DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i]ii, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan flaerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.HtJman Jmmttnodeficiericg VIrus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jtmis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalarn cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
5.Acquired Jmmttne Deficieney sgrndrome yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Ht/mLan Jmmttnoczefict.eney VIrLts (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah teljangkit penyakit in].eksi.
6.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalaih orang yang sudah tertular HIV.
7.Orangyang Hidup dengan pengidap HIv dan AIDs yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerj€i, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
8.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertu]ar HIV.
9.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehal)ilitasi.
10.Pengendalian adalah suatu proses pemantauan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana atan malah sebaliknya.
11.Populasi Kunci adal€ih kelompok masyarakat yang menentukan keberhas;ilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rt.3ntan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
12.Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
13.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV da]i AIDS di Kabupaten Karawang. Baglan Kedua Maksud dan Tujuan P8iragraf 1 Maksud lpasal a M aksud d ilaksanakannya p enanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pa.da populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehemsif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan. D!iragraf 2 Tujuan Pa8al 3 Tujuan pengaturan penanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah :

a.pengaturan strategi pimcegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
b.peningkatan upaya p€mcegahan pada populasi kunci, populasi umum, dan di pelayanan kesehatan;
c.peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV;
d.peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
e.peningkatan peran Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AID:.S pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV;
f.peningkatan peran masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan dalam berbagai upaya penanggulangan HIV da]i AIDS; dan
1. 9.peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Penanggulangan dan Pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha 13sa;
b.perikemanusiaan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
f.keadilan; dan
1. 9.nondiskriminasi, Bagia.a Keempat Sa8aran nasal 5 Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:
a.peningkatan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
b.perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya;
c.peningkatan pengetahuan pada usia sekolah dan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
d.peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan pencegahan dan peiianggulangan risiko penularan secara mandiri. Baglan Kelima Ruan3; Lingfup

Pasal 6

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi :

a.pencegahan pada populasi kunci dan populasi umum;
b.konseling dan tes HIV;
c.perawatan, dukungan dan pengobatan;
d.mitigasi dampak sosial; dan
e.kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

Pasal 7

Dalam penanggulangan d€m pengendalian HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertan{!gungjawab :

a.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penariggulangan HIV dan AIDS lintas Sektor dan pemangku kepentingan;
b.menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksariaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
c.memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
1. 1.upaya kesehatan;
2. 2.pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
3. 3.sumberdaya kesehatan;
4. 4.sediaan farmasi;
5. 5.alat kesehatan dan makanan;
6. 6.manajemen dan im.ormasi kesehatan;
7. 7.pemberdayaan maeyarakat;
8. 8.regulasi bidang kesehatan;
9. 9.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. 10.penelitian dan pengembangan kesehatan masyarckat; dan
11. 11.kerjasama dan kerilitraan. d.Feenm£LfaLdanangamnenHg[avwadsaLnpei¥DSsandafankepcean=:ga¥,andgsaa: lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, serta dunia usaha; dan
e.mendorong dan meningkatkan masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. B.ne Ill STRATEGI PBNCEGAIIAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS Pa8al 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV d€m AIDS di Daerah, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagaiman€i dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat :
1. a.kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan peiianggulangan HIV dan AIDS;
2. b.pembentukan, ked`idukan, tugas dan fungsi serta tata kelja KPA Kabupaten;
3. c.peran dan tanggun€jawab ODHA;
4. d.pemberdayaan ODI`IA, populasi kunci dan populasi umum dalam pencc`gahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
5. e.mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
6. f.bentuk sertajenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah;
  1. 9.sumber pendanaan; dan
7. h.hal-hal lainnya yang bersifat strategis. CAB IV UPATA pENCEGAmAN DAN PENGENDAI,IAN Baginn Kesatu Pencegahan pflra8rar I

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS, melalui :

a.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
b.penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba; c, pencegahan melalui t].ansmisi seksual;
d.pencegahan penularai.1 dari ibu kepada anak;
e.penyelenggaraan kom}eling dan tes HIV;
f.pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik; dan
1. 9.penyelenggaraan kewaspadaan umum.

