terdapat keterbatasan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan; masih diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu dari sumber dana yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Donor, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta partisipasi masyarakat lainnya termasuk di dalamnya adalah kemungkinan penerbitan Obligasi Daerah atau surat utang kepada masyarakat. - III-41 Tabel 3.25. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023 No. Uraian Tahun (Rp. 000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan 2.161.499.093 2.289.272.697 2.181.575.401 2.271.019.993 2.364.131.812 2 Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda) 0 0 0 0 0 3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk Menutup Defisit Anggaran 179.745.701 185.078.238 194.142.221 199.893.968 206.676.439 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 90.000.000 0 0 0 0 Total Penerimaan (Kemampuan Pendanaan) 2.431.244.794 2.474.350.935 2.375.717.622 2.470.913.961 2.570.808.251 Dikurangi : 1.032.579.441 1.077.905.235 1.054.583.340 1.061.220.840 1.045.531.882 1 Gaji Pegawai 1.022.579.441 1.033.905.235 1.014.583.340 1.021.220.840 1.035.531.882 2 Pembayaran Pokok Hutang 0 34.000.000 30.000.000 30.000.000 0 3 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4 Penyediaan Dana Cadangan 0 0 0 0 0 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 1.398.665.353 1.396.445.700 1.291.134.282 1.314.693.121 1.365.276.368 Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2021 diolah - III-42 Tabel 3.26. Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019–2023 No. Uraian Tahun (Rp. 000,-) 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 1.398.665.353 1.396.445.700 1.291.134.282 1.314.693.121 1.365.276.368 I PRIORITAS PERTAMA (Biaya Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar) 807.823.409 841.888.299 818.901.990 822.143.945 856.914.190 II PRIORITAS II (Biaya Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah) 349.280.000 398.800.000 334.300.000 323.800.000 264.300.000 III PRIORITAS III (Biaya Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya) 241.561.944 155.757.401 137.932.292 168.749.176 244.062.178 Jumlah 1.398.665.353 1.396.445.700 1.291.134.282 1.314.693.121 1.365.276.368 Surplus / Defisit 0 0 0 0 0 Sumber : BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar, 2021 diolah IV - 1 Evaluasi kinerja RPJMD 2013-2018 sebagaimana diuraikan dalam Bab II, dikaitkan dengan sasaran pembangunan di RPJPD Kabupaten Karanganyar. Hasil identifikasi dikerangkakan dalam perspektif urusan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, nasional dan regional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar lima tahun kedepan. Perumusan masalah menjadi bahan perumusan isu strategis, setelah dipersandingkan dengan: (1) penetapan Fungsi Wilayah Kabupaten Karanganyar dalam kerangka RTRW; (2) analisis lingkungan strategis nasional; dan (iii) tantangan/ancaman dari lingkungan internasional. 4.1. Tantangan dan Peluang dari Lingkungan Strategis Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal, baik nasional maupun internasional (global) yang berpengaruh pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinamika lingkungan strategis membawa implikasi baik positif maupun negatif yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. 4.1.1.Tantangan Sustainable Development Goals dan Perubahan Iklim Tantangan Global yang mutlak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan (dengan 169 target/sasaran) untuk dicapai dalam 15 tahun mendatang
(2030). Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal. Dari konsensus SDG’s tersebut telah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tambahan dimensinya adalah Hukum dan Tata Kelola. 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 20171 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. IV - 2 Secara ringkas, ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah :

1.Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2.Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3.Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4.Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6.Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7.Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9.Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10.Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11.Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13.Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14.Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15.Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17.Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs memberikan tantangan untuk merespon kemajuan peradaban yang memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, inovasi, industrialisasi, dan perdagangan yang semakin bebas telah berdampak pada meningkatnya aktifitas ekonomi industri dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, terdapat implikasi lanjutannya yakni semakin melebarnya ketimpangan pendapatan. Aspek inequality inilah yang menjadi sasaran SDGs yaitu mengurangi ketimpangan dan pemihakan terhadap lingkungan. Dalam SDGs termuat hampir semua urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang IV - 3 relevan untuk menjawab isu-isu SDGs. 4.1.2.Tantangan Kemajuan Teknologi dan Revolusi 4.0 Perubahan lingkungan secara teknologi maupun dari sisi ekonomis, berdampak pada kinerja keuangan dan kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dunia usaha berpotensi mengurangi beberapa aktivitas bisnis sehingga berdampak pada pengangguran. Era revolusi industri generasi 4.0 yang serba cepat menuntut pemerintah harus siap dengan perubahan ekspektasi konsumen yang harus diimbangi dengan inovasi, perbaikan produk, dan jasa. Antisipasi dari pemerintah adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Diperlukan komitmen pemerintah untuk cepat menyesuaikan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja, baik di sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian, yang tidak relevan dengan sistem yang sekarang. Pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperluas peluang. Pemerintah daerah juga perlu melakukan rekonfigurasi untuk kebijakan yang relevan dengan kondisi sekarang. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di beberapa bidang seperti transportasi, komunikasi, informasi, dan energi telah banyak membawa perubahan pada kehidupan dan gaya hidup manusia yang lebih dinamis. Kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan berbagai kemudahan pertukaran dan lalu lintas arus informasi lebih cepat dan transparan, membuat dunia tanpa batas. Revolusi teknologi akan dapat memperbaiki kualitas hidup. Pada saat yang sama, revolusi ini juga distraktif termasuk terhadap pekerja. Contoh digital teknologi memberikan peluang bagi bisnis, masyarakat, dan bagi pemerintah, tapi juga ada ancamam kalau tidak bisa mengontrolnya, terutama yang terkait masalah kecakapan pekerja, karena potensial memperdalam kesenjangan dan penyalahgunaan informasi. Kemanfaatan kemajuan teknologi sudah dapat dinikmati masyarakat melalui inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun teknologi juga mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara (termasuk pemerintah daerah) harus membuat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. Tantangan dan peluang ini menjadi isu dari reformasi birokrasi untuk menyelenggarakan transparansi dan keterbukaan informasi, Peraturan peraturan daerah yang responsif, tata laksana organisasi yang smart, dan pengawasan yang lebih mendorong tumbuhnya integritas birokrasi dan masyarakat. IV - 4 4.1.3.Tantangan Globalisasi (Keterbukaan wilayah global) Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek aspek kebudayaan lainnya. Dampak globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar Negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar Negara (cross-border capital flows), pergerakan tenaga kerja (human movement), dan penyebaran teknologi informasi yang cepat merupakan salah satu kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja, dan kegiatan bisnis. Tantangan globalisasi ekonomi, berbagai lembaga keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 kuartal II negatif hingga -6 persen. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) memperkirakan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga -3,1 persen pada kuartal II/2020. Meskipun pada kuartal I positif, namun kuartal kedua di perkirakan akan terjadi kontraksi karena PSBB, di perkirakan negatif, minus 3,1 persen. Pertumbuhan negatif ini, disebabkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di banyak daerah yang memberi kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, yang hampir semuanya menyatakan negatif, bahkan hingga -6 persen. Keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Perekonomian Indonesia 2020 akan sangat ditentukan apakah di kuartal ketiga akan sedikit lebih baik dari kuartal kedua, dan apakah di kuartal keempat memang akan ada paling tidak recovery yang mulai muncul. Sampai saat ini, Pemerintah belum mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebelumnya, yakni -0,4 sampai dengan 2,3 meskipun point estimate-nya sudah semakin mendekati di level antara 0 hingga 1 persen. Globalisasi juga berisiko menimbulkan dampak negatif : (i) Masuknya tenaga kerja asing berpotensi meminggirkan tenaga kerja Indonesia yang tidak kompetetitif, sehingga akan menambah pengangguran, (ii) hilangnya pasar produk Indonesia, jika kualitas produknya kalah bersaing dengan produk luar negeri, (iii) usaha-usaha di Indonesia akan mati karena banyak produk impor di pasaran Indonesia jika masyarakat Indonesia tidak berkomitmen mencintai dan membeli produk dalam negeri. Dampak dari globalisasi berpengaruh pada migrasi penduduk ke pusat-pusat pertumbuhan/ perkotaan sehingga berimplikasi pada permasalahan tata ruang, lingkungan, dan sosial. Implikasinya bagi daerah adalah kompetisi meningkatkan kualitas produk supaya tidak kalah bersaing tetapi semakin luas pemasarannya. Selain itu, tantangan lebih berat untuk penguatan jiwa nasionalisme mencintai produk dalam negeri di kalangan masyarakat terutama generasi muda. Jika nasionalisme mencintai produk dalam negeri kuat, maka pasar dalam negeri akan dikuasai oleh produk lokal. IV - 5 Namun demikian dampak positif di bidang ekonomi, yaitu: (1) Pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor membuka peluang meningkatkan devisa negara, (2) kesempatan kerja lebih terbuka, (3) mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri, (4) mudah mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat dan belum diproduksi di Indonesia, (5) kegiatan pariwisata akan meningkat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan juga menjadi ajang promosi produk-produk Indonesia.. Tantangan Globalisasi pada aspek sosial budaya, dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya suatu bangsa dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus peluang bagi bangsa untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Perubahan- perubahan yang diprediksikan menguat di bidang sosial budaya antara lain: (1) Meningkatnya individualisme, pragmatisme, budaya instant, karena koneksitas individu bisa dilakukan tanpa tatap muka; (2) Pola Kerja yang mengarah ke era perekonomian berbasis pengetahuan. Orang-orang sudah tidak mengandalkan kerja penuh waktu di kantor, tetapi dapat dilakukan dengan kerja paruh waktu yang dapat dilakukan di rumah; (3) dominasi Kebudayaan Populer : citra, gagasan, dan gaya hidup baru konsumerisme dan hedonisme; (4) Ancaman erosi budaya dan ancaman krisis identitas kultural nasional dan lokal. Tantangan globalisasi pada aspek pemerintahan, menuntut pemerintahan bersikap terbuka, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peram masyarakat mengkondisikan pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Tantangan pada pemerintahan di era global adalah Big Data. Pada era digital ini, data telah menjadi bagian yang sangat penting bagi peradaban manusia. Big data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur. Manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian kritis, yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam pencapaian visi. Tantangan bagi pemerintah daerah meliputi pemerolehan data, akurasi data, penyimpanan, penelusuran, pembagian, pemindahan, analisis, dan visualisasi data. Beberapa tantangan dalam hal pengelolaan big data yaitu:
1.Menjaga akses dari data berkualitas yang terkait sektor pembangunan,
2.Menjaga Pemahaman stakeholder tentang makna data;
3.Sinergitas dan koordinasi pemanfaatannya bagi para pengambil kebijakan,
4.Pendayagunaan pemanfaatan data dalam kebijakan daerah. Data adalah emas. Seperti halnya emas, data mesti digali, diproses dan dianalisa dengan serentetan teknologi tertentu untuk mendapatkan nilai yang berharga dari lautan data pada era digital sekarang ini. IV - 6 4.1.4.Tantangan Nasional Bonus Demografi Pada era bonus demografi (2020-2030) persaingan lapangan kerja akan semakin tinggi. Permasalahan yang harus dipecahkan adalah penyediaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja, khususnya tenaga kerja yang masuk dalam kategori generasi millenial. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, etos kerja, dan produktifitas tenaga kerja sangat perlu dipersiapkan agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dalam lapangan pekerjaan. 4.1.5.Tantangan Perubahan Peraturan Perundang-undangan Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional :

(1)Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar. 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rencan pembangunan daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional (aplikasi SIPD). 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama. IV - 7 6) Peraturan terkait Covid-19 : a). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; b). Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19); c). Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional; d). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032; Beberapa hal terkait RTRW adalah : a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat; b) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu); c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede; d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu; e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha. f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha. g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan. h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha. i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha. 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 IV - 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, merubah beberapa OPD di Kabupaten Karanganyar yaitu : Tabel 4.1 Perubahan SOTK Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 No OPD Lama OPD Baru

1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR)
2.Dinas Perhubungan Perumahan dan Permukiman (DISHUBPKP) Dinas Perhubungan (DISHUB)
3.Dinas Pertanian dan Pangan (DISPERTAN) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DISPERTAN)
4.Dinas Peternakan dan Perikanan (DISNAKAN) Digabung ke DISPERTAN 5 Sekretariat Daerah (SETDA) Menghapus Bagian Pemerintahan Desa, dan bergabung dengan Dispermasdes 6 BLUD RSUD Menjadi bagian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumber : Baperlitbang, 2020 Penyesuaian dokumen perencanaan menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan RPJMD, perubahan Renstra OPD, perubahan tugas dan fungsi OPD. Disisi lain terbitkan peraturan baru, juga memberikan kesempatan untuk melakukan penataan OPD, menyelaraskan program dan indikator serta target capaian indikator, dan secara nasional akan memberikan peluang terwujudnya big data yang satu. Sinkronisasi program pusat dan daerah dapat terwujud. 4.1.6. Mandat Isu Strategis dari RPJMN dan Provinsi Jawa Tengah sebagai Lingkungan Strategis Nasional Mandat prioritas nasional provinsi dan rencana jangka panjang kabupaten mutlak dipertimbangkan pengaruhnya pada tantangan dan peluang strategis pembangunan daerah. Tabel 4.2 Mandat Isu Pembangunan RPJPN, RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kabupaten Karanganyar RPJPN 2005-2025 RPJMN 2020-2024 RPJMD Prov. Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Karanganyar 2020-2024

(1)(2) (3) (4)

1.Sumber daya manusia yang berakhlak mulia, bermoral, ber etika, berbudaya, dan beradab;
2.Daya saing untuk kesejahteraan masyarakat;
3.Tata kelola peme rintahan, Apara tur,
1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2.Mengembang kan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
1.Penanggulanga n kemis kinan;
2.Peningkat an kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
3.Daya saing ekonomi dan pening katan kesem patan berusaha;
4.Keberlanjutan Pemba ngunan Dengan
1.Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dalam Mendukung Keberadaan Masyarakat Karanganyar yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, dan Bermartabat;
2.Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Berkembang dengan Bertumpu pada Potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan tetap Mengedepankan Keberpihakan pada Usaha IV - 9 RPJPN 2005-2025 RPJMN 2020-2024 RPJMD Prov. Jawa Tengah RPJPD Kabupaten Karanganyar 2020-2024

(1)(2) (3) (4) birokrasi, demokrasi, hukum dan keadilan, masyarakat sipil;

4.Keamanan, perdamaian, bebas ancaman;
5.Pemerataan dan keadilan pembangunan;
6.Lingkungan yang asri dan lestari;
7.Kemandirian, kemajuan dan ketahanan negara sebagai negara kepulauan;
8.Peran Indonesia di kancah internasional. Berkualitas dan Berdaya Saing;
4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Memperhatikan Daya Dukung Lingkung an dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
5.Tata kelola pemerintahan dan kondusi vitas wilayah; Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi;
3.Mewujudkan Otonomi Daerah Bersendikan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Bertanggung Jawab serta Profesional Aparatur, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4.Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
5.Mewujudkan Kehidupan Masyarakat dan Budaya yang Sejahtera, Aman, Damai dengan Kepastian Hukum dan Penegakan HAM serta Kesetaraan Gender;
6.Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan kompetitif. Sumber : Baperlitbang, 2020 diolah Kesimpulan dari lingkungan strategis yang ada Kabupaten Karanganyar perlu memberikan perhatian pada tantangan:
1.Tata kelola pemerintahan, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, kemitraan, pemanfaatan data dan informasi, reformasi birokrasi;
2.Kualitas sumber daya manusia terkait bonus demografi;
3.Kesejahteraan yang adil dan merata materiil dan immateriil;
4.Sarana prasarana wilayah yang berkualitas, adil, tangguh;
5.Pengelolaan sumber daya ekonomi, budaya, dan sosial di daerah yang adil dan berkelanjutan;
6.Lingkungan hidup yang lestari;
7.Kewaspadaan bencana (kesiapsiagaan menghadapi bencana);
8.Pemanfaatan teknologi informasi di era pembangunan kota cerdas. 4.2. Permasalahan Pembangunan Gambaran umum Kabupaten Karanganyar yang disajikan dalam Bab II dan hasil evaluasi RPJMD 2018-2023 menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam tiga tahun kedepan. Kategori perumusan masalah dan penyajian masalah mengikuti konsiderans Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu IV - 10 daerah. Lebih lanjut dalam pasal 258 dan 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan aspek informasi pembangunan dilihat dari (i) aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) aspek pelayanan umum; (iii) aspek daya saing daerah. Ketiga aspek ini saling terkait. Aspek kesejahteraan akan baik jika pelayanan publik terpenuhi secara baik. Pelayanan publik yang baik akan menjadi daya dukung untuk meningkatkan daya saing daerah, yang mana pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah juga memerlukan dukungan sumber daya yang berkualitas tinggi. Sumberdaya manusia berkualitas tinggi dapat muncul jika kondisi kesejahteraan masyarakat baik. Permasalahan pembangunan sebagaimana gambar IV.1 berikut. Gambar 4.1 Aspek Permasalahan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023 Merujuk pada pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketiga aspek pembangunan tersebut dipengaruhi oleh komponen: (1) tata kelola pemerintahan yang baik, (2) infrastruktur daerah yang baik; (3) Sumber daya manusia yang unggul, (4) kemampuan pengelolaan sumber daya daerah yang produktif, (5) daya dukung lingkungan dan kondusivitas wilayah. Lima komponen tersebut dirinci kedalam kelompok urusan pemerintahan sebagai berikut: 4.2.1.Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
1.Pendidikan;

a.Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana PNF dimana pada tahun 2020 baru mencapai 73%
b.Masih rendahnya anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini dimana pada tahun 2020 baru mencapai 52%. Dan masih kurangnya pencapaian SPM pada pelayanan PAUD usia 5-6 tahun.
c.Belum optimalnya tingkat partisipasi anak sekolah dasar dan kesetaraan dalam pencapaian Harapan Lama Sekolah (tahun 2020 sebesar 13,68 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun 2020 sebesar 9,20 tahun) sebagaimana dalam SPM bidang pendidikan. Area permasalahan Aspek Pelay anan umum Tata kelola peme rln t ahan Kuall t as Sumbe.- daya manusia ln f r-as t r-uk tu ..- dae.-ah Potensl s umber daya dae.-ah Daya dukuns Unskunsan & Konduslvlta s Wllayah Aspek Daya Salns Dae.-ah A s pek demog.-afl & kewllayahan IV - 11
1. 2.Kesehatan;
a.Masih rendahnya cakupan fasilitas Pelayanan kesehatan berizin yang memenuhi kompetensi dan kewenangan sesuai standar dimana pada tahun 2020 baru mencapai 15%.
b.Masih rendahnya capaian Nilai IKS Kabupaten dimana pada tahun 2020 baru sebesar 25%. Yang juga memiliki korelasi dengan pencapaian SPM Bidang Kesehatan terutama dalam menekan AKI, AKB, dan angka kesakitan.
c.Masih rendahnya fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi minimal utama yang pada tahun 2020 baru mencapai 15%.
d.Meningkatnya Insidensi ODGJ dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 0,36 per 1.000 penduduk menjadi 1,1 per 1.000 penduduk.
e.Belum semua jenis tenaga kesehatan yang memenuhi standar rasio ketersediaan per 100.000 penduduk. Untuk tahun 2020 dari tiga belas jenis tenaga kesehatan, hanya ada dua jenis yang memenuhi target yaitu jenis Tenaga Kesehatan Apoteker dan Keterapian Fisik
1. 3.Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
a.Masih belum semua jalan di Kabupaten Karanganyar dalam kondisi mantap, tahun 2020 baru sebesar 88,58%;
b.Belum semua irigasi dalam kondisi baik, tahun 2020 baru sebesar 87,26%;
c.Penduduk perdesaan yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi layak sebesar 80% di tahun 2019.
1. 4.Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
a.Penanganan kawasan kumuh belum optimal, pada tahun 2020 baru sebesar 10%;
b.SPM bidang perumahan dalam penanganan rumah layak huni bagi korban bencana dan korban proyek belum diimplementasikan;
1. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
a.Masih terbatasnya jumlah penduduk yang memiliki pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, than 2020 baru sebesar 4,52%
b.Masih rendahnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, tahun 2020 sebesar 0,75.
c.Masih rendahnya rasio linmas terhadap jumlah penduduk baru sebesar 0,68 per 10.000 penduduk
d.Belum tercapainya partisipasi pemilih hingga 100%.
1. 6.Sosial.
a.Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan rujukan terpadu (SLRT) untuk penanganan penyandang PMKS dan pemberian jaminan sosial
b.Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok sasaran penerima SPM Bidang Sosial (samapi dengan tahun 2020 sebesar 0,5%); IV - 12 4.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. 1.Tenaga Kerja;
a.Tingginya angka pengangguran, dilihat dari jumlah pengangguran terbuka (TPT) (pada tahun 2020 dengan TPT sebesar 5,96 %);
b.Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan (cakupan tahun 2020 : 42,00%);
1. 2.Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
a.Masih belum optimalnya penanganan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, sehingga masih ada kasus KDRT yang mencapai rasio : 0,78
1. 3.Pangan;
a.Belum terpenuhinya target angka kecukupan energi perkapita, pada tahun 2020 sebesar 1.802,0 kal/kap/th sementara target akhir RPJMD sebsar 2.004 kal/kap/th;
b.Belum terpenuhinya target sertifikasi pangan segar, pada tahun 2020 sebanyak 2 produk sementara target akhir RPJMD sebanyak 7 produk.
1. 4.Pertanahan;
a.Masih adanya sengketa pertanahan yang belum selesai, terutama terkait dengan aset yang digunakan untuk bangunan fasilitas publik.
1. 5.Lingkungan Hidup;
a.Kualitas lingkungan yang kurang baik dilihat dari capaian indikator IKLH sebesar 67,39 di tahun 2020;
b.Masih belum optimalnya penanganan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2020 sebesar 55 %;
c.Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau, baru sebesar 35%
1. 6.Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
a.Masih adanya penduduk yang wajib KTP belum memiliki KTP baru, yaittu sebesar 0,13%;
b.Masih adanya anak yang belum memiliki akta kelahiran, tahun 2020 sebesar 7,62%;
c.Masih rendahnya penerbitan KIA, tahun 2020 sebesar 31,75%
1. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
a.Masih rendahnya capaian pembentukan kawasan perdesaan, tahun 2020 sebesar 38%.
b.Lembaga ekonomi (LEM) aktif, tahun 2020 sebesar 60%
c.Berdasarkan hasil IDM Kabupaten Karanganyar diketahui bahwa desa- desa di Kabupaten Karanganyar dalam status Desa Berkembang, dimana Desa Berkembang masuk dalam kategori rentan.
1. 8.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
a.Capaian Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 baru mencapai 74,94% IV - 13
b.Menurunnya capaian Ratio Akseptor KB baru tahun 2020 sebesar 20,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar 26,33%
1. 9.Perhubungan;
a.Belum semua jalan memiliki rambu lalu lintas, tahun 2020 pemasangan rambu-rambu baru sebesar 48,15%;
b.Belum semua kendaraan umum melakukan pengujian secara berkala, tahun 2020 baru sebesar 17,26%;
c.Belum semua wilayah terlayani trayek angkutan umum;
d.Belum semua terminal tipe C sesuai standar, tahun 2020 baru 20%;
e.Belum optimalnya pengaturan parkir.
1. 10.Komunikasi dan Informatika;
a.Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah, tahun 2020 baru sebesar 78,57% website OPD yang terupdate;
b.Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi;
c.Belum optimalnya pengelolaan opini, aspirasi, dan aduan masyarakat;
d.Belum optimalnya kepatuhan pada pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
e.Belum semua jaringan komputer terintegrasi dengan data center;
f.Belum semua aplikasi layanan publik terintegrasi, tahun 2020 baru sebesar 35%.
1. 11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
a.Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan perkoperasian, hal ini ditandai dengan persentase koperasi yang melakukan RAT pada tahun 2020 baru sebesar 39,00%;
b.Masih banyak Usaha mikro yang belum dibina, tahun 2020 baru sebesar 0,86% yang dibina;
c.Masih rendahnya persentase pertumbuhan usaha MIKRO dimana pada tahun 2020 hanya tercapai 4%;
d.Masih rendahnya persentase Koperasi Sehat di tahun 2020, yaitu hanya 41%.
1. 12.Penanaman modal;
a.Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan keterampilan SDM;
b.Realisasi investasi dan investor baru yang makin berkurang tahun 2020 sebesar 3,033 Trilyun rupiah, lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
1. 13.Kepemudaan dan Olah raga;
a.Kurangnya kualitas sarana dan prasarana pengembangan olah raga, tahun 2020 baru sebesar 35%;.
b.Belum optimalnya partisipasi pemuda, tahun 2020 sebesar 30%;
c.Belum optimalnya pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan;
d.Belum optimalnya organisasi keolahragaan. IV - 14
1. 14.Statistik;
a.Belum optimalnya ketersediaan dan fasilitas data statistik sektoral.
1. 15.Persandian;
a.Belum optimalnya penggunaan sandi dalam komunikasi di perangkat daerah, tahun 2020 baru sebesar 21%.
1. 16.Kebudayaan;
a.Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya, tahun 2020 sebesar 91,10%;
b.Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya dan cagar budaya.
1. 17.Perpustakaan;
a.Masih kurangnya jumlah koleksi bahan pustaka, tahun 2020 baru sebesar 92,14% sesuai dengan kebutuhan;
b.Kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai standar, tahun 2020 sebesar 75%;
c.Belum maksimalnya realisasi pengunjung perpustakaan per tahun.
1. 18.Kearsipan.
a.Akumulasi arsip yang dikelola dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyebabkan jumlah arsip semakin banyak sedangkan depo arsip belum tersedia untuk menampung serta mengolah arsip;
b.Rendahnya kualitas tata kelola arsip dinamis, arsip statis, dan arsip vital yang dikelola secara baku / standar.
c.Rendahnya sarana dan prasarana arsip yang terpelihara, tahun 2020 sebesar 25%.
d.Rendahnya arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan, tahun 2020 sebesar 30%. 4.2.3.Urusan Pemerintahan Pilihan
1. 1.Kelautan dan Perikanan;
a.Rendahnya tingkat konsumsi ikan, tahun 2020 diketahui rata-rata konsumsi sebesar 20 Kg, per kapita / tahun;
1. 2.Pariwisata;
b.Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata, tahun 2020 baru sebesar 40% destinasi pariwisata yang dikembangkan.;
c.Belum optimalnya jumlah lembaga mitra pariwisata, tahun 2020 sebesar 20%;
d.Masih kurangnya promosi pariwisata, hal tersebut terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan hanya sebesar 5,82%.
1. 3.Pertanian;
a.Belum optimalnya sarana pertanian dan perkebunan, hal ini dapat dilihat ketersediaan bibit yang belum memenuhi kebutuhan pada tahun 2020 sebesar 40%; IV - 15
b.Masih rendahnya kemampuan kelembagaan petani tahun 2020 kelompok tani dan gabungan kelompok tani terbina, mencapai 50%.
1. 4.Perdagangan;
a.Masih terbatasnya PKL yang dibina dan ditata, pada tahun 2020 sebesar 31,93%;
b.Belum optimalnya capaian pasar sehat, pada tahun 2020 baru 41,18%;
c.Masih rendahnya pemilik UTTP yang tertib niaga, tahun 2020 = 35,00%.
1. 5.Perindustrian;
a.Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi memenuhi standar masih perlu ditingkatkan;
b.Upaya peningkatan sinergitas antara sektor industri dengan sektor lainnya
1. 6.Transmigrasi.
a.Jumlah transmigran tergantung kuota dari pemerintah pusat. 4.2.4.Urusan Penunjang Pemerintah
1. 1.Perencanaan;
a.Belum semua target indikator program bidang ekonomi tercapai, tahun 2020 sebesar 92%;
b.Belum semua target indikator program bidang sosial dan budaya tercapai, tahun 2020 sebesar 91%;
c.Belum semua target indikator program bidang prasarana wilayah tercapai, tahun 2020 sebesar 92%;
d.Target indikator program bidang pengembangan wilayah memenuhi belum semuanya tercapai, tahun 2020 sebesar 91%;
e.Belum terwujudnya sistem satu data pendukung perencanaan.
1. 2.Keuangan;
a.Tingkat ketergantungan anggaran dari pemerintah pusat masih tinggi, atau kemampuan mendanai semakin menurun tahun 2020 = 1,00 sedangkan tahun 2019 = 1,09;
b.Rasio lancar pada Tahun 2020 sebesar 6,84 : 1. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang sebesar 6,84 kali rasio ini semakin berkurang dengan sangat cepat dibanding kondisi tahun sebelumnya;
c.Rasio belanja modal yang semakin menurun selama 5 tahun ini dari 0,183 di tahun 2016 menjadi 0,117 di tahun 2020.
1. 3.Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
a.Persentase capaian penempatan aparatur yang sesuai kompetensi di tahun 2020 baru 65,00%:
b.Persentase capaian penanganan kasus kepegawaian baru sebesar 70,00%;
c.Persentase capaian pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural di tahun 2020 baru mencapai 4,70%; IV - 16
d.Persentase capaian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Karanganyar baru sebesar 1,00%;
e.Persentase terintegrasinya SIMPEG dengan data kepegawaian OPD baru sebesar 25,5%.
1. 4.Penelitian dan Pengembangan;
a.Belum optimalnya penyelenggaraan penelitian pengembangan dan fasilitasi inovasi daerah;
b.Posisi inovasi daerah yang masih posisi terendah untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah.
1. 5.Pengawasan
a.Belum optimalnya Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah/SPIP), tahun 2020 pada level 3;
b.Belum optimalnya fungsi dan kinerja pengawasan, baik dalam bidang pemerintahan, kepegawaian dan pembangunan daerah, dimana Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi ditahun 2020 sebanyak 60%.
1. 6.Sekretariat Daerah
a.Masih belum optimalnya fungsi koordinasi sesuai dengan urusan kewenangannya;
b.Masih belum optimalnya persentase Perangkat Daerah dengan nilai PMPRB yang baik;
c.Penilaian SAKIP yang baru mencapai nilai B;
1. 7.Sekretariat DPRD
a.Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dan penyusunan peraturan daerah.
1. 8.Kecamatan.
a.Capaian Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase wilayah dalam keadaan kondusif, Pesentase wilayah tertib Perda, Pesentase sarpras wilayah dalam kondisi baik, Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dan Pesentase kehadiran musrenbang dari 17 Kecamatan baru 3 kecamatan (Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kerjo) dengan capaian minimal 85%. Sedangkan sebanyak 14 kecamatan capaiannya rata-rata di bawah 50%.
b.Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan. 4.3. Isu Strategis Daerah Isu strategis dirumuskan berasal dari permasalahan pembangunan yang ada pada bab 2 dan hasil identfikasi permasalahan yang dianggap paling prioritas untuk serta diselesaikan. Selain itu juga memperhatikan isu atau amanat dari nasional, regional maupun internasional. IV - 17 Gambar 4.2 Tahapan Perumusan Isu Strategis Daerah Isu strategis Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut. 4.3.1. Masih Kurangnya Kualitas Infrastruktur Yang Memadai Infrastruktur yang kurang berkualitas dan memadai merupakan isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan dalam lingkungan wilayah yang sehat, aman, dan tangguh bencana. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan daya saing global dan konektivitas antar wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur juga perlu memperhatikan amanat dalam Sustainable Development Goals, yaitu memperhatikan kepentingan kelompok berkebutuhan khusus dan rentan. Infrastruktur di area publik terbuka yang ramah anak, ramah lansia, sensitif gender, demokratis, ramah teknologi, dan ramah lingkungan.
1. 1.Pembangunan Infrastruktur yang menyeluruh Isu infrastruktur meliputi kecukupan, pemerataan akses; dan kualitas infrastruktur. Kelompok infrastruktur yang perlu diprioritaskan, sesuai hasil analisis permasalahan kondisi eksisiting dengan mempertimbangkan sebaran urusan OPD, maka pengelompokkan isu infrastruktur adalah : 1) Pembangunan infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah, yaitu Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi yang inklusif, ramah lingkungan; infrastruktur teknologi informasi menuju Smart City sebagai respon atas tantangan perkembangan revolusi industri 4.0. 2) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dan potensi wilayah yaitu infrastruktur yang mendukung industri pertanian dan pariwisata.
2. 2.Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Sehat Terkait dengan isu pembangunan infrastruktur menyeluruh, diprioritaskan pada isu Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Pengendalian alih fungsi dan pemanfaatan lahan berwawasan pembangunan berkelanjutan Pemetaan Sasaran Pokok RPJPN, RPJMN 20205- 2024, RPJMD Prov. Jateng, RPJPD kab. Karanganyar Pemetaan Posisi dan Potensi Wilayah Kab Karanganyar Tema dan Kelompok Isu Analisis Permasalahan Pembangunan Indikasi substansi isu strategis jangka menengah Kab. Karanganyar Tantangan/ ancaman/ Peluang Global isu strategis Perubahan RPJMD Kab. Karanganyar 2018-2023 Konsultasi Publik IV - 18 merupakan isu yang krusial karena fenomena pergeseran penggunaan lahan perubahan penggunaan lahan bisa terjadi karena berbagai penyebab. Pengendalian pemanfaatan lahan harus mempertimbangkan dampaknya pada ancaman kerusakan alam. Kualitas lingkungan yang kurang baik dilihat dari capaian indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,80 di tahun 2019. Berdasarkan pembentuk IKLH, indek kualitas air perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan lingkungan yang baik. Selain itu sampah juga measih memiliki angka yang tinggi. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2020 sebesar 40%. Peran teknologi pengelolaan lingkungan dalam berbagai kegiatan sangat penting artinya dalam upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. Upaya pendekatan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan harus secara maksimal diupayakan. Pencegahan pencemaran melalui proses dan produk dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan limbah, oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pengelolaan limbah juga diperlukan juga adanya inovasi-inovasi secara terus-menerus dalam upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap udara, air dan tanah serta perubahan iklim. Isu mendasarnya adalah bagaimana memperbaiki dan menjaga lingkungan sehat untuk semua, di tengah kondisi pencemaran lingkungan yang cukup tinggi.
3. 3.Peningkatan mitigasi dan penanganan bencana Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan premapping dan revisitator ruang. Pengembangan sistem layanan bencana yang reponsif, cepat, dan tepat menjadi isu penting. Hal ini berimplikasi pada ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana penanganan bencana. Hal strategis lainnya adalah jaringan kerja sama di tingkat masyarakat untuk mengantisipasi dan menangani resiko bencana. Pengembangan masyarakat kelurahan tangguh bencana. Berdasar analisis di atas, isu strategis terkait ketahanan bencana ialah:
a.Kabupaten Karanganyar merupakan daerah rawan bencana meliputi rawan bencana longsor, bencana banir dan puting beliung;
b.Masih tingginya jumlah kejadian bencana pada tahun 2019;
c.Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tangguh; IV - 19
d.Pengendalian pemanfaatan lahan supaya tidak mengganggu daya tahan masyarakat (bahan pangan, kerentanan penyakit menular);
e.Pemerintah waspada bencana dan pengarusutamaan tangguh bencana (misal: standar bangunan tahan gempa);
f.Masyarakat yang waspada dan tanggap bencana. 4.3.2. Rendahnya Produktivitas di Beberapa Sektor serta Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Rendahnya produktivitas di beberapa sektor dan masih tingginya tingkat pengangguran merupakan isu yang cukup besar bagi eksistensi suatu daerah. Dalam memajukan perekonomian suatu wilayah dibutuhkan peningkatan produktivitas, sebagai dasar utama agar laju perekonomian tidak bergerak stagnan. Suatu ekonomi tidak akan bertahan tanpa adanya peningkatan produktivitas karena merupakan bottom line. Apalagi di masa Pandemi Covid ini. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menurut laporan Bank Indonesia telah mencapai angka minus 5 dan pada triwulan III telah kontraksi menjadi -3,98%. Pertumbuhan ekonomi yang turun ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang mengalami penurunan, transportasi serta penurunan di beragai sektor. Sejalan dengan upaya untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi yang berkualitas, identifikasi terhadap sektor yang memberi kontribusi besar bagi PDRB Kabupaten Karanganyar menjadi proksi dari sektor yang memberi peluang kerja bagi penduduk kabupaten Karanganyar. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Karanganyar akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap pengurangan pengangguran. Apabila pengangguran berkurang maka ketimpangan ekonomi dan kemiskinan penduduk dapat dikurangi. Pembangunan kabupaten yang berdaya saing memerlukan manajemen strategis pembangunan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Tantangan revolusi industri 4.0 perlu direspon dengan pengembangan Smart economy atau ekonomi pintar yang ditandai dengan inovasi-inovasi baru yang menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Tujuh indikator dan fasilitas pendukung yang diperlukan yaitu:

