DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
c.bahwa dalam rangka mengefektifkan sistem yang komprehensif dan integratif dalam memberdayakan dan melindungi perempuan di Kabupaten Karawang diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
6.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan 3 keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Gugus tugas adalah kelompok kerja yang bersifat semi permanen, yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait, masyarakat, perguruan tinggi, dan/atau organisasi kemasyarakatan diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang diberi tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan program/kegiatan tertentu di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
9.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Pasal 2

Setiap perempuan berhak :

a.untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
b.atas rasa aman;
c.atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
d.berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
e.atas pekerjaan dan mendapatkan upak kerja yang adil atas pekerjaannya;
f.mendapatkan pendidikan yang layak;
g.memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan/atau bantuan khusus;
h.atas kebebasan pribadi; dan
i.atas kesehatan.

Pasal 3

Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan meliputi :

a.Memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki;
b.Kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan hingga hak untuk menerima upah yang setara;
c.Mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
d.Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehmilan maupun status pernikahan. 4

Pasal 4

Hak perempuan dalam bidang Kesehatan meliputi :

a.Kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan;
b.Diperolehnya pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan dan pasca-persalinan.

Pasal 5

Hak perempuan dalam bidang pendidikan adalah untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan mendapatkan beasiswa.

Pasal 6

Hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga adalah untuk :

a.Memilih suaminya secara bebas;
b.Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak; dan
c.Memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami-istri.

Pasal 7

Hak perempuan dalam kehidupan publik dan politik adalah berhak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Pasal 8

(1)Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna mengingkatkan kedudukan, [eran dan kualitas Perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat , berbangsa.
(2)Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Perempuan :
1. a.Memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia;
2. b.Mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;dan
3. c.Memiliki kesamaan dalam menikamati hasil pembangunan.

Pasal 9

(1)Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu dan penanganan berkelanjutan.
(2)Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahap rehabilitasi.
(3)Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga pemerintahan daerah, dan/atau lembaga non pemerintahan. 5

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
c.bahwa dalam rangka mengefektifkan sistem yang komprehensif dan integratif dalam memberdayakan dan melindungi perempuan di Kabupaten Karawang diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Form of Discrimination Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia.
6.Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan dan 3 keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7.Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8.Gugus tugas adalah kelompok kerja yang bersifat semi permanen, yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait, masyarakat, perguruan tinggi, dan/atau organisasi kemasyarakatan diketuai oleh Sekretaris Daerah, yang diberi tugas tambahan dalam jangka waktu tertentu, untuk melaksanakan program/kegiatan tertentu di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
9.Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

BAB II

HAK PEREMPUAN

Pasal 2

Setiap perempuan berhak :

a.untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya;
b.atas rasa aman;
c.atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
d.berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
e.atas pekerjaan dan mendapatkan upak kerja yang adil atas pekerjaannya;
f.mendapatkan pendidikan yang layak;
g.memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan/atau bantuan khusus;
h.atas kebebasan pribadi; dan
i.atas kesehatan.

Pasal 3

Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan meliputi :

a.Memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki;
b.Kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan hingga hak untuk menerima upah yang setara;
c.Mendapatkan masa cuti yang dibayar termasuk saat cuti melahirkan; dan
d.Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehmilan maupun status pernikahan. 4

Pasal 4

Hak perempuan dalam bidang Kesehatan meliputi :

a.Kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan;
b.Diperolehnya pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan dan pasca-persalinan.

Pasal 5

Hak perempuan dalam bidang pendidikan adalah untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dan mendapatkan beasiswa.

Pasal 6

Hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga adalah untuk :

a.Memilih suaminya secara bebas;
b.Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak; dan
c.Memiliki hak dan tanggung jawab yang sama baik sebagai orang tua terhadap anaknya maupun pasangan suami-istri.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pemberdayaan perempuan dilaksanakan guna mengingkatkan kedudukan, [eran dan kualitas Perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat , berbangsa.
(2)Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar Perempuan :
1. a.Memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia;
2. b.Mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;dan
3. c.Memiliki kesamaan dalam menikamati hasil pembangunan.

Pasal 9

(1)Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu dan penanganan berkelanjutan.
(2)Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan tahap rehabilitasi.
(3)Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, lembaga pemerintahan daerah, dan/atau lembaga non pemerintahan. 5

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Daerah.