DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan TBC. Pedoman tersebut meliputi ruang lingkup, prinsip dan tugas, kebijakan dan strategi, kegiatan penanggulangan TBC, sumber daya, pencatatan dan pelaporan, koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan, kelembagaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan Tuberkulosis harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
c.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 ten tang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Tuberkulosis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Tuberkulosis; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggunglangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 6); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 2
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
9.Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten (Distric Based Public Private Mix/ DPPM), adalah Kelembagaan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten atau jejaring layanan TBC yang melibatkan seluruh fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah dan swasta yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
10.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. 11.Pasien TBC adalah Orang perorangan, yang dinyatakan terinfeksi bakteri Myobacterium Tuberkulosis oleh dokter/ petugas kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai standar.
12.Pasien TBC Resisten Obat (RO) adalah kondisi dimana Pasien yang terinfeksi bakteri Myobacterium Tuberkulosis kebal terhadap obat TBC lini 1
13.Pasien TB RO Dropout (DO) adalah pasien yang tidak teratur minum OAT sesuai panduan, menghentikan secara sepihak sebelum waktunya, tidak mematuhi anjuran dokter/petugas kesehatan, atau bisa juga tertular oleh pasien TB RO lain
14.Obat Anti Tuberkulosis (OAT) adalah Obat kombinasi dari beberapa jenis obat antara lain Isoniazid, Ripampisin, Pirasinamid, dan Etambutol yang digunakan untuk mengobati pasien TBC.
15.Pengawas Menelan Obat (PMO) adalah Orang yang dipercaya atau memiliki kekerabatan dengan penderita TBC, yang bertugas untuk mengawasi Penderita TBC saat menelan obat anti TBC (OAT) sesuai jadwal pengobatan hingga akhir pengobatan sehingga pengobatan penderita TBC terpantau hingga selesai
16.Pencegahan adalah upaya agar seseorang tidak tertular kuman Mycobacterium Tuberculosis.
17.Pengendalian adalah upaya dalam rangka mengatasi masalah TBC melalui promosi kesehatan, Surveilans TBC, penanggulangan faktor resiko, penemuan dan penanganan kasus TBC, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan. 3
18.Surveilans Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan pengendalian yang efektif dan efisien.
19.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
20.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Daerah.
21.Bacille Calmette Guerin yang selanjutnya disingkat BCG adalah Vaksin untuk Tuberkulosis yang dibuat dari basil Tuberkulosis yang dilemahkan dengan dikulturkan di medium buatan selama bertahun-tahun.
22.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem imun dan jika tidak diterapi dapat menurunkan daya tahan tubuh manusia hingga terjadi kondisi Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).
23.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
24.Strategi Directly Observed Treatment Shotcourse yang selanjutnya disebut Strategi DOTS adalah strategi pengendalian Tuberkulosis yang diawasi langsung oleh pengawas menelan obat yang sudah mendapat pengarahan oleh petugas TBC dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu komitmen politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan, penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya. pengobatan yang standar, dengan sepervise dan dukungan bagi pasien, sistem pengelolaan dan ketersediaan obat anti TBC yang efektif dan efisien.
25.Diabetes Melitus (DM) adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin yang dapat mengganggu efektifltas Obat Anti TBC.
26.Balita atau anak usia dibawah lima tahun, merupakan kelompok rentan terkena penyakit TBC dari kontak erat atau kontak serumah.
27.Pra Lansia adalah orang dengan usia mulai 45 tahun sampai 59 tahun, sedangkan Lansia atau orang lanjut usia adalah orang dengan usia mulai 60 tahun sampai 70 tahun dengan penurunan imunitas merupakan kelompok rentan terkena penyakit TBC dari kontak erat atau kontak serumah. 4

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mencegah dan memutus rantai penularan TBC;
b.melindungi masyarakat dari penularan TBC;
c.meningkatkan kualitas hidup penderita TBC serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga, dan Masyarakat;
d.menyediakan dan meningkatkan mutu pelayanan, perawatan, pengobatan, dan dukungan kepada penderita TBC; dan
e.meningkatkan peran serta dan kerjasama keluarga, Masyarakat, penderita TBC, lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah/organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, sektor swasta dan dunia usaha, serta lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dalam rangka penanggulangan TBC.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penanggulangan TBC dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip dan tugas;
b.kebijakan dan strategi;
c.kegiatan Penanggulangan TBC;
d.sumber daya;
e.ketersediaan obat dan alat kesehatan;
f.teknologi; g- sistem informasi;
h.pencatatan dan pelaporan;
i.koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan; j- kelembagaan;
k.peran serta masyarakat;
1. 1.pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
m.pembiayaan; dan
n.sanksi administratif.

BAB III

PRINSIP DAN TUGAS

Pasal 5

Penanggulangan TBC dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.memperhatikan nilai agama, budaya, dan norma sosial dalam masyarakat; 5
b.menghormati harkat dan martabat manusia serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
c.kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d.kegiatan terintegrasi dengan program pembangunan kesehatan ditingkat nasional, provinsi, dan Daerah;
e.kegiatan dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi penderita TBC serta orang yang terdampak;
f.kegiatan dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah berdasarkan kemitraan;
g.menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pengendalian TBC; dan
h.mengembangkan sistem informasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan penanggulangan TBC;
b.membuat perencanaan program Penanggulangan TBC;
c.menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC;
d.menjamin ketersediaan obat, alat kesehatan, dan pembekalan kesehatan lainnya yang diperlukan;
e.mendorong ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia;
f.melakukan koordinasi dan menjalin kemitraan kegiatan Penanggulangan TBC dengan pihak terkait;
g.melakukan monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis kegiatan Penanggulangan TBC; dan
h.pencatatan dan pelaporan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Penanggulangan TBC sebagai berikut:

a.dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana);
b.dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk Penanggulangan TBC; 6
c.penemuan dan pengobatan untuk Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Layanan Kesehatan tingkat pertama yang meliputi Puskesmas, klinik, dan dokter praktik perorangan serta Fasilitas layanan Kesehatan rujukan tingkat lanjut yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
d.pelayanan pasien dalam rangka Penanggulangan TBC diberikan secara cuma-cuma;
e.menjamin ketersediaan obat anti TBC dari Pemerintah;
f.keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC dimana pasien TBC tidak dipisahkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya, serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana individu yang menjadi subyek dalam penanggulangan TBC;
g.penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat, melalui Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten.
h.penguatan manajemen program penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional;
i.pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif, proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel; dan
j.penguatan Kepemimpinan Program ditujukan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap keberlangsungan program dan pencapaian target strategi global penanggulangan TBC yaitu eliminasi TBC Tahun 2030.

Pasal 8

Strategi Penanggulangan TBC dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yakni:

a.penguatan dan kepemimpinan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
c.optimalisasi upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC serta pengendalian infeksi;
d.pemanfaatan hasil riset dan teknologi skrining, diagnosis dan tata laksana TBC;
e.peningkatan peran serta komunitas, mitra dan multi sektor lainnya dalam eliminasi TBC;
f.penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan;
g.pengendalian faktor resiko TBC;
h.peningkatan kemitraan TBC;
i.peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TBC; dan
j.penguatan manajemen program TBC. 7

BAB V

KEGLATAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 9

(1)Penanggulangan TBC diselenggarakan meliputi kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.Surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan dan penanganan kasus TBC;
5. e.pemberian kekebalan; dan
6. f.pemberian obat pencegahan.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten.
(3)Tim Percepatan Penanggulangan TBC Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk melalui keputusan bupati.
(4)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 10

(1)Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TBC ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta Public Private Mix (DPPM).
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC. 8
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan TBC.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…