DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud, tujuan, dan ruang lingkup; wewenang dan tanggungjawab; jenis sistem penyediaan air minum; penyelenggaraan SPAM; penyelenggara SPAM; perizinan Sumber Daya Air; pencegahan terhadap pencemaran air; pembiayaan, tarif dan iuran; hak dan kewajiban pelanggan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; larangan; sanksi administratif; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
6.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
9.Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10.Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
11.Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat dan produktif.
12.Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
14.Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
15.Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
16.Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
17.Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM yang selanjutnya disebut Jakstra SPAM Daerah adalah dokumen kebijakan Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karawang yang menjadi acuan bagi Penyelenggaraan SPAM Daerah Kabupaten Karawang dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya.
18.Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
19.Air Minum Domestik adalah air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
20.Air Minum Non-Domestik adalah air minum yang digunakan untuk aktivitas penunjang di permukiman / kawasan tertentu selain untuk kebutuhan Air Minum Domestik.
21.Sistem penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan melalui sistem perpipaan.
22.Sistem penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses tanpa melalui sistem perpipaan.
23.Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha Air Minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.
24.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
26.Kelompok masyarakat pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan Air Minum masyarakat di perdesaan.
27.Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
28.Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Asosiasi Pengelola SPAM adalah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, beranggotakan perwakilan pengurus Kelompok Masyarakat sebagai wadah pembinaan Kelompok Masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM perdesaan.
29.Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Perumdam, BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.
30.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh Perumdam.
31.Iuran Air Minum yang selanjutnya disebut Iuran adalah biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUM Desa dan Kelompok Masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan SPAM memiliki maksud untuk menjamin terpenuhinya hak rakyat terhadap ketersediaan Air Minum.

Pasal 3

Tujuan dari Penyelenggaraan SPAM adalah untuk menjamin:

a.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
b.tercapainya keseimbangan kepentingan antara Pelanggan dan Penyelenggara pelayanan Air Minum;
c.meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan Air Minum;
d.meningkatnya kesehatan masyarakat melalui akses Air Minum yang aman dan layak; dan
e.terjaganya kelestarian lingkungan dan Sumber Daya Air.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab;
b.jenis SPAM;
c.penyelenggaraan SPAM;
d.penyelenggara SPAM;
e.izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
f.pencegahan terhadap pencemaran air;
g.pembiayaan, tarif dan iuran;
h.hak dan kewajiban pelanggan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan SPAM sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan masyarakat yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk Perumdam.
(3)Dalam rangka melaksanakan Penyelengaraan SPAM di Desa dapat dibentuk Unit Usaha BUM Desa oleh Pemerintah Desa.
(4)Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah dapat dibentuk Kelompok Masyarakat.
(5)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan kerja sama antara Daerah dengan Desa atau antara antar Desa.
(6)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

a.menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan SPAM;
b.menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Daerah;
c.melaksanakan penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
d.membentuk Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e.melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
f.memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
g.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;
h.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
i.menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
j.menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan
k.dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

a.memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM tingkat Desa;
b.memfasilitasi dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah;
c.memfasilitasi terbentuknya Unit Usaha BUM Desa yang menyelenggarakan SPAM;
d.mengupayakan keberlanjutan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM yang ada di Desa; dan
e.apabila dibutuhkan Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara SPAM lain.

BAB IV

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 8

Jenis SPAM meliputi:

a.SPAM JP; dan
b.SPAM BJP.

Pasal 9

(1)SPAM JP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan SPAM yang meliputi:
1. a.unit Air Baku;
2. b.unit produksi;
3. c.unit distribusi; dan
4. d.unit pelayanan.
(2)SPAM JP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas, kualitas Air Minum yang dihasilkan, kontinuitas pengaliran Air Minum dan keterjangkauan akses Air Minum.
(3)Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
(4)Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.
(6)Keterjangkauan akses Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan Air Minum dapat diperoleh dengan Tarif atau Iuran yang sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

(1)Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku.
(2)Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.bangunan penampungan air;
2. b.bangunan pengambilan/penyadapan;
3. c.alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
4. d.sistem pemompaan; dan/atau
5. e.bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 11

(1)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…