(1)Semangat berinovasi dan berkreasi, (2) Kewirausahaan, (3) Citra dan ciri khas kota, (4) Produktivitas, (5) Pasar tenaga kerja yang fleksibel, (6) Keterkaitan dengan dunia internasional, (7) Kemampuan untuk bertransformasi. (Griffinger, 2007:10-14) Daya saing ekonomi daerah tidak terlepas dari angkatan kerja di daerah tersebut. Kualitas tenaga kerja yang memiliki kemampuan daya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis, kompetensi sosial, dan kompetensi spritual. Kompetensi teknis artinya tenaga kerja memiliki kemampuan teknis atau substantif sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Kemampuan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, IV - 20 bekerjasama dengan orang lain (team work), kompetensi spiritual yaitu kompetensi untuk bekerja dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan budaya etos kerja, disiplin kerja, kejujuran, loyalitas, dedikasi, tanggung jawab. Berdasar analisis tersebut di atas, apalagi pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang memberi dampak sangat besar pada kondisi perekonomian global, nasional dan daerah, isu Pemulihan ekonomi masyarakat, daya saing daerah, tingginya tingkat pengangguran dan Penguatan produktivitas ekonomi, menjadi isu utama di bidang ekonomi. Di tahun 2020, ada tiga sektor lapangan usaha di Kabupaten Karanganyar yang mengalami penurunan laju pertumbuhan paling berat, diantaranya sektor lapangan usaha transportasi dan pergudangan dimana mengalami penurunan sebesar -22,54, sektor lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan dan minum yang mengalami penurunan sebesar -6,93% serta sektor lapangan usaha konstruksi yang mengalami penurunan sebesar -5,83%. Penurunan laju pertumbuhan tersebut mengindikasikan terjadi penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya (mengalami konstraksi). Situasi pandemi yang berlangsung menyebabkan transportasi dan pergudangan menjadi sektor penyumbang kontraksi terbesar. Kebijakan pembatasan mobilitas yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, berdampak terhadap penurunan trafik penumpang berbagai moda transportasi dan jumlah perjalanan moda transportasi, baik untuk keperluan barang ataupun penumpang. Adanya pembatasan mobilitas massa tersebut juga berimbas pada menurunnya permintaan akan sarana akomodasi dan makan minum. Adanya pandemi turut pula menyebabkan sektor konstruksi mengalami penurunan. Keterbatasan modal dan terjadinya penurunan kemampuan pendanaan turut mempengaruhi terjadinya penurunan permintaan jasa konstruksi tersebut. Terjadinya konstraksi yang cukup dalam di ketiga sektor lapangan usaha, turut mengindikasikan adanya pertambahan pengangguran yang berasal dari ketiga sektor usaha tersebut, dikarenakan di era pandemi ini banyak terjadi efisiensi tenaga kerja demi menjaga dan mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan usahanya. Kabupaten Karanganyar terletak di lereng Gunung Lawu di sisi barat, atau di sebelah timur Kota Solo atau Surakarta. Dengan keindahan pemandangan alamnya, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi pengembangan pariwisata yang sangat tinggi, terutama di bidang wisata alam dan sejenisnya. Tanah Kabupaten Karanganyar juga sangat subur, yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan tentu saja pariwisata agro. Dengan kondisi alamnya yang sangat beragam, Kabupaten Karananyar sangat cocok untuk wisata alam minat khusus seperti outbound, arung jeram, trakcking, hiking, terbang layang, dan banyak lainnya. Potensi Kabupaten Karanganyar dari segi penghasil rempah-rempah juga tidak diragukan lagi. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu daerah yang menjadi percontohan nasional untuk program Saintifikasi Jamu bagi layanan IV - 21 medik pada tahun 2011. Terdapat 60 Puskesmas yang tersebar di lima kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi lokasi kegiatan, yang menjadikan penguatan klaster industri biofarmaka di Karanganyar menjadi penting. Klaster Biofarmaka terbentuk secara alami dikarenakan sebelum dibentuk oleh pemerintah klaster ini sudah bercirikan klaster, yaitu dengan melakukan spatial concentration atau terkonsentrasi dalam suatu lokasi yang berdekatan/sama, mampu bertahan melewati waktu dan menarik pihak-pihak lain atau mempunyai jejaring/keterkaitan dengan jenis usaha lain yang terkait dengan kegiatan usahanya. Pembentukan dan pengembangan Klaster Biofarmaka merupakan satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mengembangkan perekonomian lokal di kawasannya. Pendekatan klaster melalui BAPPEDA dan kelompok tani empon-empon yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 4.3.3. Masih Rendahnya Kualitas SDM Isu strategis berikutnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia serta rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat, pada tahun 2020 sebesar 75,86; usia harapan hidup sebesar 77,47 tahun; harapan lama sekolah sebear 13,68 tahun dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,56 tahun. Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi :

1.Belum optimalnya pemerataan, mutu dan akses pendidikan, hal ini dapat dilihat dari capaain urusan pendidikan tahun 2020. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana PNF dimana pada tahun 2020 baru mencapai 73%. Masih rendahnya anak usia 4-6 tahun yang terlayani pendidikan anak usia dini dimana pada tahun 2020 baru mencapai 52%. Hal ini berarti belum semua penduduk mendapat pelayanan pendidikan sebagaimana Permendikbud Nomor 32 tahun 2019.
2.Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian penduduk, hal ini dapat dilihat Angka kematian ibu di Kabupaten Karanganyar tahun 2020 adalah 65,91 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar di tahun 2020 sebesar 8,40 per 1.000 KH, masih tingginya kasus DBD, TBC, hipertensi dan ODGJ. Menurut Permenkes No 4 tahun 2019 bahwa terdapat 12 pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, sampai 2020 belum optimal. Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya unmetneed yaitu sebesar 12,51 %; rasio akseptor KB baru sebesar 20,68% dan persentase pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 sebesar 74,94%.
3.Belum optimalnya penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial pada PPKS IV - 22 Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial. Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya pada ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut: (1) kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin, (2) ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga, dan (3) ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Berdasar analisis di atas, isu strategis terkait Kesejahteraan Masyarakat ialah:

a.Belum optimalnya penanganan kemiskinan dilihat dari angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 10,28% yang diperkirakan akan bertambah di tahun selanjutnya akibat Pandemi Covid-19, terdapat di wilayah perdesaan;
b.Masih terjadinya kejahatan dan pelanggaran, data yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2020 meningkatnya kasus kejahatan, sebagai dampak sosial akibat Pandemi Covid-19;
c.Rendahnya desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk, tahun 2020 sebesar 1,69 %;
d.Belum optimalnya pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan organisasi kepemudaan;
e.Belum optimalnya capaian IPG dan IDG Kabupaten Karanganyar;
f.Belum optimalnya penanganan PMKS di Kabupaten Karanganyar. 4.3.4. Kurang Meratanya Pertumbuhan Antar Desa Isu strategis dalam pertumbuhan antar desa adalah pembangunan desa yang belum merata sehingga menimbulkan berbagai persoalan. Sebaiknya aspek pemerataan juga menjadi target pembangunan, sehingga tidak hanya melihat pada hasil pembangunan semata. Pembangunan desa yang merata harus dirancang sejak awal sehingga pembangunan tidak lagi hanya terpusat pada wilayah (desa) tertentu saja. Dengan adanya dana desa, diharapkan membawa banyak perubahan bagi desa karena memberikan wewenang sepenuhnya pada desa untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimiliki. Dengan menjadikan pemerataan sebagai prioritas dalam program pembangunan maka akan banyak desa-desa yang selama ini tertinggal bisa mengeksporsi potensi yang dimiliki untuk memajukan ekonomi lokal. Isu pemerataan pembangunan Desa yang teridentifikasi sebagai berikut: IV - 23
a.Masih rendahnya lembaga ekonomi yang berfungsi dengan baik, tahun 2020 sebesar 60%;
b.Belum optimalnya desa fasilitasi kemandirian BUMDesa sebagai penggerak ekonomi desa;
c.Persentase desa/kelurahan dalam kategori berkembang pada tahun 2020 sebesar 70,99;
d.Berdasarkan besaran nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2020, diketahui desa-desa di Kabupaten Karanganyar dalam status Desa Berkembang, dimana status Desa Berkembang adalah nilai tengah dan kategori rentan. 4.3.5. Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi Globalisasi menuntut pemerintahan bersikap keterbukaan, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Gobalisasi juga meningkatkan jumlah dan ragam organisasi non pemerintah, yang mendapatkan sponsor lembaga donor untuk menguatkan peran masyarakat mendukung pelaksanaan pemerintahan agar transparan dan akuntabel. Komponen pembentuk isu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, Akuntabel, dan Mengayomi” yaitu: 1) Manajemen Data dan Informasi Pembangunan Kemajuan teknologi informasi dan tantangan global menuntut pemanfaatan big data sebagai dasar pengambilan keputusan terintegrasi. Pemanfaatan memanfaatkan big data akan berdampak meningatan akurasi kebijakan dan ketepatan pengambilan keputusan. Isunya adalah bagaimana pemerintah daerah menghasilkan perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang visioner berbasis data yang akurat dan terbarukan serta berperspektif kependudukan yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Ketersediaan, kelengkapan, kebaruan, keakuratan, dan integrasi data untuk perecanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, menjadi inti dari isu ini. 2) Kota Cerdas (Smart City) / Kabupaten Cerdas (Smart city) Konsep smart city adalah kota yang mampu mengelola semua sumber daya yang ada dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kota cerdas (smart city) terdiri atas 6 (enam) komponen pembentuk yaitu (Cohen, 2013):

(1)Smart Governance (pelayanan publik berbasis teknologi informasi, dimana interaksi pemerintah dengan warga dan sektor bisnis, serta pengambilan keputusan berbasis real time data); IV - 24
(2)Smart Economy (pemanfaatan teknologi informasi dan internet memaksimalkan potensi peningkatan dan pemasaran produk UMKM dan produk lokal, semisal pemanfatan e-commerce);
(3)Smart Mobility (penerapan sistem cerdas untuk mendukung layanan transportasi publik, logistik, dan kenyamanan bagi pengguna mobil, sepeda, dan pejalan kaki);
(4)Smart Environment (pemanfaatan sumber energi terbarukan, sistem monitor dan pengendalian polusi, green building);
(5)Smart Branding (Pemerintah daerah yang dapat membangun identitas, simbol, logo, atau merek yang melekat sesuai dengan potensi maupun positioning yang menjadi target daerah tersebut);
(6)Smart People (masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan skill yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi);
(7)Smart Living (pola hidup yang cerdas, sehat, dan aman, didukung kualitas lingkungan hunian yang baik). 3) Kemampuan Keuangan Daerah Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah menjadi bagian dari isu strategis ini karena seperti diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah masih bergantung dari bantuan pusat melalui dana perimbangan (DAU/ DAK) yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan umum. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah, disamping juga birokrasi yang tertib, efisien dan akuntabel. 4) Inovasi Daerah Pengembangan inovasi merupakan tujuan ke 9 dari SDGs. Spirit SDGs menempatkan pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan dan sumber daya, melalui kebijakan, kelembagaan dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil penilaian indek inovasi daerah, selama tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 Kabupaten Karanganyar masuk dalam kategori kabupaten kurang inovatif. 5) Pemerintah yang Kolaboratif Kolaborasi pemerintah-dunia usaha-masyarakat/komunitas – Akademisi– Media, multak diperlukan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. Pemerintahan yang membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintahan lain, sangat diperlukan. 6) Kondusivitas dan harmoni sosial berdasar hukum yang berkeadilan. Pemerintahan yang hadir menjaga konsusivitas daerah dan memberikan perlindungan masyarakat secara inklusif diperlukan dalam kondisi IV - 25 sekarang. Kehadiran pemerintah sangat strategis di era arus informasi dan media sosial yang sangat bebas dan potensial provokatif mengancam perdamaian dan memicu disintegritas sosial. Peran pemerintah dengan menguatkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketersediaan regulasi dan penegakan regulasi sesuai kebutuhan pengarusutamaan pembangunan yaitu: (1) nilai inklusif/menghormati kesetaraan hak-hak asasi hidup manusia, (2) ramah lingkungan hidup berkelanjutan; (3) berwawasan kebangsaan, (4) pro kemiskinan (pro poor), (5) Pro pertumbuhan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, (6) pro kesetaraan dan keadilan gender, (7) pro keberlanjutan sejarah dan kekayaan budaya lokal. 7) Isu Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era keterbukaan informasi semakin tinggi menjadi keharusan dan kebutuhan yang mendesak. Berkembangnya sistem monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga, mendorong meningkatnya tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang terjangkau tepat guna, berkualitas dan inklusif. 8) Isu Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas ASN Aparatur dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel yang mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, hubungan yang harmonis dan sinergis pemerintah daerah (birokrasi) dengan, dunia usaha (masyarakat ekonomi), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media diperlukan dalam reformasi birokrasi. V - 1 5.1.1. Penjelasan Visi Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang, (2) bersama, (3) memajukan, (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait, untuk merumuskannya ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1.Berjuang Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah, (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan, serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun Kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
2.Bersama Kata “Bersama” dalam konteks teori governance dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah, (2) Unsur DPRD, (3) Unsur dunia usaha dan pers (media), (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang V - 2 dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan wilayah yang lebih baik, pada semua tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3.Memajukan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya. Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :
1.Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2.Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
3.Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4.Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang menjadi daya tarik daerah. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal. Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotongroyong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa, peran pemerintah yang mengatur, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar. Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran, mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar. Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur, (2) Maju di bidang ekonomi, (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Maju di Pembangunan Desa, (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang harmonis, tenteram, dan partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim: ▪ M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap; V - 3 ▪ A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar; ▪ J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan. ▪ U sebagai Unggul, artinya pemerintah daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.
4.Karanganyar Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup di dalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar. 5.1.2. Implikasi Visi Daerah bagi Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Target “Memajukan Karanganyar” dari sisi fisik infrastruktur maupun aktivitas ekonomi dan sosial beresiko pada penurunan derajat kesehatan lingkungan, sehingga mengancam keberlanjutan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Di era dampak perubahan iklim kerawanan bencana alam yang diakibatkan oleh kemajuan industri sangat besar. Aspek utama kesejahteraan dibidik dari kemampuan pendapatan, pengeluaran, dan tabungan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek non ekonomi. Upaya peningkatan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan percepatan industrialisasi. Industrialisasi memerlukan teknologi untuk mengeksplorasi alam dan pada gilirannya akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Pada proses industrialisasi dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran tanah, air, dan udara, efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan gangguan. Akumulasi dampak negatif berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat dan perubahan iklim, yang akhirnya berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Sumber dan teknik penentuan isu strategis adalah (1) indikator tidak tercapai, (2) indikator tercapai namun mengalami tekanan DDTLH dan terdampak covid 19, (3) isu lintas yang dapat ditemukan pada beberapa dokumen perencanaan, seperti RPJMD (sebelumnya), RTRW, RPPLH (jika ada), IKPLHD, dan lain-lain), (4) Konsultasi publik FGD. Kemudian berdasarkan beberapa hal tersebut, didapatkan 8 Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan isu strategis daerah sebagai berikut: 1) Kemiskinan. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Pertama yaitu Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan V - 4 masih sebagai problem dunia, menjadikan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan utama diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. 2) Peningkatan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi (mengurangi pengangguran, keberpihakan kepada pelaku usaha dan UMKM, pembangunan perekonomian yang bertumpu pada potensi Industri, Pertanian dan Pariwisata) 3) Peningkatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur (Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih (ketersediaan air bersih), jalan, jaringan drainase, air limbah) 4) Peningkatan kualitas SDM (melalui Peningkatan layanan jasa kesehatan, pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan gender, perlindungan anak) 5) Alih Fungsi Lahan 6) Peningkatan dan pengoptimalan pengelolaan persampahan, limbah medis, limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah B3 7) Kebencanaan 8) Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 perlu dikendalikan dengan seksama untuk: (a) mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; (b) menjaga keseimbangan lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan (c) mengurangi kerentanan bencana. 5.2. Misi 5.2.1. Penjelasan Misi Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

a.Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pembangunan infrastruktur ditahun 2020 mengalami pelambatan dikarenakan adanya refokusing anggaran karena adanya pengalihan anggaran untuk pelaksanaan penanganan COVID, sehingga pada perubahan RPJMD ini beberapa indikator akan mengalami penyesuaian karena kapasitas fiskal yang juga mengalami penurunan.
b.Pemberdayaan Perekonomian Rakyat Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan masing-masing aspek kehidupan sangat komplek. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian V - 5 yang baik, tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar, terutama pada sektor intanpari (Industri pertanian dan pariwisata) sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya). Pada tahun 2021 mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemic COVID menjadi tujuan dalam pemberdayaan perekonomian rakyat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak pada menurunnya aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa yang terindikasi dari pelemahan ekonomi global dan menurunnya aktivitas ekonomi nasional dan Jawa Tengah sebagai dampak dari kebijakan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Ditinjau dari sisi pengeluaran, Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi -5,94% (yoy), turun dari pencapaian triwulaperlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2020 terjadi pada seluruh komponennya. Konsumsi rumah tangga dan investasi merupakan dua komponen dengan sumbangan dampak terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi negatif di Jawa Tengah. Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.negatif. Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar Kondisi global turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dimana ekspor dan impor tercatat tumbuh negeri mencatat pertumbuhan terendah setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.negatif. Lemahnya aktivitas perekonomian domestik membuat impor luar Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III-2020 masih mengalami kontraksi sebesar -3,93 persen (y-on-y), akan tetapi lebih baik dari kondisi pada Triwulan II-2020 yang terkontraksi sebesar -5,92 persen (angka revisi). Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -37,68 persen. Dari sisi pengeluaran, yang mengalami kontraksi terdalam sehingga tumbuh negatif adalah komponen ekspor barang dan jasa sebesar -20,31 persen (BPS Jawa Tengah) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, yang berarti meningkat 2,04 persen poin atau meningkat sebesar 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Kondisi Provinsi Jawa Tengah juga menggambarkan gambaran perekonomian V - 6 di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Melihat kondisi ini maka target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga perlu dilakukan peninjauan ulang. Pada implementasi misi ini juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi khusus Kendal-Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan - Kawasan Purworejo- Magelang Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal dan Pemalang.
c.Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat. Pemerintah memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga wajib belajar, dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Peningkatan sarana prasarana pendidikan menjadi faktor dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perwujudan masyarakat yang sehat menjadi perhatian dalam misi ini. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.
d.Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, selayaknya mendapat perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi 4 sub urusan yaitu 1) Penataan Desa; dan 2) Kerja Sama Desa; 3) Administrasi Pemerintahan Desa; dan 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Pentingnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah wadah partisipasi masyarakat dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, termasuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. LPMD/LPMK mempunyai peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan dan pengembangan swadaya serta gotong royong masyarakat. V - 7
e.Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Pemberdayaan olahraga sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga memerlukan pengelolaan dan penataan semua aspek, yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Pandemi Covid juga memberikan dampak terhadap capaian prestasi olah raga dan pemuda, dikarenakan berkurangnya ajang lomba dan berkurangnya kesempatan berlatih. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif. Peningkatan reformasi birokrasi dalam rangka penyelenggaraan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan kapasitas organisasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pelaksanaan dan penataan organisasi, e-goverment, peningkatan profesionalisme ASN, peningkatan pengawasan pembangunan. Penguatan akuntabilitas kinerja dengan meningkatkan kinerja pemerintah dan akuntabilitas instansi. 5.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai di masa datang namun tetap diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja keberhasilan selama 5 (lima). Secara singkat keterkaitan Misi dengan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 sebagai berikut : V - 8 Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Tujuan 1 : Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran : 1) Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas; 2) Meningkatnya permukiman yang tertata; 3) Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik; 4) Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah; 5) Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana; 6) Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup. Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat Tujuan : Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah, dengan sasaran : 1) Meningkat nya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan; 2) Meningkat nya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB; 3) Meningkat nya produktivitas sektor perdagangan; 4) Meningkat nya produktivitas sektor indsutri pengolahan ; 5) Meningkat nya nilai investasi daerah; 6) Meningkat nya tingkat partisi pasi angkatan kerja (TPAK). Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Tujuan : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dengan sasaran : 1) Meningkatnya kualitas pendidikan; 2) Meningkat nya derajat kesehat an masyarakat. Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Tujuan : Terwujudnya pemerataan antar desa, dengan sasaran : 1) Meningkat nya kemajuan dan kemandirian desa. Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender, dengan sasaran : 1) Meningkat nya kualitas keagamaan dalam keberagaman;. 2) Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan; 3) Meningkat nya prestasi pemuda dan olah raga; 4) Meningkat nya kesejahteraan sosial; 5) Meningkat nya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak. Tujuan 2 : Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran : 1) Meningkat nya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas. Pembahasan lebih lanjut pencapaian tujuan dan sasaran akan diuraikan pada Bab VI. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasar misi RPJMD Tahun 2018-2023, dalam bentuk tabel. (Tabel 5.1). V - 9 Tabel 5.1. Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Misi 1: Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh 1.1. Mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan
1. 1.Rasio konektivitas rasio Na 67 67 67 30,33 Na 30,67 Na 31,33 Na 31,33 Na Perhubungan 1.1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 1) Penurunan Angka Kecelakaan rasio 1,013 0,73 1,40 0,71 0,68 Na 0,66 Na 0,65 Na 0,65 Na Perhubungan
2. 2.Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah % Na Na Na 58,01 Na 57,96 Na 58,66 Na 59,35 Na 59,35 PUPR, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan 1.1.2. Meningkatnya permukiman yang tertata 2) Persentase Kawasan Kumuh % 1,09 0,95 1,6 0,52 0,41 0,84 0,24 0,62 0,15 0,39 0,15 0,39 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan % Na Na Na 81,52 Na 81 Na 82 Na 83 Na 83 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.1.3. Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik 4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan % Na Na Na 75 Na 75 Na 76 Na 77 Na 77 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Penunjang Pemerintahan 1.1.4. Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah 5) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan % Na Na Na 75 Na 75 Na 76 Na 77 Na 77 PUPR, Perhubungan, Perdagangan
3. 3.Indek Resiko Bencana indeks Na 130,40 130,40 130,40 Na 108,03 Na 108,03 Na 108,03 Na 108,03 KKUPM V - 10 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.1.5. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana 6) Persentase Berkurangnya korban bencana alam % Na 0,09 0,08 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 KKUPM
4. 4.Indek Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 62,17 64,31 64,63 67,39 62,49 57,33 62,53 57,78 62,66 58,24 62,66 58,24 Lingkungan Hidup 1.1.6. Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup 7) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks 80,25 90,00 90,00 80,00 75,20 75,20 75,30 75,30 75,40 75,40 75,40 75,40 Lingkungan Hidup 8) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 53,43 69,41 69,49 69,41 52,60 52,60 52,70 52,70 52,80 52,80 52,80 52,80 Lingkungan Hidup 9) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks 55,17 41,21 42,02 42,02 32,39 32,39 34,12 34,12 35,85 35,85 35,85 35,85 Lingkungan Hidup Misi 2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 2.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah
5. 5.Tingkat Pertumbuhan ekonomi % 5,77 5,98 5,93 -1,87 5,90 3,5-4,0 6,01 3,6-4,5 6,12 4,25-5 6,12 4,25-5 Statistik
6. 6.Tingkat inflasi % 3,15 2,48 2,30 1,38 3,05 3,0+1 3,00 3,0+1 2,95 3,0+1 2,95 3,0+1 Statistik
7. 7.PDRB Perkapita (Rp.000) Rp.000 27.303 28.712 30.052 28.051 28.556 28.556 28.780 28.780 29.450 29.450 29.450 29.450 Statistik 2.1.1. Meningkat nya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan 10) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB % 13,73 13,45 12,09 13,26 15,01 15,01 15,51 15,51 16,01 16,01 16,01 16,01 Pertanian 11) Skor Pola Pangan harapan Nilai 85 82,90 80,10 81,20 89 82 90 83,10 91 84,30 91 84,30 Pangan 2.1.2. Meningkat nya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB 12) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB % 3,20 3,19 3,26 3,05 5,1 5,1 5,25 5,25 5,5 5,5 5,5 5,5 Pariwisata V - 11 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2.1.3. Meningkat nya produktivitas sektor perdagangan 13) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan % 6,68 5,82 6,86 -4 11,56 1,65 11,67 1,67 11,77 1,70 11,77 1,70 Perdagangan 2.1.4. Meningkat nya produktivitas sektor indsutri pengolahan 14) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan % 5,88 6,03 6,30 -1,17 47,14 2,60 47,25 3,00 47,36 3,20 47,36 3,20 Perindustrian 2.1.5. Meningkat nya nilai investasi daerah 15) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor % 1,5 1,5 0,5 49,89 1,80 0,25 1,90 0,25 2,00 0,25 2,00 0,25 Penanaman Modal, Koperasi UMKM
8. 8.Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,17 2,28 3,15 5,96 2,68 5,90 2,46 5,85 2,31 5,80 2,31 5,80 Tenaga Kerja 2.1.6. Meningkat nya tingkat partisi pasi angkatan kerja (TPAK) 16) TPAK % 70,24 70,45 70,19 73,55 71,44 74,03 72,04 74,51 72,76 74,99 72,76 74,99 Tenaga Kerja Misi 3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis 3.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi
9. 9.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 75,22 75,54 75,89 75,86 75,84 75,96 75,94 76,19 76,04 76,30 76,04 76,30 Perencanaan 3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan 17) Harapan lama Sekolah Tahun 13,65 13,66 13,67 13,68 13,74 13,81 13,77 13,87 13,82 13,98 13,82 13,98 Pendidikan 18) Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,5 8,51 8,52 8,56 8,7 8,66 8,75 8,67 8,80 8,71 8,80 8,71 Pendidikan 3.1.2. Meningkat nya derajat kesehat an masyarakat 19) Usia Harapan Hidup Tahun 77,31 77,36 77,38 77,47 77,82 77,60 78,37 77,63 78,82 77,84 78,82 77,84 Kesehatan Misi 4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan 4.1. Terwujudnya pemerataan antar desa
10. 10.Indeks Desa Membangun (IDM) indek 0,6406 0,6416 0,6869 0,6919 0,6446 0,6845 0,6456 0,6852 0,6463 0,6858 0,6463 0,6858 Permasdes 4.1.1. Mening kat nya kemajuan dan kemandirian 20) Indeks Ketahanan Sosial indek 0,6440 0,6450 0,7899 0,8019 0,6480 0,7899 0,6490 0,7909 0,6500 0,7919 0,6500 0,7919 Permasdes I I V - 12 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 desa 21) Indeks Ketahanan Ekonomi Indek 0,5940 0,5950 0,6319 0,6423 0,5980 0,6319 0,5990 0,6329 0,5990 0,6339 0,5990 0,6339 Permasdes 22) Indeks Ketahanan Lingkungan indek 0,6840 0,6850 0,6389 0,6317 0,6880 0,6317 0,6890 0,6317 0,6900 0,6317 0,6900 0,6317 Permasdes Misi 5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga 5.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi, dan kesetaraan gender.
11. 11.Nilai Kabupaten Peduli HAM Nilai 79,25 79,41 79,41 98,21 79,41 80,50 79,41 80,50 79,51 80,50 79,51 80,50 Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) 5.2.1. Meningkat nya kualitas keagamaan dalam keberagaman. 23) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Kasus 230 175 140 198 130 130 125 125 120 120 120 120 KKUPM 24) Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda % 85 85 86 82,3 88 88 90 90 92 92 92 92 KKUPM 25) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Unsur Pemerintahan
12. 12.Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 76 76 77 89,39 79 79 80 80 80 80 80 80 Kebudayaan 5.2.2. Meningkat nya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan 26) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan % 76 87,63 87,70 89,80 88,50 88,50 90 90 90 90 90 90 Kebudayaan 27) Persentase kelompok seni budaya yang aktif % 12,85 13 13,15 88,97 13,45 13,45 13,60 13,60 13,75 13,75 13,75 13,75 Kebudayaan
13. 13.Prestasi Pemuda dan Olah Raga Buah 20 20 40 15 60 4 80 10 100 15 100 15 Pemuda Olah Raga 5.2.3. Meningkat nya prestasi pemuda 28) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Buah 10 10 20 0 30 2 40 5 50 8 50 8 Pemuda dan Olahraga V - 13 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dan olah raga 29) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Buah 10 10 20 15 30 2 40 5 50 7 50 7 Pemuda dan Olahraga
14. 14.Angka kemiskinan % 12,28 10,01 9,55 10,28 6,87- 7,78 9,86 6,15-7,15 9,25 5,44- 6,44 8,96 5,44- 6,44 8,96 Statistik 5.2.4. Meningkat nya kesejahteraan sosial 30) Pengeluaran Perkapita (Rp. juta/th) 10,93 11,32 11,98 12,76 13,35 13,35 14,12 14,12 15,45 15,45 15,45 15,45 Statistik 31) Persentase Penanganan PMKS % 1,02 1,15 1,50 1,56 2,00 2,00 2,25 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 Sosial
15. 15.IPG (Indeks Pembangungan Gender) indeks 96,50 96,70 97,00 96,48 97,25 97,25 97,30 97,30 97,35 97,35 97,35 97,35 PP dan PA 5.2.5. Meningkat nya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak 32) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 74,27 74,31 74,52 74,76 74,71 74,71 74,81 74,81 74,95 74,95 74,95 74,95 PP dan PA 33) Kabupaten Layak Anak Nilai 370 732,11 742 Na 762 762 770 770 780 780 780 780 PP dan PA 5.2. Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik
16. 16.Indeks Reformasi Birokrasi Na Na 57,35 58,94 70 70 75 75 80 80 80 80 Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) 5.2.1. Meningkat nya pemerintahan yang akuntanbel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas 34) Indeks SPBE Indeks 0 2,04 2,99 3,02 2,69 3,25 2,91 3,37 3,00 3,50 3,00 3,50 Kominfo 35) Nilai SAKIP Nilai 57,52 62,38 65,02 67 70 75 75 80 80 85 80 85 Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) 36) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Keuangan 37) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN Indeks 74,67 76,67 78,67 57,16 82,67 60,00 84,67 62,00 86,67 65,00 86,67 65,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 38) IKM Kabupaten Indeks Na Na 81,08 81,561 80,43 80,43 81,26 81,26 81,67 81,67 81,67 81,67 Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang V - 14 Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator sasaran Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESUDAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pemerintahan) 39) Maturitas SPIP Level 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Pengawasan 40) Indeks Arsip Indeks 49 67 75 80 81 80 83 83 85 85 85 85 Kearsipan Sumber : OPD, 2021 Keterangan :
17. 1.PUPR = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18. 2.KKUPM = Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
19. 3.Permasdes = pemberdayaan masyarakat dan desa
20. 4.PP dan PA = pemberdayaan perempuan da perlindungan anak
21. 5.Blok hitam = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut Na = indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan). Target Capaian untuk IKLH beserta penyusunnya yaitu IKU, IKA dan IKTL sudah ditetapkan berdasarkan SE MenLHK Nomor 4 Tahun 2021 ttg Penetapan Rancangan RPJMD Berwawasan Lingkungan VI - 1 “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. Hubungan visi dan misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 digambarkan melalui gambar 6.1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar Berjuang Bersama semua komponen pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat untuk bersama- sama memajukan Karanganyar. Kemajuan Karanganyar ditargetkan dalam hal :(1) kemajuan pembangunan infrastruktur; (2) kemajuan ekonomi kerakyatan; (3) kemajuan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; (4) kemajuan desa; (5) kemajuan harmoni kehidupan bersama dalam keragaman sosial budaya. Gambaran pencapaian visi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 sebagai berikut. Gambar 6.1 Skema Pencapaian Visi Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, perlu disusun rencana strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan, agar setiap tujuan dan sasaran dapat dikerjakan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana, serta permasalahan yang dihadapi, setiap tahunnya. 6.1. Strategi Strategi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 6.1.1. Strategi Misi 1 : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan terwujudnya kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan, dibagi dalam 6 sasaran yaitu : 1) Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, dengan strategi Peningkatan konektivitas melalui: Pemerintah dan DPRD Dunia Usaha Bermitra Berkolaborasi Saling mendukung Saling melengkapi Semua unsur Masyaraka t Memajukan Karanganyar:

(1)kemajuan pembangunan infrastruktur;
(2)kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
(3)kemajuan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat;
(4)kemajuan desa;
(5)kemajuan harmoni kehidupan bersama dalam keragaman sosial budaya VI - 2
(1)Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten;
(2)Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;
(3)Peningkatan komunikasi dan informasi melalui teknologi informasi. 2) Meningkatnya permukiman yang tertata, dengan strategi Pengurangan kawasan kumuh dan penguatan lingkungan permukiman melalui :
(1)Peningkatkan rumah bersanitasi;
(2)Peningkatan kepemilikan rumah layak huni;
(3)Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
(4)Peningkatan kualitas drainase perkotaan. 3) Meningkatnya infrastruktur pelayanan publik, dengan strategi Penyediaan sarana prasarana pelayanan umum yang representatif, melalui :
(1)Pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana pendidikan;
(2)Pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
(3)Pembangunan sarana prasarana pemerintahan; 4) Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian Daerah, dengan startegi Penyediaan sarana prasarana perekonomian wilayah yang baik, melalui :
(1)Pembangunan sarana perdagangan (pasar kabupaten) yang layak;
(2)Pmbangunan saluran irigasi yang baik;
(3)Pembagunan aksesibilitas daerah potensial pertanian dan pariwisata
(4)Pembangunan jalan mantap. 5) Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana, dengan strategi Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan resiko bencana melalui :
(1)Penyediaan infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana;
(2)Pembentukan dan mewujudkan desa tangguh bencana. 6) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan strategi Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui :
(1)Penyediaan ruang terbuka publik;
(2)Pengawasan kualitas udara dan sungai;
(3)Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (re use, re duce dan re cycle);
(4)Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir 6.1.2. Strategi Misi 2 : Pemberdayaan Perekonomian Rakyat Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan terwujudnya produktivitas ekonomi dan daya saing daerah, dibagi dalam 6 sasaran yaitu : VI - 3 1) Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan, dengan strategi : Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui :
(1)Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan holtikultura;
(2)Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak;
(3)Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap;
(4)Peningkatan distribusi, pengendalian cadangan pangan, pemanfataan pekarangan dan pembudayaan pola pangan harapan. 2) Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB, dengan strategi Peningkatan produktivitas sektor akomodasi dan makan minum melalui :
(1)Peningkatkan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan pembuatan desa wisata sebagai obyek wisata baru;
(2)Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal. 3) Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan, dengan strategi Peningkatan produktivitas sektor perdagangan melalui :
(1)Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat);
(2)Peningkatan pengawasan produk perdagangan;
(3)Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang
(4)Peningkatan kapasitas modal dan pedagang. 4) Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan, dengan strategi Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui :
(1)Peningkatan kapasitas industri kecil;
(2)Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri;
(3)Pengembangan kawasan industri. 5) Meningkatnya nilai investasi daerah, dengan strategi Peningkatan nilai investasi daerah melalui:
(1)Peningkatan produktivitas LKM dan UMKM, dengan mendorong terciptanya one village one product, fasilitasi pengembangan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa;
(2)Peningkatkan investasi daerah melalui peningkatan promosi, dan kemudahan investasi dengan mall pelayanan publik. 6) Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dengan strategi Pengurangan jumlah pengangguran, melalui :
(1)Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi;
(2)Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja. VI - 4 6.1.3. Strategi Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dibagi 2 sasaran yaitu : 1) Meningkatnya kualitas pendidikan, dengan strategi Peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi melalui :
(1)Peningkatan layanan pendidikan untuk semua penduduk usia sekolah
(2)Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan PAUD;
(3)Pemerataan SDM pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan);
(4)Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan;
(5)Peningkatan kualitas perpustakaan dalam mewujudkan budaya literasi. 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan strategi Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui :
(1)Peningkatan pelayanan kesehatan dasar;
(2)Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan;
(3)Perbaikan gizi masyarakat;
(4)Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
(5)Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan (SDK);
(6)Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dalam mencegah pandemic;
(7)Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 6.1.4. Strategi Misi 4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan terwujudnya pemerataan pembangunan antar desa, sasarannya adalah meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa, dengan strategi Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa melalui:
(1)Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ketahanan sosial dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keamanan dan toleransi;
(2)Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas aparatur desa dan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, peningkatkan kerjasama antar desa serta pembangunan desa yang maju dan inovatif;
(3)Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan pengurangan potensi bencana. VI - 5 6.1.5. Startegi Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan :

1.Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berprestasi dan kesetaraan gender, dengan sasaran : 1) Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman, dengan strategi Peningkatan kualitas keagamaan dalam keberagaman melalui : 1) Penguatan perlindungan kemanan, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat, peningkatan peran FKUB dalam mencegah konflik antar agama, suku dan ras; 2) Penegakan peraturan daerah dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, peningkatan sarana prasarana keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (KKUPM); dan 3) Peningkatan perlindungan masyarakat dengan pencegahan dan penanganan kebakaran. 2) Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, dengan strategi Peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, yang akan dilaksanakan melalui : 1) Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang tangible maupun intagible. 3) Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga, dengan strategi Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga, yang akan dilaksanakan adalah melalui : 1) Peningkatan prestasi dan penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan olah raga melalui pelatihan atlet, pencarian bibit atlet, peningkatan sarana prasarana olah raga (revitalisasi stadion 45 dan GOR), sarana olah raga perdesaan . 4) Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan strategi Peningkatan kesejahteraan sosial, yang akan dilaksanakan adalah : 1) Pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan program keluarga harapan; 2) Peningkatan ketrampilan bagi penduduk miskin; 3) Penanganan PMKS di luar panti. 5) Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, dengan strategi Peningkatan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, yang akan dilaksanakan adalah : VI - 6 1) Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan.
2.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran : 1) Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan strategi :

a.Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta kualitas pengawasan , melalui : 1) Pengembangan dan sinergitas perencanaan desa dan kabupaten; 2) Penyusunan RKPD sejalan dengan RPJMD; 3) Peningkatan kualitas KUA PPAS dan RAPBD; 4) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah; 5) Peningkatan kualitas pengawasaan; 6) Peningkatan pembangunan kewilayahan; 7) Peningkatan kualitas data; 8) Peningkatan kualitas kearsipan; 9) Peningkatan kualitas persandian; 10) Peningkatan kualitas SIDA dalam kelitbangan.
b.Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN sehingga terwujudnya pemerataan distribusi, melalui 1) Pelaksanaan diklat fungsional dan structural; 2) Peningkatan disiplin Aparatur; 3) Peningkatan kinerja aparatur.
c.Peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil melalui peningkatan kemudahan akses pelayanan
d.Peningkatan kualitas koordinasi dalam pembangunan daerah dan kualitas legeslasi melalui 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik; 2) Peningkatan koordinas penyusunan produk hukum; 3) Peningkatan kualitas tata pemerintahan, administrasi pemerintahan; 4) Peningkatan kualitas koordinasi dalam peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; 5) Peningkatan kualitas legeslasi. 6.2. Arah Kebijakan Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan. Selain itu, arah VI - 7 kebijakan pembangunan daerah, juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dalam mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. 6.2.1. Tema dan Fokus Tahunan Berdasar analisis rangkaian tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023 untuk menjawab isu strategis pembangunan, serta mewujudkan visi daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun. Pentahapan prioritas dimaksudkan untuk memberi fokus arah kebijakan yang menjadi payung program dan kegiatan unggulan tahunan, tanpa mengabaikan keberlanjutan atau pemantapan kebijakan lainnya. Fokus tahapan pembangunan akan mendasari kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD). Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik teknokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