Pasal 10

(1)KIE sebagaimana dimaksud dalan Pasal 9 huruf a disampaikan kepada ()rgani@asi Perangkat Daerah, kecamatan, desa, lemtiaga pendidikan dan lembaga keagamaan, dunia usah€i dan masyarakat.
(2)Penyampaian KIE dilaku kan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik set.ara langsung maupun melalui media. Pa;ragraf 3 Penyuluhan Kesehatan Rcprodukel dan Bahaya Narkoba Ptllsal 1 1 ( 1 ) Penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
1. a.komunikasi kesehatan dan perubahan perilaku;
2. b.gender;
3. c.kesehatan reproduksi;
4. d.infeksi menular sell:sual;
5. e.narkoba; dan
6. f.HIvdanAIDS.
(2)Sasaran penyuluhan h:esehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimarLa dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.populasi umum; d€in
2. b.generasi muda di sektor pendidikan formal dan informal. PtLragraf 4 Pencegahan me]lalui Tran8misi Sek8ual ]?asal 12 Pencegahan melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 1i.uruf c, dilaksanakan melalui :
3. a.peningkatan peran pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui tr€msformasi tatanan sosial;
4. b.penjangkauan dan pendampingan secara aktif untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi dan jejaring sosial;
5. c.penyuluhan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi kepada populasi umum yang rentan tertular HIV dan AIDS;
6. d.pengadaan dan distribusi kondom di puskesmas, rumah sakit, Unit Pel€iyanan Kesehatan, dan tempat keberadaan populasi kunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan; dan
7. e.pengendalian infeksi menular seksual secara komprehensif dan terp€idu. Pa]agraf 5 Pencegahan Penuflaran darl lbu ke Anak Pa.gal 13 Pencegahan penularan d€'Lri ibu ke anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hi.iruf d, dilaksanakan melalui :
8. a.optimali§asi dukungan sosial dan medis bagi perempuan positif HIV agar dapat merencanakan kehamilan, sehingga dapat mencegah penularan dari ibu ke anak yang dikandungnya sejak dini;
9. b.penyediaan dan pembel.ian obat antiretroviral pada ibu hamil dengan HIV dan i4i.IDS;
10. c.penyediaan layanan persalinan bagi ibu hamil dengan HIV dan AIDS di setiap Unit Pelayanan Kesehatan yaLng memberikan pelayanan persalinan; dan
11. d.dukungan penyediaan ]'nakanan pengganti air susu ibu dan konseling kesehataii ibu dan bayi. Paragrar 6 Penyelenggaraan Konseling dan Tee HIV

Pasal 14

(1):i:¥ek[::dggda:[afnpka°s:ii;'££3rudfa:,5:isak¥|¥ag:Eafaaefi¥iau|?
1. a.penyediaan layanaii konseling pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
2. b.fasilitasi layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.penyediaan layanar. tes HIV pada Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
4. d.kerjasama dengar] laboratorium swasta yang memenuhi standar dalam optimalisasi layanan tes HIV.
(2)Penyelenggaraan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dapat dilakukan secara sukarela dan/ atau inisiatif petui3as.
(3)Penyelenggaraan kom}eling, dan tes HIV dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.peningkatan peran ptmangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahaLn perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui transformasi tatanan sosial;
2. b.perubahan perilahai daii pemberdayaan populasi kunci pengguna narkoba dengan jarum suntik, melalui kegiatan penjangkau€.in dan pendampingan yang dilakukan secara aktifi` pada individu, kelompok dan jejaring sosial;
3. c.penyediaan layanan kesehatan, layanan alat dan jarum suntik steril, substitiLsi oral dan terapi pemulihan ketergantungan obat di puskesmas, rumah sakit, Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
4. d.merujuk populasi kunci pengguna narkoba suntik mengikuti program p€mcegahan HIV dan AIDS yang disediakan oleh penyec'lia layanan. P@,ragraf 8 Penyelenggaraa]i Kewaepadaan Umum

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan kew€ispadaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk.
(2)Bentuk penyelengga.raan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi :
1. a.optimalisasi budaya kesehatan dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengamanan darah donor dan produk darah; dan
3. c.perlindungan untuk para tenaga kesehatan.

