DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengamanan dan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Karawang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG Dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10.Perokok Aktif adalah orang yang melakukan langsung aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar;
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
13.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. 4
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24.Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR adalah setiap orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat, lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Swasta.
25.Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan; 5
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.kelestarian dan berkelanjutan;
g.partisipatif;
h.keadilan; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
e.untuk menurunkan jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;dan
f.mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

a.penetapan KTR;
b.larangan dan kewajiban KTR;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.sanksi administratif;
f.penyidikan;
g.ketentuan pidana; dan
h.pembiayaan.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum; 6
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan KTR yang dilarang menyediakan ruang khusus merokok.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf h merupakan KTR yang wajib menyediakan ruang khusus merokok.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.
(2)Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR, dilarang menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
(3)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h.
(4)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib :
1. a.menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
2. b.melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya;
3. c.menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g;
4. d.memasang Tanda Larangan Merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
5. e.menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di lingkungan KTR. 7
(2)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan KTR untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
1. a.perorangan;
2. b.kelompok;
3. c.badan; dan/atau
4. d.lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui:

a.pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok;
b.penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
c.pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
d.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
e.kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengamanan dan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, maka pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kabupaten Karawang diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011-Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG Dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
7.Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10.Perokok Aktif adalah orang yang melakukan langsung aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar;
11.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
12.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
13.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
14.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara. 4
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
17.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
18.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
19.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24.Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR adalah setiap orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat, lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Swasta.
25.Tim Pembina dan Pengawas Kawasan Tanpa Rokok, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan; 5
c.kemanfaatan umum;
d.keterpaduan;
e.keserasian;
f.kelestarian dan berkelanjutan;
g.partisipatif;
h.keadilan; dan
i.transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
b.melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
d.meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
e.untuk menurunkan jumlah perokok dan mencegah perokok pemula;dan
f.mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

a.penetapan KTR;
b.larangan dan kewajiban KTR;
c.peran serta masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.sanksi administratif;
f.penyidikan;
g.ketentuan pidana; dan
h.pembiayaan.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum; 6
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e merupakan KTR yang dilarang menyediakan ruang khusus merokok.
(3)KTR sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf h merupakan KTR yang wajib menyediakan ruang khusus merokok.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.
(2)Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR, dilarang menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
(3)Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h.
(4)Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib :
1. a.menetapkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
2. b.melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya;
3. c.menyediakan tempat khusus merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g;
4. d.memasang Tanda Larangan Merokok pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR;
5. e.menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di lingkungan KTR. 7
(2)Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penyediaan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan KTR untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
1. a.perorangan;
2. b.kelompok;
3. c.badan; dan/atau
4. d.lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 9

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan melalui:

a.pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok;
b.penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
c.pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
d.keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan
e.kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.