(1)Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Berdasarkan uraian disusun arah kebijakan tahunan sebagaimana Tabel 6.2. VI - 8 Tabel 6.1. Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Program Perangkat Daerah Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 1.1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 1.1.1. Peningkatan konektivitas, melalui : 1) Peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; 2) Peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan; 3) Peningkatan komunikasi dan informasi melalui teknologi informasi. Arah kebijakan 1: Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah 2) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi 3) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; 4) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 5) Penguatan koordinas dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu: 6) Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi) 7) infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik 8) sarana prasarana kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana Urusan Pekerjaan Umum
(1)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
(2)Program Penyelenggaraan Jalan Urusan Perhubungan
(1)Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Urusan PUPR 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN; Urusan Perhubungan 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Urusan Komunikasi dan Informatika 3) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 1.2. Meningkatnya permukiman yang tertata 1.1.2. Pengurangan kawasan kumuh dan penguatan lingkungan permukiman melalui : 1) Peningkatkan rumah bersanitasi; 2) Peningkatan kepemilikan rumah layak huni; 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi; 4) Peningkatan kualitas drainase perkotaan. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(1)Program Pengembangan Perumahan
(2)Program Kawasan Permukiman
(3)Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
(4)Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Urisan Pekerjaan Umum
(1)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(2)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Urusan PUPR 1) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; 2) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH; 3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE; 4) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Urusan PRKP 5) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 6) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.3. Meningkatnya Infrastruktur pelayanan publik 1.1.3. Penyediaan sarana prasarana pelayanan umum yang representatif, melalui : 1) Pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana pendidikan; 2) Pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana kesehatan; 3) Pembangunan sarana prasarana pemerintahan; Urisan Pekerjaan Umum
(1)Program Penataan Bangunan Gedung
(2)Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
(3)Program Pengembangan Jasa Konstruksi Urusan PUPR 1) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG; 2) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 3) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI; Urusan P endidikan 4) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Urusan Kesehatan 5) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.4. Meningkatnya infrastruktur pendukung perekonomian daerah 1.1.4. Penyediaan sarana prasarana perekonomian wilayah yang baik, melalui : 1) Pembangunan sarana perdagangan (pasar kabupaten) yang layak; 2) Pmbangunan saluran irigasi yang baik; 3) Pembagunan aksesibilitas daerah potensial pertanian dan pariwisata 4) Pembangunan jalan mantap. Urisan Pekerjaan Umum
(1)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Air
(2)Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
(3)Program Penyelenggaraan Jalan Urusan PUPR 1) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA); Urusan Perdagangan 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Unsur Penunjang 4) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Urusan Pertanian 5) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN VI - 9 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 6) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Urusan Pariwisata 7) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.5. Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana 1.1.5. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung kesiagaan daerah dalam menurunkan resiko bencana melalui : 1) Penyediaan infrastruktur pencegahan, penanggulangan bencana; 2) Pembentukan dan mewujudkan desa tangguh bencana Urusan Trantibunlinmas
(1)Program Penanggulangan Bencana
(2)Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam
(3)Program Penanggulangan Kebakaran Urusan PUPR 1) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Urusan KKUPM 1) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 2) PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA 3) PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Urusan Pertanian 4) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 1.1.6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui : 1) Penyediaan ruang terbuka publik; 2) Pengawasan kualitas udara dan sungai; 3) Peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (re use, re duce dan re cycle); 4) Peningkatan pengelolaan sampah di tempat pengolahan akhir. Urusan Lingkungan Hidup
(1)Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
(2)Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
(3)Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
(4)Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
(5)Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
(6)Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
(7)Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Urusan Pertanahan
(1)Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
(2)Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
(3)Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
(4)Program Penatagunaan Tanah
(5)Program Pengelolaan Persampahan Urisan Pekerjaan Umum
(1)Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan PRKP 1) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Lingkungan Hidup 2) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 5) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN VI - 10 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian, dan perikanan 2.1.1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui : 1) Peningkatan produktivitas pertanian pangan dan holtikultura, 2) Peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak, 3) Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap 4) Peningkatan distribusi, pengendalian cadangan pangan, pemanfataan pekarangan dan pembudayaan pola pangan harapan Arah Kebijakan 2: Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengembangan industry pertanian/ peternakan/ perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada 2) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multi sektor (smart torurism & sustainable tourism) 3) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termask masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy 4) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan e- commerce, termasuk di seluruh desa 5) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan) 6) Peningkatan sarana perdagangan dengan fokus rehabilitasi pasar menjadi pasar sehat Urusan Pertanian
(1)Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
(2)Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
(3)Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
(4)Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
(5)Program Perizinan Usaha Pertanian
(6)Program Penyuluhan Pertanian Pangan
(1)Program Peningkatan Ketahanan Pangan Urusan Pertanian 1) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pangan 4) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 5) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Urusan Perikanan dan Kelautan
(1)Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
(2)Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
(3)Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Kelautan dan Perikanan 6) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 7) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.2 Meningkatnya produktivitas sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB 2.2.1. Peningkatan produktivitas sektor akomodasi dan makan minum melalui : 1) Peningkatkan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan pembuatan desa wisata sebagai obyek wisata baru 2) Peningkatan event pariwisata skala regional dan lokal Urusan Pariwisata
(1)Program Pemasaran Pariwisata
(2)Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
(3)Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
(4)Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Urusan Pariwisata 1) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 2) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3) PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 2.3 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan 2.3.1 Peningkatan produktivitas sektor perdagangan, melalui : 1) Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan (pasar rakyat yang berkualitas) 2) Peningkatan pengawasan produk perdagangan 3) Peningkatan pengawasan alat ukur melalui tera dan tera ulang 4) Peningkatan kapasitas pedagang Urusan Perdagangan
(1)Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
(2)Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
(3)Program Pengembangan Ekspor
(4)Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
(5)Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Urusan Perdagangan 1) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 5) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Urusan Koperasi dan UMKM VI - 11 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 6) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 8) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.4 Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan 2.4.1. Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui : 1) Peningkatan kapasitas industri kecil 2) Peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri 3) Pengembangan kawasan industri Urusan Perindustrian
(1)Program Pengembangan industri kecil dan menengah
(2)Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Urusan Perindustrian 1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASIINDUSTRI NASIONAL 2.5 Meningkatnya nilai investasi daerah 2.5.1. Peningkatan nilai investasi daerah, melalui : 1) Peningkatan produktivitas LKM dan UMKM, dengan mendorong terciptanya one village one product, fasilitasi pengembangan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa; 2) Peningkatkan investasi daerah melalui peningkatan promosi, dan kemudahan investasi dengan mall pelayanan publik. Urusan Penanaman modal
(1)Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
(2)Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
(3)Program Pengembangan industri kecil dan menengah
(4)Program Promosi Penanaman Modal
(5)Progam Pelayanan Penanaman Modal
(6)Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Urusan Koperasi dan UMKM
(1)Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
(2)Program Pengembangan Umkm
(3)Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
(4)Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
(5)Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
(6)Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
(7)Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Urusan Perdagangan 1) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARANPERUSAHAAN Urusan Penanaman Modal 2) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 3) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 4) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penanaman Modal 5) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 6) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 7) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.6 Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 2.6.1. Pengurangan jumlah pengangguran, melalui : 1) Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan kompetensi 2) Peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerja sama dengan dunia usaha, bursa kerja Urusan Tenaga Kerja
(1)Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
(2)Program Penempatan Tenaga Kerja Urusan Tenaga Kerja 1) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN 2) PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 4) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL VI - 12 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan 3.1.1. Peningkatan kualitas pendidikan dan budaya melalui : 1) Peningkatan layanan pendidikan untuk semua penduduk usia sekolah 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan PAUD 3) pemerataan SDM pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan), 4) Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan 5) Peningkatan kualitas perpustakaan dalam mewujudkan budaya literasi Arah Kebijakan 3: Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penyelenggaraan layanan pendidikan dan literasi masyarakat secara merata dan berkualitas 2) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM pendidikan 3) Penyediaan bantuan sosial pendidkan untuk semua sepanjang hayat 4) Penyelenggaraan layanan kesehatan secara merata dan berkualitas 5) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal Health Coverage) Urusan Pendidikan
(1)Program Pengelolaan Pendidikan
(2)Program Pengembangan Kurikulum
(3)Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Urusan Perpustakaan
(4)Program Pembinaan Perpustakaan Urusan Pendidikan 1) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN; 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 3.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3.2.1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui : 1) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar 2) Peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan 3) Perbaikan gizi masyarakat 4) Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDK 6) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta lingkungan sehat dalam mencegah pandemic 7) Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Urusan Kesehatan
(1)Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
(2)Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
(3)Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
(4)Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Urusan Keluarga berencana
(1)Program Perlindungan Khusus Anak
(2)Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
(3)Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
(4)Program Pengendalian Penduduk Urusan Kesehatan 1) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT; 2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Urusan Sosial : 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 7) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 8) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.1. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa 4.1.1. Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa , melalui : 1) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ketahanan sosial dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan keamanan dan toleransi 2) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang ekonomi dengan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, penguatan kapasitas aparatur desa dan tata kelola administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, peningkatkan kerjasama antar desa serta pembangunan desa yang maju dan inovatif 3) Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa bidang lingkungan dengan peningkatan kualitas lingkungan yang baik dan pengurangan potensi bencana Arah kebijakan 4: Fasilitasi desa mandiri dan berkembang Dengan rangkaian kebijakan: 1) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa 2) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa 3) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata; desa industri; desa lumbung pangan; desa seni,; desa sayur dan buah; kampung ternak, dan sebagainya Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(1)Program Penataan Desa
(2)Program Peningkatan Kerjasama Desa
(3)Program Administrasi Pemerintahan Desa
(4)Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) PROGRAM PENATAAN DESA 2) PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 3) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Unsur Kewilayahan 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA VI - 13 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 5.1. Meningkatnya kualitas keagamaan dalam keberagaman. 5.1.1. Peningkatan kualitas keagamaan dalam keberagaman, melalui : 1) Penguatan perlindungan kemanan, harmoni dan kegotongroyongan dalam keragaman masyarakat, peningkatan peran FKUB dalam mencegah konflik antar agama, suku dan ras; 2) Penegakan peraturan daerah dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam ketertiban dan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, peningkatan sarana prasarana keamanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (KKUPM); dan 3) Peningkatan perlindungan masyarakat dengan pencegahan dan penanganan kebakaran Arah Kebijakan 5: Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif Dengan rangkaian kebijakan: 1) fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan 2) Pemasyarakat nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan Kesbangpolinmas
(1)Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
(2)Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(3)Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penaganan Konflik Sosial
(4)Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
(5)Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Unsur Pemerintahan Umum 1) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN 2) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI KEMASYARAKATAN 4) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Unsur Kewilayahan 6) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.2. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan 5.2.1. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan, melalui : Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang tangible maupun intagible Arah Kebijakan 7: Perlindungan, Pelestarian, Pengembang an dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait 2) Pengembangan seni budaya 3) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan 4) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di lingkungan generasi muda 5) Aktualiasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif Urusan Kebudayaan
(1)Program Pengembangan Kebudayaan
(2)Program Pengembangan Kesenian Tradisional
(3)Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
(4)Program Pembinaan Sejarah. Urusan Kebudayaan 1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 3) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Urusan Kearsipan 4) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSI 5.3. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga 5.3.1. Peningkatan prestasi pemuda dan olah raga, (strategi 6.1.15) melalui : Peningkatan prestasi dan penguatan daya kreasi dan inovasi pemuda dan olah raga melalui pelatihan atlet, pencarian bibit atlet, peningkatan sarana prasarana olah raga (revitalisasi stadion dan GOR), sarana olah raga perdesaan. Arah kebijakan 6: Pengembangan inovasi dan prestasi daerah Dengan rangkaian kebijakan: 1) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi Urusan Pemuda dan Olah raga
(1)Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
(2)Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 7) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 8) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 9) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN VI - 14 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 2) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/ insentif meningkatnya olahraga berprestasi 5.4. Meningkatnya kesejahteraan sosial 5.4.1. Peningkatan kesejahteraan sosial, dengan strategi (strategi 6.1.16) melalui : 1) pengurangan pengeluaran penduduk miskin dengan program keluarga harapan, 2) peningkatan ketrampilan bagi penduduk miskin, 3) penanganan PMKS di luar panti Arah kebijakan 8: Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif Dengan rincian kebijakan: 4) Implementasi kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran 5) Penguatan ketrampilan kerja dan budaya produktif di kalangan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan 6) Fasilitasi jejaring penyerapan lapangan kerja bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan Urusan Sosial
(1)Program Pemberdayaan Sosial
(2)Program Perlinduingan dan Jaminan Sosial
(3)Program Penanganan Bencana Alam
(4)Program Rehabilitasi Sosial Urusan Sosial 1) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINANSOSIAL 4) PROGRAM PENANGANAN BENCANA 5.5. Meningkatnya kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak 5.5.1. Peningkatan kualitas pembangunan gender, dan perlindungan anak, (strategi 6.1.17) melalui : Penguatan pembangunan gender dengan mengedepankan peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan Arah kebijakan 9: Pengembangan kebijakan daerah ber perspektif adil gender dan ramah anak Dengan rincian kebijakan: 1) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender 2) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan 3) Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak Urusan Pemberdayaan Perempuan dan anak
(1)Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
(2)Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
(3)Program Peningkatan Kualitas Keluarga
(4)Program Perlindungan Perempuan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2) PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 3) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 4) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 6) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 5.6. Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas 5.6.1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta kualitas pengawasan (strategi 6.1.18) melalui 1) pengembangan dan sinergitas perencanaan desa dan kabupaten 2) penyusunan RKPD sejalan dengan RPJMD 3) Peningkatan kualitas KUA PPAS dan RAPBD 4) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah 5) Peningkatan kualitas pengawasaan 6) Peningkatan pembangunan kewilayahan 7) Peningkatan kualitas data 8) Peningkatan kualitas kearsipan 9) Peningkatan kualitas persandian Arah kebijakan 10 : Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif Dengan rangkaian kebijakan: 1) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh 2) Penguatan e-goverment difokuskan pada perwujudan e-planning, e- budgeting, e-SAKIP 3) Pembangunan Kabupaten Pintar Perencanaan
(1)Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
(2)Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Keuangan
(1)Program Pengelolaan Keuangan Daerah
(2)Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
(3)Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengawasan
(1)Program Penyelenggaraan Pengawasan Unsur Perencanaan 1) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Unsur Keuangan 3) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Unsur Pendidikan dan Pelatihan 6) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unsur Penelitian dan Pengembangan 7) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Unsur Pengawasan VI - 15 Sasaran Strategi Arah Kebijakan Prioritas Program Perangkat Daerah (RPJMD 2018-2020) Prioritas Program Perangkat Daerah sesuai Permendagri 90/2019 (Perubahan RPJMD 2021-2023) 10) Peningkatan kualitas SIDA dalam kelitbangan (2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Statistik
(1)Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Kearsipan
(2)Program Pengelolaan Arsip
(3)Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persandian Program Persandian Kecamatan
(1)Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
(2)Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
(3)Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
(4)Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
(5)Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penelitian dan pengembangan
(1)Penelitian dan Pengembangan
(2)Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 8) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 9) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.6.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas ASN melalui 1) Pelaksanaan diklat fungsional dan structural 2) Peningkatan disiplin Aparatur 3) Peningkatan kinerja aparatur Kepegawaian
(1)Program Kepegawaian Daerah Unsur Kepegawaian 1) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Pendidikan dan Pelatihan 2) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA 5.6.3 Peningkatan kualitas pelayanan Admnistrasi Kependudukan Pencatatan Sipil melalui peningkatan kemudahan akses pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatab Sipil
(1)Program Pendaftaran Penduduk
(2)Program Pencatatan Sipil
(3)Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
(4)Program Pengelolaan Profil Kependudukan Unsur Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2) PROGRAM PENCATATAN SIPIL 3) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 4) PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN 5.6.4 Peningkatan kualitas koordinas dalam pembangunan daerah dan kualitas legeslasi) melalui 1) peningkatan kualitas pelayanan public 2) Peningkatan koordinas penyusunan produk hukum 3) Peningkatan kualitas tata pemerintahan, administrasi pemerintahan 4) Peningkatan kualitas koordinasi dalam peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 5) Peningkatan kualitas legeslasi Sekretariat daerah
(1)Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(2)Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
(3)Program Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Dewan
(1)Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 1) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Sumber: Baperlitbang, 2020 VI - 16 Tabel 6.2. Tema, Fokus, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2019-2023 Arah Kebijakan 2019 2020 2021 2022 2023 Tema: Maju dan Berintegritas: Fokus: Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas Tema: Maju dan Tangguh: Fokus: Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur Tema: Maju dan Berdaya saing: Fokus: Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung daya saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur Tema: Maju dan Mandiri Fokus: Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial Tema: Maju dan Mantap Fokus: Penguatan sinergi pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan Arah Kebijakan: 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembanga n dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah 3) Pengembanga n pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif Arah kebijakan: 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2) Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif 3) Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Arah Kebijakan: 1) Fasilitasi desa mandiri dan berkembang 2) masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif. 3) Pengembanga n kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembanga n dan Reaktualisasi nilai budaya daerah 5) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul 6) Pengembanga n inovasi dan prestasi daerah 7) Pembangunan produktivitas ekonomi yang ber kualitas. Sumber: Baperlitbang, 2018 Keterkaitan antar arah kebijakan beserta rangkaian kebijakan umum dan tema pembangunan tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijelaskan dengan gambar berikut ini: VI - 17 Gambar 6.2 Tema Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 Penentuan tema setiap tahun secara umum menterjemahkan isu dan kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Manifestasi SDGs dalam tema tahunan RPJMD 2018-2023 tercermin dari terminologi berikut: 1) Tema tahun 1, Infrastruktur berkualitas, berarti ramah lingkungan dan tangguh bencana, sesuai dengan Tujuan SDGs ke 6 yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; Tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; Tujuan 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 2) Tema tahun 1, Pemerintahan yang berintegritas sesuai dengan SDGs tujuan 17, yaitu kemitraan pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan; 3) Tema tahun 2, SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, sesuai dengan tujuan SDGs tujuan 1, 2, 3, 4, yaitu kualitas kesejahteraan (menurunkan kemiskinan), kualitas pangan, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan; 4) Tema 3, Daya saing daerah desa dan kota mendukung tujuan SDGs ke 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 5) Tema tahun ke 4, kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial mendukung tujuan SDG ke 8 seperti diatas dan tujuan ke 5 keadilan gender; 2019 2020 2023 2021 2022 Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk mem perlancar pengembang an potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur Penguatan sinergi Pembangun an Desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan Pengembangan keunggulan Desa dan Kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur berkualitas Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwira usaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahte raan sosial "Maju dan Berintegritas" Maju dan Tangguh Maju dan Berdaya Saing Maju dan Mandiri Maju dan Mantap I 1 1 11 I 1-1_-_1 ----1----- ~=~11 11 11 I iiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiil I....._....._ VI - 18 6) Tema tahun ke 5, Pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan mendukung tujuan SDGs: a) Tujuan 12: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; b) Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; c) Tujuan 14: melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; d) Tujuan 15: melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; e) Tujuan 16: menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; Penjelasan Tema dari tiap tahapan pembangunan sebagai berikut:
1. a.Tahun 2019: "Maju dan Berintegritas". RKPD tahun 2019 memiliki fokus pembangunan pada “Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas”. Strategi yang diprioritaskan yaitu: 1) Peningkatan kualitas infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas wilayah yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana. infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas meliputi: Jalan, jembatan, transportasi, jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi & internet 2) Peningkatan kualitas infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inklusif, ramah lingkungan, dan tangguh bencana. Infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik meliputi: pembangunan gedung kantor, perangkat teknologi informasi untuk pemerintahan dan pelayanan publik, perangkat kebijakan pengembangan birokrasi, ASN, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan Arah Kebijakan tahun 2019 yaitu: 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan rangkaian kebijakan umum: a) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah b) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh VI - 19 c) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi d) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; e) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
(1)Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi, telekomunikasi)
(2)Infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan kebijakan umum: a) Aktualiasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.
1. b.Tahun 2020 : “Maju dan Tangguh“ Asumsi prioritas tahun 2020 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan 2019, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2020 yaitu: ”Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur”. Strategi prioritas tahun 2020 yaitu: 1) Pemenuhan layanan pendidikan yang berkarakter, berkualitas dan inklusif, melalui: (1) pemerataan sarana prasarana; (2) pemerataan kualitas SDM pendidikan; (3) pengembangan sistem kebijakan penyelengaraan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan; dan (iv) jaminan sosial bantuan pendidikan 2) Pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan inklusif, melalui: (1) pemerataaan sarana prasarana, (2) pemerataan rasio SDM kesehatan, (3) pengembangan sistem kebijakan penyelenggaraan kesehatan, dan (4) jaminan sosial bantuan kesehatan Arah kebijakan tahun 2020 yaitu: 1) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul; Dengan rangkaian kebijakan: a) Perluasan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas b) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat c) Perluasan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas d) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal Health Coverage) VI - 20 2) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi; b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olah raga berprestasi. 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan, dengan rangkaian kebijakan umum: a) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; b) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; c) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
(1)infrastruktrur kantor pemerintahan dan pelayanan publik
(2)infrastruktur pendidikan
(3)infrastruktur kesehatan
(4)infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya, fasilitas olah raga, panti sosial, fasilitas keagamaan)
(5)infrastruktur lingkungan perumahan permukiman dan ruang publik;
(6)sarana prasarana pendukung kesiagaan daerah menurunkan resiko bencana. 4) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak; Dengan rincian kebijakan: a) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender; b) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan; c) Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.
1. c.Tahun 2021 : “Maju dan Berdaya Saing” Fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2021 yaitu: ”Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur”. Strategi prioritasnya adalah : 1) Peningkatan produktivitas daerah, secara khusus unggulan industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata; 2) Penguatan UMKM; 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata; VI - 21 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan. 5) Peningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat; 6) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang inovatif dan berdaya saing. Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada; b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (smart torurism & sustainable tourism); c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy; d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengem bangan e-commerce, termasuk di seluruh desa; e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan). 2) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif, Dengan rangkaian kebijakan: a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa; b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa; c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: esa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya; d) Pemasyarakatan desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana. 3) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. d) Pengendalian kebijakan Pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana; e) Pengembangan kerjasama BERSAMA dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
(1)infrastruktur ekonomi wilayah; VI - 22
(2)infrastruktur sosial budaya (fasilitas seni budaya; fasilitas olah raga; panti sosial, fasilitas keagamaan).
1. d.Tahun 2022 : “Maju dan Mandiri” Asumsi prioritas tahun 2022 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan RKPD 2021, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2022 yaitu: ”Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial ”. Strategi prioritasnya adalah : 1) Peningkatan infrastruktur pendukung produk unggulan daerah, bidang industri, pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata; 2) Penguatan UMKM dan Koperasi; 3) Penguatan kewirausahaan untuk perluasan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata; 4) Peningkatan produksi, distribusi, pengendalian cadangan pangan dan pembudayaan pola pangan harapan; 5) Penguatan kapasitas pemerintahan yang inovatif, kolaboratif, berdayasaing dan akuntabel; 6) Pembangunan infrastruktur antar desa, termasuk jaringan internet di semua desa; 7) Penguatan fasilitasi pembangunan masyarakat dan lingkungan yang sehat dan mandiri; dan 8) Pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif mengelola produk unggulan desa. Arah Kebijakan: 1) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (smart torurism & sustainable tourism) c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termask masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengem bangan e-commerce, termasuk di seluruh desa e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan) VI - 23 2) Penguatan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif Dengan rangkaian kebijakan: a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa b) Pengembangan jalan, jembatan, dan jaringan teknologi informasi berbasis internet di semua desa c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata; desa industri; desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya d) Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana. 3) Pengembangan kebijakan sosial yang inklusif Dengan rincian kebijakan: a) Implementasi kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran b) Penguatan ketrampilan kerja dan budaya produktif di kalangan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan c) Fasilitasi jejaring penyerapan lapangan kerja bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kelompok rentan 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan seni budaya b) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan c) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di lingkungan generasi muda d) Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.
2. e.Tahun 2023 : “Maju dan Mantap” Asumsi prioritas tahun 2023 adalah melanjutkan keberlanjutan capaian perencanaan 2022, dan menambahkan fokus yang diprioritaskan untuk RKPD tahun 2023 yaitu: ”Penguatan sinergi Pembangunan Desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan”. Strategi prioritasnya adalah : 1) Penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa, dalam pembangunan infrastruktur dan pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif. 2) Penguatan pembangunan lingkungan yang sehat dan mantap; VI - 24 3) Penguatan perlindungan keamanan, harmoni dan kegotongroyongan masyarakat dalam keragaman; 4) Pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang tangible maupun intangible; 5) Penguatan pembangunan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak; 6) Penguatan daya kreasi dan inovasi masyarakat, pemuda dan olahraga; 7) Peningkatan kualitas penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial; dan 8) Peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap. Arah Kebijakan tahun 2023 yaitu: 1) Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan desa secara partisipatif Dengan rangkaian kebijakan: a) Peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan desa; b) Pengembangan jalan, jembatan, dan Jaringan Teknologi informasi berbasis internet di semua desa; c) Penguatan inovasi desa dan BUMDesa sesuai keunggulan potensinya: desa wisata, desa industri, desa lumbung pangan, desa seni, desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya; d) Pemasyarakat desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana; 2) Pembangunan masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif. Dengan rangkaian kebijakan: a) fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan; b) Pemasyarakatan nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan; 3) Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak Dengan rincian kebijakan: a) Penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender; b) Pengembangan kebijakan perlindungan perempuan; c) Pengembangan kebijakan kabupaten layak anak. 4) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa. Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan seni budaya. b) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan. VI - 25 c) Pemasyarakatan kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda. d) Aktualiasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif. 5) Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul Dengan rangkaian kebijakan: a) Penyelenggaraan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas; b) Pemerataan SDM pendidikan berkualitas; c) Penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk smeua sepanjang hayat; d) Penyelenggarakan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas; e) Pemerataan SDM kesehatan yang bekualitas; f) Penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (universal Health Coverage). 6) Pengembangan inovasi dan prestasi daerah. Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi; b) Pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi. 7) Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas. Dengan rangkaian kebijakan: a) Pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (Smart agriculture) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada; b) Pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (smart torurism & sustainable tourism); c) Penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM, termasuk masyarakat desa dan BUMDesa dan menuju smart economy; d) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pengembangan e-commerce, termasuk di seluruh desa; e) Penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan). 6.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah Perumusan prioritas program pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan yang konkret dalam bentuk program unggulan yang secara khusus berhubungan dengan visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih. Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan capaian VI - 26 keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan beberapa program daerah yang menjadi prioritas. 6.3.1. Program Daerah Penetapan program daerah yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: Misi 1 Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
  1. 1.Program Peningkatan Konektivitas;
  2. 2.Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  3. 3.Program Peningkatan Mitigasi dan Penanganan Bencana; Misi 2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
  4. 4.Program Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
  5. 5.Program Peningkatan Produktivitas Sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB;
  6. 6.Program Peningkatan Produktivitas Sektor Perdagangan;
  7. 7.Program Peningkatan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan;
  8. 8.Program Peningkatan Nilai Invetasi Daerah;
  9. 9.Program Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja. Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis
  10. 10.Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
  11. 11.Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Misi 4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan
  12. 12.Program Peningkatan Kemajuan dan Kemandirian Desa Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga
  13. 13.Program Peningkatan Kualitas Keagamaan dalam Keberagaman;.
  14. 14.Program Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan;
  15. 15.Program Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olah Raga;
  16. 16.Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
  17. 17.Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gender, dan Perlindungan Anak;
