DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016

Nomor: 22
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawag Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, memandang perlu untuk merumuskan dan menyusun kembali produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selajutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
6.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan dalam satu tempat.
8.Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan.
10.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11.Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan tertentu.
12.Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
14.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertangungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 4
15.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
20.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
g.keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
j.ketepatan waktu;
k.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
l.kecermatan.

Pasal 3

Tujuan Penyelengaraan PTSP adalah:

a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 5

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:

a.mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel;
b.meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP terdiri atas Perizinan dan Non Perizinan.
(2)Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Bupati mendelegasikan wewenang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.
(2)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penandatangan;
2. b.pembatalan;
3. c.penolakan; dan
4. d.pencabutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menggunakan PSE.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dapat diselenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
(2)Ketentuan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawag Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah, sehingga perlu diganti;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, memandang perlu untuk merumuskan dan menyusun kembali produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 2 Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selajutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
6.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dilakukan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penyelesaian produk pelayanan dilakukan dalam satu tempat.
8.Perizinan adalah pemberian legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
9.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada orang perorangan atau badan.
10.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11.Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkan orang perorangan atau badan untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan tertentu.
12.Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
13.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan.
14.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertangungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. 4
15.Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17.Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
18.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
20.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan berasaskan:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
g.keterbukaan;
h.akuntabilitas;
i.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
j.ketepatan waktu;
k.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
l.kecermatan.

Pasal 3

Tujuan Penyelengaraan PTSP adalah:

a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. 5

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan PTSP adalah:

a.mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan akuntabel;
b.meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB II

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP terdiri atas Perizinan dan Non Perizinan.
(2)Bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai bidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Bupati mendelegasikan wewenang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal.
(2)Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.penandatangan;
2. b.pembatalan;
3. c.penolakan; dan
4. d.pencabutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib menggunakan PSE.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan PTSP oleh BPMPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Ketentuan mengenai pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat dapat diselenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
(2)Ketentuan mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.