DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 156

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Diatur tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum; Nama, Tempat Kedudukan dan Logo; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Anggaran Dasar; Modal; Organ dan Pegawai; Satuan Pengawas Intern, Komisi Audit, dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan; Tarif; Penggunaan Laba; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran; Kepailitan; Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Asosiasi; Penugasan Pemerintah Daerah; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dalam perkembangannya ketentuan mengenai perusahaan daerah air minum yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Perumda Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
10.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang wajib dibayar oleh pelanggan.
11.Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdan Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
13.Direksi adalah organ Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumdam Tirta Tarum Kabupaten Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 4
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
16.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, badan hukum BUMD Kabupaten Karawang yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karawang berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 3

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang disebut “PERUMDAM Tirta Tarum”.

Pasal 4

(1)PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kabupaten Karawang.
(2)Logo PERUMDAM Tirta Tarum ditetapkan dengan Peraturan Direksi dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan maksud memberikan dan meningkatkan pelayanan penyediaan Air Bersih/Minum untuk menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah Kabupaten, dan mendayagunakan sumber daya serta aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan daya saing.

Pasal 6

PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dengan tujuan:

a.menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan; 5
b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan tarif yang terjangkau;
c.menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian Daerah;
d.sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan Air Minum antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan PERUMDAM Tirta Tarum;
e.memperoleh keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
f.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)PERUMDAM Tirta Tarum melakukan kegiatan usaha:
1. a.menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat; dan
2. b.menyelenggarakan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah.
(2)Wilayah kerja PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karawang
(3)PERUMDAM Tirta Tarum dapat mendirikan cabang dan/atau unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pendirian cabang dan/atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direksi.
(5)Penyelenggaraan usaha lain yang menyangkut pengelolaan Air Minum dalam rangka menunjang pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 8

(1)PERUMDAM Tirta Tarum memiliki anggaran dasar.
(2)Anggaran dasar PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.modal dasar dan modal disetor;
2. b.pembagian tugas dan wewenang Direksi; dan
3. c.penggunaan laba. 6

BAB VII

MODAL

Pasal 9

(1)Modal dasar PERUMDAM Tirta Tarum berasal dari:
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
2. b.neraca permulaan PERUMDAM Tirta Tarum yang berasal dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal PERUMDAM Tirta Tarum terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah;dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD;dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. b.BUMD lainnya;dan/atau
3. c.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten;
3. c.BUMD lainnya;dan/atau
4. d.sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset.
(7)Pada saat pendirian PERUMDAM Tirta Tarum Modal dasar PERUMDAM Tirta Tarum ditetapkan sebesar Rp480.998.804.775,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
(8)Modal yang disetor Pemerintah Daerah kepada PERUMDAM Tirta Tarum sampai dengan 31 Desember 2019 berdasarkan audit sebesar Rp148.017.909.205 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah). 7

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 10

(1)Organ PERUMDAM Tirta Tarum terdiri atas:
1. a.KPM;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi.
(2)Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Isi peraturan

Teks156PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010