DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Pengemis dan Gelandangan Bab III Bentuk Penanggulangan Bab IV Satuan Tugas Penanganan Pengemis dan Gelandangan Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pembiayaan Bab VII Larangan dan Sanksi Pidana Bab VIII Ketentuan Penyidikan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pengemis dan Gelandangan merupakan kelompok masyarakat rentan sosial dan ekonomi yang perilakunya tidak sesuai dengan norma dan nilai kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa kebijakan penanggulangan pengemis dan gelandangan harus dirumuskan dan dilaksanakan melalui upaya preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai anggota masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) hurufb Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus penanggulangan pengemis dan gelandangan sesuai kondisi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang·Undang Numor 13 Tal1.un 19~0 ieruang Pembentukan Deerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR7 TAHUN2023 TENTANG PENANGGULANGANPENGEMIS DAN GELANDANGAN SALINAN Mengingat: Menimbang:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karanganyar.
5.Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7.Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/ atau sekelompok orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setem.pat, eerta. tidttk mcmiliki tempat tinggal nan pekerjaan tetap di wilayah tertentu.
8.Pengemisan adalah suatu tindakan meminta-minta di muka umum yang dilakukan oleh individu dan/ a tau sekelompok orang dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9.Penanggulangan Pengernis dan Gelandangan adalah usaha yang terorganisir dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau rnasyarakat yang meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, clan mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat marta.bat manusia. MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENGEMIS DAN GELANDANGAN. Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan diselenggarakan dengan tujuan:

a.mencegah Pengemisan dan Pergelanaangan oleh individu/kelompok terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
b.mencegah meluasnya pengaru h dan akibat adanya Pengemisan dan Pergelandangan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
c.mencegah Pengemisan dan Pergelandangan kembali oleh para Pengemis dan Gelandangan yang telah direhabilitasi dan/atau telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke masyarakat;

Pasal 2

Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan dimaksudkan sebagai Upaya Preventif, Upaya Represif, Upaya Rehabilitatif dan Upaya Reintegrasi Sosial terhadap Pengemis dan Gelandangan.

10.Upaya Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara terorganisir kepada masyarakat agar tidak melakukan Pengemisan dan Pergelandangan.
11.Upaya Represif adalah upaya penanggulangan secara terorganisir dengan maksud menghilangkan Pengemisan dan Pergelandangan, serta mencegah meluasnya Pengemisan dan Pergelandangan di dalam masyarakat.
12.Upaya Rehabilitatif adalah upaya memperbaiki Pengemis dan Gelandangan yang dilakukan secara terorganisir agar Pengemis dan Gelandangan kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara
13.Upaya Reintegrasi Sosial adalah upaya mengembalikan Pengemis dan Gelandangan yang dilakukan secara terorganisir, agar menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri dan memungkinkan pengembangan bagi Pengemis dan Gelandangan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.
14.Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Gelandangandan

Pasal 7

Penanggulangan Pengemis diselenggarakan dalam bentuk:

a.Upaya Preventif;
b.Upaya Represif;
c.Upaya Rehabilitatif; dan
d.Upaya Reintegrasi Sosial.

BAB III

BENTUK PENANGGULANGAN

Pasal 6

Kriteria Gelandangan meliputi:

a.orang perseorangan atau sekelompok orang;
b.tidak memiliki tempat tinggal yang tetap; c, tidak memiliki pekerjaan yang tetap; dan
d.hidup mengembara di tempat umum.

Pasal 5

Kriteria Pengemis yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang bertindak sendirian atau berkelompok, meminta-rninta di rumah penduduk, pertokoan, perkantoran, persimpangan jalan, pasar, tempat ibadah, tempat kerarnaian dan tern pat um um lainnya yang bertindak dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.

a.kriteria Pengemis dan Gelandangan;
b.bentuk penanggulangan;
c.satuan tugas penanganan Pengemis dan Gelandangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembiayaan; dan
f.larangan dan sanksi.
d.mengurangi dan/ atau meniadakan Pengernis dan Gelandangan yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelornpok orang yang disangka melakukan Pengemisan dan Pergelandangan; dan
e.merehabilitasi Pengemis dan Gelandangan agar memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.

BAB II

KRITERIA PENGEMIS DAN GELANDANGAN Pasal 4 Ruang Lingkup pengaturan Penanggulangan Pengemis dan Gelandangan mcliputi:

Pasal 10

(1)Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
(2)Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kepolisian.

Pasal 9

(1)Upaya Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
1. a.razia; dan
2. b.penampungan sementara untuk diseleksi.
(2)Upaya Represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah Pengemis dan Gelandangan serta memberikan rujukan dalam penanganannya.

Pasal 8

(1)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
1. a.penyuluhan sosial dalam masyarakat;
2. b.pernbinaan sosial;
3. c.bantuan sosial;
4. d.perluasan kesernpatan kerja;
5. e.pelatihan kerja; dan
6. f.peningkatan derajat kesehatan.
(2)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksivitas masalah Pengemis dan Gelandangan.
(3)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(4)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
(5)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 13

(1)Penyantunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengubah sikap mental Pengemis dan Gelandangan dari keadaan non produktif menjadi produktif melalui:
1. a.bimbingan, pendidikan dan lannan fisik;

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…