DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas air tanah, sebagai sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Pedoman tersebut meliputi Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek dan Subjek, Pengaturan Terkait Sumber Air Sumur Resapan dan LRB, Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan dan LRB, Persyaratan Lokasi Pembuatan Sumur Resapan dan LRB, Bentuk dan Ukuran, Konstruksi Bangunan Sumur Resapan, Pembuatan dan Perawatan Sumur Resapan dan LRB, Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban, Sosialisasi, Peran Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu dampak pembangunan adanya tutupan permukaan tanah yang tidak dapat diresapi oleh air hujan sehingga mengakibatkan terjadinya genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir dan erosi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Sumur Resapan dan Lubang Resapan Biopori; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DAN LUBANG RESAPAN BIOPORI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
5.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.
6.Dinas terkait adalah Perangkat daerah Kabupaten Karawang yang memiliki fungsi menangani atau pengembangan sumber daya air, baik air bawah tanah maupun air permukaan.
7.Pembina Teknis adalah setiap unit/satuan kerja/Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang memberikan pelayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur resapan dan biopori, baik kualitas maupun kuantitas air tanah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
8.Bidang Tanah adalah daerah permukaan yang menampung limpas air hujan dapat berupa atap atau permukaan tanah yang timbul.
9.Permeabilitas Tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/ dilalui air.
10.Sumur Resapan adalah lubang yang dibuat untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah dan atau lapisan batuan pembawa air.
11.Biopori adalah lubang kecil atau pori-pori di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai akitifitas organisme di dalamnya.
12.Lubang Resapan Biopori selanjutnya disingkat LRB adalah lubang yang dibuat secara tegak lurus (vertikal) ke dalam tanah, dengan diameter 10 – 25 cm dan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah.
13.Tinggi Muka Air Tanah adalah kedalaman muka air tanah terhadap permukaan tanah.
14.Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
15.Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan baik perorangan, swasta maupun instansi yang diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan.
16.Volume Sumur Resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi air hujan.
17.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 4

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas air tanah, sebagai sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kedalam tanah.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini, yaitu:
1. a.mencegah penurunan air tanah;
2. b.melindungi kualitas air tanah; dan
3. c.mengurangi jumlah aliran air permukaan yang mengakibatkan banjir.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.obyek dan subyek;
b.sumber air sumur resapan dan LRB;
c.Kewajiban pembuatan sumur resapan dan LRB;
d.Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan dan LRB;
e.bentuk dan ukuran;
f.konstruksi bangunan;
g.pembuatan dan perawatan;
h.pembinaan, pengawasan dan penertiban;
i.Sosialisasi;
j.Peran masyarakat;
k.Penyidikan; dan
l.Sanksi.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

(1)Obyek pembuatan LRB disesuaikan dengan kriteria pola ruang dan tipologi wilayah.
(2)Kriteria pola ruang sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
1. a.permukiman pedesaan;
2. b.permukiman perkotaan;
3. c.Perdagangan dan jasa;
4. d.industri dan pergudangan;
5. e.pemakaman; dan
6. f.sarana dan prasarana umum.
(3)Tipologi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
1. a.wilayah pantai;
2. b.wilayah dataran rendah; dan
3. c.wilayah dataran tinggi. 5
(4)Subyek pembuatan Sumur Resapan dan LRB adalah perorangan dan/atau instansi pemerintah maupun swasta yang akan atau sedang mendirikan/memiliki/menguasai bangunan yang menjadi Bidang Tanah.
(5)Kriteria pola ruang dan tipologi wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SUMBER AIR SUMUR RESAPAN DAN LRB

Pasal 5

(1)Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu.
(2)Air yang diperbolehkan masuk ke dalam LRB adalah air hujan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DAN LRB

Pasal 6

(1)Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:
1. a.setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
2. b.setiap orang dan/atau pengguna sumur dalam yang mengambil air tanah dalam lebih dari 50 m (lima puluh meter);
3. c.setiap pemilik bangunan berkonstruksi panjang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m (empat puluh meter); atau
4. d.setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah dangkal.
(2)Kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) diwajibkan menyiapkan lahan yang akan digunakan untuk kolam resapan diluar perhitungan sumur resapan.
(3)Terhadap kewajiban pembuatan Sumur Resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan, maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kriteria pola ruang dan tipologi wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). 6
(5)Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan sumur resapan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 7

(1)Setiap pemohon Persetujuan Bangunan Gedung wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan yang terintegrasi dalam siteplan.
(2)Perencanaan dan pembuatan Sumur Resapan merupakan kelengkapan wajib Persetujuan Bangunan Gedung.
(3)Pembuatan Sumur Resapan merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan Persetujuan Bangunan Gedung.
(4)Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki Sumur Resapan wajib membuat Sumur Resapan susulan.
(5)Izin penggunaan bangunan dapat diberikan apabila Sumur Resapan berfungsi dengan baik berdasarkan pemeriksaan Dinas yang membidangi perizinan.

Pasal 8

(1)Dinas yang membidangi perizinan dapat berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi penataan ruang untuk membuat Sumur Resapan pada lokasi-lokasi tertentu.
(2)Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana publik seperti jalan umum, fasilitas umum, instansi-instansi Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat Sumur Resapan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Sumur Resapan secara kolektif.

Pasal 10

(1)Kewajiban pembuatan LRB ditujukan kepada masyarakat secara Umum.
(2)Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat LRB, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan LRB secara kolektif.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…