Pasal 17

(I) Deteksi Dini dilakuka.n oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan ].{esehatan melalui pemeriksaan darah pada orang yani3 mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS.

(2)Orang yang mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Ibu hamil yaitu seti.ap perempuan yang sedang hamil;
2. b.Pasien tuberkolosis yaitu pasien yang terbukti terinfeksi tuberkolcisis dan sedang mendapat pelayanan terkait tu[ierkolosis;
3. c.Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
4. d.Penjaja Seks yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual d{mgan orang lain sebagai sumber penghidupan utam€i maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang dan jasa;
5. e.Lelaki yang Berhubungan seks dengan lelaki (LSL) yaitu lelaki yang pemah berhubungan seks dengan lelaki lainnya sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasj seksnya (hetero seksual , homoseksual atau b iseksual) ;
6. f.Transgender/Waria atau juga disebut transeksual yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir;
  1. 9.Pengguna NAPZA suntik (penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan/ atau zat adiktil suntik lainnya;
7. h.Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu orang yang dalam p embinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap. BagLan Kedua Penanggulangan

Pasal 18

( I ) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS secara menyeluruh, terpadu dan berkesimmbungan.

(2)Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
(3)Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitig€isi dampak sosial.
(4)Penyelenggaraan penarLggulangan terpadu HIV dan AIDS sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendeka.taLn berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat. Pa!3al 19 Upaya penanggulangan rllv dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilaksanakan melalui :
1. a.peningkatan kemampu€m sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, (lukungan dan pengobatan;
2. b.pemberian fasilitasi kelompok dukungan acbayci dan keluarga, untuk melakukan pendampingan kepada orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
3. c.penyediaan jaminan kes;ehatan kepada ODHA;
4. d.penyediaan dan pelayanan terapi antiretroviral pada rumah sakit dan puske;smas yang ditunjuk;
5. e.penyediaan alat dan layanan pemeriksaan HIv dan AIDS pada darah dan produk darah, serta organ dan jaringan tubuh yang didonorkan ;
6. f.penyediaan dan layanan pengobatan infeksi menular seksual, infeksi oportunistik, dan layanan kesehatan lain secara berjenjan{3 pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan;
  1. 9.pelaksanaan survailans perilaku, infeksi menular seksual, HIV dan AIDS, dan
7. h.perawatan ibu hamil dengan HIV dan AIDS dalam mencegah risiko penul€iran kepada anak. Pa8al 20
(1)Mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diselenggarakan untuk memulihkan dan memberdayakan ODHA dan OHIDHA yang mengalami dampak sttsial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waj.ar.
(2)Mitigasi dampak sosial ;sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan edukatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3)Pemerintah Daerah mi,3mfasilitasi pelaksanaan mitigasi 8:r+g;age:;:i± Sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pen€;asuhan;
3. c.pembinaan kewirausahaan;
4. d.akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV dan AIDS;
5. e.pelayanan aksesibi]itas;
6. f.bantuan dan asisteilsi sosial;
  1. 9.bimbingan mental a,piritual;
7. h.bimbingan sosial d€in konseling psikososial;
8. i.bimbingan resosialisasi;
9. j.bimbingan lanjut; clan
10. k.rujukan. BABV KELBMBAGJEN

Pasal 21

(1)Dalani rangka pencegah€in dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dib3ntuk KPA Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-uri dangan.
(2)KPA Kabupaten sebaga]mana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
(3)Susunan keanggotaan KPA Kabupaten, meliputi unsur:
1. a.Organisasi Perangkat Daerah;
2. b.instansi vertikal di Dilerah;
3. c.1embaga swadaya masyarakat yang peduli HIV dan AIDS;
4. e.dunia usaha yang peduli HIV dan AIDS;
5. f.organisasi profesi yang peduli HIV dan AIDS;
  1. 9.organisasi kepemudaan;
6. h.organisasi keagamaari;
7. i.organisasi kemasyar€ikatan; dan
8. j.perguruan tinggi.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KPA Kabupaten dilengkapi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPA Kabupaten.

Pasal 22

(1)KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV da.n AIDS di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Kabupaten mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat;
2. b.memimpin, mengelt)1a, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten;
3. c.menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing im}tansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AI D S Kabupaten;
5. e.mengadakan kerjas€ima regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; I. menyebarluaskan .nformasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  1. 9.memfasilitasi pelaks€inaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan D esa / Kelurahan dalani penanggulangan HIV dan AIDS;
6. h.mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
7. i.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampalkan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Provinsi dan KPA Nag;ional.
(3)Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AI D S Nasio nal dan Komi si Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat melalui sinkronisasi dan harmc)nisasi kegiatan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS. I)AB VI KBRAIIASIAAN DAN PERLINDUNGAN

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i]ii, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan flaerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.HtJman Jmmttnodeficiericg VIrus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jtmis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalarn cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
5.Acquired Jmmttne Deficieney sgrndrome yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Ht/mLan Jmmttnoczefict.eney VIrLts (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah teljangkit penyakit in].eksi.
6.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalaih orang yang sudah tertular HIV.
7.Orangyang Hidup dengan pengidap HIv dan AIDs yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerj€i, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
8.Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertu]ar HIV.
9.Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehal)ilitasi.
10.Pengendalian adalah suatu proses pemantauan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana atan malah sebaliknya.
11.Populasi Kunci adal€ih kelompok masyarakat yang menentukan keberhas;ilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rt.3ntan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
12.Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
13.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV da]i AIDS di Kabupaten Karawang. Baglan Kedua Maksud dan Tujuan P8iragraf 1 Maksud lpasal a M aksud d ilaksanakannya p enanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah untuk menekan laju epidemi HIV dan AIDS pa.da populasi kunci dan populasi umum, melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi serta menciptakan suasana kondusif, penyediaan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan kepada ODHA secara komprehemsif, dengan meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan kemitraan. D!iragraf 2 Tujuan Pa8al 3 Tujuan pengaturan penanggulangan dan pengendalian HIV dan AIDS adalah :

a.pengaturan strategi pimcegahan dan penanganan HIV dan AIDS;
b.peningkatan upaya p€mcegahan pada populasi kunci, populasi umum, dan di pelayanan kesehatan;
c.peningkatan penyediaan pelayanan konseling dan tes HIV;
d.peningkatan kualitas hidup ODHA melalui perawatan, dukungan dan pengobatan;
e.peningkatan peran Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta pengurangan dampak HIV dan AID:.S pada kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang yang terinfeksi dan terdampak HIV;
f.peningkatan peran masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan dalam berbagai upaya penanggulangan HIV da]i AIDS; dan
1. 9.peningkatan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan, dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Penanggulangan dan Pengendalian HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha 13sa;
b.perikemanusiaan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
f.keadilan; dan
1. 9.nondiskriminasi, Bagia.a Keempat Sa8aran nasal 5 Sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi:
a.peningkatan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum;
b.perlindungan terhadap populasi umum yang rentan penularan HIV dan AIDS akibat pekerjaan dan lingkungannya;
c.peningkatan pengetahuan pada usia sekolah dan kesadaran masyarakat terutama pada kelompok umur 15 sampai dengan 24 tahun tentang pencegahan dan penularan HIV dan AIDS; dan
d.peningkatan kesadaran ODHA untuk melakukan pencegahan dan peiianggulangan risiko penularan secara mandiri. Baglan Kelima Ruan3; Lingfup

Pasal 6

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, meliputi :

a.pencegahan pada populasi kunci dan populasi umum;
b.konseling dan tes HIV;
c.perawatan, dukungan dan pengobatan;
d.mitigasi dampak sosial; dan
e.kelembagaan, kerjasama dan kemitraan.

