DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3
14.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
26.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. 5

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.
(2)Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
3. c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
(3)Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin.
(4)Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :
1. a.memberikan hak dan kewajiban terhadap penduduk miskin;
2. b.memberikan perlindungan terhadap hak dasar penduduk miskin; 7
3. c.keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
4. d.membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Penduduk miskin berhak :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; i . memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
j.memperoleh rasa aman; dan
k.memperoleh bantuan bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 4

Penduduk miskin bertanggung jawab meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
1. a.melindungi hak dasar penduduk miskin;
2. b.menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.membangun kemitraan.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.
(3)Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(2)Untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan diperbaharui setiap tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

(1)Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
1. a.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan 9
4. d.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2)Untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun SPPKD.
(3)SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
c.bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3
14.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 4
24.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
26.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. 5

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.
(2)Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :
1. a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. b.memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
3. c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. d.memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
(3)Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin.
(4)Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah :
1. a.memberikan hak dan kewajiban terhadap penduduk miskin;
2. b.memberikan perlindungan terhadap hak dasar penduduk miskin; 7
3. c.keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
4. d.membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Penduduk miskin berhak :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; i . memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
j.memperoleh rasa aman; dan
k.memperoleh bantuan bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 4

Penduduk miskin bertanggung jawab meningkatkan taraf hidupnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
1. a.melindungi hak dasar penduduk miskin;
2. b.menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
3. c.membangun kemitraan.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.
(3)Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati. 8

BAB IV

KRITERIA DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
(2)Untuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan diperbaharui setiap tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
(2)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.

Pasal 9

Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.

BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 10

Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

(1)Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah dilakukan dengan:
1. a.mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. b.meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan 9
4. d.mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
(2)Untuk melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun SPPKD.
(3)SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.