  18. 18.Program Peningkatan Pemerintahan yang Akuntabel, Efisien, dan Efektif serta Pelayanan yang Berkualitas. Dari 18 Program Daerah tersebut menjadi dasar bagi Perangkat Daerah atau untuk mewadahi program-program yang akan dilaksanakan ketika melakukan input usulan melalui aplikasi Simda Perencanaan, namun dengan adanya Peraturan Menteri 70 dan 90 Tahun 2019, terkait penggunaan aplikasi SIPD dan Kodefikasi Program Kegiatan baru, yang mulai berlaku tahun 2021, maka program tersebut tidak digunakan lagi dalam aplikasi. VI - 27 Tabel 6.3. Program Unggulan Daerah dalam Pencapaian Visi dan Misi URAIAN Program Unggulan Tiap Tahun Perangkat Daerah Menangani Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 Tema : Tema : Tema : Tema : Tema : Maju dan Berintegritas Maju dan Tangguh Maju dan Berdaya saing Maju dan Mandiri Maju dan Mantap Fokus : Fokus : Fokus : Fokus : Fokus : Pemerataan infrastruktur perhubungan untuk memperlancar pengembangan potensi wilayah dan dilandasi oleh tata kelola pemerintahan yang berintegritas Pembangunan SDM berkarakter unggul, inovatif, maju, dan tangguh, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur Pengembangan keunggulan desa dan kota untuk mendukung Daya Saing daerah dan melanjutkan pemerataan infrastruktur Peningkatan kemampuan kemandirian masyarakat untuk berwirausaha dan pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial Penguatan sinergi Pembangunan desa dan kota untuk kesejahteraan yang merata, inklusif, harmoni dan pro lingkungan berkelanjutan ALOKASI ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN Misi 1 Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh 92.500.000.000 116.000.000.000 108.000.000.000 123.000.000.000 69.000.000.000 1 Pelebaran dan peningkatan jalan kabupaten 90.000.000.000 90.000.000.000 90.000.000.000 120.000.000.000 60.000.000.000 1) PUPR 2) Perhubungan 3) Komunikasi dan Informatika 4) Lingkungan Hidup 5) KKUPM 2 Konservasi Gunung Lawu (penanaman bambu) 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3 Pembuatan Tangga Puncak Lawu (Non APBD/CSR) - 20.000.000.000 - - - 4 Waduk Jlantah Tlobo Jatiyoso (APBN) - - - - - 5 Pembangunan sarpras perhubungan 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 6 Pembangunan sarpras cyber city 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 7 Penataan Simpang Siwaluh - 2.000.000.000 1.000.000.000 - 6.000.000.000 8 Pengelolaan sampah tuntas di desa 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Misi 2 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 3.650.000.000 17.200.000.000 17.200.000.000 17.200.000.000 17.200.000.000 VI - 28 URAIAN Program Unggulan Tiap Tahun Perangkat Daerah Menangani Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 1 Kampung Kelinci/OVOP (Bantuan bibit) (Twmg) - 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1) Pertanian 2) PUPR 3) Pariwisata 4) Perdagangan 5) Koperasi dan UMKM 6) Penanaman Modal 7) Kelautan dan Perikanan 2 Kampung Kopi (Twmg, Krpd, Jtys, Jnw, Ngys) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3 Pembangunan dan Pengembangan kawasan kuliner 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 4 Bantuan Modal usaha 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5 Pembangunan Kawasan Wisata (CSR) 50.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 6 Program pengembangan kawasan buah-buahan 100.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 7 Pemberdayaan BUMDes 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 8 Pemberdayaan Pemuda 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 9 Pengembangan Tahura - 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 10 Pengembangan BLK sesuai kebutuhan 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 11 Pembangunan sarpras perdagangan 1.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 12 Pemasaran produk unggulan daerah (toko-toko modern) 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Misi 3 Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis 94.00.000.000 95.00.000.000 95.500.000.000 96.000.000.000 96.500.000.000 1 Pendidikan Gratis SD/SMP 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Kesbangpol 4) Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2 Pemberian Beasiswa (Siswa berprestasi/tidak mampu, masuk PTN/Mahasiswa tidak mampu, S2-S3) 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3 Pengembangan RSUD (Wisata kesehatan) 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 4 Kesejahteraan Pendidik Non PNS 27.500.000.000 28.000.000.000 28.500.000.000 29.000.000.000 29.500.000.000 5 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 17.500.000.000 6 Pembinaan kader posyandu 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 7 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 VI - 29 URAIAN Program Unggulan Tiap Tahun Perangkat Daerah Menangani Urusan 2019 2020 2021 2022 2023 8 Pendidikan Karakter (Bela Negara) 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Misi 4 Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan 50.100.000.000 50.100.000.000 50.100.000.000 50.100.000.000 50.100.000.000 1 Pengembangan pelayanan desa berbasis teknologi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1) Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa 2) Kewilayahan 3) PUPR 2 Bantuan keuangan sarpras desa 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 Misi 5 Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga 109.000.000.000 120.500.000.000 63.500.000.000 47.500.000.000 47.500.000.000 1 pembangunan Tempat ibadah yang representatif 40.000.000.000 50.000.000.000 21.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1) Kesbangpol 2) KKUPM 3) Kebudayaan 4) Kepemudaan dan Olah Raga 5) Sosial 6) PPPA 7) Adminduk dan Capil 8) Pemerintahan 9) Perencanaan 10) Keuangan 11) Kepgawaian 12) Pendidikan dan Pelatihan 13) Pengawasan 2 Pemberdayaan kebudayaan pembangunan / Gedung theatre Bhineka Tunggal Ika 7.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3 Pembangunan Inovasi berbasis Teknologi Aplikasi 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 4 Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Integritas ASN 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5 Bantuan Kesejahteraan Sosial 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 7.500.000.000 6 Peningkatan dan Pemberdayaan Prestasi Olah Raga dan Pembangunan Sarpras OR 13.000.000.000 35.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 7 Pembangunan Gedung Kantor 38.500.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000 Jumlah 349.280.000.000 398.800.000.000 334.300.000.000 333.800.000.000 274.300.000.000 Sumber: Baperlitbang, 2020 Keterangan : merupakan program kegiatan yang menjadi unggulan (prioritas) Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pelaksanaannya mengikuti program dan kegiatan yang ada dalam Renja OPD atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 atau peraturan sebelumnya (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). VI - 30 6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan (Spasial) Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Karanganyar merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, strategi dan arah kebijakan digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja daerah. Untuk mencapai perencanaan yang komprehensif maka strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan disusun dengan mengagendakan aktivitas pembangunan dengan segala program yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Karanganyar akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. 6.4.1. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Karanganyar Sesuai dengan Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai sentra/basis pengembangan industri pengolahan baik industri besar maupun mikro, kecil dan menengah, sentra/basis produk unggulan pertanian dan sebagai salah satu daerah tujuan utama wisata di Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Pengembangan wilayah di Kabupaten Karanganyar juga dipengaruhi oleh adanya beberapa proyek nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar. Beberapa proyek nasional yang telah selesai dilaksanakan adalah Pembangunan Bendung Gondang yang berada di Kecamatan Kerjo, sedangkan yang masih berjalan adalah Pembangunan Bendung Jlantah yang berada di Kecamatan Jatiyoso. Keberadaan 2 bendung ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan wilayah bagian utara dan selatan, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Sesuai dengan agenda nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 20l9 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal Pemalang, dimana Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi kegiatan (proyek) nasional Revitalisasi Pasar Kwadungan; Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan; Pembangunan STA (Sub Terminal VI - 31 Agrobisnis). Pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 direncakan pada tahun 2021-2023, akan memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Karanganyar, di bagian utara dan tengah. RTRW Perubahan Kabupaten Karanganyar disahkan pada tahun 2019, dengan tujuan umum penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tabel berikut merupakan data penggunaan lahan di Kabupaten Karanganyar : Tabel 6.4. Penggunaan Lahan pada Kabupaten Karanganyar POLA RUANG Perda Nomor 19 Tahun 2019 Luas (dalam peta) (Ha) Kawasan Cagar Alam Geologi 1 Kawasan Cagar Budaya 2392 Kawasan Hortikultura 4741 Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 115 Kawasan Hutan Lindung 6808 Kawasan Hutan Produksi Terbatas 29 Kawasan Hutan Rakyat 5216 Kawasan Industri 2135 Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal 28 Kawasan Perkebunan 6129 Kawasan Permukiman Perdesaan 14423 Kawasan Permukiman Perkotaan 10391 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 76 Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah 1426 Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 96 Kawasan Tanaman Pangan 20655 Sempadan Mata Air 336 Sempadan Sungai 4397 Sentra Industri Kecil dan Menengah 300 Taman Hutan Raya 250 Taman Wisata Alam 64 Kawasan Cagar Alam Geologi 1 Kawasan Cagar Budaya 2392 Sumber: Perubahan RTRW Kabupaten Karanganyar, 2019 Selanjutnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan adalah sebagai berikut : Tabel 6.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pusat Kegiatan dan Pelayanan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Berfungsinya pusat-pusat perkotaan yang terintegrasi dan Terbangunnya pusat-pusat pelayanan dan pusat
3. a.mempercepat perwujudan sistem pusat pelayanan perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pelayanan perdesaan;
4. b.mendorong pertumbuhan pusat
  1. 1.percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat- pusat perkotaan VI - 32 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan sinergis pertumbuhan ekonomi pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan;
5. c.mengarahkan pengembangan pusat kegiatan industri, jasa, dan perdagangan pada kecamatan berkembang yang berada di jalur-jalur utama transportasi;
6. d.mengarahkan pengembangan kegiatan pertanian dengan implementasi konsep agropolitan; dan
7. e.mengarahkan pengembangan kegiatan pariwisata alam dan budaya yang berbasis konservasi pada bagian Timur wilayah Kelancar an Aksesibilitas dan koneksi antar wilayah dalam kabupaten Karanganayar maupun dengan daerah di luar Karanganyar Terbangunnya jaringan jalan dan sarana prasarana transportasi
8. a.mengembangkan prasarana transportasi darat secara terpadu;
9. b.mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah bagian Barat;
10. c.mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Kertosono;
11. d.mengembangkan jaringan jalan kolektor sebagai jalan penghubung antar wilayah Wonogiri-Sragen;
12. e.mengembangkan jaringan jalan sebagai jalur alternatif pariwisata melalui perbaikan dan peningkatan kualitas jalan;
13. f.mengembangkan sarana dan prasarana terminal untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap peningkatan pergerakan manusia;
14. g.mengembangkan sarana stasiun kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kebutuhan mobilitas secara cepat dan murah;
15. h.memaduserasikan arahan pola ruang kabupaten dengan kabupaten/kota yang berbatasan; dan
16. i.mengembangkan jaringan jalan dan rel untuk angkutan barang yang terpadu guna menunjang kawasan industri dan pertambangan.
  1. 2.pembangunan prasarana utama serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain; Pelestarian fungsi hutan lindung sebagai upaya mengurangi resiko bencana Penegakan fungsi rehabilitasi dan konservasi kawasan lindung
17. a.mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
18. b.mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan;
19. c.merehabilitasi kawasan lindung berupa pelestarian hutan lindung dan kawasan resapan air;
20. d.mengendalikan pembangunan (eksisting) pada kawasan yang memiliki kerawanan bencana alam banjir dan gerakan tanah tinggi dan menengah;
21. e.merehabilitasi kawasan lindung yang telah rusak dalam rangka mengembalikan ekosistem baik kawasan yang bernilai ekologis maupun historis dan mengembangkan keberadaan kawasan lindung;
22. f.mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis konservasi alam dan sejarah sebagai pendukung keberadaan kawasan lindung;
23. g.mengembangkan ekowisata dan agroforestri pada kawasan pertanian
  1. 3.pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan VI - 33 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan lahan kering dan tegalan;
24. h.membatasi kegiatan budidaya yang merusak fungsi lindung;
25. i.mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung konservasi kawasan lindung melalui penerapan pembayaran jasa lingkungan yang diatur melalui peraturan lainnya; dan
26. j.pengembangan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) pada kawasan perkotaan. Produksi pertanian mantap berkelanjutan kawasan pertanian terpadu mantap
27. a.mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
28. b.mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian melalui penetapan KP2B;
29. c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
30. d.menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
31. e.mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan
32. f.mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung LP2B.
  1. 4.pemantapan kawasan pertanian terpadu; Berkembangnya kawasan wisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal Berkembangnya potensi wisata budaya, alam, dan cara hidup masyarakat desa berbasis partisipasi masyarakat
33. a.mengembangkan objek wisata alam pegunungan sebagai daya tarik wisata yang utama;
34. b.mengembangkan budaya masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya;
35. c.mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata desa wisata;
36. d.mengembangkan, melestarikan dan memelihara peninggalan budaya, sejarah dan benda purbakala maupun benda bersejarah sebagai daya tarik wisata;
37. e.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
38. f.mengembangkan jalur penghubung satu kawasan wisata dengan kawasan lain, serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain
  1. 5.pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
39. a.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan;
40. b.mengembangkan industri menengah dan besar yang berwawasan lingkungan;
41. c.menempatkan kawasan peruntukan industri polutif berjauhan dengan kawasan permukiman;
42. d.mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan industri agar tidak mengganggu kawasan peruntukkan pertanian;
43. e.memanfaatkan dan mengembangkan ruang budidaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan LP2B;
44. f.mengembangkan kawasan peruntukan industri dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi terwujudnya
  1. 6.Pengemba ngan industri berbasis potensi lokal; VI - 34 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup;
45. g.mengembangkan kawasan industri untuk industri besar dan menengah yang saling teraglomerasi; dan
46. h.industri kecil yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan hidup diarahkan pada sentra industri kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Terwujudnya kabu paten Karanganyar tanpa kesenjangan wilayah (Selatan dan Timur vs Barat) Terbangunnya agropolitan di wilayah Timur dan Selatan
47. a.mengembangkan prasarana transportasi darat berupa jaringan jalan dan rute pengangkutan barang hasil produksi agropolitan serta angkutan umum;
48. b.mengembangkan sarana transportasi darat berupa terminal dan angkutan umum bagi pengembangan kegiatan agrobisnis dan kegiatan pariwisata;
49. c.mengembangkan sarana perekonomian yang mendukung pemasaran dan distribusi barang hasil produksi agropolitan berupa pasar dan/atau pertokoan; dan
50. d.mengembangkan prasarana sumber daya yang dapat mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.
  1. 7.pengurangan kesenjangan wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah
51. a.mengembangkan prasarana energi alternatif dan jaringannya yang dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi dan domestik;
52. b.mengembangkan prasarana jaringan telepon untuk mendukung keterbukaan aksesbilitas dalam lingkup lokal, regional, nasional, bahkan internasional;
53. c.mengembangkan prasarana sumber daya air terutama pada jaringan irigasi untuk peningkatan produktivitas pertanian dan jaringan air bersih perkotaan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perkotaan;
54. d.mengembangkan prasarana wilayah terutama jaringan drainase, sistem persampahan, dan sistem air limbah untuk mendukung kelestarian lingkungan perkotaan;
55. e.mengembangkan pengelolaan air limbah industri yang hasil buangannya sesuai dengan standar baku mutu; dan
56. f.rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air di bagian Timur.
  1. 8.pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan Berkembangnya kegiatan industri, pertanian dan pariwisata di kawasan strategis Tersedianya ruang strategis untuk kegiatan industri, pertanian dan pariwisata.
57. a.menetapkan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri;
58. b.menetapkan kawasan agropolitan wilayah untuk dapat melayani kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya; dan
59. c.menetapkan objek wisata strategis di wilayah bagian Timur sebagai pembangkit kegiatan pariwisata wilayah guna mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di bagian Barat wilayah.
  1. 9.Pengoptimalan kegiatan Intanpari melalui penetapan Kawasan Strategis yang mengakomodir kebutuhan Ruang bagi ketiga kegiatan tersebut. Sumber : Baperlitbang, 2020 (PERDA Nomor 19 Tahun 2019) VI - 35 Implikasi kajian RTRW pada RPJMD adalah untuk menentukan fokus sasaran kewilayahan yang akan diprioritaskan pada tahap pembangunan tahunan. Kabupaten Karanganyar memiliki irisan wilayah pengembangan dengan kabupaten/kota sekitar, sehingga berdampak pada rencana kerjasama antar daerah yang baik yaitu:
  2. 1.KSP Kawasan Perkotaan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (SUBOSUKAWONOSRATEN);
  3. 2.Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung Kawasan perkotaan Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah bagian Barat;
  4. 3.Mengembangkan jaringan jalan yang dapat mendukung pengembangan jaringan jalan Tol Solo-Kertosono;
  5. 4.Mengembangkan jaringan jalan kolektor sebagai jalan penghubung antar wilayah Wonogiri-Sragen;
  6. 5.Terminal penumpang :
60. a.Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe B, meliputi Terminal Tegalgede dan Terminal Tawangmangu.
61. b.Pembangunan dan pemantapan terminal penumpang tipe C, meliputi Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Mojogedang, Terminal Jenawi, Terminal Kemuning, Terminal Palur, Terminal Jatiyoso, Terminal Jumantono, dan Terminal Matesih.
62. c.Peningkatan terminal tipe C, meliputi Terminal Karangpandan dan Terminal Gondangrejo.
  1. 6.Peningkatan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA), Air baku Regional Solo Raya dengan memanfaatkan Bendungan Serba Guna Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri;
  2. 7.Air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa pengendalian pendayagunaan pada CAT Karanganyar-Boyolali;
  3. 8.Jaringan jalan arteri primer yang ada dalam wilayah kabupaten meliputi :
63. a.ruas Jalan batas kota Surakarta-Palur;
64. b.ruas Jalan Palur-batas Kabupaten Sragen; dan
65. c.ruas Jalan Adi Sucipto – Bandara Adi Soemarmo;
  1. 9.Jaringan jalan tol yang ada dalam wilayah kabupaten meliputi :
66. a.ruas Jalan tol Solo – Ngawi; dan
67. b.ruas Jalan tol Solo – Jogja.
  1. 10.Jaringan jalan provinsi yang ada di dalam wilayah Kabupaten Karanganyar berupa Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) meliputi :
68. a.ruas Jalan Sragen – Batujamus;
69. b.ruas Jalan Karanganyar – Batujamus; VI - 36
70. c.ruas Jalan Palur – Karanganyar;
71. d.ruas Jalan Karanganyar – Tawangmangu – Kalisoro;
72. e.ruas Jalan Ngadirejo – Jatipuro;
73. f.ruas Jalan Karanganyar – Jatipuro;
74. g.ruas Jalan Sudirman;
75. h.ruas Jalan Urip Sumoharjo;
76. i.ruas Jalan Ngaliyan;
77. j.ruas Jalan Jendral Basuki Rachmat;
78. k.Jalan lingkar utara Surakarta yang melewati di Kecamatan Gondangrejo dan di Kecamatan Jaten; dan
79. l.Jalan lingkar timur selatan Surakarta yang melewati di Kecamatan Kebakkramat dan di Kecamatan Jaten. Berikut indikasi kewilayahan untuk mendukung program prioritas daerah RPJMD Kabupaten Tahun 2018-2023. Tabel 6.6. Indikasi Kewilayahan Program Prioritas Daerah RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yang masuk RPJMD Tahun 2018-2023 No. Prioritas RPJMD Indikasi Kewilayahan 1 2 3
  1. 1.Pengembangan desa sebagai pusat pertumbuhan, dengan pembentukan desa wisata dan kawasan perdesaan berbasis pariwisata Mendorong pengembangan kota-kota pariwisata di Kecamatan Tawangmangu, Ngargoyoso, Jenawi, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Karanganyar, Tasikmadu dan Gondangrejo, Jumantono, dan Tasikmadu.
  2. 2.Pengembangan Kawasan Agropolitan Pengembangan pembangunan kota-kota sentra produksi pertanian yang berbasis otonomi daerah
  3. 2.Pengembangan konektivitas yang mendukung pengembangan jalan tol Solo – Kertosono Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan pada kawasan-kawasan strategis
  4. 3.Peningkatkan konektivitas di kawasan perbatasan Pemeliharaan dan peningkatan jalan pada daerah terpencil 4, Pengembangan sarana prasarana terminal - Pemantapan terminal penumpang tipe B, yaitu Terminal Tegalgede dan Terminal Tawangmangu - Pemantapan terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Mojogedang, Terminal Jenawi, Terminal Kemuning, Terminal Palur, Terminal Jatiyoso, Terminal Jumantono, dan Terminal Matesih - Peningkatan terminal tipe C ke tipe B di Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Gondangrejo.
  5. 5.Pengembangan elektrifikasi Penambahan jaringan listrik sampai ke tingkat dusun
  6. 6.Pengembangan rumah layak huni Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana permukiman di perdesaan dan perkotaan
  7. 7.Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang - Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Kabupaten bidang pertumbuhan ekonomi, - Penyusunan RTBL Kawasan Pertumbuhan VI - 37 No. Prioritas RPJMD Indikasi Kewilayahan 1 2 3 Ekonomi, seperti Kota Colomadu, Jaten, Karanganyar, dan Tawangmangu
  8. 8.Pengembangan irigasi - Fasilitasi Pembangunan Waduk Gondang, Waduk Jlantah, dan embung. - Peningkatan jaringan irigasi teknis untuk memenuhi luasan sawah yang ada - Pembangunan irigasi dari air bawah tanah - Pemanfaatan sumber air dari mata air dan sungai untuk mensuplai kebutuhan irigasi 9 Pengembangan air baku - Pembangunan tampungan air baku berupa tandon air/kolam air dari sumber Sungai Samin, Sungai Kenatan, Sungai Kumpul, Sungai Melikan dan Sungai Jlantah - Pembangunan jaringan air bersih dengan sistem perpipaan di perkotaan - Pembangunan jaringan perpipaan mandiri dari sumber air tanah dan air permukaan. - Rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air Lereng Gunung Lawu berupa konservasi sumber daya air, pembangunan cek dam, ground shield, dengan alur-alur sungai yang akan mengancam sedimentasi yang tinggi - Pengembangan SPAM di seluruh kecamatan - Pengelolaan sumber air bersih - Pengembangan jasa lingkungan
  9. 10.Pengembangan kualitas lingkungan hidup - Pelestarian, pemulihan, dan pengkayaan kawasan lindung - Pemantapan fungsi TPA Sukosari, peningkatan sarana prasarana pengangkutan sampah, dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. - Pengembangan sumur resapan pada setiap bangunan, - Peningkatan IPLT di Kaliboto
  10. 11.Pengembangan industri - Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan industri - Penyusunan aturan AMDAL kawasan peruntukan industri
  11. 12.Pengembangan pariwisata - Penyusunan RIPP - Pembentukan desa wisata - Pembangunan objek wisata baru (objek wisata Intanpari dan Bromo Delingan) - Peningkatan fasilitas penunjang objek daya tarik wisata - Pemeliharaan objek daya tarik wisata dan kawasan wisata agar tidak bertentangan dengan keseimbangan lingkungan - Pengemasan produk wisata dengan paket- paket wisata regional dengan daerah lain - Peningkatan jalur transportasi untuk menghubungkan masing-masing objek tarik wisata di Kabupaten Karanganyar - Peningkatan jalur penghubung kawasan wisata dengan fasilitas penunjang dan sektor pengembangan lain seperti sektor industri, permukiman dan pertanian
  12. 13.Pengembangan peternakan Pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk peternakan.
  13. 14.Pengembangan kawasan pertanian Pelestarian pertanian lahan sawah terutama yang sudah ditetapkan sebagai sawah berkelanjutan. Sumber : Perubahan RTW Kabupaten Karanganyar, 2019. VII - 1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 219 Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, maka disusunlah Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Susunan Klasifikasi, VII - 2 Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah tersebut terdiri atas:
  14. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  15. 2.Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
  16. 3.Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;
  17. 4.Urusan Pilihan;
  18. 5.Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan;
  19. 6.Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
  20. 7.Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan;
  21. 8.Unsur Kewilayahan;
  22. 9.Unsur Pemerintahan Umum; Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan Urusan Pemerintahan yakni Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, selanjutnya setiap urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2022- 2023 dikelompokan dalam 6 (enam) 2. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) 3. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) 4. Urusan Pilihan dan 4 (empat) fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu : unsur pendukung, unsur penunjang, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdapat satu program yang digunakan pada semua Urusan Pemerintahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dalam Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, harus memasukkan program pembangunan berkelanjutan (SDGs: Sustainable Development Goals), yang antara lain mencakup: (i) masalah kemiskinan; (ii) masalah ketahanan pangan; (iii) masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; (iv) masalah pendidikan inklusif; (v) masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (vi) masalah ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; (vii) masalah energi; (viii) masalah pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; (ix) masalah pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; (x) masalah kesenjangan intra dan antar daerah, permukiman; pola produksi dan konsumsi; (xi) masalah perubahan iklim; (xii) masalah sumber daya kelautan; (xiii) masalah ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; dan juga (xiv) masalah penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. VII - 3 Berikut ini Program pembangunan Kabupaten Karanganyar : A. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
  23. 1.Pendidikan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
80. a.Program Pengelolaan Pendidikan, Program ini diarahkan pada pelaksanaan SPM bidang pendidikan pemberian Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah dapat memenuhi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
81. b.Program Pengembangan Kurikulum, Program ini diarahkan pada penyusunan muatan lokal yang akan disampaikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Muatan lokal diperlukan agar siswa dapat mengetahui dan memahami apa saja kearifan lokal yang ada, sehingga bisa dilestarikan dan dipraktekkan.
82. c.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan pamong budaya serta pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SD dan SMP. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart
83. d.Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program ini diarahkan pada pengawasan terhadap lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin.
  1. 2.Kesehatan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
84. a.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas kesehatan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Program ini difokuskan untuk pelaksanaan SPM.
85. b.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program ini diarahkan pada penyebaran dan pemenuhan tenaga kesehatan yang merata disetiap fasilitas kesehatan dasar.
86. c.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian. VII - 4
87. d.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga dan melaksanakan hidup bersih dan sehat.
  1. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
88. a.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program ini diarahkan pada manajemen sumber daya air sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan..
89. b.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan kebutuhan air minum untuk masyarakat. Program ini dalam rangka pemenuhan SPM
90. c.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program ini diarahkan pada fasilitasi pengolahan air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat. Program ini dalam rangka pemenuhan SPM
91. d.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas drainase.
92. e.Program Pengembangan Permukiman, Program ini diarahkan pada pengembangan luasan permukiman
93. f.Program Penataan Bangunan Gedung, Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah.
94. g.Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam RTRW.
95. h.Program Penyelenggaraan Jalan, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten, jembatan untuk mempermudah akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan
96. i.Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program ini diarahkan pada pembinaan tenaga kerja dibidang jasa konstruksi dalam meningkatkan kapasitasnya.
97. j.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program ini diarahkan pada penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku
  1. 4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : VII - 5
98. a.Program Pengembangan Perumahan,Program ini diarahkan pada upaya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang tekena bencana dan relokasi program pemerintah daerah.
99. b.Program Kawasan Permukiman,Program ini diarahkan pada mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dalam penataan kawasan permukiman
100. c.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program ini diarahkan pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan kumuh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani
101. d.Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), Program ini diarahkan pada fasilitasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset)
  1. 5.Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
102. a.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum,Program ini diarahkan pada pengendalian gangguan trantibum yang dilakukan oleh masyarakat. Program ini difokuskan pada pencapaian SPM
103. b.Program Penanggulangan Bencana, Program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana
104. c.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar pelayanan Minimal kebakaran
  1. 6.Sosial Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
105. a.Program Pemberdayaan Sosial, Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
106. b.Program Rehabilitasi Sosial, Program ini diarahkan pada pelayanan terhadap PPKS yang berada diluar panti sosial. Program ini difokuskan pada penanganan SPM VII - 6
107. c.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar
108. d.Program Penanganan Bencana, Program ini diarahkan pada pemenuhan pemenuhan sandang dan pangan korban bencana.
109. e.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program ini diarahkan pada pemenuhan fasilitas yang harus disediakan pada makam pahlawan sesuai dengan standar. B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar
  1. 1.Tenaga Kerja Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
110. a.Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dukumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana
111. b.Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui sertifikasi keahlian.
112. c.Program Penempatan Tenaga Kerja, Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.
113. d.Program Hubungan Industrial, Program ini diarahkan pada penyelesaian sengketa terkait perburuhan, sehingga dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak
  1. 2.Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
114. a.Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program ini diarahkan pada implementasi PUG dalam dokumen perencanaan OPD, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di OPD.
115. b.Program Perlindungan Perempuan, Program ini diarahkan pada penanganan terhadap perempun yang menjadi korban kekerasan.
116. c.Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dengan fokus penguatan kelembagaan PUSPA, dan jaringan lainnya dalam peningkatan kualitas keluarga.
117. d.Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program ini diarahkan pada pengelolaan data pilah gender disetiap OPD, dengan VII - 7 data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender..
118. e.Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak ditingkat kecamatan.
119. f.Program Perlindungan Khusus Anak, Program ini diarahkan pada penanganan anak yang menjadi korban kekerasan
  1. 3.Pangan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
120. a.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan difokuskan pada penguatan cadangan pangan
121. b.Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat difokuskan pada pemanfataan pekarangan, diversifikasi pangan dan B2SA
122. c.Program Penanganan Kerawanan Pangan difokuskan pada penanganan kerawanan padangan
123. d.Program Pengawasan Keamanan Pangan difokuskan pada keamanan pangan dan penyediaan pangan segar
  1. 4.Pertanahan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
124. a.Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan difokuskan pada penyelesaian sengketa tanah
125. b.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada pemberian ganti kerugian
126. c.Program Penatagunaan Tanah, difokuskan pada penatagunaan tanah dalam pelakanaan PTSL
  1. 5.Lingkungan Hidup Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
127. a.Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
128. b.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penanganan dan pencegahan pencemaran air dan udata
129. c.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), difokuskan pada pemenuhan ruang terbuka hijau
130. d.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), difokuskan pada penaatan perusahaan yang menyimpan dan menghasilkan limbah berbahaya dan beracun VII - 8
131. e.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada pembinaan dan pengawasan PPLH
132. f.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada peningkatan kapasitas masayarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan kampung proklim
133. g.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada pemberian penghargaan pada masyarakat atau lembaga yang peduli lingkungan
134. h.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada penanganan pengaduan masyarakat
135. i.Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada pengelolaan sampah, pengembangan 3R dan penanganan kebersihan kabupaten
  1. 6.Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
136. a.Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada pelayanan KK dan akte kelahiran
137. b.Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada pelayanan e KTP, kartu identitas anak, akta cerai
138. c.Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada pengelolaan infomasi administrasi kependudukan catatan sipil
139. d.Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada penyusunan profil kependudukan
  1. 7.Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
140. a.Program Penataan Desa, difokuskan pada penataan desa
141. b.Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada fasilitasi kerja sama antar desa
142. c.Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa
143. d.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan desa/kelurahan
  1. 8.Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
144. a.Program Pengendalian Penduduk, difokuskan pada penyusunan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi VII - 9
145. b.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), difokuskan pada pelayanan keluarga berencana
146. c.Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), difokuskan pada peningkatan kualitas keluarga
  1. 9.Perhubungan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
147. a.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), difokuskan pada keselamatan angkutan dan pelayanan angkutan
  1. 10.Komunikasi dan Informatika Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
148. a.Program Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada pelayanan informasi publik
149. b.Program Aplikasi Informatika, difokuskan pada peningkatan smart city
  1. 11.Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
150. a.Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, difokuskan pada pembinaan simpan pinjam
151. b.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada pengawasan dan pemeriksaan
152. c.Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan penilaian kesehatan koperasi
153. d.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi
154. e.Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan peningkatan kapasitas koperasi
155. f.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada pemberdayaan usaha mikro
156. g.Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada pengembangan Usaha mikro menjadi usaha kecil
  1. 12.Penanaman Modal Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
157. a.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada pengembangan investasi dan iklim penanaman modal
158. b.Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada peningkatan promosi
159. c.Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada pelayanan penanman modal yang mudah
160. d.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada pengendalian penanaman modal VII - 10
161. e.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada pengembangan sistem informasi penanaman modal dalam penyediaan data investasi
  1. 13.Kepemudaan dan Olahraga Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
162. a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, difokuskan pada pembinaan pemuda dan pembinaan organisasi kepemudaan
163. b.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, difokuskan pada pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga
164. c.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, difokuskan pada pemberdayaan kepramukaan
  1. 14.Statistik Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
165. a.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, difokuskan pada penyediaan data sektoral statistik
  1. 15.Persandian Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
166. a.Program Penyelenggaraan Pesandian untuk Pengamanan Informasi, difokuskan pada penyediaan dan pengamanan informasi daerah
  1. 16.Kebudayaan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
167. a.Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada pengembangan pemajuan kebudayaan
168. b.Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada pengembangan kesenian tradisional
169. c.Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada peningkatan kualitas SDM sejahtera dan pelestarian sejarah
170. d.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada pelestarian cagar budaya
  1. 17.Perpustakaan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
171. a.Program Pembinaan Perpustakaan, difokuskan pada pengembangan budaya literasi
  1. 18.Kearsipan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
172. a.Program Pengelolaan Arsip, difokuskan pada peningkatan pengelolaan kearsipan sesuai standar
173. b.Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, difokuskan pada pemusnahan, perlindungan dan penyelematan arsip VII - 11 C. Urusan Pilihan
  1. 1.Kelautan dan Perikanan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
174. a.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap difokuskan, pada peningkatan produksi perikanan tangkap
175. b.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, difokuskan pada peningkatan produksi budidaya
176. c.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, difokuskan pada pengelolahan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan
  1. 2.Pariwisata Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
177. a.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, difokuskan pada pengembangan daya tarik dan destinasi wisata dan pengelolaan pokdarwis dalam mendukung Desa Wisata, pengembangan dan penataan pariwisata dimasa pandemi COVID
178. b.Program Pemasaran Pariwisata, difokuskan pada pemasaran wisata untuk wisatawan nusantara
179. c.Pogram Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif.
180. d.Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, difokuskan pada pengembangan kompetensi pelakuatau sumber daya manusia di bidang pariwisata.
  1. 3.Pertanian Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
181. a.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, difokuskan pada penyediaan benih, bibit pertanian peternakan, penyediaan pupuk dan alsintan untuk mendukung produksi
182. b.Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, difokuskan pada penyedian lahan berkelanjutan, ketercukupan air dan akses yang baik
183. c.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan, peningkatan kualitas RPH
184. d.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, difokuskan pada pencegahan terjadinya bencana pertanian
185. e.Program Penyuluhan Pertanian, difokuskan pada pemberdayaan petani dan kelompok tani
  1. 4.Perdagangan VII - 12 Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
186. a.Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, difokuskan pada pelayanan pemenuhan komitmen perusahaan
187. b.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, difokuskan pada penyediaan pasar yang sesuai standar
188. c.Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada pengawasan dalam stabilitas harga barang
189. d.Program Pengembangan Ekspor, difokuskan pada peningkatan pemasaran produk kualitas ekspor
190. e.Program Standardisasi dan Pelindungan Konsumen, difokuskan pada peningkatan UTTP yang ditera dan teraulang
191. f.Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, difokuskan pada penggunaan produk dalam negeri
  1. 5.Perindustrian Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
192. a.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan kawasan industri mendukung konsep percepatan pembangunan kawasan industri terpadu
193. b.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, difokuskan pada pengembangan SIINAS
  1. 6.Transmigrasi Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
194. a.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, difokuskan pada penyiapan dan pemberangkatan transmigran. D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
  1. 1.Unsur Sekretariat Daerah Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
195. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
196. b.Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada koordinasi pelaporan dan fasilitasi implementasi SPM, serta koordinasi kesejahteraan rakyat, fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah
197. c.Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada pelaporan pelaksanaan pembangunan dan fasilitasi BUMN, BLUD dan penguatan TPID VII - 13
  1. 2.Unsur Sekretariat DPRD Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
198. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin setwan dan DPRD
199. b.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Difokuskan pada fasilitasi kegiatan DPRD E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
  1. 1.Perencanaan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
200. a.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi
201. b.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, difokuskan pada pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen kabupaten
  1. 2.Keuangan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
202. a.Program Pengelolaan Keuangan Daerah, difokuskan pada pengelolaan keuangan daerah
203. b.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada pengelolaan aset daerah
204. c.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada peningkatan pendapatan asli daerah
  1. 3.Kepegawaian Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
205. a.Program Kepegawaian Daerah, difokuskan pada pengembangan karir ASN, disiplin dan ketertiban administrasi kepegawaian ASN
  1. 4.Pendidikan dan Pelatihan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
206. a.Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada peningkatan kapasitas ASN
