DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
c.bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, mewajibkan pemerintah membuat aturan-aturan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 2 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pecegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 3 dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.hak perlindungan khusus.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada; 8
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

(1)Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 5

(1)Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
(2)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimakasih;
5. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan 9
7. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
(3)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
(4)Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi :
1. a.Keluarga Ramah Anak;
2. b.RT Ramah Anak;
3. c.RW Ramah Anak;
4. d.Kelurahan/ Desa Ramah Anak;
5. e.Kecamatan Ramah Anak;
6. f.Sekolah Ramah Anak;
7. g.Puskesmas Ramah Anak;
8. h.Klinik Ramah Anak; dan
9. i.Rumah Sakit Ramah Anak.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(2)Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari OPD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah perlu membentuk KPAD.
(2)Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah harus membentuk P2TP2A.
(2)Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
(2)Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Pasal 10

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
1. a.hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
4. d.hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan 11 martabat manusia.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
2. b.memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak identitas;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan/ Desa, kecamatan dan kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum- forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan
5. e.pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis agar anak mendapatkan hak untuk kehidupan yang layak, manusiawi, perhatian, pengakuan dan non diskriminasi;
c.bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak anak, mewajibkan pemerintah membuat aturan-aturan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah 2 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pecegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 7 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 3 dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

Hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat, meliputi :

a.hak sipil dan kebebasan;
b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e.hak perlindungan khusus.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
e.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada; 8
g.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 4

(1)Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
(2)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
(3)Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 5

(1)Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
(2)Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa :
1. a.tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
2. b.memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
3. c.kebiasaan memuji anak;
4. d.mengucapkan terimakasih;
5. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
6. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan 9
7. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
(3)Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
(4)Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak meliputi :
1. a.Keluarga Ramah Anak;
2. b.RT Ramah Anak;
3. c.RW Ramah Anak;
4. d.Kelurahan/ Desa Ramah Anak;
5. e.Kecamatan Ramah Anak;
6. f.Sekolah Ramah Anak;
7. g.Puskesmas Ramah Anak;
8. h.Klinik Ramah Anak; dan
9. i.Rumah Sakit Ramah Anak.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
(2)Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak terdiri dari OPD dari seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah perlu membentuk KPAD.
(2)Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah harus membentuk P2TP2A.
(2)Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
(2)Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
(3)Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Pasal 10

(1)Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
1. a.hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
4. d.hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan 11 martabat manusia.
(2)Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
2. b.memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
3. c.mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
4. d.melindungi kehidupan pribadi anak.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pelayanan yang prima dalam pemenuhan hak identitas;
2. b.melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan/ Desa, kecamatan dan kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum- forum lainnya yang sejenis;
3. c.menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
4. d.menyediakan fasilitas informasi yang beretika dan mendidik; dan
5. e.pengawasan terhadap penyedia jasa teknologi, informasi, telekomunikasi dan media informasi lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 1990