DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana dimasuk pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
10.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk 4 menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
21.Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan.
23.Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang diaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 5 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Desa.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
28.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
29.Konsultasi publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
30.Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur; 6
b.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
1. a.teknokratik;
2. b.partisipatif;
3. c.politik;
4. d.atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
(2)Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
1. a.penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(5)Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan. 7

BAB IV

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

a.transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
b.spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times) yang disingkat SMART PLANNING.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
(2)Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja Perangkat Daerah.
(4)Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.Renstra Kecamatan; dan 8
2. b.Rencana Pembangunan Kecamatan.
(5)Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.RPJM-Desa;
2. b.RKP-Desa; dan
3. c.Renstra Kelurahan.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATA CARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1)Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
1. a.penyusunan rencana;
2. b.penetapan rencana;
3. c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan rencana.
(2)Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.penyusunan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.
(3)Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan.

Pasal 9

(1)RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
(2)Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Pasal 10

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
1. a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
2. b.berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan 9
3. c.memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
(2)Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.
(3)Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah sebagaimana dimasuk pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
10.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
12.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan untuk 4 menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
14.Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
15.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
21.Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan.
23.Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disebut RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang diaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan 5 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Desa.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
26.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
28.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
29.Konsultasi publik adalah wahana untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah pada tahun yang direncanakan.
30.Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Sistem Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.mewujudkan alur dan tata cara perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan terstruktur; 6
b.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
c.mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d.mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan; dan
e.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENDEKATAN

Pasal 4

(1)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan :
1. a.teknokratik;
2. b.partisipatif;
3. c.politik;
4. d.atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).
(2)Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan hasil:
1. a.penjabaran visi, misi, dan program Bupati meliputi tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. b.konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. c.pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
(5)Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan. 7

BAB IV

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :

a.transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;
b.spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times) yang disingkat SMART PLANNING.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
(2)Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja Perangkat Daerah.
(4)Rencana pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.Renstra Kecamatan; dan 8
2. b.Rencana Pembangunan Kecamatan.
(5)Rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun adalah :
1. a.RPJM-Desa;
2. b.RKP-Desa; dan
3. c.Renstra Kelurahan.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATA CARA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

(1)Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
1. a.penyusunan rencana;
2. b.penetapan rencana;
3. c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan rencana.
(2)Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan :
1. a.penyusunan rancangan awal;
2. b.pelaksanaan Musrenbang;
3. c.penyusunan rancangan akhir; dan
4. d.penetapan rencana.
(3)Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan saran dan masukan.

Pasal 9

(1)RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
(2)Arah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan.

Pasal 10

(1)Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan:
1. a.mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi;
2. b.berpedoman pada RTRW Kabupaten; dan 9
3. c.memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten lainnya.
(2)Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.
(3)Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.