  1. 5.Penelitian dan Pengembangan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
207. a.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kualitas kelibatbangan dan inovasi daerah F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
  1. 1.Inspektorat Daerah Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : VII - 14
208. a.Program Penyelenggaraan Pengawasan, difokuskan pada peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah
209. b.Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, difokuskan pada penilaian dan verifikasi kebijakan dan reformasi birokrasi G. Unsur Kewilayahan
  1. 1.Kecamatan Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
210. a.Program Penyelenggaraan Pemerintah Pelayanan Publik, difokuskan pada implementasi pelayanan publik dengan parameter kepuasan masyarakat
211. b.Progran pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, difokuskan pada pemberdayaan masyarakat
212. c.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, difokuskan pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (kondusifitas wilayah)
213. d.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, difokuskan pada ketertiban penyusunan dan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa/kelurahan
214. e.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, difokuskan pada pembinaan desa demi menjaga wilayah desa yang tertib dengan Perda H. Unsur Pemerintahan Umum
  1. 1.Kesatuan Bangsa dan Politik Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
215. a.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, difokuskan pada peningkatan karakter bangsa dalam bela negara dan cinta NKRI
216. b.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, difokuskan pada peningkatan kesadaran berpolitik dan penguatan partai politik
217. c.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, difokuskan pada fasilitasi forum dan organisasi masyarakat dan agama VII - 15
218. d.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada pembinaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
219. e.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada pencegahan dan penanganan konflik sosial Gambaran alokasi / penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023, selengkapnya dapat dilihat pada tabel proyeksi pendapatan dan belanja untuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tersaji dalam tabel 7.1. dan Tabel 7.2. sedangkan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan pada Tabel 7.3. Tabel 7.1. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023 No Pendapatan Proporsi Tahun (Rp.000) 2021 2022 2023 I PENDAPATAN 2.097.694.597 2.117.606.534 2.138.333.225 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,74% 381.121.575 396.747.193 413.013.828 1.1.1 Pajak Daerah 8,26% 167.981.461 174.868.539 182.038.150 1.1.2 Retribusi 0,98% 19.852.355 20.666.282 21.513.599 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,65% 13.307.622 13.853.222 14.421.204 1.1.4 Lain lain PAD yang sah 8,85% 179.980.116 187.359.149 195.040.874 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 76,12% 1.612.077.484 1.612.077.484 1.612.077.484 1.2.1 Pendapatan Transfer pemerintah yang sah 69,29% 1.467.431.290 1.467.431.290 1.467.431.290 1.2.2 Pendapatan transfer antar daerah 6,83% 144.646.194 144.646.194 144.646.194 1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 5,14% 104.497.559 108.781.858 113.241.914 1.3.1 Hibah; 5,14% 104.497.559 108.781.858 113.241.914 1.3.2 Dana Darurat 0,00% 0 0 0 1.3.3 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 0,00% 0 0 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 VII - 16 Tabel 7.2. Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023 (dalam Ribuan Rupiah) Uraian Tahun (Rp. 000) 2021 2022 2023 Total Belanja 2.251.836.818 2.277.500.502 2.335.009.665
  1. 1.Belanja Operasi 1.532.731.703 1.520.247.764 1.560.429.095 1.1. Belanja Pegawai; 960.702.536 962.807.381 969.733.296 1.2. Belanja Barang dan Jasa; 461.488.509 435.670.191 460.735.269 1.3. Belanja Bunga; 5.000.000 5.000.000 - 1.4. Belanja Subsidi; - - - 1.5. Belanja Hibah; dan 82.370.421 88.591.442 96.722.843 1.6. Belanja Bantuan Sosial. 23.170.237 28.178.750 33.237.686
  2. 2.Belanja Modal 355.580.307 391.779.285 402.219.699 2.1. Belanja Tanah; 14.000.000 20.000.000 20.000.000 2.2. Belanja Peralatan dan Mesin; 73.030.307 104.943.484 142.669.699 2.3. Belanja Bangunan dan Gedung; 120.000.000 110.000.000 80.000.000 2.4. Belanja Jalan; 110.050.000 112.835.801 110.050.000 2.5. Belanja Irigasi dan Jaringan; 31.500.000 36.500.000 41.500.000 2.6. Belanja Aset Tetap lainnya. 7.000.000 7.500.000 8.000.000
  3. 3.Belanja Tidak Terduga 12.500.000 11.500.000 10.000.000
  4. 4.Belanja Transfer 351.024.808 353.973.453 362.360.871 4.1. Belanja Bagi Hasil; 31.819.551 33.731.326 34.014.643 4.2. Belanja Bantuan Keuangan. 319.205.257 320.242.127 328.346.228 Sumber : Baperlitbang Kabupaten Karanganyar, 2021 diolah VII - 17 Tabel 7.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 No Uraian Rata-rata Pertumbuhan (%) TAHUN (Rp.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 186.963.056 269.745.701 185.078.238 194.142.221 199.893.968 206.676.439 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 7,05% 186.725.531 179.745.701 185.078.238 194.142.221 199.893.968 206.676.439 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah - 90.000.000 - - - - 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 237.525 - - - - - 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00% 15.000.000 10.000.000 44.000.000 40.000.000 40.000.000 10.000.000 3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00% 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah 0,00% - - 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - 3.2.3 Pembayaran Bunga Pinjaman Daerah 0,00% - - 4.000.000 - - - 2.3.4 Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - PEMBIAYAAN NETTO -4,97% 171.963.056 259.745.701 141.078.238 154.142.221 159.893.968 196.676.439 Defisit Belanja -171.963.056 -259.745.701 -141.078.238 -154.142.221 -159.893.968 -196.676.439 Surplus (defisit) 0 0 0 0 0 0 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2021 VII - 18 Tabel 7.4. Program Pembangunan Daerah dengan Pagu Indikatif Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 476,258,722,000 465.949.390.491 507.132.365.921 1.449.340.478.412 1.01. Pendidikan 170,345,000,000 186.013.500.000 201.810.984.168 558.169.484.168 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 5-6 tahun kali 100% % 98,36 88 169.800.000.000 89 184.776.000.000 92 200.548.484.168 92 555.124.484.168 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah peserta didik usia 7-12 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100% % 100 84 85 87 87 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah peserta didik usia 13-15 tahun dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali 100 % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang Jumlah peserta didik pada jenjang kesetaraan usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk putus sekolah usia 7-18 tahun kali 100 % 99,04 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan VII - 19 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 berpartiisipasi dalam pendidikan kesetaraan 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan Jumlah kurikulum mulok yang ada di bagi jumlah mulok yang diterapkan kali 100 % 62 62 270.000.000 62 712.500.000 65 712.500.000 65 1.695.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat kepangkatan dibagi jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada dibagi 100 % 92 75 200.000.000 75 275.000.000 75 300.000.000 75 775.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin jumlah lembaga pendidikan yang memiliki ijin operasional dibagi jumlah lembaga pendidikan yang ada dibagi 100% % 78 78 75.000.000 79 250.000.000 80 250.000.000 80 575.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan 1.02 Kesehatan 105,027,222,000 107.581.466.491 110.784.779.753 323.393.468.244 1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase fasyankes yang terakreditasi minimal utama Jumlah fasyankes yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes dikali 100% % 15 24 100,177,222,000 24 101.414.471.691 30 104.462.784.953 30 306.054.478.644 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Prosentase penyakit potensial KLB yang ditangani Jumlah penyakit potensial KLB yang ditangani pada periode waktu tertentu dibagi Jumlah % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 20 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 penyakit potensial KLB pada periode waktu yang sama X 100% Persentase Balita Gizi Buruk Jumlah kasus balita gizi burukdengan indikator BB/TB dalam suatu wilayah dibagi Jumlah sasaran balita dalam satu wilayah dalam periode waktu yang sama X 100% % <0,4 <0,4 <0,3 <0,2 <0,2 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Desa STBM Jumlah Desa STBM di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah desa di wilayah dan pada periode yang sama X 100% % 18 18 29 41 41 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan Jumlah Fasyankes yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi Jumlah Fasyankes yang mengajukan rekomendasi perijinan X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan Jumlah Fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan dibagi Jumlah seluruh Fasyankes yang ada X 100% % 30 30 35 40 40 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 21 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal K1/K4 sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu hamil di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah ibu bersalin di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah bayi baru lahir di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 22 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah balita di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia pendidikan dasar di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah orang usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah orang usia produktif di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah orang pada usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 23 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah orang pada usia lanjut di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah penderita hipertensi di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah penderita Diabetes Melitus di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 24 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 waktu tertentu dibagi Jumlah penderita ODGJ berat di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah penderita TBC di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di satu wilayah pada waktu yang sama X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase tenaga medis sesuai kompetensi Jumlah tenaga medis yang memiliki STR sesuai standar kompetensi dibagi Jumlah seluruh tenaga % 30 30 4,000,000,000 35 4.850.000.000 40 4.850.000.000 40 13,700,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan VII - 25 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 medis X 100% Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR sesuai standar kompetensi dibagi Jumlah seluruh tenaga kesehatan X 100% % 30 30 35 40 40 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan 3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian dibagi Jumlah seluruh sarana kesehatan X 100% % 30 30 500.000.000 35 866.994.800 40 1.021.994.800 40 2,388,989,600 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perizinan Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi Jumlah sarana kesehatan yang mengajukan rekomendasi perijinan X 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan Persentase TPM yang memenuhi syarat Jumlah TPM yang memenuhi syarat di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah TPM yang ada di wilayah dan pada waktu yang sama X 100% % 30 30 35 40 40 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Desa siaga Aktif Jumlah desa/kelurahan siaga aktif dibagi Jumlah % 100 100 350.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 1,250,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan VII - 26 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 desa/kelurahan X 100% Kesehatan Persentase rumah tangga sehat Jumlah Rumah Tangga yang sesuai dengan indikator PHBS Rumah Tangga dibagi Jumlah Rumah Tangga yang didata X 100% % 90 90 90 90 90 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 178.342.500.000 147.032.283.000 167.257.283.000 492.632.066.000 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase irigasi dalam kondisi baik (total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100% % 87,26 70 16.700.000.000 71 13.323.742.000 72 13.323.742.000 72 43.347.484.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan air minum (jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100% % 80 93 16.300.000.000 94 12.076.314.000 95 12.076.314.000 95 40,452,628,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Cakupan layanan IPAL (Jumlah yang terlayani dibanding seharusnya) (jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100% % 95 95 250.500.000 96 375.000.000 97 600.000.000 97 1,225,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase penduduk atau rumah tangga, yang terlayani jaringan IPAL (jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100% % 95 95 7,240,000,000 96 6.707.337.000 97 6.707.337.000 97 20,654,674,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase saluran dalam kondisi baik (panjang saluran dalamkondisi baik / panjang total) x 100% % 70 70 16.000.000.000 71 12.076.314.000 72 12.076.314.000 72 40,152,628,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VII - 27 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Laju perkembangan luasan permukiman luasan permukiman th n dikurangi luasan permukiman th n- 1 ... n-1 - n-2, n-2-n- 3...dst.. laju perkembangan luasan permukiman = jumlah hasil pengurangan dibagi jumlah tahun % 60 60 1.300.000.000 65 1.500.000.000 70 1.500.000.000 70 4,300,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung yang memenuhi peraturan (jumlah gedung bangunan yang memenuhi peraturan / jumlah total gedung) x 100% % 50 50 75.000.000.000 52 69.150.000.000 55 69.150.000.000 55 213,300,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase penurunan lingkungan tidak sehat (jumlah bangunan dan penataan lingkungan yang sesuai peraturan / jumlah total bangunan dan penataan lingkungan) x 100% % 65 65 7,245,000,000 68 6.707.337.000 70 6.707.337.000 70 20,659,674,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100% % 49,30 86 36.400.000.000 87 23.491.239.000 88 43.491.239.000 88 103,382,478,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase penyedia jasa konstruksi yang baik (sehat) (jumlah penyedia jasa konstruksi yang baik / total penyedia jasa konstruksi) x 100% % 80 81 243.000.000 82 225.000.000 83 225.000.000 83 693,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VII - 28 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan Jumlah permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai / permohonan yg masuk x 100% % 80 81 1.664.000.000 82 1.400.000.000 83 1.400.000.000 83 4,464,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4,529,000,000 4.193.463.000 4.193.463.000 12,915,926,000 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk jumlah rumah layak huni dibagi jumlah KK (jumlah kk= jml penduduk dibagi 5) Rasio 0,3 0,3 216.000.000 0,35 200.000.000 0,4 200.000.000 0,4 616.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase peningkatan penataan permukiman (luas permukiman tertata / luas permukiman keseluruhan) x 100% % 70 70 351.000.000 72 325.000.000 75 325.000.000 75 1,001,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase pengurangan permukiman kumuh (target luas permukiman kumuh yang ditangani tahun-n / luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati No.640/920 Tahun 2020) x 100% % 0,52 18,84 2.261.000.000 40,28 2.093.463.000 61,73 2.093.463.000 61,73 6,447,926,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase PSU yang telah diserahkan kepada pemerintah (tercatat sebagai aset) Jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah dan tercatat sebagai % 40 40 1.701.000.000 43 1.575.000.000 45 1.575.000.000 45 4,851,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman VII - 29 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 aset di bagi jumlah perumahan yang terdaftar dalam data pengajuan siteplan dikali 100% 1.05. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 13,640,000,000 16.581.905.000 18.100.905.000 48,322,810,000 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase patroli siaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan antara lain, tempat atau lokasi yang dianggap rawan; antar batas wilayah; tempat keramaian/ hiburan. % 100 100 9.779.000.000 100 9.493.905.000 100 10.493.905.000 100 29,766,810,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rasio linmas terhadap jumlah penduduk Rasio petugas linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah perlindungan masyarakat pada tingkat Rt atau sebutaan lainnya yang tugasnya membantu % 0,68 0,65 0,67 0,68 0,68 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat VII - 30 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakat Prosentase warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda Cakupan warga negara yang mendapat pelayanan akibat dari penegakan perda atau perkada di dalam suatu wilayah % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulanga n Bencana Hasil dari Instrumen Penilaian Kapasitas daerah yang terdiri dari 7 Prioritas, 71 Indikator, 284 pertanyaan. indek 0,75 0,76 3.040.000.000 0,78 4.208.000.000 0,8 4.727.000.000 0,8 11,975,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase pelayanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah Rawan Bencana x 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase Pelayanan Pencegahan Jumlah warga negara yang memperoleh % 4,50 4,52 6,78 9,04 9,04 Perangkat Daerah yang VII - 31 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan kesiapsiagaan terhadap bencana layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana/Jumlah warga negara di daerah rawan bencana x 100 % menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentsae Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga negara yang memperolah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana/Jumlah korban bencana yang harus memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100% % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Rasio WMK terhadap luas wilayah Luasan WMK dibagi luas seluruh wilayah Kabupaten dikali 100% % 25 25 821.000.000 32 2.880.000.000 32 2.880.000.000 32 6,581,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warganegara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran dibagi jumlah seluruh warga negara yang mendapat musibah dikali % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat VII - 32 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100% 1.06 Sosial 4.375.000.000 4.546.773.000 4.984.951.000 13,906,724,000 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggara an kesejahteraan sosial Jumlah PMKS yang diberdayakan : Jumlah PSKS X 100% % 95 95.76 456.000.000 96.88 464.420.000 98.00 510.862.000 98.00 1,431,282,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah disabilitas yang terlayani : jumlah target pelayanan disabilitas X 100% % 100 100 3.120.000.000 100 3.117.736.000 100 3.429.510.000 100 9,667,246,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah anak terlantar yang terlayani : jumlah target pelayanan anak terlantar X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah Lanisa yang terlayani : jumlah target pelayanan lansia X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah PGOT yang terlayani : Jumlah target pelayanan PGOT X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial VII - 33 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase pembinaan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organi sasi Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisa si Sosial yang terbina : jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan/Organisa si Sosial X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial Meningkatnya pelayanan terhadap anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial Jumlah anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang terlayani : Jumlah target pelayanan anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial Prosentase penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial Jumlah penyandang penyakit sosial yang tertangani : Jumlah target penyandang penyakit sosial X 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah KK miskin yang terbantu : jumlah KK miskin X 100% % 0,5 0.50 785.000.000 0.50 799.617.000 0.50 879.579.000 0.50 2,464,196,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu : Jumlah target SPM korban bencana alam dan sosial X % 100 100 14.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 214.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial VII - 34 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100% 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP : target pemenuhan sarana dan prasarana TMP X 100 % % 100 65.000.000 100 65.000.000 130.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Sosial II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50,775,900,000 58.988.224.200 59.098.224.200 168.862.348.400 2.07. Tenaga Kerja 1,421,000,000 1.296.000.000 1.296.000.000 4,013,000,000 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Jumlah kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja dibagi jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan dikali 100% % 60 60 50.000.000 65 50.000.000 70 50.000.000 70 150.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase ketersediaan tenaga kerja terampil dan terlatih Jumlah tenaga kerja terampil dan terlatih dibagi jumlah seluruh tenaga kerja yang terdaftar dikali 100% % 25 25 820,000,000 27 732.000.000 30 732.000.000 30 2,284,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan % 60,28 55 227,000,000 56 400.000.000 57 400.000.000 57 1,027,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani VII - 35 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ditempatkan dibagi seluruh jumlah tenaga kerja yang terdaftar dikali 100% Urusan Tenaga Kerja 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan Jumlah perselisihan industrial yang terselesaikan dibagi jumlah seluruh perselisihan hubungan industrial dikali 100% % 100 100 324,000,000 100 114.000.000 100 114.000.000 100 552,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Tenaga Kerja 2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 553,000,000 825.000.000 825.000.000 2,203,000,000 2 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender Jumlah OPD yang sudah menerapkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada penyusunan RKA OPD serta memiliki anggaran responsif gender : Jumlah OPD Lembaga 50 50 38,000,000 55 95.000.000 60 95.000.000 60 228,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase kasus kekerasan perempuan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan : jumlah penduduk perempuan x 100% % 0,005 0,0053 49,000,000 0,0047 80.000.000 0,0042 80.000.000 0,0042 209,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Angka Perceraian Jumlah angka perceraian : jumlah rumah tangga x 100% % 14,24 14,24 406,000,000 14,25 460.000.000 14,26 460.000.000 14,26 1,326,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan VII - 36 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perempuan dan Perlindungan Anak 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase OPD yang memiliki Data Gender Jumlah OPD yang memiliki data gender : Jumlah OPD x 100% % 11,90 50.000.000 11,90 50.000.000 23,81 100,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Prosentase desa layak anak Jumlah Desa Layak Anak : Jumlah Desa x 100% % 5 5 49,000,000 10 110.000.000 15 110.000.000 15 269,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Prosentase kasus kekerasan anak Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) x 100% % 0,01 0,01 11,000,000 0,0088 30.000.000 0,0076 30.000.000 0,0076 71,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.09 Pangan 852,000,000 866.800.000 866.800.000 2,585,600,000 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase lumbung pangan aktif Jumlah lumbung pangan aktif dibagi jumlah seluruh lumbung pangan yang terdaftar dikali 100% % 56,52 56,52 540,000,000 60,87 550.000.000 65,22 550.000.000 65,22 1,640,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Angka Konsumsi Energi (AKE); Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) kalori/ kapita/ tahun; 1.802 1851,4 270,000,000 1861 275.000.000 1870,5 275.000.000 1870,5 820,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan VII - 37 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Angka Konsumsi Protein (AKP) Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) gram/ kapita/ tahun ; 50,6 51 51,25 51,5 51,5 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan Indeks Ketahanan Pangan Hasil penilaian yg dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan RI setiap tahun. Indeks 87,42 87,42 87,62 87,82 87,82 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Prosentase desa rawan pangan Jumlah desa rawan pangan dibagi jumlah desa se karanganyar di kali 100% % 28,81 28,81 33,000,000 26,55 33.000.000 24,29 33.000.000 24,29 99,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Jumlah pangan segar yang diuji Jumlah pelaku yg mendapatkan sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dalam setahun komoditas ; pasar 8 dan 4 8 dan 4 9,000,000 8 dan 4 8.800.000 8 dan 4 8.800.000 8 dan 4 26,600,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan 2.10 Pertanahan 378,000,000 350,000,000 350,000,000 1,078,000,000 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase jumlah sengketa tanah yang diselesaikan (jumlah sengketa tanah yang diselesaikan / jumlah sengketa yang masuk) x 100% % 100 100 108,000,000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 308,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanahan 5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase pemenuhan ganti rugi tanah untuk pembangunan (jumlah usulan ganti rugi untuk pembangunan yang terealisasi / jumlah total usulan ganti rugi untuk pembangunan yang masuk) x 100% % 100 100 108,000,000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 308,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanahan VII - 38 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat (jumlah tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat / jumlah total tanah milik pemerintah yang direncanakan) x 100% % 70 70 162.000.000 75 150.000.000 80 150.000.000 80 462.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanahan 2.11 Lingkungan Hidup 5,822,000,000 7,510,000,000 7,550,000,000 20,882,000,000 2 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun (Jumlah dokumen yang disusun / jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup) x 100% % 100 100 236.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 886.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu Jumlah sampling yang memenuhi baku mutu / jumlah sampling keseluruhan % 75 75 656,000,000 75 1.240.000.000 75 1.240.000.000 75 3,136,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) (jumlah pengelolaan kehati yang terlaksana / jumlah pengelolaan kehati yang direncanakan) x % 75 75 54,000,000 75 70.000.000 75 70.000.000 75 194,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup VII - 39 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100% 5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan jumlah pelaku yang telah melakukan integrasi rintek/jumlah yang direncanakan (150 pelaku usaha) X 100% % 0 20 64,000,000 60 70.000.000 100 75.000.000 100 209,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan / jumlah pelaku usaha yang diawasi) x 100% % 80 80 149.000.000 80 130.000.000 80 165.000.000 80 444.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH (jumlah sosialisasi yang dilaksanakan / jumlah total sosialisasi yang direncakanan) x 100% % 75 75 47,000,000 75 30.000.000 75 30.000.000 75 107,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan Masyarakat/ Lembaga (Jumlah yang mengikuti/ Jumlah yang ditargetkan % 70 70 26,000,000 70 110.000.000 70 110.000.000 70 246,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani VII - 40 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 UNTUK MASYARAKAT Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional ikut) x 100% Urusan Lingkungan Hidup 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup (jumlah aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti / jumlah total aduan lingkungan hidup) x 100% % 100 100 54,000,000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 174,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani (jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100% % 55 76 4.536.000.000 74 5.500.000.000 73 5.450.000.000 73 15.486.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Lingkungan Hidup 2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,477,000,000 2.748.000.000 2.750.500.000 7,975,500,000 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP, KIA) (Prosentase Cakupan Penerbitan KK+ Cakupan Penerbitan KIA+Cakupan Penerbitan KTP EL) dibagi 3 % 77,21 72,17 2,238,000,000 72,58 2.279.000.000 73,12 2.279.000.000 73,12 6,796,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan KK ( Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan : Jumlah Kepala Keluarga ) x 100 % 100 96 96,5 97 97 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi VII - 41 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 % Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan KTP El ( Jumlah Penerbitan KTP El : Wajib KTP ) x 100% % 99,87 98 98,5 99,37 99,37 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Penerbitan KIA (Jumlah KIA yang diterbitkan : Wajib KIA) x 100 % % 31,75 22,5 22,75 23 23 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil ( Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) (Prosentase Cakupan Penerbitan AKte Kematia+cakupan Penerbitan Akte Kelahiran+Cakup an Penerbitan Akta Perkawinan+Cak upan Penerbitan Akte Perceraian) dibagi 4 % 98 98 103.000.000 98,03 107.500.000 98,05 110.000.000 98,05 320,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte kematian ( Jumlah Penerbitan Akta Kematian : Kematian terlapor) x 100 % % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte kelahiran ( Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan : Jumlah Anak Usia 0-18 Th) x 100% % 92 92 92,1 92,2 92,2 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi VII - 42 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte Perkawinan ( Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan : Perkawinan terlapor) x 100 % % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akte perceraian ( Jumlah Penerbitan Akta Perceraian : Perceraian terlapor) x 100 % % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Prosentase ketersediaan database kependudukan Prosentase Database SIAK Terupadate % 100 100 117,000,000 100 341.500.000 100 341.500.000 100 800,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Prosentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi ( Jumlah Elemen data penduduk dimutakhirkan : Jumlah elemen data penduduk )x 100% % 100 100 19,000,000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 59,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 10,438,000,000 13.590.000.000 13.100.000.000 37.128.000.000 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100% % 100 100 190.000.000 100 200.000.000 100 210.000.000 100 600.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa VII - 43 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa yang melakukan kerjasama Jumlah desa melakukan kerjasama / jumlah desa x 100% % 63 85 100.000.000 95 150.000.000 100 200.000.000 100 450.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa memiliki APBDes dan RKPDes / jumlah desa x 100% % 100 100 2.208.000.000 100 5.140.000.000 100 4.390.000.000 100 11.738.00.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa Jumlah desa tertib pengelolaan aset / jumlah desa x 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT % Lembaga Kemasyarakata n yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif / jumlah lembaga kemasyrakat x 100% % 60 100 7.940.000.000 100 8.100.000.000 100 8.300.000.000 100 24.340.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7,672,000,000 8,586,466,000 8,586,466,000 24,844,932,000 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rasio KB Jumlah warganegara akseptor KB dibagi jumlah semua warganegara dikali 100% Rasio 0,5 0,5 173,000,000 10:01 365,000,000 09:01 365,000,000 09:01 903,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB MKJP Jumlah akseptor KB MKJP dibagi jumlah seluruh akseptor KB dikali 100% % 32 32 6,991,000,000 33 7,121,466,000 34 7,121,466,000 34 21,233,932,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB VII - 44 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Prosentase tribina aktif Jumlah tribina terdaftar yang aktif dibagi jumlah tribina tedaftar dikali 100% % 88 88 508,000,000 90 1,100,000,000 91 1,100,000,000 91 2,708,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengendalian Penduduk dan KB 2.15 Perhubungan 3.561.000.000 5.041.000.000 5.900.000.000 14.502.000.000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100% % 50 50 3,561,000,000 60 5.041.000.000 70 5.900.000.000 70 14,502,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan Persentase terminal kondisi baik Jumlah terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah terminal yang dikelola dikali 100% % 50 50 60 70 70 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten) Jumlah capaian PAD parkir tepi jalan dibagi Target PAD parkir tepi jalan dikali 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan 2.16 Komunikasi dan Informatika 4,342,000,000 8,231,500,000 7,976,000,000 20,549,500,000 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) ( jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengatahui kebijakan dan program prpioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten / jumlah penduduk ) x 100% % 78,57 85,71 1,290,000,000 92,86 3,082,500,000 100 2,675,000,000 100 7,047,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika VII - 45 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase KIM aktif Jumlah KIM yang aktif / jumlah KIM yang terbentuk x 100% % 60,86 76,92 83,33 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase media massa yang bekerjasama dengan pemkab [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %] [ (jumlah media massa yang sudah bekerjasama dengan Pemkab /jumlah media massa yang ada di Karanganyar) x 100 %] % 62,00 60 60 60 60 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan pemerintah yang berbasis elektronik ( jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / jumlah layanan publik ) x 100% % 55 60 3.052.000.000 70 5.149.000.000 85 5.301.000.000 85 13.502.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi (jumlah aplikasi perangkat daerah yang telah terintegrasi / jumlah aplikasi perangkat daerah) x 100% % 35 40 45 50 50 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan Informatika 2.17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.302.000.000 2.138.000.000 2.178.000.000 6.618.000.000 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase unit usaha simpan pinjam yang baru Jumlah penambahan unit usaha baru dibagi jumlah usaha simpan pinjam % 11 11 11,000,000 13 15.000.000 14 55.000.000 14 81,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan VII - 46 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 aktif x 100% Menengah 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT Jumlah RAT Koperasi dibagi jumlah koperasi aktif x 100% % 39 48 22,000,000 49 25.000.000 51 25.000.000 51 72,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi aktif Jumlah koperasi aktif (beroperasi) dibagi jumlah koperasi terdaftar x 100% % 22 22 38,000,000 23 42.000.000 24 42.000.000 24 122,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yangsudah mengikuti Diklat Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang telah mengikuti diklat % 475 475 100.000.000 550 100.000.000 625 100.000.000 625 300.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI % koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan Jumlah koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan dibagi jumlah koperasi aktif x 100% % 60 60 540,000,000 68 480.000.000 76 480.000.000 76 1,500,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase pertumbuhan usaha UMKM baru Jumlah unit usaha mikro baru dibagi jumlah usaha mikro yang tercatat x 100% % 5 5 49,000,000 5 56.000.000 5 56.000.000 5 161,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) Jumlah usaha mikro yang mendapat bantuan berupa dana dan pembinaaan dibagi jumlah usaha mikro % 1,1 1,1 1,542,000,000 1,2 1.420.000.000 1,3 1.420.000.000 1,3 4,382,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah VII - 47 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (yang tercatat) x 100% 2.18 Penanaman Modal 1,120,000,000 1.432.708.200 1.256.708.200 3,809,416,400 2,024 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Peningkatan nilai investasi (Nilai investasi tahun n - tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun n- 1)x 100% Rp (Trilyun) 3,033 2,024 173,000,000 2,024 176.000.000 2,024 127.000.000 2,024 476,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Prosentasi peningkatan jumlah investor Jumlah investor pada tahun N dikurangi jumlah investor pada tahun N-1 dibagi jumlah investor tahun N-1 dikali 100% % 12 12 162,000,000 13 165.000.000 14 165.000.000 14 492,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah penambahan pelayanan perizinan yang di keluarkan Jumlah perizinan yang dikeluarkan pada tahun N dikurangi jumlah perizinan yang dikeluarkan pada tahun N-1 buah 500 500 329,000,000 500 627.000.000 500 500.000.000 500 1,456,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Prosentase Jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi Jumlah pelaku usaha yang dpat diawasi dibagi semua jumlah pelaku usaha yang terdaftar dikali 100% % 30 30 402,000,000 30 409.708.200 30 409.708.200 30 1,221,416,400 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL % ketersediaan informasi penanaman modal Jumlah informasi penanaman modal yang tersedia dibagi jumlah informasi penanaman modal yang dibutuhkan dikali 100% % 100 100 54,000,000 100 55.000.000 100 55.000.000 100 164,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Penanaman Modal 2.19 Kepemudaan dan Olah Raga 7.474.500.000 3.150.000.000 3.150.000.000 13.774.500.000 VII - 48 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase meningkatnya partisipasi pemuda Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwiirausaha) dibagi jumlah pemuda usia (16- 30 tahun) x 100% % 20 20 1.458.000.000 40 1.800.000.000 60 1.800.000.000 60 5.058.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase meningkatnya prestasi olahraga Jumlah medali tahun n dibagi jumlah medali tahun (n-1, n-2, n- 3) x 100% % 15 15 6.000.000.000 25 1.320.000.000 35 1.310.000.000 35 8.630.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase lembaga kepramukaan (Kwarcab, Gugus) yang aktif Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif organisasi kepemudaan danorganisasi masyarakat dibagi jumlah pemuda (16-30 tahun) x 100% % 20 20 16.500.000 40 30.000.000 60 40.000.000 60 86.500.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 2.20 Statistik 33.400.000 375.000.000 430.000.000 838.400.000 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik sektoral ( Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral / jumlah OPD ) x 100% % 100 100 33.400.000 100 375.000.000 100 430.000.000 100 838.400.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Statistik 2.21 Persandian 74.000.000 120.000.000 135.000.000 329.000.000 VII - 49 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan (termasuk di dalamnya kecamatan) dikali 100% % 21 20 74.000.000 25 120.000.000 30 135.000.000 30 329.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Persandian 2.22 Kebudayaan 1,895,000,000 2.431.750.000 2.451.750.000 6,778,500,000 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara) Jumlah pengembangan budaya nasional (nusantara) yang difasilitasi dibagi jumlah budaya nasional( nusantara) yang ada kali 100% % 80 81 1,339,000,000 82 1.901.250.000 83 1.901.250.000 83 5,141,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Prosesntase pengembangan kesenian tradisional Jumlah pengembangan kesenian tradisional yang dikembangkan dibagi jumlah kesenian tradisional yang ada kali 100% % 130 130 216,000,000 135 130.000.000 140 130.000.000 140 476,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan 4 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Prosentase sejarah lokal yg difasilitasi Jumlah sejarah lokal yang diafasilitasi dibagi jumlah sejarah lokal yang ada kali 100% % 20 20 216,000,000 25 250.000.000 27 270.000.000 27 736,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik Jumlah Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat) dibagi % 90 90 124,000,000 91 150.500.000 92 150.500.000 92 425,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan VII - 50 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dan terawat) jumlahcagar budaya yang ada kali 100% 2.23 Perpustakaan 178.000.000 66.000.000 66.000.000 310.000.000 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Perpustakaan yang dibina (jml Perpustakaan yg mndpt pembinaan/ jml perpustakaan) Jumlah Perpustakaan yang dibina dibagi Jumlah Perpustakaan dikali 100% % 99 99 178.000.000 99 66.000.000 100 66.000.000 100 310.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan 2.24 Kearsipan 184.000.000 230.000.000 230.000.000 644.000.000 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah OPD keseluruhan dikali 100% % 77 71 162.000.000 90 210.000.000 95 210.000.000 95 582.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kearsipan 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSI Persentase arsip daerah yang dilestarikan dan diselamatkan Jumlah OPD yang menyerahkan arsip statis ke LKD dibagi Jumlah seluruh OPD dikali 1005 % 43 43 22.000.000 47 20.000.000 50 20.000.000 50 62.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kearsipan III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34.708.000.000 37.478.850.000 31.948.550.000 104.135.400.000 3.25 Kelautan dan Perikanan 1.254.000.000 1.455.000.000 1.630.000.000 4.245.950.000 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun berkenaan Kg 511.673 516.790 38.000.000 521.958 40.000.000 527.17 7 50.000.000 527.177 128.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun berkenaan Kg 1.841.875 1.869.296 1.151.000.000 1.897.336 1.340.000.000 1.925.7 96 1.480.000.000 1.925.7 96 3.971.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan VII - 51 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Prosentase produk perikanan yang dipromosikan Jumlah produksi perikanan yang dipromosikan dibagi jumlah total produksi perikanan di kali 100% % 30 30 65.000.000 40 75.000.000 50 100.000.000 50 240.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kelautan dan Perikanan 3.26 Pariwisata 4.343.000.000 24.000.000.000 24.000.000.000 52.343.000.000 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan Jumlah destinasi wisata yang diunggulkan dibagi jumlah total destinasi di Karanganyar yang berpengaruh pada PAD x 100% % 30 20 3.337.000.000 30 18.000.000.000 40 18.000.000.000 40 39.337.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan Jumlah daya tarik wisata yang diunggulkan dibagi jumlah total destinasi yang berpengaruh pada PAD x 100% % 20 20 641.000.000 30 2.060.000.000 40 2.060.000.000 40 4.761.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata 4 PROGRAM PENGEMBANG AN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (yang produktif) dibagi jumlah seluruh jumlah sektor ekonomi kreatif yang ada x 100% % 30 30 216.000.000 40 2.060.000.000 40 2.060.000.000 40 1.216.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata 5 PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah peserta pengembangan Sumber Daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang diikutkan dalam % 20 20 149.000.000 50 500.000.000 50 500.000.000 60 7.029.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata VII - 52 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 peningkatan kompetensi (bintek, seminar, pelatihan) dibagi jumlah seluruh anggota yang bermitra/bersiner gi dengan Pemerintah Daerah x 100% 3.27 Pertanian 26.026.000.000 9.507.850.000 3.797.550.000 39.331.400.000 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik Jumlah Sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana pertanian dikali 100% % 59 59 17.748.000.000 65 1.239.700.000 67 1.239.700.000 67 20.227.400.