DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Bab III Fasilitasi Pengembangan Bab IV Pengelolaan Data dan Informasi Bab V Pendanaan Bab VI Kerjasama dan Kemitraan Bab VII Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pesantren merupakan lembaga keagamaan rahmatan lil'alamin yang melahirkan manusia yang berakhlak mulia clan cinta .tanah air berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pengembangan pesantren membutuhkan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pesantren yang rahmatan lil'alamin, membentuk individu yang berakhlak mulia dan cinta tanah air, dengan menjalankan fungsi Pendidikan, dakwah clan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa dalam rangka pengembangan Pesantren untuk melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perlu mengatur fasilitasi pengembangan Pesantren oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANDAERAHKABUPATENKARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN2023 TENTANG FASILITASIPENGEMBANGANPESANTREN BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .: .

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,menyemaikanakhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmaian ld'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, clan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, clan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pengembangan Pesantren adalah perbuatan memperbaiki Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
6.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbaais kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
9.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh,. Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGANPESANTREN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR

BAB I

KETENTUANUMUM FASILITASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan; BABII KEWENANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

a.kewenangan;
b.fasilitasi pengembangan;
c.pengelolaan data dan informasi;
d.pendanaan;
e.kerjasama dan kcmitraan;
f.monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; dan
g.peran serta masyarakat.

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren bertujuan:

a.membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/ a tau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat; dan
d.mengembangkan Pesantren yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dimaksudkan untuk mendukung Pengembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pcndidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.beasiswa Santri;
3. c.beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/ atau pengelola Pesantren; dan
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah memfasilitasi Pengembangan Peaantrcn dalam menyelenggarakan fungsi:
1. a.pendidikan; b.dakwah;dan
2. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diberikan kepada Pesantren yang sudah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang agama.

b.mernfasilitasi masjid atau mushala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, clan keamanan,
c.pembiayaan majelis masyayikh/dewan masyayikh;
d.memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakari, dan pendanaan; dan
e.memberikan dukungan dan Fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB III

FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 11

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahtcraan Pesantren dan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pelatihan dan praktik kerja lapangan;
2. b.penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
3. c.pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
(2)Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.pemberdayaan Santri dan/ a tau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
2. b.penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/ atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan/atau
3. c.kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
(3)Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM FASILITASI

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM FASILITASI

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

FASILITASI PENGEMBANGAN

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019