DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan, muatan materi pendidikan dan pembinaan wawasan kebangsaan, peran serta masyarakat, sinergitas dan kerjasama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi dalam masyarakat majemuk dan kearifal lokal untuk menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh elemen di masyarakat sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Karawang yang berkarakter dan dapat menjiwai Pancasila;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsasan, perlu pengaturan mengenai Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Karawng di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6.Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
8.Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPWK adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
10.Pusat Pendidikan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PPPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan PPWK meliputi:

a.diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PPWK bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b.mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari;
c.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
d.mengembangkan dan melaksanakan model PPWK yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
e.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
f.mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan
g.mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
h.memfasilitasi proses pembentukan simpul PPWK;
i.memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
j.membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PPWK tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.penyelenggaraan PPWK;
b.muatan materi PPWK;
c.peran serta Masyarakat;
d.sinergitas dan kerja sama;
e.monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.penghargaan, dan
h.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan PPWK.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.kesatuan bangsa dan politik;
2. b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
3. c.pendidikan dan pelatihan; dan
4. d.kebudayaan.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PPWK sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PPWK dapat melibatkan:
1. a.seluruh lembaga Pendidikan Formal/Pendidikan Nonformal;
2. b.pemerintah desa;
3. c.pemerintah daerah lain;
4. d.instansi/lembaga vertikal pemerintah/non pemerintah;
5. e.Masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ lembaga swadaya masyarakat;
6. f.masyarakat adat/lembaga adat;
7. g.organisasi politik/kelompok bisnis/pelaku usaha; dan
8. h.organisasi/kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bupati membentuk PPPWK untuk melaksanakan PPWK.
(2)Pembentukan PPPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Bupati mendukung pembentukan Pusat Studi Pancasila pada tingkat perguruan tinggi dengan mempertimbangkan program studi yang berkesesuaian di Perguruan Tinggi.
(4)Susunan kepengurusan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah;
2. b.unsur instansi vertikal;
3. c.unsur organisasi kemasyarakatan / lembaga nirlaba lainnya;
4. d.unsur media massa;
5. e.unsur perguruan tinggi; dan
6. f.tokoh agama/masyarakat/adat.
(5)Dalam melaksanakan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelenggaraan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada, meliputi:

a.aparatur sipil negara;
b.pendidik dan tenaga kependidikan;
c.kepala desa dan perangkat desa;
d.karyawan badan usaha milik daerah;
e.organisasi politik;
f.organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
g.peserta didik/santri/mahasiswa; dan
h.tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menfasilitasi pelaksanaan kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penyelenggaraan PPPWK diselenggarakan melalui kegiatan :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan dan kesenian;
3. c.sosialisasi/seminar/ lokakarya/bimbingan teknis;
4. d.kemah kebangsaan/outbond;
5. e.peringatan hari Lahir Pancasila;
6. f.peringatan hari besar nasional;
7. g.lomba/kompetisi;
8. h.permainan;
9. i.diskusi/dialog; dan
10. j.pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan.
(3)Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…