DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penamaan jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pedoman tersebut meliputi Penaman Jalan dan Fasilitas Umum, Penomoran Bangunan Gedung, Tata Cara Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Tata Cara Penomoran Gedung, Papan Nama Jalan dan Tiang, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan jalan, fasilitas umum dan bangunan gedung, mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan hidup sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan, fasilitas umum, dan bangunan gedung perlu dilakukannya pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait dengan penamaan jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung maka diperlukan pengaturan mengenai pemberian nama jalan, fasilitas umum, dan penomoran bangunan gedung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung; 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah .terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN, FASILITAS UMUM DAN PENOMORAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. 3
10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
11.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12.Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
13.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
14.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatanya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
15.Nomor Bangunan Gedung adalah suatu tanda yang dibuat sesuai dengan ketentuan dengan ukuran tertentu yang diatasnya ditulis angka dan huruf sebagai identitas bangunan gedung.
16.Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Penamaan Jalan, Fasilitas Umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.bhineka tunggal ika;
c.keteladanan;
d.keserasian;
e.ketertiban;
f.keberdayagunaan;
g.partisipasi; dan
h.kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pemberian nama Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung dengan melibatkan peran serta masyarakat. 4

Pasal 4

Pengaturan mengenai Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung bertujuan:

a.memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan posisi dalam merencanakan arahan peruntukan ruang terutama dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
b.tercapainya tertib administrasi Pemerintah Daerah dalam hal administrasi pertanahan maupun administrasi kependudukan serta pengawasan aset milik Daerah;
c.adanya keteraturan melalui Penamaan Jalan, Fasilitas umum, dan Penomoran Bangunan Gedung;
d.memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Nama Jalan, Fasilitas Umum, dan Nomor Bangunan Gedung di Daerah;
e.memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi alamat rumah; dan
f.sebagai salah satu bentuk pemberian penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada masa revolusi fisik maupun masa pembangunan.

BAB II

PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 5

(1)Jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Jalan Nasional;
2. b.Jalan Provinsi; dan
3. c.Jalan Kabupaten.
(3)Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah jalan Kabupaten.
(4)Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mempunyai Nama Jalan.
(5)Untuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, penamaan Jalan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Penyelenggara Jalan Provinsi dan Penyelenggara Jalan Nasional.

Pasal 6

(1)Fasilitas Umum yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib mempunyai nama.
(2)Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tempat olah raga;
2. b.tempat rekreasi;
3. c.Gedung kantor dan sejenisnya; 5
4. d.tempat ibadah; dan/atau
5. e.Fasilitas Umum lainnya.

Pasal 7

(1)Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan sesuai dengan kondisi kekhasan daerah dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat setempat.
(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diusulkan untuk diambil dari:
1. a.nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
2. b.nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
3. c.peristiwa bersejarah;
4. d.nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
5. e.nama flora dan fauna;
6. f.nama geografis; atau
7. g.nama lain yang mencerminkan semangat dan kebudayaan daerah.
(2)Nama yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
1. a.bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
2. b.bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan norma adat masyarakat setempat; dan/atau
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 9

(1)Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama pahlawan nasional dan/atau tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan dari DPRD.
(2)Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
(3)Nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus adanya pengakuan oleh perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama di Daerah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 6

Pasal 10

Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum harus memperhatikan:

a.kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
b.norma kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum;
c.tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
d.penyebutan yang disesuaikan dengan bahasa Daerah;
e.tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, merek dagang; dan
f.sejarah lokasi dan asal usul daerah setempat.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…