DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Perencanaan Bab IV Pemanfaatan Bab V Pengendalian Bab VI Pemeliharaan Bab VII Keanekaragaman Hayati Bab VIII Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Bab IX Kerja Sama Daerah Bab X Sistem Informasi Lingkungan Hidup Bab XI Pengelolaan Limbah Bab XII Persampahan Bab XIII Peran Serta Masyarakat Bab XIV Pendanaan Bab XV Pembinaan dan Pengawasan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan clan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan'/ a tau kerusakan lingkungan;
b.bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman bagi sctiap jcnis uaaha dan/ atau kegiatan agar penyelenggaraan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sehingga mem berikan perlindungan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mcnginbat Menimbang BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWATENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2023 TENT ANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLMN LINGKUNGAN HTDUP SALIN AN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. '.2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis clan terpadu yang dilakukan untuk mele starikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hid up yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pcrrielifrar-aa.n , pengawasan, dan penegakan hukum.
7.Rencana PPLH yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan clan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
9.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HID UP. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR
10.Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ a tau kegiatan.
11.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah
12.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar clan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ a tau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
13.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup clan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk dokumen standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hid up dari suatu rencana Usaha clan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amclal.
15.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan clan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/ a tau Kegiatannya di luar U saha dan/ a tau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16.Persetujuan Pemerintah Daerah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
17.Usaha clan/ atau Kegiatan adalah ecgala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
18.Sistem lnformasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
19.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha clan/ atau Kegiatan pada bidang tertentu.
20.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, clan/ atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
21.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati Lingkungan Hid up yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
22.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ a tau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
23.Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/ atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
24.Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada clan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25.Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
26.Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tern pat tertentu yang diukur clan/ atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
27.Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/ atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
28.Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, clan/ a tau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.
29.Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencernar Udara yang di tenggang ke beractaannya dalam u ctara Ambien.
30.Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/ atau dimasukkannya ke dalam udara, mernpunyai dan/ atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
31.Beban Emisi adalah jumlah Pencemar Udara yang dibuang oleh suatu Usaha dan/ atau Kegiatan ke Udara Ambien.
32.Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk a tau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan PPLH meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.perencanaan;
c.pemanfaatan;
d.pengendalian;
e.pemeliharaan;
f.keanekaragaman hayati;
g.inventarisasi emisi gas rumah kaca;
h.kerja sama Daerah;
1. 1.Sistem lnformasi Lingkungan Hidup; J· pengelolaan Limbah;
k.persampahan;
1. 1.peran serta masyarakat;

Pasal 2

PPLH di Daerah bertujuan untuk:

a.menumbuhkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam PPLH;
b.mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari Usaha dan/ atau Kegiatan;
c.menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
d.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; clan
e.mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Daerah.
1. 33.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 83 adalah zat, energi, dan/ atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/ a tau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2. 34.Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
3. 35.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mcngandung B3.
4. 36.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non 83 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah 83.
5. 37.Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ a tau penimbunan.
6. 38.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 5

Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
b.penyusunan RPPLH di Daerah.
a.menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Daerah;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan merigenai RPPLH Daerah;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
1. 1.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ a tau kegiatan terhadap ketentuan penzman lingkungan dan peraturan perundang-undangan; J. melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.mengelola informasi Lingkungan Hid up tingkat Daerah;
1. 1.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup tingkat Daerah;
m.memberikan pendiclikan, pelatihan, pembinaan, clan penghargaan;
n.menerbitkan perieinan bcrueaha pada tingkat Daerah; clan
o.melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat Daerah.
m.pendanaan
n.pembinaan dan pengawasan; dan
o.ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1)RPPLH menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bclum di su suri, pemanfaatan surnber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:

BAB IV

PEMANF AATAN

Pasal 7

( 1) Penyusunan RPPLH di Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada:

a.RPPLH provinsi; clan
b.inventarisasi tingkat ekoregion.

(2)RPPLH memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan clan perlindungan kualitas clan/ a tau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan clan pelestarian S'urnber Daya Alam; clan ct. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
(3)RPPLH menjadi dasar penyusunan clan climuat clalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pem bangunan jangka menengah.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Inventarisasi Lingkungan Hidup di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
1. a.potensi dan ketersediaan;
2. b.jenis yang dimanfaatkan;
3. c.bentuk penguasaan;
4. d.pengetahuan pengelolaan;
5. e.bentuk kerusakan; dan
6. f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
(2)Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi:

a.KLHS;
b.tata ruang;
c.baku mutu Lingkungan Hidup; ct. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
e.Persetujuan Lingkungan;
f.perizinan berusaha;
g.instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
h.anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
1. 1.analisis resiko Lingkungan Hidup; J. audit Lingkungan Hidup; dan
k.instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

(2)Pengendalian pencemaran dan/ a tau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.
(3)Pengendalian pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya. Umum BABV PENGENDALIAN
1. a.keberlanjutan proses clan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanj utan produktivitas Lingkungan Hidup; clan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyaraka t.
(3)Tata cara penetapan daya dukung dan daya Lampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1)Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
(2)Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui maka:
1. a.kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan tersebut harus diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. b.segala usaha dan/ atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 12

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat kajian meliputi:

a.kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
c.kinerja layanan/ jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap peru bah an iklim; dan
f.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…