DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Pesantren, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Pengembangan Pesantren, Koordinasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; Partisipasi Masyarakat; Sinergitas, Kerjasama dan Kemitraan; Sistem Informasi; Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren, Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan serta Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang; 2
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Kementerian Agama Kabupaten Karawang adalah instansi vertikal yang secara struktural melayani pelayanan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Unit Keija yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Keija adalah unit keija pada Perangkat daerah Kabupaten Karawang yang mempunyai program keija kesejahteraan rakyat.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9.Pondok Pesantren, Day ah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
11.Kiai, Syekh, Ajengan, Buy a, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren. 3
12.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
13.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
14.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
15.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
16.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
19.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
20.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
21.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang- kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
22.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstuktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
23.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
25.Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi dan membantu pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.membantu pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
c.memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren, dan masyarakat;
d.membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.memperkuat aspek kelembagaan pesantren;
f.meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tenaga pendidik pesantren;
g.meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia; dan
h.meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola pesantren di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini yaitu:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.perencanaan;
c.pelaksanaan pengembangan pesantren meliputi:
1. 1.Pembinaan Pesantren;
2. 2.Pemberdayaan Pesantren; 5
3. 3.Rekognisi Pesantren;
4. 4.Afirmasi Pesantren; dan
5. 5.Fasilitasi Pesantren.
d.koordinasi dan komunikasi;
e.partisipasi masyarakat;
f.sinergitas, keija sama dan kemitraan; dan
g.sistem informasi.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan liValamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 7

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
1. a.kiai;
2. b.santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musalla atau langgar; dan
5. e.kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan mu’alUmin.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 8

(1)Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
1. a.berpendidikan Pesantren;
2. b.berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
3. c.memiliki kompetensi ilmu agama Islam. 6
(2)Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
1. a.pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
2. b.pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

(1)Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
1. a.santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
2. b.santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
(2)Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

(1)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
(2)Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…