Pasal 7

Dalam penanggulangan d€m pengendalian HIV dan AIDS, Pemerintah Daerah bertan{!gungjawab :

a.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pencegahan dan penariggulangan HIV dan AIDS lintas Sektor dan pemangku kepentingan;
b.menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung pelaksariaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
c.memperkuat sistem kesehatan, meliputi :
1. 1.upaya kesehatan;
2. 2.pembiayaan kesehatan terutama pada awal pemeriksaan;
3. 3.sumberdaya kesehatan;
4. 4.sediaan farmasi;
5. 5.alat kesehatan dan makanan;
6. 6.manajemen dan im.ormasi kesehatan;
7. 7.pemberdayaan maeyarakat;
8. 8.regulasi bidang kesehatan;
9. 9.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
10. 10.penelitian dan pengembangan kesehatan masyarckat; dan
11. 11.kerjasama dan kerilitraan. d.Feenm£LfaLdanangamnenHg[avwadsaLnpei¥DSsandafankepcean=:ga¥,andgsaa: lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, serta dunia usaha; dan
e.mendorong dan meningkatkan masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. B.ne Ill STRATEGI PBNCEGAIIAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS Pa8al 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV d€m AIDS di Daerah, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah sebagaiman€i dimaksud pada ayat ( 1), paling sedikit memuat :
1. a.kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dan peiianggulangan HIV dan AIDS;
2. b.pembentukan, ked`idukan, tugas dan fungsi serta tata kelja KPA Kabupaten;
3. c.peran dan tanggun€jawab ODHA;
4. d.pemberdayaan ODI`IA, populasi kunci dan populasi umum dalam pencc`gahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
5. e.mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
6. f.bentuk sertajenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah;
  1. 9.sumber pendanaan; dan
7. h.hal-hal lainnya yang bersifat strategis. CAB IV UPATA pENCEGAmAN DAN PENGENDAI,IAN Baginn Kesatu Pencegahan pflra8rar I

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pencegahan penularan HIV dan AIDS, melalui :

a.Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
b.penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba; c, pencegahan melalui t].ansmisi seksual;
d.pencegahan penularai.1 dari ibu kepada anak;
e.penyelenggaraan kom}eling dan tes HIV;
f.pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba dengan jarum suntik; dan
1. 9.penyelenggaraan kewaspadaan umum.

Pasal 10

(1)KIE sebagaimana dimaksud dalan Pasal 9 huruf a disampaikan kepada ()rgani@asi Perangkat Daerah, kecamatan, desa, lemtiaga pendidikan dan lembaga keagamaan, dunia usah€i dan masyarakat.
(2)Penyampaian KIE dilaku kan secara benar, jelas, lengkap, tepat sasaran, baik set.ara langsung maupun melalui media. Pa;ragraf 3 Penyuluhan Kesehatan Rcprodukel dan Bahaya Narkoba Ptllsal 1 1 ( 1 ) Penyuluhan kesehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :
1. a.komunikasi kesehatan dan perubahan perilaku;
2. b.gender;
3. c.kesehatan reproduksi;
4. d.infeksi menular sell:sual;
5. e.narkoba; dan
6. f.HIvdanAIDS.
(2)Sasaran penyuluhan h:esehatan reproduksi dan bahaya narkoba sebagaimarLa dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
1. a.populasi umum; d€in
2. b.generasi muda di sektor pendidikan formal dan informal. PtLragraf 4 Pencegahan me]lalui Tran8misi Sek8ual ]?asal 12 Pencegahan melalui transmisi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 1i.uruf c, dilaksanakan melalui :
3. a.peningkatan peran pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahan perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui tr€msformasi tatanan sosial;
4. b.penjangkauan dan pendampingan secara aktif untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan populasi dan jejaring sosial;
5. c.penyuluhan, pemberdayaan, dan penyediaan informasi kepada populasi umum yang rentan tertular HIV dan AIDS;
6. d.pengadaan dan distribusi kondom di puskesmas, rumah sakit, Unit Pel€iyanan Kesehatan, dan tempat keberadaan populasi kunci, sesuai ketentuan peraturan perundang-u ndangan; dan
7. e.pengendalian infeksi menular seksual secara komprehensif dan terp€idu. Pa]agraf 5 Pencegahan Penuflaran darl lbu ke Anak Pa.gal 13 Pencegahan penularan d€'Lri ibu ke anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hi.iruf d, dilaksanakan melalui :
8. a.optimali§asi dukungan sosial dan medis bagi perempuan positif HIV agar dapat merencanakan kehamilan, sehingga dapat mencegah penularan dari ibu ke anak yang dikandungnya sejak dini;
9. b.penyediaan dan pembel.ian obat antiretroviral pada ibu hamil dengan HIV dan i4i.IDS;
10. c.penyediaan layanan persalinan bagi ibu hamil dengan HIV dan AIDS di setiap Unit Pelayanan Kesehatan yaLng memberikan pelayanan persalinan; dan
11. d.dukungan penyediaan ]'nakanan pengganti air susu ibu dan konseling kesehataii ibu dan bayi. Paragrar 6 Penyelenggaraan Konseling dan Tee HIV

