DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c.bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten dan sahamnya juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang;
d.bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham pada PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Karawang yang berasal dari deviden penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diperlukan adanya 2 tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri : E);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PT. BANK JABAR DAN BANTEN, Tbk. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara .
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk memperhitungkan sebagai modal/saham pada pihak lain (pihak ketiga).
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
8.Deviden adalah sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pada PT. Bank Jabar dan Banten adalah untuk menunjang peningkatan pengembangan usaha peningkatan kinerja PT.Bank Jabar dan Banten di wilayah Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Penyertaan modal berupa pembelian saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk bertujuan untuk:

a.investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
b.menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 6

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sampai dengan sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan jumlah saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk.
(2)Penyertaan modal daerah yang telah disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk sampai dengan Bulan Nopember 2015 adalah sebesar 0.56% atau sebesar Rp.13.579.661.058,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terpenuhi.

BAB IV

SUMBER DANA DAN DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Deviden yang diperoleh atas pernyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk secara langsung merupakan komponen penerimaan PAD.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 12 Februari 2016 Pj. BUPATI KARAWANG, ttd DEDDI MULYADI Diundangkan di Karawang pada tanggal 12 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, ttd TEDDY RUSFENDI SUTISNA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 2 . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd KIKI SAUBARI NIP. 19590125 198503 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :( 1/25/2016). 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk I. Umum Kabupaten Karawang merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan menjadi penyangga Ibu Kota Negara yang menerima dampak pertumbuhan ekonomi wilayah disekitarnya. Laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kabupaten Karawang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kabupaten Karawang berkembang menjadi kabupaten yang potensial dan strategis dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Desentralisasi Fiskal, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, diantaranya melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah diantaranya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan keanekaragaman sumber daya lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membangun daerahnya serta memiliki daya saing tinggi dengan mengkombinasikan antara faktor kondisi ekonomi, kualitas kelembagaan publik, sumber daya manusia dan teknologi yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk lebih berkembang dan berdaya saing, yang diaplikasikan pada sektor perbankan berupa penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 9 II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal kepada pihak ketiga yang mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c.bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten dan sahamnya juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang;
d.bahwa untuk meningkatkan kepemilikan saham pada PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Karawang yang berasal dari deviden penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk diperlukan adanya 2 tambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 3 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112); 4
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri : E);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PT. BANK JABAR DAN BANTEN, Tbk. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara .
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk memperhitungkan sebagai modal/saham pada pihak lain (pihak ketiga).
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.
8.Deviden adalah sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemegang saham dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan saham yang dimiliki, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal pada PT. Bank Jabar dan Banten adalah untuk menunjang peningkatan pengembangan usaha peningkatan kinerja PT.Bank Jabar dan Banten di wilayah Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Penyertaan modal berupa pembelian saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk bertujuan untuk:

a.investasi secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
b.menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
c.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan konstribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 6

BAB III

BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sampai dengan sebesar 1 % (satu persen) dari keseluruhan jumlah saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk.
(2)Penyertaan modal daerah yang telah disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk sampai dengan Bulan Nopember 2015 adalah sebesar 0.56% atau sebesar Rp.13.579.661.058,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu lima puluh delapan rupiah).
(3)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah).
(4)Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sampai besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terpenuhi.

BAB IV

SUMBER DANA DAN DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.

Pasal 6

Deviden yang diperoleh atas pernyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk secara langsung merupakan komponen penerimaan PAD.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 7