DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menunjang kinerja perbankan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha sektor perbankan di Kabupaten Karawang maka perlu dilakukan perubahan status bentuk hukum menjadi perseroan terbatas;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar perlu pengaturan mengenai ketentuannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CILAMAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS KARAWANG JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
7.Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disebut PD. BPR BKPD Cilamaya adalah BPR yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. 4
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
12.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
14.Tahun Takwim adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PD. BPR BKPD Cilamaya diubah menjadi Perseroan BPR Karawang Jabar.
(2)Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan proses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(4)Dalam hal terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, nama Perseroan dalam akta pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban, dan/atau pegawai PD.BPR BKPD Cilamaya dialihkan kepada Perseroan BPR Karawang Jabar. 5

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Kantor pusat Perseroan BPR Karawang Jabar berkedudukan di Daerah.
(2)Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, para pemegang Saham, dan instansi yang berwenang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Perseroan BPR Karawang Jabar melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan perbankan.
(2)Kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
3. c.melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari seluruh Saham yang dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan dan dimuat dalam akta pendirian. 6
(2)Pada saat pendirian Perseroan BPR Karawang Jabar, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
(3)Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
(4)Perubahan modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
(5)Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu diselenggarakan persiapan RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, sebagai dasar pemegang kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan BPR Karawang Jabar meliputi seluruh hak dan kekayaan PD. BPR BKPD Cilamaya yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit pada saat perubahan bentuk badan hukum.
(2)Besaran modal yang disertakan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar.
(3)Penyertaan modal Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 8

Organ Perseroan meliputi:

a.RUPS;
b.Direksi; dan
c.Dewan Komisaris.

Pasal 9

(1)RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. 7
(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit (1) satu kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(4)RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh direktur utama.
(2)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(3)Tata tertib penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perseroan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menunjang kinerja perbankan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha sektor perbankan di Kabupaten Karawang maka perlu dilakukan perubahan status bentuk hukum menjadi perseroan terbatas;
c.bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar perlu pengaturan mengenai ketentuannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CILAMAYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS KARAWANG JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerahyang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak, atau tidak bergerak termasuk hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
7.Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Cilamaya yang selanjutnya disebut PD. BPR BKPD Cilamaya adalah BPR yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan usaha bank perkreditan rakyat dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Organ Perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. 4
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
12.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan dan/atau anggaran dasar Perseroan.
14.Tahun Takwim adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA PERSEROAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PD. BPR BKPD Cilamaya diubah menjadi Perseroan BPR Karawang Jabar.
(2)Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan proses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
(4)Dalam hal terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, nama Perseroan dalam akta pendirian dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Kantor pusat Perseroan BPR Karawang Jabar berkedudukan di Daerah.
(2)Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, para pemegang Saham, dan instansi yang berwenang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Perseroan BPR Karawang Jabar melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan perbankan.
(2)Kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
3. c.melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
5. e.membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MODAL

Pasal 6

(1)Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari seluruh Saham yang dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan dan dimuat dalam akta pendirian. 6
(2)Pada saat pendirian Perseroan BPR Karawang Jabar, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
(3)Modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus); dan
2. b.Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus).
(4)Perubahan modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
(5)Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu diselenggarakan persiapan RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, sebagai dasar pemegang kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan BPR Karawang Jabar meliputi seluruh hak dan kekayaan PD. BPR BKPD Cilamaya yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit pada saat perubahan bentuk badan hukum.
(2)Besaran modal yang disertakan kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD sebagai modal dasar Perseroan BPR Karawang Jabar.
(3)Penyertaan modal Saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 8

Organ Perseroan meliputi:

a.RUPS;
b.Direksi; dan
c.Dewan Komisaris.

Pasal 9

(1)RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. 7
(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
(3)RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit (1) satu kali paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(4)RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu sesuai dengan kebutuhan perseroan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh direktur utama.
(2)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(3)Tata tertib penyelenggaraan RUPS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perseroan.