DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan pembangunan, maka Penyelenggara Pemerintahan Desa harus membentuk Peraturan di Desa;
c.bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Peraturan di Desa, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan di Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peraturan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
15.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16.Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

AZAS, MATERI, BENTUK, DAN TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

(1)Dalam menyusun Peraturan di Desa berdasarkan pada azas, sebagai berikut :
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan;
(2)Dalam penyusunan Peraturan di Desa, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. a.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak melanggar Hak Asasi Manusia; dan
3. c.tidak mengandung unsur SARA.

Pasal 3

Jenis Peraturan di Desa, meliputi :

a.Peraturan Desa;
b.Peraturan Kepala Desa;
c.Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan/penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan Peraturan Desa.
(3)Materi muatan Peraturan bersama Kepala Desa merupakan Peraturan Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
(4)Peraturan di Desa dilarang memuat ketentuan pidana.
(5)Dalam Peraturan Desa tentang pungutan dapat mengatur pemberian sanksi administrasi maupun denda.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan teknis penyusunan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 6

(1)Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
(2)BPD dapat mengusulkan rancangan Peraturan Desa kecuali untuk Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
(4)Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan BPD wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(5)Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

(1)Rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dengan disertai surat pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
(2)Rancangan Peraturan Desa atas usul BPD disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan disertai surat pengantar dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Desa.
(3)Terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembahasan oleh BPD dengan mengundang Kepala Desa untuk disepakati bersama.

Pasal 8

(1)Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
(3)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.
(4)Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
(5)Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Pasal 9

(1)Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(2)Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3)Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
(4)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Berita Desa.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…