DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; jenis sektor dan ekonomi kreatif; perencanaan dan pendataan; pengembangan produk ekonomi kreatif; sumber daya menusia terpadu ekonomi kreatif; pusat kreasi dan kota kreatif; kewirausahaan ekonomi kreatif; promosi ekonomi kreatif; kelembagaan ekonomi kreatif; hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif; kemitraan dan jaringan usaha; perlindungan dan penciptaan iklim usaha ekonomi kreatif; koordinasi; sistem informasi ekonomi kreatif; pengawasan, monitoring dan evaluasi; insentif; pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiw a kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hu ru f b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah dengan U ndang-U ndang Nom or 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 N om or 245, Tam bahan Lem baran Negara R epublik Indonesia Nom or 6573);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
16.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 217). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.efisiensi berkeadilan;
c.kemitraan;
d.kemandirian;
e.berkelanjutan;
f.berwawasan lingkungan;
g.kesatuan ekonomi nasional;
h.kearifan lokal;
i.persaingan sehat;dan
j.Pemberdayaan

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan pelaku ekonomi kreatif;
b.mendorong peningkatan daya saing, pertumbuhan, keragaman usaha dan kualitas industri kreatif;
c.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif;
d.mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
e.mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan eknomi kreatif; dan
f.mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang mampu melayani kepentingan pengembangan ekonomi kreatif, dan memanfaatkan secara efektif aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.jenis dan sektor ekonomi kreatif;
b.perencanaan dan pendataan;
c.pengembangan produk ekonomi kreatif;
d.sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif;
e.pusat kreasi dan kota kreatif;
f.kewirausahaan ekonomi kreatif;
g.promosi ekonomi kreatif;
h.kelembagaan ekonomi kreatif;
i.hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif;
j.kemitraan dan jaringan usaha;
k.perlindungan dan penciptaan iklm usaha;
l.koordinasi;
m.sistem informasi ekonomi kreatif;
n.pengawasan, monitoring dan evaluasi;
o.insentif; dan
p.pendanaan ekonomi kreatif.

BAB III

JENIS SEKTOR DAN EKONOMI KREATIF

Pasal 5

(1)Sektor umum industri kreatif adalah kegiatan usaha yang bergerak disalah satu/lebih sektor ekonomi kreatif, yaitu:
1. a.aplikasi
2. b.game developer;
3. c.arsitektur;
4. d.desain interior;
5. e.desain komunikasi visual;
6. f.desain produk;
7. g.fashion;
8. h.film, animasi dan video;
9. i.fotografi;
10. j.kriya;
11. k.kuliner;
12. l.musik;
13. m.penerbitan;
14. n.periklanan;
15. o.seni pertunjukan;
16. p.seni rupa; dan
17. q.televisi dan radio.
(2)Sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah ekonomi kreatif yang termasuk dalam sektor usaha mikro.
(3)Sektor ekonomi kreatif selain dimaksud pada ayat
(1), dapat ditetapkan sebagai sector yang baru sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk rencana induk pengembangan ekonomi kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
(2)rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
(3)Penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyusunan rencana pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan perangkat daerah terkait dan perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
(5)Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perencanaan pengembangan ekonomi kreatif harus disusun berdasarkan:

a.pendataan, dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya ekonomi kreatif yang ada di daerah;
b.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ seni;
c.kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif; dan
d.kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas dan kearifan lokal.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif menyusun statistik ekonomi kreatif dan sistem informasi ekonomi kreatif daerah yang meliputi jenis kegiatan ekonomi kreatif.
(2)Jenis kegiatan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ekonomi kreatif yang berbasis:
1. a.ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. b.keterampilan;
3. c.warisan budaya; dan
4. d.sumber daya alam.

BAB V

PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk ekonomi kreatif.
(2)Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan desain produk;
2. b.pengembangan interpretasi produk;
3. c.pengembangan kemasan produk;
4. d.pemasaran produk; dan
5. e.pendanaan produk.
(3)Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pelaku usaha difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi kepariwistaaan, seni budaya, industri kreatif, pengembangan usaha mikro, industri dan perdagangan. P a s a l 11 Pengembangan produk ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.identifikasi potensi produk;
2. b.identifikasi preferensi pasar;
3. c.perancangan produk;
4. d.memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
5. e.perancangan kemasan produk;
6. f.uji pasar produk;
7. g.pendaftaran produk dan pendaftaran hak kekayaan intelektual;dan
8. h.pemasaran produk.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Pasal 12

(1)Kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar difokuskan kepada:
1. a.Pelaku ekonomi kreatif;
2. b.Pengusaha ekonomi kreatif;
3. c.Pemangku kepentingan ekonomi kreatif; dan
4. d.Komunitas Kreatif.
(2)Interaksi Pelaku ekonomi kreatif, Pengusaha ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif harus dilakukan sebagai aspek utama dalam keberlanjutan ekonomi kreatif. P asal 13
(1)Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas usaha;dan
2. b.pembimbingan dan pendampingan.
(2)Pengembangan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan:
1. a.lembaga pendidikan;
2. b.dunia usaha;
3. c.dunia industri;
4. d.jejaring Komunitas Kreatif;
5. e.organisasi profesi;
6. f.media;
7. g.pemerintah daerah lain; dan/atau
8. h.lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri.
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pembentukan pusat kreasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, pemerintah desa dan masyarakat. P asal 15
(1)Pusat kreasi merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
(2)Pusat kreasi dapat berbentuk ;
1. a.ruang kerja bersama (co-working space);
2. b.ruang pameran; dan
3. c.ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai pusat kreasi.
(3)Pusat kreasi berfungsi sebagai pusat:
1. a.inovasi dan kekayaan intelektual;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.promosi dan pemasaran;
4. d.pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
5. e.inkubasi bisnis.
(4)Pusat kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi sarana penunjang bagi kegiatan para pelaku ekonomi kreatif. P asal 16 Pusat kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan:
1. a.menggunakan ketersediaan sarana dan prasarana yang telah ada; dan
2. b.menyesuaikan kelengkapan prasarana yang telah ada sesuai dengan kebutuhan pusat kreasi terutama penyediaan sarana teknologi, informasi dan komunikasi. P asal 17 Pusat kreasi digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:
3. a.peningkatan keterampilan dan manajemen ekonomi kreatif;
4. b.peningkatan kegiatan dan kreativitas;
5. c.peningkatan dan perluasan jaringan kerjasama para pelaku ekonomi kreatif;
6. d.penyediaan informasi;
7. e.pelaksanaan sosialisasi;
8. f.pemberian bimbingan teknis;
9. g.pemberianbantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
10. h.pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk ekonomi kreatif;
11. i.pengembangan konten;
12. j.pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif;
13. k.pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula ekonomi kreatif; dan
14. l.promosi dan pameran kreatif.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…