DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 335

Lembaga terkait

Ringkasan

Terkait pengelolaan BUMD, meliputi asas dan tujuan, ruang lingkup, kebijakan, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMD, penggunaan laba BUMD, anak perusahaan, pembinaan dan pengawasan BUMD

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan kineija dan berkembangnya jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik dan optimal;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dibutuhkan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang. 2
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Pengelolaan BUMD adalah keseluruhan dari proses peraturan dan perencanaan yang mengarahkan BUMD pada penyelenggaraan BUMD yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
12.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kineija dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
13.Tata Ketola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 3
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
17.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
18.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
21.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22.Agio Saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.
23.Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada BUMD Kabupaten Karawang.
24.Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitasf laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang umum.
25.Rencana Keija dan Anggaran adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk mas yang akan datang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berdasarkan asas :

a.Perencanaan;
b.Pengorganisasian;
c.Pembinaan dan Pengawasan; 4
d.Pertanggungjawaban;
b.Kemanfaatan umum.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan :

a.mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaanya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
b.mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan megoptimalkan peran BUMD;
c.mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
d.mendorong investasi daerah dan menumbuh kembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
e.mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS; dan
f.memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.Kebijakan;
b.Pendirian BUMD;
c.Modal BUMD;
d.Organ dan Pegawai BUMD;
e.Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
f.Perencanaan, Operasional dan Pelaporan BUMD; g- Penggunaan Laba BUMD;
h.Anak Perusahaan BUMD;
i.Penugasan Pemerintah Kepada BUMD;
j.Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi BUMD;
k.Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD;
1. 1.Kapailitan BUMD; dan
m.Pembinaan dan Pengawasan BUMD. 5

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 6

(1)Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada:
1. a.Perusahaan Umum Daerah (Perumda), berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), berkedudukan sebagai pemegang saham.
(2)Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal pada Perumda atau pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(3)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
1. a.perubahan anggaran dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
7. g.penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan laporan tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari ju m lah kekayaan bersih BUM D dalam l(satu ) transaksi atau lebih. 6
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(6)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kineija BUMD;
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan BUMD.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENDIRIAN BUMD

Pasal 8

(1)Pendirian BUMD bertujuan untuk :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

(1)BUMD terdiri atas :
1. a.Perusahaan umum Daerah; dan
2. b.Perusahaan Perseroan Daerah.
(2)Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
(3)Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang- undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 10

(1)Perusahaan um um Daerah m erupakan BUM D yan g seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. 7
(2)Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Isi peraturan

Teks335PDFHirarki

Memuat teks peraturan…