DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, maka pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi, perlu dilakukan penataan kembali agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Izin Lokasi. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 3
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
18.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 4
23.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8, angka 15, dan angka 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 25, angka 26, dan angka 27, serta diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Karawang. 3.a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 6
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten dan disingkat RTRWK adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
8.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang- undangan.
11.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13.Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas.
14.Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
15.Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
16.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 7
17.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
18.Fasilitas Perdagangan dan Jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
19.Fasilitas Pengolahan Lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
20.Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
21.Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersiil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak, kecuali untuk kegiatan produksi dan perudangan.
22.Kegiatan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
23.Hari adalah hari kerja.
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang.
26.Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
27.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
(2)Bupati mendelegasikan wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BPMPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Subjek Izin Lokasi adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha berkenaan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
(2)Setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menyelenggarakan kegiatan usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah wajib memiliki Izin Lokasi.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Objek Izin Lokasi adalah kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan ruang yang wajib memiliki Izin Lokasi.

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.Dihapus;
2. b.Dihapus;
3. c.Dihapus;
4. d.Dihapus;
5. e.Dihapus;
6. f.Dihapus;
7. g.Peternakan dan perikanan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
8. h.Kegiatan usaha yang diwajibkan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus. 9

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan dengan mengacu pada RDTRK.
(2)Dalam hal kawasan yang RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Izin Lokasi ditetapkan berdasarkan RTRWK melalui pembahasan dari Tim BKPRD.
(3)Dalam hal kegiatan investasi yang dimohon bersifat khusus dan/atau belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, maka pembahasannya harus melalui Tim BKPRD.
(4)Kriteria dan ketentuan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perusahaan pemilik Izin Lokasi berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk sesuai dengan luas izin lokasi diberikan, maka apabila perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup akan mengajukan ijin lokasi kembali maka permohonan izin lokasi tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
1. a.Kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas 100 Ha;
2. b.Kawasan untuk kegiatan Industri paling luas 100 Ha;
3. c.Kawasan untuk Pariwisata paling luas 25 Ha;
4. d.Kawasan untuk Pertanian paling luas 1500 Ha; dan
5. e.Kawasan untuk Perdagangan paling luas 25 Ha.
(3)Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, perusahaan pemohon wajib menyampaikan laporan yang memuat pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya kepada Kepala BPMPT. 10
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku untuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. b.Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan di Daerah.
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh subjek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:
1. a.Tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
2. b.Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
5. e.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian, dan tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
6. f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. 11
(3)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala BPMPT dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

9.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Persyaratan permohonan Izin Lokasi, antara lain:
1. a.fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
2. b.fotokopi legalitas usaha pemohon;
3. c.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. f.Dihapus;
7. g.Dihapus;
8. h.izin prinsip penanaman modal;
9. i.dokumen kajian lingkungan.
(2)Dihapus.
1. a.Dihapus.
2. b.Dihapus.
  1. 10.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk memperoleh Izin Lokasi, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPT dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 12

11.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, maka pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi di Kabupaten Karawang yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi, perlu dilakukan penataan kembali agar terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan Izin Lokasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 3
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
18.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 4
23.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
26.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14). 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG IZIN LOKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 5), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8, angka 15, dan angka 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 25, angka 26, dan angka 27, serta diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3.a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Karawang. 3.a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 6
7.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten dan disingkat RTRWK adalah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
8.Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang.
9.Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.
10.Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang- undangan.
11.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
13.Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti koperasi, yayasan dan perseroan terbatas.
14.Tim Teknis adalah unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian, dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perizinan.
15.Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan Badan Pertanahan Nasional kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
16.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 7
17.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
18.Fasilitas Perdagangan dan Jasa adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan usaha yang terdiri dari gedung perkantoran, perdagangan, perhotelan, wisata dan rekreasi, dan gedung tempat penyimpanan.
19.Fasilitas Pengolahan Lingkungan adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), persampahan, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
20.Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.
21.Peternakan adalah kegiatan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersiil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak, kecuali untuk kegiatan produksi dan perudangan.
22.Kegiatan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
23.Hari adalah hari kerja.
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Karawang.
26.Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
27.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
(2)Bupati mendelegasikan wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BPMPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang atas penerbitan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Subjek Izin Lokasi adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha berkenaan dengan pemanfaatan ruang di daerah.
(2)Setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menyelenggarakan kegiatan usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah wajib memiliki Izin Lokasi.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Objek Izin Lokasi adalah kegiatan usaha dalam rangka pemanfaatan ruang yang wajib memiliki Izin Lokasi.

5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
1. a.Dihapus;
2. b.Dihapus;
3. c.Dihapus;
4. d.Dihapus;
5. e.Dihapus;
6. f.Dihapus;
7. g.Peternakan dan perikanan dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); dan
8. h.Kegiatan usaha yang diwajibkan untuk menyusun analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus. 9

6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diberikan dengan mengacu pada RDTRK.
(2)Dalam hal kawasan yang RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Izin Lokasi ditetapkan berdasarkan RTRWK melalui pembahasan dari Tim BKPRD.
(3)Dalam hal kegiatan investasi yang dimohon bersifat khusus dan/atau belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, maka pembahasannya harus melalui Tim BKPRD.
(4)Kriteria dan ketentuan kegiatan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal perusahaan pemilik Izin Lokasi berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk sesuai dengan luas izin lokasi diberikan, maka apabila perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup akan mengajukan ijin lokasi kembali maka permohonan izin lokasi tidak lebih dari luasan sebagai berikut :
1. a.Kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas 100 Ha;
2. b.Kawasan untuk kegiatan Industri paling luas 100 Ha;
3. c.Kawasan untuk Pariwisata paling luas 25 Ha;
4. d.Kawasan untuk Pertanian paling luas 1500 Ha; dan
5. e.Kawasan untuk Perdagangan paling luas 25 Ha.
(3)Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, perusahaan pemohon wajib menyampaikan laporan yang memuat pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya kepada Kepala BPMPT. 10
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku untuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. b.Badan Usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3. c.Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go Public”.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan di Daerah.
(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh subjek Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam hal:
1. a.Tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
2. b.Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
3. c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
5. e.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian, dan tidak lebih dari 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
6. f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan melalui peralihan hak dari perusahaan lain, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan. 11
(3)Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala BPMPT dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

9.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, ayat (2) huruf a dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Persyaratan permohonan Izin Lokasi, antara lain:
1. a.fotokopi identitas pemohon/penanggung jawab usaha;
2. b.fotokopi legalitas usaha pemohon;
3. c.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
4. d.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
6. f.Dihapus;
7. g.Dihapus;
8. h.izin prinsip penanaman modal;
9. i.dokumen kajian lingkungan.
(2)Dihapus.
1. a.Dihapus.
2. b.Dihapus.
  1. 10.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Untuk memperoleh Izin Lokasi, pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala BPMPT dengan menggunakan Formulir Permohonan Izin Lokasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(3)Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan Formulir Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 12

11.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yaitu ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: