DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang- undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4
12.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
13.Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
14.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
15.Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
16.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
17.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
18.Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
19.Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
20.Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
21.Jamban Sehat adalah sarana pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 5

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
(2)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
1. a.stop buang air besar sembarangan;
2. b.cuci tangan pakai sabun;
3. c.pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
4. d.pengelolaan sampah rumah tangga; dan
5. e.pengelolaan limbah cair rumah tangga.
(3)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

(1)Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
(2)Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki jamban keluarga.

Pasal 5

(1)Setiap orang tidak boleh membuang air besar disembarang tempat.
(2)Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sembarangan yaitu halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
(3)Pengaturan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk membangun jamban keluarga dan jamban umum.
(2)Tata cara untuk membangun jamban umum diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 7

(1)Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
(2)Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
(3)Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
(4)Perilaku pengolahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
2. b.melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
3. c.menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
(5)Perilaku pengolahan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah; 7
2. b.menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
3. c.memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(2)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
(3)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
1. a.merencanakan perubahan perilaku;
2. b.memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
3. c.mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
(2)Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pemerintah daerah, kecamatan dan/atau pemerintah desa.

Pasal 10

(1)Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tenaga kesehatan,kader, relawan, dan/atau masyarakatdalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup dan menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8.Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang- undangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4
12.Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
13.Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
14.Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
15.Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
16.Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
17.Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
18.Pengelolaan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
19.Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
20.Desa/Kelurahan ODF (Open Defecation Free) adalah desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
21.Jamban Sehat adalah sarana pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. 5

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
(2)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
1. a.stop buang air besar sembarangan;
2. b.cuci tangan pakai sabun;
3. c.pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
4. d.pengelolaan sampah rumah tangga; dan
5. e.pengelolaan limbah cair rumah tangga.
(3)Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

(1)Setiap pembangunan rumah baru wajib dilengkapi dengan jamban keluarga.
(2)Setiap rumah yang ada penghuninya wajib memiliki jamban keluarga.

Pasal 5

(1)Setiap orang tidak boleh membuang air besar disembarang tempat.
(2)Tempat-tempat yang dilarang untuk membuang air besar sembarangan yaitu halaman rumah, lapangan umum, sungai, drainase, pantai, gunung, dan tempat umum lainnya.
(3)Pengaturan tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan desa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk membangun jamban keluarga dan jamban umum.
(2)Tata cara untuk membangun jamban umum diatur dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 7

(1)Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
(2)Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
(3)Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
2. b.menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
(4)Perilaku pengolahan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
2. b.melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
3. c.menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
(5)Perilaku pengolahan limbah cair rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan yang terdiri atas:
1. a.melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah; 7
2. b.menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
3. c.memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
(2)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
(3)Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
1. a.merencanakan perubahan perilaku;
2. b.memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
3. c.mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
(2)Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh pemerintah daerah, kecamatan dan/atau pemerintah desa.

Pasal 10

(1)Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tenaga kesehatan,kader, relawan, dan/atau masyarakatdalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.