Pasal 14

(1):i:¥ek[::dggda:[afnpka°s:ii;'££3rudfa:,5:isak¥|¥ag:Eafaaefi¥iau|?
1. a.penyediaan layanaii konseling pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk;
2. b.fasilitasi layanan konseling yang dilakukan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan;
3. c.penyediaan layanar. tes HIV pada Unit Pelayanan Kesehatan di Daerah dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
4. d.kerjasama dengar] laboratorium swasta yang memenuhi standar dalam optimalisasi layanan tes HIV.
(2)Penyelenggaraan konseling dan tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dapat dilakukan secara sukarela dan/ atau inisiatif petui3as.
(3)Penyelenggaraan kom}eling, dan tes HIV dilakukan secara rahasia, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.peningkatan peran ptmangku kepentingan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perubahaLn perilaku berisiko pada individu dan kelompok, melalui transformasi tatanan sosial;
2. b.perubahan perilahai daii pemberdayaan populasi kunci pengguna narkoba dengan jarum suntik, melalui kegiatan penjangkau€.in dan pendampingan yang dilakukan secara aktifi` pada individu, kelompok dan jejaring sosial;
3. c.penyediaan layanan kesehatan, layanan alat dan jarum suntik steril, substitiLsi oral dan terapi pemulihan ketergantungan obat di puskesmas, rumah sakit, Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk; dan
4. d.merujuk populasi kunci pengguna narkoba suntik mengikuti program p€mcegahan HIV dan AIDS yang disediakan oleh penyec'lia layanan. P@,ragraf 8 Penyelenggaraa]i Kewaepadaan Umum

Pasal 16

(1)Penyelenggaraan kew€ispadaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan dan tempat lainnya yang ditunjuk.
(2)Bentuk penyelengga.raan kewaspadaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), meliputi :
1. a.optimalisasi budaya kesehatan dan keamanan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengamanan darah donor dan produk darah; dan
3. c.perlindungan untuk para tenaga kesehatan.

Pasal 17

(I) Deteksi Dini dilakuka.n oleh tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan ].{esehatan melalui pemeriksaan darah pada orang yani3 mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS.

(2)Orang yang mempunyai resiko terinfeksi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Ibu hamil yaitu seti.ap perempuan yang sedang hamil;
2. b.Pasien tuberkolosis yaitu pasien yang terbukti terinfeksi tuberkolcisis dan sedang mendapat pelayanan terkait tu[ierkolosis;
3. c.Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS;
4. d.Penjaja Seks yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual d{mgan orang lain sebagai sumber penghidupan utam€i maupun tambahan dengan imbalan tertentu berupa uang, barang dan jasa;
5. e.Lelaki yang Berhubungan seks dengan lelaki (LSL) yaitu lelaki yang pemah berhubungan seks dengan lelaki lainnya sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasj seksnya (hetero seksual , homoseksual atau b iseksual) ;
6. f.Transgender/Waria atau juga disebut transeksual yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir;
  1. 9.Pengguna NAPZA suntik (penasun) yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan/ atau zat adiktil suntik lainnya;
7. h.Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yaitu orang yang dalam p embinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap. BagLan Kedua Penanggulangan

Pasal 18

( I ) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan HIV dan AIDS secara menyeluruh, terpadu dan berkesimmbungan.

