DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 10 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Diatur tentang Penambah Penyertaan Modal; Pengelolaan; Pelaporan; Penggunaan Laba; Penatausahaan; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah, Penambahan Modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang; Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kebijakan pengembangan usaha, penguatan struktur per modalan dan penugasa Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang; BUPATI KARAWANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2021 PROVINS! JAWA BARAT BUPATI KARAWANG 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Serita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetnang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 3 ten tang Republik Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 14); 16.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5801);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Karawang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG
18.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3). 5
18.Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mernpunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau se bagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Direksi adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDAM Tirta Tarum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDAM Tirta Tarum serta mewakili PERUMDAM Tirta Tarum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDAM Tirta Tarum.
11.Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada PERUMDAM Tirta Tarum yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan uang dan/ atau barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.
12.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.
14.Dividen adalah hak Daerah atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagai penerimaan Daerah.
15.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
16.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
17.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 6 Pasal 4 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

a.pengembangan usaha;
b.penguatan struktur permodalan; dan
c.penugasan Pemerintah Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan pelayanan air bersih/ air minum bagi masyarakat melalui peningkatan, pengembangan dan perluasan jaringan perpipaan;
b.mendukung tugas dan fungsi serta kinerja Organ PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
c.mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PERUMDAMTirta Tarum; dan
d.mendukung upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAMTirta Tarum.

21.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22.Uang Daerah yang selanjutnya disebut Uang adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

BAB II

PENAMBAHANPENYERTAANMODAL

Pasal 8

PERUMDAM Tirta Tarum melakukan pengelolaan atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 7

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PERUMDAM TIRTA TARUM sebesar Rpl 7.000.000.000 (Tujuh Belas Milyar Rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 2 (dua) tahun, dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2021 sebesar RpS.140.000.000 (Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rpl 1.860.000.000 (Sebelas Milyar Dela pan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh tenaga professional dan independen yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati dan tersedianya rencana bisnis PERUMDAMTirta Tarum Kabupaten Karawang.
(4)Besaran rincian per tahun anggaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. ( 1)
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolan keuangan daerah.

Pasal 12

(1)Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENG A WASAN

Pasal 11

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 10

(1)KPM memprioritaskan penggunaaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan PERUMDAM Tirta Tarum setelah dana cadangan dipenuhi.
(2)Pengunaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), digunakan untuk dividen PERUMDAM Tirta Tarum yang menjadi hak Daerah Kabupaten.
(3)Dividen PERUMDAM Tirta Tarum yang menjadi hak Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
(4)Besaran penggunaan laba atas Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun oleh KPM. BABV PENGGUNAAN LABA Pasal 9 PERUMDAM Tirta Tarum melaporkan penerimaan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

(3)Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tugas pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. JO I. UMUM Keberadaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan sis tern penyediaan air minum yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 013 Tahun 1987, dan diganti dengan Peraturan Daerah Ka bu paten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada hakikatnya bertujuan guna tersedianya air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, sumber pendapatan asli daerah, mendorong petumbuhan ekonorni, memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja sehingga mempercepat pembangunan daerah. Di sisi lain, kegiatan usaha Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, bergerak dalam lapangan usaha penyediaan air bersih dan air minum mencakup pengolahan, pendistribusian, pencatatan meteran pemakaian air konsumen, penarikan retribusi, pemasangan sambungan rumah termasuk jenis usaha lainnya yang menunjang kegiatan usaha. Sedangkan ditinjau dari aspek permodalan, mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, telah ditentukan modal dasar Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, memiliki kewajiban untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAANMODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG 11 Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, pada dasarnya telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2020, melalui instrumen Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah, dan yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Sadan Usaha Milik Daerah, dengan perkataan lain Pemerintah Ka bu paten Karawang telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Karawang, berdampak kebutuhan akan penyediaan dan pelayanan air bersih/ air min um, di sisi lain keterbatasan modal yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk mengembangkan usaha dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan penyediaan dan pelayanan air bersih/ air min um, maka Pemerintah Ka bu paten Karawang perlu menempuh kebijakan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang. Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, serta Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka penambahan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah. Untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum serta terselenggaranya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, yang transparan dan akuntabel serta tertib administrasi, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Usaha Milik Daerah, maka kebijakan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12
1. c.Prinsip Pertanggungjawaban Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
2. d.Prinsip Kernandirian Yang dimaksud dengan prinsip "kernandirian" adalah keadaan di man a perusahaan dikelola secara prof esional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…