DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);
3. 4.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. 6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 3
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5.Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
6.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9.Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10.Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Karawang.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani. 4
17.Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah:

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
b.melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Daerah;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Daerah;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan di Daerah; dan
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Daerah. 5

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.jumlah petani.
7. g.Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.rencana pembangunan Pertanian; dan
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.
(2)Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian; 6
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;dan
7. g.asuransi pertanian.
(3)Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup :
1. a.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
2. b.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
3. c.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada rencana perlindungan dan pemberdayaan petani Provinsi Jawa Barat. 7

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani, sehingga petani memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);
3. 4.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4. 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. 6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 3
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pertanian.
5.Petani adalah warga masyarakat baik perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
6.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9.Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, produksi/budidaya, penanganan pasca panen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10.Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Karawang.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau gabungan kelompok tani. 4
17.Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

Pasal 2

Asas-asas perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah adalah:

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik di Daerah;
b.melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani di Daerah;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani di Daerah;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan di Daerah; dan
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Daerah. 5

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.jumlah petani.
7. g.Rencana Tata Ruang Wilayah.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.rencana pembangunan Pertanian; dan
4. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani.
(2)Strategi perlindungan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian; 6
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;dan
7. g.asuransi pertanian.
(3)Strategi pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
7. g.penguatan kelembagaan petani di Daerah.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya di Daerah sebagai mitra pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani di Daerah.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mencakup :
1. a.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek;
2. b.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka menengah; dan
3. c.rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka panjang.