DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Objek Pemajuan Kebudayaan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Sourvenir dan Makanan Khas, Pemantauan dan Evaluasi, Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten, Pemajuan Kebudayaan Desa, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggungjawab memajukan keberadaan kebudayaan di Kabupaten Karawang dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Kabupaten Karawang;
c.bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133); 3 Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang yang selanjutnya disingkat DPRD Karawang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan. 4
10.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11.Pembinaan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13.Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
14.Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
15.Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, guna mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
16.Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
17.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20.Lembaga Kebudayaan Daerah adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21.Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22.Sarana dan prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan Daerah.
23.Dewan Kebudayaan Daerah Karawang adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan Daerah.
24.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 5

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berasaskan :

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.melindungi, mengembangkan, memanfaatan, dan membina Kebudayaan Daerah;
b.memelihara nilai-nilai tradisi budaya Daerah yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat Daerah;
c.meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Daerah;
d.meningkatkan kepedulian, dan aspirasi masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan Daerah; dan
e.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

a.Objek Pemajuan Kebudayaan;
b.Hak dan Kewajiban;
c.Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
d.Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
e.Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
f.Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Souvenir Dan Makan Khas;
g.Pemantauan dan Evaluasi; 6
h.Dewan Kebudayaan Daerah Karawang;
i.Pemajuan Kebudayaan Desa;
j.Peran Serta Masyarakat;
k.Pendanaan;
l.Penghargaan; dan
m.Sanksi.

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi :

a.tradisi lisan;
b.manuskrip;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1)Setiap Orang berhak untuk:
1. a.berekspresi;
2. b.mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
3. c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
4. d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
5. e.memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
6. f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
(2)Setiap Orang atau Badan Hukum berkewajiban untuk:
1. a.mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.memelihara kebinekaan;
3. c.mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
4. d.mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
5. e.memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah. 7

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas:
1. a.menjamin kebebasan berekspresi;
2. b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya;
3. c.melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
4. d.memelihara kebinekaan;
5. e.mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
6. f.menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
7. g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
8. h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
9. i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
10. j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
2. b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
4. d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 9

(1)Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
(2)Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
(3)Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pelibatan masyarakat melalui para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 10

Penyelenggaran pemajuan kebudayaan di Daerah meliputi:

a.Pelindungan;
b.Pengembangan; 8
c.Pemanfaatan; dan
d.Pembinaan.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…