DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki tanggungjawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
7.Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
11.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
12.Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
13.Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
14.Pengelolaan Makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian. 4
15.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan di tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, dan permukiman.
16.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang terhadap tempat pengelolaan makanan, tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
18.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
19.Vektor adalah binatang yang membawa bibit penyakit dari binatang atau manusia yng ditularkan kepada binatang dan atau manusia yang lain.
20.Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian.
21.Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada diwilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
22.Sehat Pakai Air ( SPA ) merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan berasaskan:

a.partisipatif;
b.tanggung jawab;
c.perikemanusiaan;
d.perlindungan;
e.manfaat;
f.keseimbangan; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun 5 sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
1. a.air;
2. b.udara;
3. c.tanah;
4. d.pangan;
5. e.sarana dan bangunan; dan
6. f.vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Kesehatan Lingkungan meliputi:

a.tempat pengelolaan makanan;
b.tempat kerja;
c.tempat dan fasilitas umum; dan
d.permukiman.

Pasal 6

(1)Tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.jasa boga;
2. b.restoran atau rumah makan;
3. c.industri rumah tangga pangan; dan
4. d.DAM. 6
(2)Setiap tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tempat pengelolaan makanan harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif.
(6)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat pengelolaan makanan jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.bahan makanan dan hasil olahan makanan;
2. b.penjamah makanan;
3. c.peralatan makanan;
4. d.tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
5. e.proses pengolahan makanan.
(2)Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada tempat pengelolaan makanan jasa boga harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular. 7
(2)Tenaga penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.bahan makanan dan makanan;
2. b.penjamah makanan;
3. c.peralatan makanan;
4. d.tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
5. e.proses pengolahan makanan.
(2)Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah melakukan pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
(2)Tata cara pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki tanggungjawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi kelangsungan kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2013). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
5.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6.Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
7.Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
8.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
10.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
11.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
12.Jasaboga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
13.Peralatan adalah segala macam alat yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan.
14.Pengelolaan Makanan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan dan penyajian. 4
15.Hygiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya penyakit berbasis lingkungan di tempat pengelolaan makanan, tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, dan permukiman.
16.Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang terhadap tempat pengelolaan makanan, tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
18.Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
19.Vektor adalah binatang yang membawa bibit penyakit dari binatang atau manusia yng ditularkan kepada binatang dan atau manusia yang lain.
20.Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian.
21.Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada diwilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
22.Sehat Pakai Air ( SPA ) merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan berasaskan:

a.partisipatif;
b.tanggung jawab;
c.perikemanusiaan;
d.perlindungan;
e.manfaat;
f.keseimbangan; dan
g.kearifan lokal.

Pasal 3

BAB II

PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
1. a.air;
2. b.udara;
3. c.tanah;
4. d.pangan;
5. e.sarana dan bangunan; dan
6. f.vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Media lingkungan yang ditetapkan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Kesehatan Lingkungan meliputi:

a.tempat pengelolaan makanan;
b.tempat kerja;
c.tempat dan fasilitas umum; dan
d.permukiman.

Pasal 6

(1)Tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.jasa boga;
2. b.restoran atau rumah makan;
3. c.industri rumah tangga pangan; dan
4. d.DAM. 6
(2)Setiap tempat pengelolaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tempat pengelolaan makanan harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif.
(6)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan pada tempat pengelolaan makanan jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
1. a.bahan makanan dan hasil olahan makanan;
2. b.penjamah makanan;
3. c.peralatan makanan;
4. d.tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
5. e.proses pengolahan makanan.
(2)Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan jasaboga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian kegiatan; dan/atau
4. d.denda administratif.
(4)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada tempat pengelolaan makanan jasa boga harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular. 7
(2)Tenaga penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatannya secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun bekerja.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
1. a.bahan makanan dan makanan;
2. b.penjamah makanan;
3. c.peralatan makanan;
4. d.tempat atau lokasi pengelolaan makanan; dan
5. e.proses pengolahan makanan.
(2)Pengelolaan makanan pada tempat pengelolaan makanan restoran atau rumah makan harus memenuhi standar kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah melakukan pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
(2)Tata cara pengujian mutu makanan dan spesimen terhadap restoran atau rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.