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Sapi ekor 66.712 66.712 67.446 68.255 68.255 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Kambing/ Domba ekor 149.327 149.327 150.521 151.87 6 151.876 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Ayam ekor 10.623.82 2 10.623.82 2 10.921.28 9 11.238. 066 11.238. 066 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Kelinci ekor 13.017 13.017 13.187 13.371 13.371 Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase prasarana Jumlah prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana pertanian dikali 100% % 70 70 7.608.000.000 75 6.950.000.000 80 1.239.700.000 80 15.797.700.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik VII - 53 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Angka kesakitan ternak besar (%) Jumlah ternak besar yang sakit dibagi total jumlah ternak besar dikali 100% % 10 10 54.000.000 9 55.000.000 8 55.000.000 8 164.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Angka kesakitan ternak kecil (%) Jumlah ternak kecil yang sakit dibagi total jumlah ternak kecil dikali 100% % 18,4 18,4 17,4 16,4 16,4 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian Angka kesakitan unggas (%) Jumlah unggas yang sakit dibagi total jumlah unggas dikali 100% % 19 19 17 15 15 - Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase bencana pertanian yang tertangani Jumlah bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah seluruh bencana pertanian yang terjadi dikali 100% % 100 100 81.000.000 100 584.000.000 100 584.000.000 100 1.249.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan kelompok tani yang aktif Jumlah kelompok tani yang terdaftar yang aktif dibagi jumlah semua kelompok tani yang terdaftar dikali 100% % 100 100 535.000.000 100 679.150.000 100 679.150.000 100 1.893.300.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pertanian 3.30 Perdagangan 2.307.000.000 1.694.000.000 1.699.000.000 5.700.000.000 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin Jumlah komitmen perusahaan yang dipenuhi % 10 10 125.000.000 20 125.000.000 30 125.000.000 30 375.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pasar rakyat (milik pemkab) yang memenuhi kriteria pasar sehat Jumlah pasar sehat dibagi jumlah pasar kabupaten x 100% % 44,44 44,44 1.900.000.000 50 1.300.000.000 55,55 1.300.000.000 55,55 4.500.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan VII - 54 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga Jumlah sarana informasi harga dibagi jumlah sarana perdagangan x 100% % 5,5 16,67 125.000.000 22,22 115.000.000 27,78 115.000.000 27,78 355.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah pelaku ekspor Jumlah pelaku ekspor orang 42 42 54.000.000 45 77.000.000 50 77.000.000 50 208.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat timbang yang ditera ulang Jumlah alat timbang yang di tera ulang dibagi jumlah alat timbang tercatat x 100% % 25 25 81.000.000 26 52.000.000 27 52.000.000 27 185.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah produk lokal yang telah diifasilitasi dalam kemitraan pameran Jumlah produk lokal yang telah diifasilitasi dalam kemitraan pameran Produk 5 5 22.000.000 10 25.000.000 15 30.000.000 15 77.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perdagangan 3.31 Perindustrian 670.000.000 682.000.000 682.000.000 2.034.000.000 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru Jumlah industri kecil dan menengahtahun N dikurangi industri kecil dan menengah tahun N-1 dibagi industri kecil dan menengah tahun N-1 dikali 100% % 2,16 30 500.000.000 32 500.000.000 33 500.000.000 33 1.500.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengisian aplikasi nasional Jumlah industri yang mengisi aplikasi nasional dibagi jumlah seluruh industri yang ada dikali 100% % 20 20 170.000.000 20 182.000.000 20 182.000.000 20 534.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perindustrian 3.32 Transmigrasi 108.000.000 140.000.000 140.000.000 388.000.000 VII - 55 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah transmigran yang diberangkatkan Jumlah KK transmigran yang diberangkatkan pada tahun berkenaan KK 5 108.000.000 5 140.000.000 5 140.000.000 5 388.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Urusan Transmigrasi IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 45.274.000.000 24,782,950,000 27,739,075,000 97,796,025,000 4.01. Unsur Sekretariat Daerah 9.274.000.000 9.010.000.000 11,966.125.000 30.250.125.000 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT EKPPD Hasil dari penilaian EKPPD oleh Tim penilai di tingkat Nasional Score Sangat Tinggi Sangat Tinggi 8.027.000.000 Sangat Tinggi 7.290.000.000 Sangat Tinggi 9.741.125.000 Sangat Tinggi 25.508.125.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) Cakupan Penataan Peraturan Prundang- undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua aktivitas yang berkaitan dengan Penataan Peraturan Prundang- undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua aktivitas yang berkaitan dengan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) VII - 56 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bidang Kesejahteraan Rakyat 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua aktivitas yang berkaitan dengan Koordinasi Perekonomian Daerah % 100 100 1.247.000.000 100 1.720.000.000 100 2.225.000.000 100 5.192.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua aktivitas yang berkaitan dengan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) Cakupan Fasilitasi Pusat KeunggulanPe ngadaan Barang/Jasa Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua aktivitas yang berkaitan dengan Fasilitasi Pusat KeunggulanPeng adaan Barang/Jasa % 100 100 100 100 100 Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (SETDA) 4.02 Unsur Sekretariat DPRD 36.000.000.000 15.772.950.0000 15.772.950.0000 67.545.900.000 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase capaian kinerja fisik (kegiatan) Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua kegiatan yang ada dalam % 92 100 36.000.000.000 100 15.772.950.000 100 15.772.950.000 100 67.545.900.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan VII - 57 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd (SETWAN) V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 357.108.778.000 366.154.702.693 370.821.872.941 1.094.085.353.634 5.01 Perencanaan 2.511.000.000 2.178.799.793 2.446.079.771 7.135.879.564 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian jumlah program yang memenuhi target Persentase jumlah program yang memenuhi target diperoleh dari jumlah program yang memenuhi target dibagi total jumlah program dikali 100% % 91 91 939.000.000 91,5 650.000.000 92 745.000.000 92 2.334.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Perencanaan) 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Capaian realisasi RPJMD Jumlah program RPJMD yang dilaksanakan sampai dengan menjadi APBD dibagi jumlah semua program didalam RPJMD dikali 100% % 91 91 1.572.000.000 91,5 1.528.799.793 92 1.701.079.771 92 4.801.879.564 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Perencanaan) 5.02 Keuangan 351.461.778.000 360.189.402.900 364.208.343.170 1.075.859.524.070 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua kegiatan yang ada dalam program pengelolaan keuangan daerah % 100 100 346.721.482.000 100 355.040.130.200 100 358.544.143.200 100 1.060.305.755.400 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan) VII - 58 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua kegiatan yang ada dalam program pengelolaan barang milik daerah % 100 90 1.173.546.000 90 1.225.847.700 90 1.348.432.470 90 3.747.826.170 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan) 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Optimalisasi pendapatan daerah Nilai rata-rata persentase capaian indikator kinerja dari semua kegiatan yang ada dalam program pengelolaan pendapatan daerah % 100 95 3.566.750.000 95 3.923.425.000 95 4.315.767.500 95 11.805.942.500 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Keuangan) 5.03 Kepegawaian 1.386.000.000 1.161.500.000 1.156.450.000 3.703.950.000 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Prosentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100% % 65 96 1.386.000.000 97 1.161.500.000 98 1.156.450.000 98 3.703.950.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian) Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100% % 70 96 97 98 98 Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Kepegawaian) 5.04 Pendidikan dan Pelatihan 1.637.000.000 2.515.000.000 2.896.000.000 7.048.000.000 VII - 59 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100% % 1 7 1.637.000.000 7 2.515.000.000 7 2.896.000.000 7 7.048.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Pendidikan dan Pelatihan) 5.05 Penelitian dan Pengembangan 113.000.000 110.000.000 115.000.000 338.000.000 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan Persentase implementasi rencana kelitbangan % 100 113.000.000 100 110.000.000 100 115.000.000 100 338.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Penunjang (Urusan Penelitian dan Pengembangan) VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1.551.000.000 2.636.000.000 3.200.000.000 7.387.000.000 6.01 Pengawasan 1.551.000.000 2.636.000.000 3.200.000.000 7.387.000.000 2 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan Jumlah aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh Jumlah aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100% % 95 96 1.208.000.000 97 1.870.000.000 98 2.450.000.000 98 5.528.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan Jumlah hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang- undangan dibagi jumlah seluruh temuan dikali 100% % 25 20 15 10 10 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan VII - 60 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi Jumlah tindak lanjut dengan rekomendasi dibagi seluruh tindak lanjut dikali 100% % 93 94 95 95 95 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Julah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh aduan dikali 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan Jumlah LHR LKPD Jumlah LHR LKPD LHR LKPD 1 1 1 1 1 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN Jumlah ASN yang melaksanan pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN dibagi seluruh jumlah ASN yang wajib melaksanan pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN dikali 100% % 100 100 343.000.000 100 766.000.000 100 750.000.000 100 1.859.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada evel terdefinisi dibagi jumlah seluruh SKPD dikali 100% % 60 76 80 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT Jumlah kegiatan pengawasan dengan PKPT yang sesuai dibagi jumlah seluruh kegiatan pengawasan dikali 100% % 100 100 100 100 100 - Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pengawasan VII - 61 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 VII UNSUR KEWILAYAHAN 19.372.000.000 43.365.752.436 44.210.342.436 106.948.094.872 7.1 Kec. JATIPURO 91,000,000 390,000,000 423,000,000 904,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 78,70 72 5,000,000 74 30,000,000 75 35,000,000 75 70,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 24,000,000 100 90,000,000 100 99,000,000 100 213,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 32,000,000 100 90,000,000 100 95,000,000 100 217,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 99 99 11,000,000 99 115,000,000 99 121,000,000 99 247,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase wilayah tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 19,000,000 100 65,000,000 100 73,000,000 100 157,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.2 Kec. JATIYOSO 124,000,000 139,500,000 139,500,000 403,000,000 VII - 62 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 65 67 3,000,000 69 4,000,000 70 4,000,000 70 11,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 96 95 18,000,000 97 22,000,000 100 22,000,000 100 62,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 96 95 10,000,000 97 10,000,000 100 10,000,000 100 30,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 97 99,6 80,000,000 99,7 76,500,000 100 76,500,000 100 233,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase wilayah tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 97 90 13,000,000 95 27,000,000 100 27,000,000 100 67,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.3 Kec. JUMANTONO 107,000,000 112,120,000 112,120,000 331,240,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah nilai 87,413 72 2,000,000 74 2,000,000 75 2,000,000 75 6,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 63 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 90 95 10.000.000 100 22,000,000 100 22,000,000 100 54,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 80 95 41,000,000 97 38,120,000 100 38,120,000 100 117,240,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 90 99 11,000,000 99 10,000,000 100 10,000,000 100 31,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase wilayah tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 80 90 43,000,000 95 40,000,000 100 40,000,000 100 123,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.4 Kec. JUMAPOLO 129,000,000 198,600,000 197,000,000 524,600,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 80,642 72 1,000,000 74 5,000,000 75 5,000,000 75 11,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 64 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 16,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100 106,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 31,000,000 100 36,000,000 100 36,000,000 100 103,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 51,000,000 100 71,000,000 100 71,000,000 100 193,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 91 100 30,000,000 100 41,600,000 100 40,000,000 100 111,600,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.5 Kec.MATESIH 94,000,000 117,500,000 133,250,000 344,750,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 83,571 72 2,000,000 74 6,500,000 75 7,000,000 100 15,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan % 100 100 5.000.000 100 8,500,000 100 10,000,000 100 23,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 65 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 di wilayah Kecamatan dikali 100% 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 33,000,000 100 42,500,000 100 46,750,000 100 122,250,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 23,000,000 100 30,000,000 100 34,500,000 100 87,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase wilayah tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 31,000,000 100 30,000,000 100 35,000,000 100 96,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.6 Kec.TAWANGMANGU 2,951,000,000 2,741,110,000 2,680,000,000 8,372,110,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 75 67 2,000,000 69 4.000.000 70 5.000.000 70 11,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 2,505,000,000 100 2,277,110,000 100 2,215,000,000 100 6,997,110,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 66 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 17,000,000 100 10.000.000 100 10.000.000 100 37,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 11,000,000 100 60,000,000 100 60,000,000 100 131,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 416,000,000 100 390,000,000 100 390,000,000 100 1,196,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.7 Kec.NGARGOYOSO 102,000,000 94,700,000 119,000,000 315,700,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 82,050 72 2,000,000 74 1,500,000 75 3,000,000 75 6,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 24,000,000 85 22,000,000 85 25,000,000 85 71,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah % 85 85 29,000,000 85 27,200,000 85 29,000,000 85 85,200,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 67 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan dikali 100% 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 32,000,000 85 30,000,000 85 41,000,000 85 103,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 15,000,000 85 14,000,000 85 21,000,000 85 50,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.8 Kec.KARANGANYAR 14,933,000,000 37,670,000,000 38,170,000,000 90.773.000.000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 79,290 72 9,000,000 74 200,000,000 75 200,000,000 75 409,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 99,61 100 11,638,000,000 100 33,800,000,000 100 34,300,000,000 100 79.738.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 27,000,000 100 25,000,000 100 25,000,000 100 77,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase sarpras wilayah Jumlah wilayah dengan Sarpras % 99,92 100 274,000,000 100 445,000,000 100 445,000,000 100 1,164,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang VII - 68 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM dalam kondisi baik baik dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 99,84 100 2,985,000,000 100 3,200,000,000 100 3,200,000,000 100 9,385,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.9 Kec. KARANGPANDAN 76,000,000 165,000,000 195,000,000 436,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan nilai 70 72 5,000,000 74 40,000,000 75 45,000,000 75 90,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 19,000,000 100 40,000,000 100 50,000,000 100 109,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 29,000,000 100 20.000.000 100 25.000.000 100 74,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 17,000,000 100 45,000,000 100 50,000,000 100 112,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 69 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 6,000,000 100 20,000,000 100 25,000,000 100 51,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.10 Kec.TASIKMADU 120,000,000 119,500,000 129,500,000 369,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 80 72 16,000,000 74 4,500,000 75 5,500,000 75 26,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 75 19,000,000 80 24,000,000 85 24,000,000 85 67,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 90 33,000,000 90 31,000,000 90 35,000,000 90 99,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 99,5 22,000,000 99,6 30,000,000 99,7 30,000,000 99,7 82,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah % 100 90 30,000,000 90 30,000,000 90 35,000,000 90 95,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 70 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan dikali 100% 7.11 Kec.JATEN 105,000,000 306,500,000 310,500,000 722,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 77,91 72 3,000,000 74 8,000,000 75 8,000,000 75 19,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 90 80 10.000.000 80 15,000,000 85 19,000,000 85 44,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 80 80 36,000,000 80 47,000,000 80 47,000,000 80 130,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 90 26,000,000 90 180,000,000 90 180,000,000 90 386,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 90 80 30,000,000 80 56,500,000 90 56,500,000 90 143,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.12 Kec.COLOMADU 97,000,000 188,500,000 205,500,000 491,000,000 VII - 71 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 80,642 72 6,000,000 74 15,000,000 75 20,000,000 75 41,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 14,000,000 100 22,500,000 100 27,500,000 100 64,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 30,000,000 100 75,000,000 100 73,000,000 100 178,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 38,000,000 100 58,000,000 100 60,000,000 100 156,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 9,000,000 100 18,000,000 100 25,000,000 100 52,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.13 Kec.GONDANGREJO 80,000,000 176,332,436 176,332,436 432,664,872 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah skor 84.250 72 5,000,000 74 45,805,436 75 45,805,436 75 96,610,872 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 72 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 27,000,000 100 25,200,000 100 25,200,000 100 77,400,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 28,000,000 100 25,884,000 100 25,884,000 100 79,768,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 10,000,000 100 29,792,000 100 29,792,000 100 69,584,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 10,000,000 100 49,651,000 100 49,651,000 100 109,302,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.14 Kec.MOJOGEDANG 105,000,000 231,500,000 269,500,000 606,000,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan Skor 77,03 72 21,000,000 74 17,000,000 75 20,000,000 75 58,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase lembaga Jumlah lembaga kemasyarakatan % 100 100 37,000,000 100 30,500,000 100 39,500,000 100 107,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang VII - 73 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN kemasyarakata n aktif aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 9,000,000 100 45,000,000 100 50,000,000 100 104,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 99 100 22,000,000 100 90,000,000 100 100,000,000 100 212,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 100 16,000,000 100 49,000,000 100 60,000,000 100 125,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.15 Kec.KEBAKKRAMAT 58,000,000 268,000,000 484,500,000 810,500,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 80 72 3,000,000 74 7,000,000 75 10,000,000 75 20,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali % 100 90 10,000,000 90 28,000,000 90 50,000,000 90 88,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 74 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100% 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 98 90 23,000,000 90 32,000,000 90 40,000,000 90 95,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 99,5 11,000,000 99,6 185,000,000 99,7 200,000,000 99,7 396,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 97 90 11,000,000 90 16,000,000 90 184,500,000 90 211,500,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.16 Kec.KERJO 85,000,000 245,140,000 277,140,000 607,280,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 83.65 72 3,000,000 74 5,000,000 75 17,000,000 75 25,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 96,60 80 18,000,000 80 44,000,000 90 44,000,000 90 106,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI Persentase wilayah dalam Jumlah wilayah dalam keadaan % 100 80 37,000,000 80 40,600,000 80 40,600,000 80 118,200,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang VII - 75 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM keadaan kondusif kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 100 90 13,000,000 90 110,000,000 90 120,000,000 90 243,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pesentase desa / kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 100 80 14,000,000 80 45,540,000 90 55,540,000 90 115,080,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 7.17 Kec.JENAWI 115,000,000 201,750,000 188,500,000 505,250,000 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di wilayah Kecamatan skor 70 72 5,000,000 74 7,250,000 75 6,000,000 75 18,250,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakata n aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan aktif dibagi jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 21,000,000 85 37,000,000 85 32,000,000 85 90,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase wilayah dalam keadaan kondusif Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 38,000,000 85 43,000,000 85 43,000,000 85 124,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VII - 76 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 36,000,000 85 83,500,000 85 42,500,000 85 162,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahan tertib Perda Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100% % 85 85 15,000,000 85 31,000,000 85 65,000,000 85 111,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan) VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 7.916.000.000 6,684,500,000 6,684,500,000 21.285.000.000 8.01 KESBANGPOL 7.916.000.000 6,684,500,000 6,684,500,000 21.285.000.000 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang Jumlah peserta yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang dibagi jumlah total peserta % 60 60 875,000,000 62 427,000,000 63 427,000,000 63 1,729,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase masyarakat yang paham terhadap politik Jumlah peserta yang paham terhadap politik dibagi jumlah total peserta % 80 80 1.525.000,000 82 1,644,000,000 84 1,644,000,000 84 4.813,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANI SASI Persentase ormas yang difasilitasi Jumlah ormas yang difasilitasi % 35 35 3,591,000,000 40 3,353,000,000 45 3,353,000,000 45 10,297,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan VII - 77 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KEMASYARAKATAN Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa Jumlah peserta yang paham terhadap ketahanan bangsa dibagi jumlah total peserta % 60 60 1,300,000,000 62 600,000,000 64 600,000,000 65 2,500,000,000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase konflik sosial yang ditangani Jumlah konflik sosial yang ditangani dibagi jumlah konflik sosial terlapor % 80 80 625,000,000 82 660,500,000 84 660,500,000 84 1.946.000.000 Kabupaten Karanganyar Perangkat Daerah yang menangani Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) IX NON URUSAN PEMERINTAHAN 1.258.871.418.000 1.271.460.132.180 1.284.174.734.502 3.814.506.284.682 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP KABUPATEN Hasil Penilaian oleh KEMENPAN RI 67 75 1.258.871.418.000 80 1.271.460.132.180 85 1.284.174.734.502 85 3.814.506.283.682 Kabupaten Karanganya r SETDA 1.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 78,18 75,72 623.531.724.250 80,72 629.767.041.493 85,72 636.064.711.907 85,72 1.889.363.477.650 Kabupaten Karanganyar DISDIKBUD 1.02 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 80,14 75 264.803.098.800 77 267.451.129.788 80 270.125.642.086 80 802.379.870.674 Kabupaten Karanganyar DINKES 1.03 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,79 71 24.393.960.000 72 24.637.899.600 73 24.884.278.596 73 73.916.138.196 Kabupaten Karanganyar DPUPR 1.05 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 73,62 77,63 7.233.501.000 82,63 7.305.836.010 87,63 7.378.894.370 87,63 21.918.231.380 Kabupaten Karanganyar SATPOL PP 1.05 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 65,21 65,5 2.386.907.000 66 2.410.776.070 67 2.434.883.831 67 7.232.566.901 Kabupaten Karanganyar BPBD VII - 78 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.06 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,92 69,44 5.157.031.000 74,44 5.208.601.310 79,44 5.260.687.323 79,44 15.626.319.633 Kabupaten Karanganyar DINSOS 2.08 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,11 69,35 4.543.083.000 74,35 4.588.513.830 79,35 4.634.398.968 79,35 13.765.995.798 Kabupaten Karanganyar DP3APPKB 2.11 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,36 64,95 8.957.576.000 65,10 9.047.151.760 62,25 9.137.623.278 62,25 27.142.351.038 Kabupaten Karanganyar DLH 2.12 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,09 73,23 6.826.921.000 78,23 6.895.190.210 83,23 6.964.142.112 83,23 20.686.253.322 Kabupaten Karanganyar DISDUK CAPIL 2.13 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 68,85 73,00 4.802.746.000 76,00 4.850.773.460 79,00 4.899.281.195 79,00 14.552.800.655 Kabupaten Karanganyar DISPERMASDES 2.15 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 67,26 65,73 8.703.867.250 65,74 8.790.905.923 65,75 8.878.814.982 65,75 26.373.588.154 Kabupaten Karanganyar DISHUB 2.16 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,23 70 5.240.542.000 71 5.292.947.420 72 5.345.876.894 72 15.879.366.314 Kabupaten Karanganyar DISKOMINFO 2.18 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 65,15 67,06 11.664.124.000 72,06 11.780.765.240 77,06 11.898.572.892 77,06 35.343.462.132 Kabupaten Karanganyar DPMPTSP 2.23 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,83 72,67 7.086.683.000 77,67 7.157.549.830 82,67 7.229.125.328 82,67 21.473.358.158 Kabupaten Karanganyar DISARPUS 3.26 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,04 68,07 5.876.862.000 73,07 5.935.630.620 78,07 5.994.986.926 78,07 17.807.479.546 Kabupaten Karanganyar DISPARPOR 3.27 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 73,87 77,48 21.047.653.000 75,48 21.258.129.530 76,48 21.470.710.825 76,48 63.776.493.355 Kabupaten Karanganyar DISPERTAN 3.30 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,85 71,08 16.933.118.000 76,08 17.102.449.180 81,08 17.273.473.672 81,08 51.309.040.852 Kabupaten Karanganyar DISDAGKOP UKM 4.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,36 70 29.835.736.000 75 30.134.093.360 80 30.435.434.294 80 90.405.263.654 Kabupaten Karanganyar SETDA 4.02 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,77 80 37.987.367.300 80 38.367.240.973 80 38.750.913.383 80 115.105.521.656 Kabupaten Karanganyar SETWAN 5.01 Nilai SAKIP Hasil Penilaian nilai 73,45 77,39 7.182.278.400 82,39 7.254.101.184 87,39 7.326.642.196 87,39 21.763.021.780 Kabupaten BAPERLITBANG VII - 79 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah Karanganyar 5.02 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 67,16 68 64.195.991.606 69 64.837.951.522 70 65.486.331.037 70 194.520.274.165 Kabupaten Karanganyar BKD 5.03 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 73,12 70 19.566.727.000 72 19.762.394.270 75 19.960.018.213 75 59.289.139.483 Kabupaten Karanganyar BKPSDM 6.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 79,09 76 10.831.321.000 77 10.939.634.210 78 11.049.030.552 78 32.819.985.762 Kabupaten Karanganyar INSPEKTORAT 7.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,63 67 2.124.481.000 69 2.145.725.810 70 2.167.183.068 70 6.437.389.878 Kabupaten Karanganyar JATIPURO 7.2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 71,82 67 1.940.812.000 69 1.960.220.120 70 1.979.822.321 70 5.880.854.441 Kabupaten Karanganyar JATIYOSO 7.3 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 73,40 67 2.602.466.000 69 2.628.490.660 70 2.654.775.567 70 7.885.732.227 Kabupaten Karanganyar JUMANTONO 7.4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,93 100 2.200.147.000 100 2.222.148.470 100 2.244.369.955 100 6.666.665.425 Kabupaten Karanganyar JUMAPOLO 7.5 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,69 67 2.117.671.000 69 2.138.847.710 70 2.160.236.187 70 6.416.754.897 Kabupaten Karanganyar MATESIH 7.6 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,78 67 5.984.889.400 69 6.044.738.294 70 6.105.185.677 70 18.134.813.371 Kabupaten Karanganyar TAWANG MANGU 7.7 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 67,60 85 2.295.078.600 85 2.318.029.386 85 2.341.209.680 85 6.954.317.666 Kabupaten Karanganyar NGARGOYOSO 7.8 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,76 67 15.173.475.950 69 15.325.210.710 70 15.478.462.817 70 45.977.149.476 Kabupaten Karanganyar KARANGANYAR 7.9 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 66,14 67 2.081.383.000 69 2.102.196.830 70 2.123.218.798 70 6.306.798.628 Kabupaten Karanganyar KARANG PANDAN 7.10 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,62 67 2.314.753.800 69 2.337.901.338 70 2.361.280.351 70 7.013.935.489 Kabupaten Karanganyar TASIKMADU 7.11 Nilai SAKIP Perangkat Hasil Penilaian oleh Inspektorat nilai 75,23 66 2.497.771.200 68 2.522.748.912 70 2.547.976.401 70 7.568.496.513 Kabupaten Karanganyar JATEN VII - 80 No Urusan/Program Indikator Program Formulasi Satuan Kondisi Tahun 2020 2021 2022 2023 Target Akhir RPJMD Loksai Penanggung jawab Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Daerah Daerah 7.12 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 76,44 67 2.940.913.000 69 2.970.322.130 70 3.000.025.351 70 8.911.260.481 Kabupaten Karanganyar COLOMADU 7.13 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 76,86 67 2.922.633.564 69 2.951.859.900 70 2.981.378.499 70 8.855.871.962 Kabupaten Karanganyar GONDANGREJO 7.14 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 66,10 67 2.209.688.000 69 2.231.784.880 70 2.254.102.729 70 6.695.575.609 Kabupaten Karanganyar MOJOGEDANG 7.15 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,78 67 2.147.464.000 69 2.168.938.640 70 2.190.628.026 70 6.507.030.666 Kabupaten Karanganyar KEBAKKRAMAT 7.16 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 70,57 67 2.468.999.000 69 2.493.688.990 70 2.518.625.880 70 7.481.313.870 Kabupaten Karanganyar KERJO 7.17 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 69,62 67 2.232.669.000 69 2.254.995.690 70 2.277.545.647 70 6.765.210.337 Kabupaten Karanganyar JENAWI 8.01 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah nilai 72,94 78,16 3.827.303.880 83,16 3.865.576.919 88,16 3.904.232.688 88,16 11.597.113.487 Kabupaten Karanganyar BAKES BANGPOL JUMLAH 2.251.836.818.000 2.277.500.502.000 2.335.009.665.000 6.864.346.985.000 PROYEKSI TOTAL BELANJA OPERASI 2.251.836.818.000 2.277.500.502.000 2.335.009.665.000 6.864.346.985.000 Sumber : Baperlitbang 2020, diolah VIII - 1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diukur dengan pencapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 5 tahun, indikator kunci meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: I. Aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari:
  5. 1.Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi : Berupa analisis kinerja indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi : tingkat pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, PDRB ADHK dan PDRB ADHB.
  6. 2.Fokus kesejahteraan sosial : Berupa analisis kinerja indikator indeks pembangunan manusia, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka.
  7. 3.Fokus seni budaya dan olahraga analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. VIII - 2 II. Aspek pelayanan umum terdiri dari:
  8. 1.Fokus layanan urusan pemerintahan wajib : analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib.
  9. 2.Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan : analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan. III. Aspek daya saing daerah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daerah terutama dalam bidang:
  10. 1.Fokus kemampuan ekonomi daerah : analisis kinerja atas indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.
  11. 2.Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur analisis kinerja atas fasilitas wilayah/insfrastruktur.
  12. 3.Fokus iklim berinvestasi analisis kinerja atas iklim berinvestasi. Pembagian indikator kunci yang menjadi indikator kinerja dalam mensukseskan keberhasilan visi - misi tertuang pada Tabel 8.1. berikut. VIII - 3 Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  13. 1.Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah Nilai rata-rata capaian indikator kinerja Utama Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah Na Na Na 58,01 57,96 58,66 59,35 59,35 1) Persentase Kawasan Kumuh luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019 % 1,09 0,95 1,6 0,52 0,84 0,62 0,39 0,39 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2) Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100% % Na Na Na 81,52 81 82 83 83 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan % Na Na Na 75 75 76 77 77 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang VIII - 4 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4) Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, perhubungan, perdagangan % Na Na Na 75 75 76 77 77 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  14. 2.Indek Resiko Bencana Berdasarkan hasil penilaian dari BNPB Indeks 130,40 130,40 130,40 108,03 108,03 108,03 108,03 108,03 KKUPM 5) Persentase Berkurangnya korban bencana alam Jumlah korban bencana tahun N dikurangi jumlah korban bencana tahun N-1 dibagi jumlah korban bencana tahun N- 1 dikali 100% % Na 0,09 0,08 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 KKUPM
  15. 3.Indek Kualitas Lingkungan Hidup (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Indeks 62,17 64,31 64,63 67,39 57,33 57,78 58,24 58,24 Lingkungan Hidup 6) Indeks Kualitas Udara (IKU) 100 – [50/0,9 x (Ieu – 0,1)] Ieu : rata-rata dari konsentrasi SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU Indeks 80,25 90,00 90,00 80,00 75,20 75,30 75,40 75,40 Lingkungan Hidup 7) Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks 53,43 69,41 69,49 69,41 52,60 52,70 52,80 52,80 Lingkungan Hidup /(C;/l ;;)' /II+ (C;/l;;)' A " 2 VIII - 5 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks 55,17 41,21 42,02 42,02 32,39 34,12 35,85 35,85 Lingkungan Hidup
  16. 4.Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Total PDRB ADHK tahun N dikurangi PDRB ADHK tahun N-1 dibagi PDRB ADHK tahun N-1 dikali 100% % 5,77 5,98 5,93 -1,87 3,5-4,0 3,6-4,5 4,25-5 4,25-5 Statistik
  17. 5.Tingkat inflasi Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka % 3,15 2,48 2,30 1,38 3,0+1 3,0+1 3,0+1 3,0+1 Statistik
  18. 6.PDRB Perkapita (Rp.000) PDRB ADHK dibagi jumlah kapita (penduduk) Rp.000 27.303 28.712 30.052 28.051 28.556 28.780 29.450 29.450 Statistik 9) Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% % 13,73 13,45 12,09 13,26 15,01 15,51 16,01 16,01 Pertanian 10) Skor Pola Pangan harapan Pola Pangan Harapan = Realisasi dan target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Nilai 85 82,90 80,10 81,20 82 83,10 84,30 84,30 Pangan 11) Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB PDRB ADHK sektor Akomodasi dan Makan Minum dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% % 3,20 3,19 3,26 3,05 5,1 5,25 5,5 5,5 Pariwisata VIII - 6 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dibagi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dikali 100% % 6,68 5,82 6,86 -4 1,65 1,67 1,70 1,70 Perdagangan 13) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N-1 dibagi PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N-1 dikali 100% % 5,88 6,03 6,30 -1,17 2,60 3,00 3,20 3,20 Perindustrian 14) Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100% % 1,5 1,5 0,5 49,89 0,25 0,25 0,25 0,25 Penanaman Modal, Koperasi UMKM
  19. 7.Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka % 3,17 2,28 3,15 5,96 5,90 5,85 5,80 5,80 Tenaga Kerja VIII - 7 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15) TPAK Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka % 70,24 70,45 70,19 73,55 74,03 74,51 74,99 74,99 Tenaga Kerja
  20. 8.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka Indeks 75,22 75,54 75,89 75,86 75,96 76,19 76,30 76,30 Perencanaan 16) Harapan lama Sekolah Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka Tahun 13,65 13,66 13,67 13,68 13,81 13,87 13,98 13,98 Pendidikan 17) Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka Tahun 8,5 8,51 8,52 8,56 8,66 8,67 8,71 8,71 Pendidikan 18) Usia harapan Hidup Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka Tahun 77,31 77,36 77,38 77,47 77,60 77,63 77,84 77,84 Kesehatan
  21. 9.Indeks Desa Membangun (IDM) Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes indek 0,6406 0,6416 0,6869 0,6919 0,6845 0,6852 0,6858 0,6858 Permasdes 19) Indeks Ketahanan Sosial Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes indek 0,6440 0,6450 0,7899 0,8019 0,7899 0,7909 0,7919 0,7919 Permasdes 20) Indeks Ketahanan Ekonomi Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes Indek 0,5940 0,5950 0,6319 0,6423 0,6319 0,6329 0,6339 0,6339 Permasdes 21) Indeks Ketahanan Lingkungan Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes indek 0,6840 0,6850 0,6389 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317 Permasdes
  22. 10.Nilai Kabupaten Peduli HAM Penilaian dari Kementrian 79,25 79,41 79,41 98,21 80,50 80,50 80,50 80,50 Administrasi Pemerintahan VIII - 8 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hukum dan HAM 22) Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Kasus 230 175 140 198 130 125 120 120 KKUPM 23) Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda Jumlah kasus pelanggaran Perda yang tertangani dibagi jumlah semua kasus pelanggaran Perda dikali 100% % 85 85 86 82,3 88 90 92 92 KKUPM 24) Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) Jumlah kasus Konflik SARA yang dikendalikan dibagi jumlah kasus konflik SARA yang terjadi dikali 100% % 0 0 0 0 0 0 0 0 Kesbangpol
  23. 11.Indeks Pembangunan Kebudayaan Pemetaan Indikator Kandidat Penyusun IPK, Proses Seleksi Indikator, Indikator Hasil Seleksi, Normalisasi Indikator, Penentuan Bobot Tiap Dimensi, dan Penghitungan IPK. IPK disusun atas 7 (tujuh) dimensi dengan rincian antara lain Dimensi Ekonomi 76 76 77 89,39 79 80 80 80 Kebudayaan VIII - 9 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender 25) Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah semua benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki dikali 100% % 76 87,63 87,70 89,80 88,50 90 90 90 Kebudayaan 26) Persentase kelompok seni budaya yang aktif Jumah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah semua kelompok seni budaya dikali 100% % 12,85 13 13,15 88,97 13,45 13,60 13,75 13,75 Kebudayaan
  24. 12.Prestasi Pemuda dan Olah Raga Jumlah total prestasi pemuda dan prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional 20 20 40 15 4 10 15 15 Pemuda Olah Raga 27) Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Unit 10 10 20 0 2 5 8 8 Pemuda dan Olahraga VIII - 10 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28) Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Unit 10 10 20 15 2 5 7 7 Pemuda dan Olahraga
  25. 13.Angka kemiskinan Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka % 12,28 10,01 9,55 10,28 9,86 9,25 8,96 8,96 Statistik 29) Pengeluaran Perkapita Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka (Rp.juta) 10,93 11,32 11,98 12,76 13,35 14,12 15,45 15,45 Statistik 30) Persentase Penanganan PMKS Jumlah PMKS yang ditangani dibagi seluruh jumlah PMKS dikali 100% % 1,02 1,15 1,50 1,56 2,00 2,25 2,50 2,50 Sosial
  26. 14.IPG (Indeks Pembangungan Gender) Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak indeks 96,50 96,70 97,00 96,48 97,25 97,30 97,35 97,35 PP dan PA 31) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks 74,27 74,31 74,52 74,76 74,71 74,81 74,95 74,95 PP dan PA 32) Kabupaten Layak Anak Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Score 370 732,11 742 Na 762 770 780 780 PP dan PA
  27. 15.Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Penilaian dari KEMENPAN Na Na 57,35 58,94 70 75 80 80 Administrasi Pemerintahan VIII - 11 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 atas IRB Kabupaten (Unsur Penunjang Pemerintahan) 33) Indeks SPBE Kategori Indeks SPBE 4,2–5,0 Memuaskan 3,5-<4,2 Sangat Baik 2,6-<3,5 Baik 1,8-<2,6 Cukup <1,8 Kurang Indeks 0 2,04 2,99 3,02 3,25 3,37 3,50 3,50 Kominfo 34) Nilai SAKIP Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas nilai SAKIP Kabupaten nilai 57,52 62,38 65,02 67 75 80 85 85 Administrasi Pemerintahan (Unsur Penunjang Pemerintahan) 35) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Penilaian dari KEMENDAGRI atas nilai LKPD Kabupaten Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Keuangan 36) Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN Hasil penilaian oleh BKN Indeks 74,67 76,67 78,67 57,16 60,00 62,00 65,00 65,00 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 37) IKM Kabupaten Rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat semua Perangkat Daerah se Kabupaten Karanganyar % Na Na 81,08 81,561 80,43 81,26 81,67 81,67 Administrasi Pemerintahan (Unsur penunjang) 38) Maturitas SPIP Tingkat kematangan/kese mpurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan Level 3 3 3 3 3 3 3 3 Pengawasan VIII - 12 Indikator Kineja Utama Pemkab Indikator Kineja Utama Perangkat Daerah Formulasi Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir Urusan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP 39) Indeks Arsip LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar Indeks 49 67 75 80 80 83 85 85 Kearsipan Sumber : OPD, 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan). Target Capaian untuk IKLH beserta penyusunnya yaitu IKU, IKA dan IKTL sudah ditetapkan berdasarkan SE MenLHK Nomor 4 Tahun 2021 ttg Penetapan Rancangan RPJMD Berwawasan Lingkungan LAKEn-3 + MTLHP n-2 + MTLHP n-1 I STD VIII - 13 Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang pada Tabel 8.2, sedangkan Indikator Kunci Perangkat Daerah terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) terdapat pada Tabel 8.3. Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a Urusan Pendidikan