(2)Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah, mengurangi serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
(3)Penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanganan dan mitig€isi dampak sosial.
(4)Penyelenggaraan penarLggulangan terpadu HIV dan AIDS sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1), dilakukan dengan optimalisasi upaya pendeka.taLn berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan sebaya, organisasi profesi dan masyarakat. Pa!3al 19 Upaya penanggulangan rllv dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dilaksanakan melalui :
1. a.peningkatan kemampu€m sumberdaya manusia yang melakukan perawatan, (lukungan dan pengobatan;
2. b.pemberian fasilitasi kelompok dukungan acbayci dan keluarga, untuk melakukan pendampingan kepada orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
3. c.penyediaan jaminan kes;ehatan kepada ODHA;
4. d.penyediaan dan pelayanan terapi antiretroviral pada rumah sakit dan puske;smas yang ditunjuk;
5. e.penyediaan alat dan layanan pemeriksaan HIv dan AIDS pada darah dan produk darah, serta organ dan jaringan tubuh yang didonorkan ;
6. f.penyediaan dan layanan pengobatan infeksi menular seksual, infeksi oportunistik, dan layanan kesehatan lain secara berjenjan{3 pada setiap Unit Pelayanan Kesehatan;
  1. 9.pelaksanaan survailans perilaku, infeksi menular seksual, HIV dan AIDS, dan
7. h.perawatan ibu hamil dengan HIV dan AIDS dalam mencegah risiko penul€iran kepada anak. Pa8al 20
(1)Mitigasi dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), diselenggarakan untuk memulihkan dan memberdayakan ODHA dan OHIDHA yang mengalami dampak sttsial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waj.ar.
(2)Mitigasi dampak sosial ;sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan edukatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(3)Pemerintah Daerah mi,3mfasilitasi pelaksanaan mitigasi 8:r+g;age:;:i± Sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pen€;asuhan;
3. c.pembinaan kewirausahaan;
4. d.akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV dan AIDS;
5. e.pelayanan aksesibi]itas;
6. f.bantuan dan asisteilsi sosial;
  1. 9.bimbingan mental a,piritual;
7. h.bimbingan sosial d€in konseling psikososial;
8. i.bimbingan resosialisasi;
9. j.bimbingan lanjut; clan
10. k.rujukan. BABV KELBMBAGJEN

Pasal 21

(1)Dalani rangka pencegah€in dan penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, dib3ntuk KPA Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-uri dangan.
(2)KPA Kabupaten sebaga]mana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
(3)Susunan keanggotaan KPA Kabupaten, meliputi unsur:
1. a.Organisasi Perangkat Daerah;
2. b.instansi vertikal di Dilerah;
3. c.1embaga swadaya masyarakat yang peduli HIV dan AIDS;
4. e.dunia usaha yang peduli HIV dan AIDS;
5. f.organisasi profesi yang peduli HIV dan AIDS;
  1. 9.organisasi kepemudaan;
6. h.organisasi keagamaari;
7. i.organisasi kemasyar€ikatan; dan
8. j.perguruan tinggi.
(4)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, KPA Kabupaten dilengkapi dengan Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPA Kabupaten.

Pasal 22

(1)KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV da.n AIDS di Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Kabupaten mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat;
2. b.memimpin, mengelt)1a, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten;
3. c.menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
4. d.mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing im}tansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AI D S Kabupaten;
5. e.mengadakan kerjas€ima regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; I. menyebarluaskan .nformasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
  1. 9.memfasilitasi pelaks€inaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan D esa / Kelurahan dalani penanggulangan HIV dan AIDS;
6. h.mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
7. i.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampalkan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPA Provinsi dan KPA Nag;ional.
(3)Dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kabupaten berkoordinasi dengan Komisi Penanggulangan AI D S Nasio nal dan Komi si Penanggulangan AIDS Provinsi Jawa Barat melalui sinkronisasi dan harmc)nisasi kegiatan sesuai dengan Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS. I)AB VI KBRAIIASIAAN DAN PERLINDUNGAN