DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama daerah, perlu dibentuk peraturan tentang kerja sama daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 3 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
9.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
10.Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah, luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
14.Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. 4
15.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah;
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
g.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama. 5

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah adalah:

a.bupati;
b.gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
c.gubernur/bupati/walikota lain; dan
d.pihak ketiga;
e.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Objek kerja sama daerah adalah:
1. a.kerja sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah; dan
2. b.kerja sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan administrasi;
2. b.pengembangan sektor unggulan; dan
3. c.penyediaan barang dan jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah yang akan dikerjasamakan diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Kerja sama daerah terdiri dari:

a.kerja sama antar daerah;
b.kerja sama dengan pihak ketiga; dan
c.kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri. 6

Pasal 7

(1)Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
1. a.Daerah dengan Provinsi Jawa Barat;
2. b.Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. c.Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Barat;
4. d.Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah;
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

(1)Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
1. a.kerja sama pelayanan bersama;
2. b.kerja sama pelayanan antar daerah;
3. c.kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
4. d.kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi/pajak daerah;
5. e.kerja sama perencanaan dan pengurusan; 7
6. f.kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
7. g.kerja sama pertukaran pelayanan;
8. h.kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
9. i.kerja sama kebijakan dan pengaturan;
10. j.kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
11. k.kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kerja sama daerah, perlu dibentuk peraturan tentang kerja sama daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang kerja sama daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 3 memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8.Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
9.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
10.Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah, luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
14.Kontrak Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga. 4
15.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja sama daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja sama daerah bertujuan untuk:

a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
e.meningkatkan pendapatan asli daerah;
f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
g.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama. 5

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam kerja sama daerah adalah:

a.bupati;
b.gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
c.gubernur/bupati/walikota lain; dan
d.pihak ketiga;
e.Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri.

Pasal 5

(1)Objek kerja sama daerah adalah:
1. a.kerja sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah; dan
2. b.kerja sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pelayanan administrasi;
2. b.pengembangan sektor unggulan; dan
3. c.penyediaan barang dan jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah yang akan dikerjasamakan diatur dalam peraturan bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Kerja sama daerah terdiri dari:

a.kerja sama antar daerah;
b.kerja sama dengan pihak ketiga; dan
c.kerja sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri. 6

Pasal 7

(1)Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
1. a.Daerah dengan Provinsi Jawa Barat;
2. b.Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat;
3. c.Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Barat;
4. d.Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah;
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
1. a.yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
2. b.penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Bentuk kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
1. a.kerja sama pelayanan bersama;
2. b.kerja sama pelayanan antar daerah;
3. c.kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
4. d.kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi/pajak daerah;
5. e.kerja sama perencanaan dan pengurusan; 7
6. f.kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
7. g.kerja sama pertukaran pelayanan;
8. h.kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;
9. i.kerja sama kebijakan dan pengaturan;
10. j.kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
11. k.kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.