DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Badan Usaha Milik Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar Badan Usaha Milik Daerah yang belum dipenuhi melalui penyertaan modal, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901); 4
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 16) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 5
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PD. BPR Kabupaten Karawang adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT. BPR Kabupaten Karawang Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang jasa perbankan.
8.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PT. LKM Karawang adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak mencari keuntungan.
9.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disebut PD. BPR BKPD Cilamaya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah. 6
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 56.369.019.218,- (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
(2)Sisa Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebesar Rp. 93.630.980.782,- (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
  1. 3.Judul Bagian Kedua pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 5.Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Setelah diubah bentuk hukum PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya menjadi PT. BPR Karawang Jabar, ditetapkan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2)Modal Dasar PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komposisi kepemilikan saham, yang terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya sebelum diubah bentuk hukum menjadi PT. BPR Karawang Jabar, sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya sebelum diubah bentuk hukum menjadi PT. BPR Karawang Jabar, dan belum dipenuhi sebesar Rp. 2.001.497.419,00 (dua miliar satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(3)Dihapus.

7.Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 7.501.579.419,00 (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 8B

(1)Pemerintah Daerah wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A. 8
(2)Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 3.437.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8C

(1)Dalam pemenuhan kewajiban modal dasar PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, dan pemenuhan kewajiban modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 6.248.402.581,00 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan satu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum bentuk hukum PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya diubah menjadi PT. BPR Karawang Jabar.

Pasal 8D

Pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR Karawang Jabar dalam rangka pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, direncanakan dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.789.709,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.750.789.709,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
(2)Modal dasar PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada komposisi kepemilikan saham yang terdiri atas :
1. a.Pemerintah Daerah paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi 40% (empat puluh persen); 9
3. c.Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang, sampai dengan Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Dihapus.

10.Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut : Psal

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Badan Usaha Milik Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah; 2
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan modal dasar Badan Usaha Milik Daerah yang belum dipenuhi melalui penyertaan modal, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901); 4
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 16) ;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 16), diubah sebagai berikut: 5
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PD. BPR Kabupaten Karawang adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT. BPR Kabupaten Karawang Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang jasa perbankan.
8.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PT. LKM Karawang adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan dalam usaha mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak mencari keuntungan.
9.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disebut PD. BPR BKPD Cilamaya adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah. 6
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 56.369.019.218,- (lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah).
(2)Sisa Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebesar Rp. 93.630.980.782,- (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
(3)Pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Tarum yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 44.315.490.391 (empat puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
  1. 3.Judul Bagian Kedua pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  3. 5.Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Setelah diubah bentuk hukum PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya menjadi PT. BPR Karawang Jabar, ditetapkan modal dasar sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2)Modal Dasar PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada komposisi kepemilikan saham, yang terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya sebelum diubah bentuk hukum menjadi PT. BPR Karawang Jabar, sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(2)Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya sebelum diubah bentuk hukum menjadi PT. BPR Karawang Jabar, dan belum dipenuhi sebesar Rp. 2.001.497.419,00 (dua miliar satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(3)Dihapus.

7.Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan Pasal 8D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Pasal 8B

(1)Pemerintah Daerah wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A. 8
(2)Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 3.437.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 8C

(1)Dalam pemenuhan kewajiban modal dasar PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, dan pemenuhan kewajiban modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian PT. BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 6.248.402.581,00 (enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua ribu lima ratus delapan satu rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum bentuk hukum PD. BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya diubah menjadi PT. BPR Karawang Jabar.

Pasal 8D

a.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.750.789.709,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah); dan
c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.750.789.709,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Modal Dasar PT. LKM Karawang ditetapkan sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).
(2)Modal dasar PT. LKM Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada komposisi kepemilikan saham yang terdiri atas :
1. a.Pemerintah Daerah paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat paling tinggi 40% (empat puluh persen); 9
3. c.Kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 9.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang, sampai dengan Tahun Anggaran 2017, sebesar Rp. 6.950.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Karawang yang belum dipenuhi sebesar Rp. 5.650.000.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Dihapus.

10.Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan (satu) Pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut : Psal