DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 DP BPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012, Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 5 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat PD BPR Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan kantor cabang dan kas pembantu dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Para Pemegang Saham serta Bank Indonesia. 4 6 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8.Organ BPR adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi.
9.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan pengawas adalah dewan pengawas BPR daerah yang berbentuk perusahaan daerah
11.Direksi adalah direksi PD. BPR Kabupaten Karawang.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
13.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal adalah untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah daerah Pada PD. BPR Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal adalah :

a.mengembangkan investasi daerah
b.meningkatkan permodalan perusahaan;
c.mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan Perbankan bagi Usaha Produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
d.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
e.memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB III

MODAL DASAR BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG

Pasal 4

(1)Modal Dasar PD BPR Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah). 5
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 55 % dari modal dasar atau sebesar Rp. 8.250.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 5

(1)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2012 kepada PD BPR Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 1.498.402.581,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(2)Sisa Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar Rp. 6.751.597.418,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah)
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(4)Sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 5.751.597.418,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) ditetapkan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang tahun berjalan.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)PD BPR Kabupaten Karawang wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.
(2)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan laporan keuangan. 6
(2)Penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PD BPR Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal satu kali dalam setahun.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya berdasarkan laporan perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PD BPR Kabupaten Karawang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(4)Bupati dapat menunjuk Tim Penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 22 Mei 2014 BUPATI KARAWANG, ttd ADE SWARA Diundangkan di Karawang pada tanggal t22 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, ttd TEDDY RUSFENDI SUTISNA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN : 2014 NOMOR : 4 . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd H. KIKI SAUBARI, SH, MH. Pembina Tk I NIP. 19590125 198503 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT : (48/2014)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87 DP BPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012, Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang. 5 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat PD BPR Kabupaten Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan kantor cabang dan kas pembantu dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Para Pemegang Saham serta Bank Indonesia. 4 6 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
7.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
8.Organ BPR adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi.
9.Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10.Dewan pengawas adalah dewan pengawas BPR daerah yang berbentuk perusahaan daerah
11.Direksi adalah direksi PD. BPR Kabupaten Karawang.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
13.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu BUMD atau usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal adalah untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah daerah Pada PD. BPR Kabupaten Karawang.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal adalah :

a.mengembangkan investasi daerah
b.meningkatkan permodalan perusahaan;
c.mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan Perbankan bagi Usaha Produktif Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
d.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
e.memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB III

MODAL DASAR BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG

Pasal 4

(1)Modal Dasar PD BPR Kabupaten Karawang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah). 5
(2)Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 55 % dari modal dasar atau sebesar Rp. 8.250.000.000,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 5

(1)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sampai dengan Tahun Anggaran 2012 kepada PD BPR Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 1.498.402.581,00 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
(2)Sisa Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebesar Rp. 6.751.597.418,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah)
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(4)Sisa kewajiban modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 5.751.597.418,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) ditetapkan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang tahun berjalan.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

(1)PD BPR Kabupaten Karawang wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang.
(2)Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan laporan keuangan. 6
(2)Penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PD BPR Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal satu kali dalam setahun.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya berdasarkan laporan perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PD BPR Kabupaten Karawang setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(4)Bupati dapat menunjuk Tim Penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.