  28. 1.Harapan Lama Sekolah HLS=i=7∑kPiEi. Dimana hlsat adalah harapan lama sekolah pada umur a di tahun t, FK adalah faktor koreksi pesantren, eite_i^teit jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t, pitp_i^tpit adalah penduduk usia iii pada thun ttt dan iii adalah usia (a,a+1,...,n).(a, a+1, ..., n).(a,a+1,...,n). Tahun 13,65 13,66 13,67 13,68 13,81 13,87 13,98 13,98
  29. 2.Rata-rata Lama Sekolah RLS=n1i=1∑nxi dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Tahun 8,5 8,51 8,52 8,56 8,66 8,67 8,71 8,71 1) Angka Partisipasi Sekolah Jumlah kelompok usia sekolah dibagi Jumlah penduduk usia usia sekolah kali 100, dimana kelompok usia sekolah adalah 7- % Na 95 97 95 95,15 95,25 95,25 95,25 VIII - 14 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 tahun,13-15 tahun 2) Angka Putus Sekolah • SD/MI Jumlah siswa putus sekolah sd sederajat dibagi jumlah seluruh siswa sd sederajat dikali 100 % Na 0,31 0,04 0,02 0,11 0,03 0,03 0,03 • SMP/MTs Jumlah siswa putus sekolah smp sederajat dibagi jumlah seluruh siswa smp sederajat dikali 100 % Na 0,41 0,16 0,12 0,2 0,16 0,14 0,14 3) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik • SD/MI Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SD yang ada kali 100 % Na 78 80 81 80 82 83 83 • SMP/MTs Jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sekolah jenjang SMP yang ada kali 100 % Na 79 84 84,5 82 85 87 87 b Urusan Kebudayaan
  30. 3.Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 % 76 87,63 87,7 89,8 88,5 90 90 90
  31. 4.Persentase kelompok seni budaya yang aktif Jumlah kelompok seni budaya yang aktif dibagi jumlah kelompok seni budaya yang ada kali 100 % 12,85 13,00 13,15 88,97 13,45 13,60 13,75 13,75 4) Rata-rata Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya % Na 87,63 88,8 65 88,5 90 90 90 5) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan Jumlah benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan dibagi jumlah benda, situs dan cagar budaya yang ada kali 100 % Na 13 87,8 88,9 13,45 13,75 13,75 13,75 2 Dinas Kesehatan Urusan Kesehatan VIII - 15 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  32. 5.Usia Harapan Hidup Tahun 77,31 77,36 77,38 77,47 77,60 77,63 77,84 77,84 6) Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 KH Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 100.000 Per 1.000 kelahiran hidup 72,60 42,01 49,20 65,91 <55 <45 <35 <35 7) Angka Kematian Neonatus/1.000 KH Jumlah bayi usia sampai 28 hari yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 Per 1.000 kelahiran hidup 6,5 5,12 <5,5 5,12 <5 <5 <4,9 <4,9 8) Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1.000 KH Jumlah bayi usia 0 – 11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 Per 1.000 kelahiran hidup 12,30 8,15 8,36 8,40 <8,6 <8,4 <8,2 <8,2 9) Angka Kematian Balita (AKBA)/ 1.000 KH Jumlah anak usia 0 – 59 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dibagi Jumlah anak usia 0– 59 bulan di wilayah dan pada waktu yang sama X 1000 Per 1.000 kelahiran hidup 0,50 0,25 0,31 1,23 <9,4 <9,4 <9 <9
  33. 6.Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur kesehatan % 24 38 52 67 76 81 86 86 10) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang terakrediasi Jumlah fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesmas yang terakreditasi dibagi jumlah seluruh fasilitas kesehatan berupa RSUD dan Puskesma s dikali 100% % 24 38 52 67 76 81 86 86 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Urusan PUPR
  34. 7.Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Pekerjaan Umum Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan Perangkat Daerah % Na 80,11 83,44 85,77 85 86 87 87
  35. 8.Persentase Kawasan Kumuh (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas kawasan kumuh yang ditangani di tahun % 1,09 0,95 1,6 0,52 0,84 0,62 0,39 0,39 VIII - 16 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 berjalan) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW 2019 dikali 100% 11) Cakupan layanan air minum (Jumlah penduduk atau rumah tangga yang telayani jaringan air minum / jumlah penduduk total) x 100% % 85,50 87 88,50 92,90 93 94 95 95 12) Cakupan layanan sanitasi (jumlah rumah tangga yang telayani IPAL/ jumlah penduduk total) x 100% % Na 76 80 80 95 96 97 97
  36. 9.Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan Penggunaan lahan yang sesuai peruntukannya dibagi jumlah seluruh penggunaan lahan dikali 100% % Na Na 79 81,52 81 82 83 83 13) Persentase jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang sesuai peraturan Jumlah permohonan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai peraturan / permohonan yg masuk x 100% % Na Na 79 81,52 81 82 83 83
  37. 10.Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur pemerintahan % Na Na 43 45 50 52 55 55 14) Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik Jumlah gedung pemerintahan dalam kondisi baik / jumlah gedung pemerintahan x 100% % Na Na 43 45 50 52 55 55
  38. 11.Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi % Na Na Na 97,92 78 79 80 80 15) Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik / total panjang jalan kabupaten) x 100% % Na Na Na 88,58 86 87 88 88 16) Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (total luas irigasi kondisi baik / total luas D.I.) x 100% % Na 66,00 67,00 87,26 70 71 72 72 Urusan PKP
  39. 12.Persentase kawasan kumuh (luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas % 1,09 0,95 1,6 0,52 0,84 0,62 0,39 38,27 VIII - 17 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 permukiman kumuh yang ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019 17) Persentase penanganan RTLH Jumlah RTLH yang ditangani / jumlah rumah di Kab.Karanganyar x 100% % 3,58 3,88 4,49 4,09 4,32 4,55 4,78 4,78 18) Persentase jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU Jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU dibagi seluruh jumlah perumahan dikali 100% % Na 14,82 15.34 16,39 40 43 45 45
  40. 4.Satuan Polisi Pamong Praja Urusan KKUPM
  41. 13.Penurunan kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Cakupan jumlah kasus gangguan keamanan, ketertiban dan kenyamanan di Kabupeten/Kota yang di laporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kasus 230 175 140 198 130 125 120 120
  42. 14.Persentase Tertangani nya kasus pelanggaran perda Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja % 85 85 86 82,3 88 90 92 92 19) Persentase peraturan daerah yang ditegakkan Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun % 34 34 34,5 35 36 36,5 37 37 20) Respontime Penanganan Tingkat Waktu Tanggap % Na 46,4 53 73,07 48 48,3 48,8 48,8 VIII - 18 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kebakaran (Respontime Rate) daerah layanan WMK merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  43. 15.Persentase Berkurangnya korban bencana alam Jumlah korban bencana / jumlah penduduk di wilayah rawan bencana x 100% % Na 0,09 0,08 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 21) % Desa/ Kelurahan tangguh bencana (Desa atau Kelurahan Tangguh bencana / Desa Rawan bencana) x 100% % Na 1,69 2,82 4,52 4,52 6,78 9,04 9,04
  44. 6.Dinas Sosial Urusan Sosial
  45. 16.Persentase Penanganan PMKS Jumlah PMKS ditangani tahun n : Jumlah PMKS tahun n X 100% % 1 1,15 1,5 1,56 2 2,25 2,5 2,5 22) Prosentase Cakupan Pelayanan SPM Jumlah pelayanan SPM : Target capaian SPM tahun n X 100% % Na Na Na Na 100 100 100 100 7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan PPPA
  46. 17.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks 74,27 74,31 74,52 74,76 74,71 74,81 74,95 74,95 23) Prosentase perempuan dalam lembaga legislatif Jumlah anggota legislatif perempuan : jumlah anggota legislatif x 100 n% % Na Na Na 20 20 20 20 20 24) Prosentase perempuan dalam pemerintahan Jumlah PNS perempuan dibagi jumlah PNS keseluruhan x 100 % % Na Na Na 56,68 57 57,3 57,5 57,5 25) Kekerasan perempuan Jumlah kekerasan pada perempuan yang dilaporkan : jumlah penduduk perempuan x 100 % % Na Na Na Na 0,0067 0,006 0,0055 0,0055 VIII - 19 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  47. 18.Kabupaten Layak Anak Hasil Penilaian dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Score 370 732,11 742 Na 762 770 780 780 26) Kekerasan anak Jumlah kasus kekerasan terhadap anak : jumlah anak usia kurang dari 18 tahun x 100 % % Na Na Na Na 0,0038 0,003 0,0027 0,0027 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  48. 19.Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR Jumlah peserta KB Aktif : Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% % Na Na Na 75,02 74,20 74,50 75 76 27) UNMETNEED Jumlah PUS yang ingin anak ditunda+Tidak ingin anak lagi: Jumlah Pasangan Usia Subur % Na Na Na 12,51 10 9 8 8 28) TFR Jumlah kelahiran hidup : Jumlah penduduk x 100 % % Na Na Na 2,53 2,5 2,5 2,5 2,6 8 Dinas Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup
  49. 20.Persentase Kawasan Kumuh luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati Nomor 640/920 Tahun 2020 dikurangi target luas permukiman kumuh yang ditangani di tahun-N) dibagi luas kawasan permukiman perkotaan sesuai Perda RTRW No 19 tahun 2019 % 1,09 0,95 1,6 0,52 0,84 0,62 0,39 0,39 29) Persentase jumlah sampah yang tertangani (jumlah volume sampah tertangani / jumlah volume timbulan sampah) x 100% % Na 47 60 55 76 74 73 73
  50. 21.IKLH (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Indek 62,17 64,31 64,63 67,39 57,33 57,78 58,24 58,24 30) Indeks Kualitas Air Indek 53,43 69,41 69,49 69,41 52,60 52,70 52,80 52,80 31) Indeks Kualitas Udara 100 – [50/0,9 x (Ieu – 0,1)] Ieu : rata-rata dari konsentrasi Indek 80,25 90,00 90,00 80,00 75,20 75,30 75,40 75,40 (C-/L --)2 + (C-/L--)2L L} M L L} A '\. 2 VIII - 20 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 SO2 hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO2 Ref EU dan NO2 hasil pemantauan dibagi dengan bakumutu udara ambien NO2 Ref EU 32) Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indek 55,17 41,21 42,02 42,02 32,39 34,12 35,85 35,85 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Urusan Admindukcapil 33) Indeks Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan DISDUKCAPIL Nilai Na 76,89 81,5 86,9 81 83 85 85 34) Persentase penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta lahir,KK,KTP,KIA) Jumlah penduduk yang memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Akta lahir,KK,KTP,KIA) dibagi seluruh jumlah penduduk dikali 100% % Na 71,33 77,64 Na Na Na Na Na 35) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan : Jumlah Kepala Keluarga x 100 % % Na 95,50 96 Na Na Na Na Na 36) Cakupan Penerbitan KTP EL Jumlah Penerbitan KTP El : Wajib KTP x 100% % Na 97,50 99,11 Na Na Na Na Na 37) Cakupan Penerbitan KIA Jumlah KIA yang diterbitkan : Wajib KIA x 100 % % Na 17,50 23,07 Na Na Na Na Na 38) Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran penduduk usia anak 0-18 Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan : Jumlah Anak Usia 0- 18 Th x 100% % Na Na 92,38 Na Na Na Na Na 39) Cakupan Penerbitan Akte Kematian Jumlah Penerbitan Akta Kematian : Kematian terlapor x 100 % % Na Na 69,4 Na Na Na Na Na 40) Cakupan Validasi Data Base Kependudukan Data tervalidasi x elemen data : Data Konsolidasi Bersih x 100% % Na 87 87,5 Na Na Na Na Na 41) Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan Prosentase Capaian Kepemilikan KK + KTP + KIA + Akte Kelahiran + Akte Kematia Dibagi 5 % Na Na Na 81,54 81,7 81,97 82,31 82,31 100 - { (84,3 - ((;:;; - DKK) x 100 II x t;i VIII - 21 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian) 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan PMD
  51. 22.Indeks Ketahanan Sosial Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES indek 0,6440 0,6450 0,7899 0,8019 0,7899 0,7909 0,7919 0,7919
  52. 23.Indeks Ketahanan Ekonomi Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES Indek 0,5940 0,5950 0,6319 0,6423 0,6319 0,6329 0,6339 0,6339
  53. 24.Indeks Ketahanan Lingkungan Dengan Aplikasi E-IDM dari KEMENDES indek 0,6840 0,6850 0,6389 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317 0,6317 11 Dinas Perhubungan Urusan Perhubungan
  54. 25.Penurunan Angka Kecelakaan Jumlah angka kecelakaan sekarang dibagi jumlah kecelakaan tahun lalu rasio 1,013 0,73 1,40 0,71 Na Na Na Na
  55. 26.Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan % Na 50 50 71,90 50 60 70 70 42) Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik di bagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ di kali 100% % Na 50 50 71,90 50 60 70 70 12 Dinas Komunikasi dan Informatika Indeks SPBE Kategori Indeks SPBE 4,2 – 5,0 Memuaskan 3,5 - <4,2 Sangat Baik 2,6 - <3,5 Baik 1,8 - <2,6 Cukup <1,8 Kurang Indeks Na 2,04 2,99 3,02 3,25 3,37 3,50 3,50 Urusan Kominfo 43) Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui webside Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas % Na 61,9 73,81 78,57 85,71 92,86 100 100 VIII - 22 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 pemerintah dan pemerintah kabupaten dibagi jumlah penduduk dikali 100% 44) Persentase layanan publik berbasis elektronik Jumlah layanan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi di bagi jumlah layanan publik dikali 100% % Na 40 66,40 69,72 60 70 85 85 Urusan Persandian 45) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dibagi jumlah perangkat daerah keseluruhan (termasuk di dalamnya kecamatan) dikali 100% % Na 5 10 21 Na Na Na Na 46) Tingkat keamanan Informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi jumlah area penilaian dikali 100% % Na Na Na Na 61 62 63 63 Urusan Statistik 47) Persentase Ketersediaan data berdasarkan urusan pembangunan Jumlah data perurusan yang tersedia dibagi jumlah semua urusan dikali 100% % Na Na 60 68,75 Na Na Na Na 48) Persentase Ketersediaan data Statistik sektoral Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dibagi jumlah OPD dikali 100% % Na Na 100 100 100 100 100 100 13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Urusan Penanaman Modal
  56. 27.Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100% % 1,5 1,5 0,5 49,89 0,25 0,25 0,25 0,25 49) Nilai Realisasi Investasi Nilai investasi pada tahun berkenaan Rp (Trilyun) Na 17,2 12,3 3,033 2,024 2,024 2,024 2,024 Urusan Perindustrian
  57. 28.Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Selisih PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor % 5,88 6,03 6,30 -1,17 2,60 3,00 3,20 3,20 VIII - 23 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Industri Pengolahan tahun N-1 dibagi PDRB 50) Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100% unit usaha Na 30 50 64 30 30 30 30 14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Urusan Perpustakaan
  58. 29.Rasio pengunjung perpustakaan per tahun per satuan penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100% % Na 88,99 82 20 75 80 95 95
  59. 30.Persentase Perpustakaan Aktif Jumlah perpustakaan aktif dibagi jumlah seluruh perpustakaan di kali 100% % Na Na Na Na 75 80 95 95 51) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berkenaan orang Na 70.403 71.224 18.798 22.500 31.500 54.000 54.000 Urusan Kearsipan
  60. 31.Indeks Arsip LAKE = Laporan Audit Kearsipan Eksternal MTLHP = Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan STD = Standar Indeks 49 67 75 80 80 83 85 85 52) Persentase PD yang mengelola arsip secara baku Jumlah PD yang mengelola arsip secara baku dibagi jumlah seluruh OPD seKAbupaten Karanganyar dikali 100% % Na 35 35 47 Na Na Na Na 53) Presentase pengelolaan arsip secara baku Jumlah total dokumen arsip kabupaten yang dikelola secara baku dibagi total jumlah arsip yang ada dikali 100% % Na Na Na Na 60,00 74,00 83,00 83,00 15 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga I LAKE n-3 + MTLHP n-2 + M TLHP n-1 I STD VIII - 24 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Urusan Pemuda dan Olahraga
  61. 32.Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Jumlah Prestasi Pemuda di regional/ nasional/ internasional Unit 10 10 20 0 2 5 8 8
  62. 33.Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Jumlah Prestasi Olah Raga di regional / nasional / internasional Unit 10 10 20 15 2 5 7 7 54) Persentase organisasi pemuda yang aktif Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah total semua organisasi pemuda yang terdaftar di kali 100% % Na 50 50 25 Na Na Na Na 55) Persentase wirausaha muda Jumlah wirausaha muda dibagi jumlah seluruh wirausaha yang terdaftar dikali 100% % Na 0,0055 0,0055 0,0025 Na Na Na Na 56) Persentase peningkatan atlit berprestasi Jumlah atlit berprestasi tahun N dikurangi jumlah atlit berprestasi pada tahun N-1 dibagi jumlah atlit berprestasi tahun N—1 dikali 100% % Na 10 47 0 15 25 35 35 57) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dikali 100% % Na Na Na Na 10 20 30 30 58) Persentase meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda tahun N yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dikurangi Jumlah pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dibagi Jumlah % Na 0,0055 Na Na 0,0059 0,0061 0,0063 0,0063 VIII - 25 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 pemuda tahun N-1 yang berpartisipasi kegiatan ekonomi mandiri dikali 100% Urusan Pariwisata
  63. 34.Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB PDRB ADHK sektor Akomodasi dan Makan Minum dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% % 3,20 3,19 3,26 3,05 5,1 5,25 5,5 5,5 59) Persentase PAD Sektor Pariwisata PAD yang bersumber dari sektor Pariwisata dibagi PAD total dikali 100% % Na 63 73 16,19 32 36 40 40 16 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Urusan Pangan
  64. 35.Skor Pola Pangan harapan Realisasi dan Target berdasarkan SUSENAS BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Score 85 82,90 80,10 81,20 82 83,10 84,30 84,30 60) Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama di tahun berkenaan Kg Na Na 441.069 219.760 496.854 503.311 509.858 509.858 Urusan Pertanian
  65. 36.Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB PDRB ADHK sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi jumlah total PDRB ADHK dikali 100% % 13,73 13,45 12,90 13,26 15,01 15,51 16,01 16,01 61) Produksi Tanaman Pangan Jumlah produksi tanaman pangan pada tahun berkenaan Ton Na 472.841 473.937 474.870 475.809 476.791 477.849 477.849 62) Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Jumlah produksi pertanian tanaman pangan per Hektar lahan pada tahun berkenaan Kw/Ha Na 65,08 60,44 60,44 61 62 63 63 63) Produktivitas Pertanian Tanaman Hortikultura Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura per Hektar lahan pada tahun berkenaan Ton/Ha Na 8,15 10,19 10,19 11 12 13 13 64) Produktivitas Pertanian Perkebunan Jumlah produksi pertanian perkebunan per Hektar lahan pada tahun berkenaan Ton/Ha Na 0,58 0,61 0,61 0,64 0,67 0,70 0,70 65) Produksi daging Jumlah produksi daging pada tahun berkenaan Kg Na 7.721.978 8.065.887 7.772.525 5.646.121 5.928.427 6.224.848 6.224.848 66) Produksi telur Jumlah produksi telur pada tahun Kg Na 22.913.394 23.269.510 22.762.730 16.288.657 17.103.090 17.958.244 17.958.244 VIII - 26 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 berkenaan 67) Produksi susu Jumlah produksi susu pada tahun berkenaan Liter Na 288.764 266.826 221.256 222.362 223.473 224.500 224.590 Urusan Perikanan dan Kelautan 68) Produksi Perikanan Jumlah produksi perikanan pada tahun berkenaan (tangkap dan budidaya) Kg Na 2.366.049 2.398.691 2.353.549 2.386.086 2.419.294 2.452.973 2.452.973 17 Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Tenaga kerja
  66. 37.TPAK Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Kabupaten Dalam Angka % 70,24 70,45 70,19 73,55 74,03 74,51 74,99 74,99 Urusan KUKM
  67. 38.Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100% % 1,5 1,5 0,5 49,89 0,25 0,25 0,25 0,25 69) Koperasi Sehat Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100% % Na Na 78,42 41 72 73 73 73 70) Pertumbuhan Usaha Mikro Jumlah usaha mikro pada tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dikali 100% % Na 4,125 4,37 4 5 5 5 5 Urusan Perdagangan
  68. 39.Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Selisih PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N dikurangi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dibagi PDRB ADHK sektor Perdagangan tahun N-1 dikali 100% % 6,68 5,82 6,86 -4 1,65 1,67 1,70 1,70
  69. 40.Cakupan tingkat Nilai rata-rata capaian indikator % 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 50 55,5 55,5 VIII - 27 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 pembangunan infrastruktur perdagangan sasaran Perangkat Daerah dalam Urusan Perdagangan 71) Prosentase Pasar Dalam Kondisi Baik Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100% % 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 50 55,5 55,5 18 Sekretariat Daerah
  70. 41.Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai 57,52 62,38 65,02 72,36 70 75 80 80 72) IKM Kabupaten (Rerata IKM OPD) Rerata Nilai IKM semua Perangkat Daerah di Kabupaten Karanganyar Nilai Na Na 81,08 81,561 80,43 81,26 81,67 81,67 19 Sekretariat DPRD
  71. 42.Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan kepada Anggota DPRD atas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD % Na 90,00 83,00 92,00 100,00 100,00 100,00 100,00 73) Persentase kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan dibagi rencana keseluruhan kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dikali 100% % Na 90,00 88,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 74) Persentase pendokumentasian dan sosialisasi kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota Jumlah kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota yang terdokumentasi dan tersosialisasikan dibandingkan jumlah seluruh kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota dikali 100% % Na 95,00 83,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75) Persentase sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan-kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan- kegiatan pimpinan dan anggota DPRD (kondisi baik) dibagi jumlah seluruh sarana prasarana yang dimiliki di kali 100% % Na 95,00 88,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 VIII - 28 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 76) Persentase penyusunan dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang berlaku Jumlah dokumen akuntabilitas dan kinerja sekretariat DPRD sesuai peraturan yang betlaku dibadingkan jumlah seluruh dokumen akuntabilitas dan kinerja yang disusun dikali 100% % Na 80,00 88,00 90,00 85,00 87,00 90,00 90,00 77) Persentase laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah laporan-laporan dan tindak lanjut hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku dibandingkan jumlah seluruh hasil audit dikali 100% % Na 80,00 88,00 90,00 85,00 87,00 90,00 90,00 78) Persentase kapabilitas dan daya saing SDM yang ada di Sekretariat DPRD Jumlah SDM di Sekretariat DPRD yang memiliki kapabilitas dan daya saing dibagi jumlah seluruh SDM di Sekretariat DPRD dikali 100% % Na 70,00 93,00 95,00 80,00 82,00 85,00 85,00 20 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Urusan Perencanaan
  72. 43.Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na 70,43 72,40 73,45 77,39 82,39 87,39 87,39 79) IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan oleh BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar Skor Na Na 82,00 88,30 84,00 86,00 88,00 88,00 80) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP) Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na 70,43 72,40 73,45 77,39 82,39 87,39 87,39 81) Persentase kesesuaian prioritas nasional dan RKPD Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional % Na Na 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 82) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD % Na Na 100,00% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 83) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD % Na Na 83,40% 77,00 84,00 86,00 90,00 90,00 VIII - 29 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 84) Persentase realisasi capaian RPJMD Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD % Na Na 95,70 85,00 84,00 86,00 88,00 88,00 Urusan Penelitian dan Pengembangan 85) Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah % Na Na 42,50 25,00 40,00 45,00 50,00 50,00 86) Persentase inovasi yang diimplementasikan Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan % Na Na 32,00 20,00 40,00 45,00 50,00 50,00 21 Badan Keuangan Daerah Urusan Keuangan
  73. 44.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 87) Persentase ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan urusan keuangan dibagi jumlah seluruh ASN kabupaten Karanganyar dikali 100% % Na 100 100 100 100 100 100 100 88) Persentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Rerata persentase capaian indikator kinerja semua kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah % Na 100 100 100 100 100 100 100 22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Urusan Pendidikan dan Pelatihan
  74. 45.Indeks profesionalitas Pegawai (IPP) / ASN Hasil penilaian oleh BKN Indeks 74,67 76,67 78,67 57,16 60,00 62,00 65,00 65,00 89) Presentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi jumlah seluruh ASN se Kabupaten Karanganyar dikali % Na 3,00 7,00 1,75 7,00 7,00 7,00 7,00 VIII - 30 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 100% Urusan Kepegawaian 90) Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan Kompetensi Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dikali 100% % Na 100% 100% 65,00 96,00 97,00 98,00 98,00 91) Presentase penyelesaian administrasi kepegawaian Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh administrasi kepegawaian dikali 100% % Na 100% 100% 90,00 96,00 97,00 98,00 98,00 23 Inspektorat Daerah Urusan Pengawasan
  75. 46.Maturitas SPIP Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinilai oleh BPKP Level Na 3 3 3 3 3 3 3 92) Turunnya Jumlah Temuan Semakin menurunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan Perangkat Daerah % Na 12% 10% 8% 7% 6% 5% 5% 93) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah Temuan Na 399 360 125 300 275 250 250 94) Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemborosan anggaran Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemborosan anggaran Temuan Na 2 1 0 0 0 0 0 95) Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung Temuan Na 37 35 5 26 23 20 20 VIII - 31 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 dukung pertanggungjawaban pertanggungjawaban 96) Level Kapabilitas APIP Hasil penilaiaian kapabilitas APIP Level Na 3 3 3 3 3 3 3 97) OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP minimal B dibagi jumlah seluruh OPD se Kabupaten Karanganyar dikali 100% % Na 24 50 80 71 83 100 100 Unsur Kewilayahan 24 Kecamatan Jatipuro Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 72,63 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na 70,00 78,70 72,00 74,00 75,00 75,00 25 Kecamatan Jatiyoso Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 71,82 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 65,00 67,00 69,00 70,00 70,00 26 Kecamatan Jumantono Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 73,40 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 87,413 72,00 74,00 75,00 75,00 27 Kecamatan Jumapolo Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 69,93 100 100 100 100 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 80,642 72,00 74,00 75,00 75,00 VIII - 32 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 28 Kecamatan Matesih Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 69,69 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 83,571 72,00 74,00 75,00 75,00 29 Kecamatan Tawangmangu Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 72,78 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 75,00 67,00 69,00 70,00 70,00 30 Kecamatan Ngargoyoso Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 67,60 85,00 85,00 85,00 85,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 82,050 72,00 74,00 75,00 75,00 31 Kecamatan Karangpandan Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 66,14 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 70,00 72,00 74,00 75,00 75,00 32 Kecamatan Karanganyar Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 69,76 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 79,28 72,00 74,00 75,00 75,00 33 Kecamatan Tasikmadu VIII - 33 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 69,62 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 80,00 72,00 74,00 75,00 75,00 34 Kecamatan Jaten Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 75,23 66,00 68,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 77,91 72,00 74,00 75,00 75,00 35 Kecamatan Colomadu Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 76,44 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 80,642 72,00 74,00 75,00 75,00 36 Kecamatan Gondangrejo Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 76,86 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Skor Na Na Na 84,25 72,00 74,00 75,00 75,00 37 Kecamatan Mojogedang Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 66,10 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 77,03 72,00 74,00 75,00 75,00 38 Kecamatan Kebakkramat Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 72,78 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Skor Na Na Na 80,00 72,00 74,00 75,00 75,00 VIII - 34 NO OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD) Indikator Sasaran OPD Formulasi Indikator Kinerja Satuan Kondisi Awal Capaian Target Capaian Kondisi Akhir 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 atas pelayanan di wilayah Kecamatan 39 Kecamatan Kerjo Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 70,57 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 83,65 72,00 74,00 75,00 75,00 40 Kecamatan Jenawi Nilai SAKIP Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah Nilai Na Na Na 69,62 67,00 69,00 70,00 70,00 IKM Sebagai hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan di wilayah Kecamatan Skor Na Na Na 70,00 72,00 74,00 75,00 75,00 41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Urusan Unsur Pemerintahan
  76. 47.Persentase pengendalian kasus Konflik SARA (tidak ada kasus) % 0 0 0 0 0 0 0 0 98) Jumlah konflik sosial Jumlah konflik sosial pada tahun berkenaan Kasus 0 0 0 0 0 0 0 0 99) Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Jumlah Pemilih dibagi Jumlah DPT dikali 100% % Na 78 79 0 0 0 0 0 Sumber : OPD 2020 Keterangan : Na : indikator tidak digunakan pada tahun tersebut (tidak dilakukan penghitungan). Target Capaian untuk IKLH beserta penyusunnya yaitu IKU, IKA dan IKTL sudah ditetapkan berdasarkan SE MenLHK Nomor 4 Tahun 2021 ttg Penetapan Rancangan RPJMD Berwawasan Lingkungan Tabel 8.3. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Karanganyar (Permendagri 18 tahun 2020) VIII - 35 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Pendidikan
  77. 1.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sekolah PAUD dibagi jumlah penduduk usia 5-6 kali 100% % 100 100 100 100
  78. 2.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sekolah dasar (SD) dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun kali 100% % 100 100 100 100
  79. 3.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang sekolah SMP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun kali 100% % 100 100 100 100 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang sekolah kesetaraan dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belum sekolah kali 100% % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kesehatan
  80. 1.Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  81. 2.Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  82. 3.Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  83. 4.Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  84. 5.Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  85. 6.Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran % 100 100 100 100
  86. 7.Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayahkerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  87. 8.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  88. 9.Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  89. 10.Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah % 100 100 100 100 VIII - 36 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
  90. 11.Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  91. 12.Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100
  92. 13.Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  93. 1.Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota % 70 71 72 72
  94. 2.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak % 88 89 90 90
  95. 3.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Layak % 95 96 97 97
  96. 4.Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang berbanding dengan Total Panjang Jalan Kabupaten % 86 87 88 88 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perumahan dan Kawasan Permukiman
  97. 1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100 % 100 100 100 100
  98. 2.Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah % 100 100 100 100
  99. 3.Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100% % 81,16 59,72 38,27 38,27
  100. 4.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik % 40 43 45 45 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Ketenteraman VIII - 37 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
  101. 1.Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Penyelesaian gangguan trantibum yang ditemukan % 100 100 100 100
  102. 2.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun % 75 80 80 80
  103. 3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana % 100 100 100 100
  104. 4.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana % 95 95 95 95
  105. 5.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat % 100 100 100 100
  106. 6.Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Korban kebakaran yang dapat ditangani % 80 85 85 85 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Sosial
  107. 1.Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti , dibagi Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis X 100 % % 100 100 100 100
  108. 2.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kcbutuhan dasamya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Tenaga Kerja
  109. 1.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD, dibagi Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100% % 60 63 65 65
  110. 2.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, dibagi Jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100% % 25 27 30 30
  111. 3.Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, % 64 65 65,9 65,9 VIII - 38 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). dibagi Jumlah Perusahaan x 100%
  112. 4.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan, dibagi Jumlah pencaker yang terdaftar x 100% % 56 58 60 60 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PPPA
  113. 1.Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja langsung APBD, dibagi Jumlah seluruh belanja langsung APBD x100% % 65 70 75 75
  114. 2.Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi, dibagi Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100% % 100 100 100 100
  115. 3.Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan, dibagi Jumlah penduduk perempuan X 100.000 % 0,0067 0,006 0,0055 0,0055 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Pangan 1 Skor PPH Perhitungan ola pangan masyarakat dibanding pola pangan ideal nilai 82 83,1 84,3 84,3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup
  116. 1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Angka yang menunjukan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL nilai 57,33 57,78 58,24 58,24
  117. 2.Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulangan sampah. % 70 70 70 70
  118. 3.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota % 80 80 80 80 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
  119. 1.Perekaman KTP elektronik Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia17 tahun keatas. % 98 98,5 99,37 99,37
  120. 2.Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Perbandingan anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17 % 22,5 22,75 23 23
  121. 3.Kepemilikan akta kelahiran Perbandingan jumlah anak 0- 18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0 -18 % 98,00 98,33 98,05 98,05
  122. 4.jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data % 100 100 100 100 VIII - 39 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kependudukan berdasarkan janjian kerjasama kependudukan terhadap jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten Karanganyar U R U URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  123. 1.Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan IDM per tahun / jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x 100% % 20% 20% 20% 60%
  124. 2.Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan IDM per tahun / jumlah desa berkembang (per awal tahun n) x 100% % 0,86% 0,86% 0,86% 2,58% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian Penduduk dan KB
  125. 1.TFR (Angka Kelahiran Total) Indeks 2,5 2,5 2,5 2,5
  126. 2.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Jumlah peserta KB Aktif Modem, dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% % 72 73 74 74
  127. 3.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani, dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x 100% % 10 9 8 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perhubungan
  128. 1.Rasio konektivitas kabupaten/ kota Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan:
220. a.Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP % 67 67 67 67 7 TIFR = S .~ ASFRi r = 1 ASFRi = b} X k p i VIII - 40 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
221. b.Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Komunikasi dan Informatika
  1. 1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dibagi Jumlah perangkat daerah x 100% % 100 100 100 100
  2. 2.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, dibagi Jumlah layanan publik x 100% % 100 100 100 100
  3. 3.Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pemerintah dan pemerintah daerah, dibagi Jumlah penduduk x 100% % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Koperasi UKM
  4. 1.Persentase koperasi sehat Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif x 100% % 72 73 73 73
  5. 2.Persentase pertumbuhan usaha mikro baru Jumlah usaha mikro baru dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan x 100% % 5 5 5 5
  6. 3.Persentase koperasi yang berkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan volume usaha dan aset dibagi Jumlah koperasi aktif 100 % % 48 49 51 51
  7. 4.Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 % % 10 13 17 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Penanaman Modal
  8. 1.Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota (Nilai investasi tahun n - tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun n-1)x 100% % 0,25 0,25 0,25 0,25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pemuda & olahraga
  9. 1.Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional, nasional dan internasional medali 5 10 15 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Statistik
  10. 1.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100% % 100 100 100 100
  11. 2.Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, dibagi Jumlah OPD x 100% % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Persandian VIII - 41 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  12. 1.Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai perarea keamanan informasi, dibagi Jumlah area penilaian x 100% % 100 100 100 100 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Kebudayaan
  13. 1.Terlestarikannya Cagar Budaya Persentase benda dan tak benda cagar budaya yang dilestarikan % 90 91 92 92 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Perikanan
  14. 1.Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya 1000 ton 2,37 2,41 2.45 2.45
  15. 2.Angka Konsumsi Ikan Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun Kg/ kap/ thn 20,30 20,50 20,75 20,75 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Pariwisata 1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 1 1 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Pertanian 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen Kw/ha 61 62 63 63
  16. 2.Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Upaya pengendalian penyakihewan yang menular % 10 9 8 8
  17. 3.Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam) Jumlah akumulasi produksi daging sapi potong + daging ayam pedaging + daging ayam petelur + daging ayam buras + produksi telur ayam petelur + produksi telur ayam buras kg 21.934.778 23.031.517 24.183.092 24.183.092 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Perdagangan
  18. 1.Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan perusahaan 10 20 30 30
  19. 2.Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100% % 25 26 27 27
  20. 3.Persentase pasar kondisi baik Jumlah pasar Kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh pasar x 100% % 44,4 50 55,5 55,5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Perindustrian
  21. 1.Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan % 30 32 33 33 I ~ ,--n.· " •;,;:.J:il.~" .II I- -J..,•, l , 1,, ,._v Lit:! VIII - 42 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menengah tahun (n-1) kali 100% UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (SEKRETARIAT DAERAH) Sekretariat Daerah
  22. 1.Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Jumlah total proyek konstruksi dengan nilai besar dengan nilai di atas 50 milyar rupiah yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya Proyek 0 0 0 0
  23. 2.Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ) / (Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif) x 100% % 100 100 100 100 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEUANGAN) Keuangan
  24. 1.Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100% % 0,12 0,12 0,12 0,12
  25. 2.Rasio PAD Realisasi PAD dibagi pendapatan daerah dikali 100% % 0,18 0,18 0,18 0,18
  26. 3.Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan (Seluruh Belanja Daerah diluar Belanja Modal) dikurangi transfer expenditure (Hibah, Bansos, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Bankeu dan BTT) dibagi Jumlah Belanja APBD dikalikan 100% % 0,72 0,72 0,72 0,72
  27. 4.Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD Kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal % 4 4 4 4
  28. 5.Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal % 5 5 4 5
  29. 6.Manajemen Aset Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada % 100 100 100 100
  30. 7.Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya % 4,25 4,25 4,25 4,25 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN) Kepegawaian
  31. 1.Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak tcrmasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas, dibagi Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah x 100% % 127,83 130 135 135
  32. 2.Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan), dibagi Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100% % 15,55 25 35 35 VIII - 43 No Indikator sasaran Definisi Operasional Satuan Target Kondisi Akhir Urusan 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  33. 3.Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru & tenaga kesehatan), dibagi Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100% % 87,18 100 100 100 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN (INSPEKTORAT DAERAH) Pengawasan
  34. 1.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3 3 3 3
  35. 2.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif Level 3 3 3 3 – IX-1 9.1. Kaidah Pelaksanaan Selanjutnya dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar akan dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan rencana tahunan melalui penyusunan dokumen RKPD untuk setiap tahun anggaran. Selain itu dokumen Perubahan RPJMD dapat dijadikan sebagai alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Keberhasilan pencapaian target / indikator kinerja pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memerlukan kerja keras dan dukungan seluruh para pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, semangat gotong royong dan berjuang, harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan cita-cita “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”. 9.2. Pedoman Transisi Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah, maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD selama belum ada penetapan RPJMD Kabupaten Karanganyar yang baru mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok dari – IX-2 RPJPD Kabupaten Karanganyar. RKPD tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Karanganyar. BUPATI KARANGANYAR, TTD JULIYATMONO