DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Kabupaten Karanganyar.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu adanya pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha secara efektif, efisien, dan profesional;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksaaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); -..;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10.Keputu.san Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang ?edoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dan usaha milik Daerah. 6 . Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha adalah Sadan U saha Milik Daerah yang kegiatan usahanya meliputi berbagai bidang usaha di Kabupaten Karanganyar.
7.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
8.Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
10.Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau Pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perusahaan.
11.Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
12.Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Sadan Hukum, dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/ atau Perusahaan Daerah lainnya.
13.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
14.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15.Peraturan Perusahaan adalah Peraturan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
16.Dana Representatif adalah Dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha. 1 7 . Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai Perusahaan Umum Daerah.
18.Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
19.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
20.Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.
21.Ca.dangan Tujuan adalah cadangan yang d ibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
22.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
23.Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
24.Laporan adalah laporan berkala mengenai pelaksana..in pekerjaan dan pengurusan perusahaan (bedrijfsvoering) secara transparan dan akuntabel.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha bernama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.
(2)Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 3

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/ a tau keuntungan.

Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, kegiatan usahanya meliputi :

a.pengelolaan dan pengusahaan kolam renang Intan Pari;
b.pengelolaan dan pengusahaan Edupark;
c.pengelolaan kawasan wisata alam Tawangmangu.

(1)
(2)BABIV MODAL

Pasal 5

Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000, - (lima belas milyar rupiah). Modal awal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.5.728.546.869,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu d elapan ratus enam puluh sembilan rupiah), ekuivalen dengan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagaimana tersebut pada Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

(3)Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah modal disetor yang merupakan bagian kepemilikan Pemerintah Daerah baik untuk sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dapat diperoleh dari:
1. a.Cadangan umum yang diperoleh dari bagian laba usaha;
2. b.Penyertaan modal Pemerintah Daerah;
3. c.Sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5)Kctentuan lain mengenai Modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diatur dan ditetapkan oleh Bupati. BABV PENGURUS

Pasal 6

Pengurus Perusahaan Daerah Aneka Usaha terdiri dari:

a.Direktur; b . Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1)Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DIREKTUR

Pasal 8

(1)Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. d.tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
5. e.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan negara;
6. f.tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ,.__/ .'
7. g.berpendidikan minimal Sarjana (S1);
8. h.batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam tahun);
9. i.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Dewan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
10. j.membuat da.n menyajikan proposal mengenai visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
11. k.mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola Perusahaan dengan kondite baik;
  1. 1.bersedia bekerja penuh waktu;
12. m.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Mekanisme pengangkatan Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan mempertimbangkan:
1. a.laba perusahaan yang dipimpinnya menunjukkan peningkatan dalam 2 (dua) tahun terakhir; b , pos1s1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan akibat force majeur,
2. c.laporan pertanggungjawaban direktur pada akhir masa jabatan selama 1 (satu) periode dinilai baik oleh Dewan Pengawas dan diterima tanpa syarat oleh Bupati.
(2)Pengusulan dan Pengangkatan Direktur dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur yang lama berakhir.
(3)Apabila Direktur telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direktur, maka kepadanya diberikan uang penghargaan yang didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…