Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .: .
1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT,menyemaikanakhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmaian ld'alamiri yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, clan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, clan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pengembangan Pesantren adalah perbuatan memperbaiki Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
6.Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbaais kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama islam di Pesantren.
9.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh,. Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
Bagian Kesatu Pengertian BAB I KETENTUANUMUM FASILITASI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGANPESANTREN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR