DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwamembangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mendukung terwujudnya dan makmur berdasarkan Pancasila dan Unda Undang Dasar 1945 di Daerah . bahwa sebagai implementasi daerah dalam pembangunan keluarga di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah, perlu adanya produk hukum daerah mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Peraturan Daerah tentang Keluarga;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang P Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 1 PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018 KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan mendukung terwujudnyamasyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- di Daerah; implementasi tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan keluarga di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah, produk hukum daerah yang secara khusus nyelenggaraan Pembangunan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan tentang Penyelenggaraan Ketahanan Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan ran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembanganan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Penyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, kordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagian lahir dan batin. 4
10.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, dan harmonis.
11.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan sah, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12.Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
13.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan pontensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau non fisiknya.
14.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan lahir dan batin
15.Pemberdayaan Keluarga adalah upaya yang disengaja, sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga, sehingga terbebas dari kemiskinan
16.Tindak Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada anak, perempuan ataupun laki-laki secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
17.Anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun termasuk dalam kandungan.
18.Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. 5
19.Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan
d.perlindungan;
e.manfaat;
f.kekeluargaan;
g.pemberdayaan;
h.pengendalian;
i.pengawasan;
j.partisipatif;
k.keterpaduan;
l.legalitas; dan
m.nondiskriminatif.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga memiliki tujuan untuk: 6

a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, serta dunia usaha.
c.Melaksanakan fungsi keluarga yang meliputi:
1. 1.fungsi keagamaan;
2. 2.fungsi sosial budaya;
3. 3.fungsi cinta kasih;
4. 4.fungsi perlindungan;
5. 5.fungsi reproduksi;
6. 6.fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. 7.fungsi ekonomi; dan
8. 8.fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi pemerintah daerahdalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejateraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.sistem penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga;
d.pemberdayaan keluarga;
e.rencana strategis peningkatan kualitas keluarga dan mutu sumberdaya keluarga;
f.kelembagaan;
g.koordinasi;
h.kerjasama; 7
i.sistem informasi;
j.penghargaan dan dukungan;
k.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
l.monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
(2)Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial budaya keluarga.

Pasal 8

(1)Bupatidapat menetapkan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang belum dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(3)Ketentuan mengenai perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

(1)Bupati menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
(2)Penyusunan Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana penyelenggaraan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha; dan
3. c.fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwamembangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya mendukung terwujudnya dan makmur berdasarkan Pancasila dan Unda Undang Dasar 1945 di Daerah . bahwa sebagai implementasi daerah dalam pembangunan keluarga di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah, perlu adanya produk hukum daerah mengatur mengenai Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Peraturan Daerah tentang Keluarga;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang P Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 1 PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018 KETAHANAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan mendukung terwujudnyamasyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- di Daerah; implementasi tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan keluarga di Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan dan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan keluarga di Daerah, produk hukum daerah yang secara khusus nyelenggaraan Pembangunan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dan huruf b perlu

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembanganan Kependudukan dan Penyelenggaraan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Penyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5614);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraanPembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :PERATURANDAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Bupati adalah Bupati Karawang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, kordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagian lahir dan batin. 4
10.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, dan harmonis.
11.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan sah, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12.Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.
13.Keluarga Rentan adalah Keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan pontensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau non fisiknya.
14.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan lahir dan batin
15.Pemberdayaan Keluarga adalah upaya yang disengaja, sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga, sehingga terbebas dari kemiskinan
16.Tindak Kekerasan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada anak, perempuan ataupun laki-laki secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.
17.Anak adalah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun termasuk dalam kandungan.
18.Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. 5
19.Keluarga Pra-Sejahtera (KPS) adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan ibadah, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan

Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan
d.perlindungan;
e.manfaat;
f.kekeluargaan;
g.pemberdayaan;
h.pengendalian;
i.pengawasan;
j.partisipatif;
k.keterpaduan;
l.legalitas; dan
m.nondiskriminatif.

Pasal 3

Pasal 4

Penyelenggaraan ketahanan keluarga memiliki tujuan untuk: 6

a.terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik, material dan mental spiritual secara optimal menuju keluarga sejahtera lahir serta batin; dan
b.harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat, serta dunia usaha.
c.Melaksanakan fungsi keluarga yang meliputi:
1. 1.fungsi keagamaan;
2. 2.fungsi sosial budaya;
3. 3.fungsi cinta kasih;
4. 4.fungsi perlindungan;
5. 5.fungsi reproduksi;
6. 6.fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. 7.fungsi ekonomi; dan
8. 8.fungsi pembinaan lingkungan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai:

a.pedoman bagi pemerintah daerahdalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga; dan
c.pedoman bagi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan kesejateraan dan ketahanan keluarga.

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.sistem penyelenggaraanpembangunan ketahanan keluarga;
d.pemberdayaan keluarga;
e.rencana strategis peningkatan kualitas keluarga dan mutu sumberdaya keluarga;
f.kelembagaan;
g.koordinasi;
h.kerjasama; 7
i.sistem informasi;
j.penghargaan dan dukungan;
k.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
l.monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat.
(2)Penyusunan kebijakan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.strukturisasi dan legalitas keluarga;
2. b.ketahanan fisik keluarga;
3. c.ketahanan ekonomi keluarga;
4. d.ketahanan sosial psikologis keluarga; dan
5. e.Ketahanan sosial budaya keluarga.

Pasal 8

(1)Bupatidapat menetapkan perencanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang belum dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tetap berpedoman pada Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat.
(2)Perencanaan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(3)Ketentuan mengenai perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 9

(1)Bupati menyusun rencana tahunan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.
(2)Penyusunan Rencana Tahunan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha yang bersifat tidak mengikat dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana penyelenggaraan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha; dan
3. c.fasilitasi dan pelayanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PERENCANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009