DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Mengingat

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adanya kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memfasilitasi kewajiban perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;

c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum, terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta bersinergi dan/atau terintegrasi dengan program pembagunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, bagi perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan tangung jawab sosial dan lingkungan serta peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya produk hukum daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 4
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah daerah.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya, TJSLP wajib dilaksanakan oleh Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam meskipun demikian tidak menghalangi Perseroan yang menjalankan usaha dibidang lain untuk berperan dalam pelaksanaan TJSLP dan apabila tidak dilaksanakan maka Perseroan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
12.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
13.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
14.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
15.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang. 5
16.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas :

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas;
l.berwawasan lingkungan; dan
m.berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

TJSLP bertujuan untuk :

a.mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak- pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan 6
d.terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP TJSLP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi :
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan;
3. c.Pembinaan;
4. d.Pengawasan;
5. e.Pelaporan.
(2)Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1)Program TJSLP dapat berbentuk :
1. a.Bina lingkungan;
2. b.Kemitraan usaha mikro;
3. c.Pemberdayaan masyarakat;
4. d.Sumbangan atau donasi; dan/atau
5. e.Promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 7

Pasal 8

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 9

(1)Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Penelitian dan pengkajian usaha;
2. b.Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.Pelatihan dan pendampingan berwirausaha dan pengembangan usaha.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 15 huruf b Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

Mengingat

c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum, terwujudnya efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan tepat sasaran serta bersinergi dan/atau terintegrasi dengan program pembagunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, bagi perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan tangung jawab sosial dan lingkungan serta peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu adanya produk hukum daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang. 4
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah daerah.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya, TJSLP wajib dilaksanakan oleh Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam meskipun demikian tidak menghalangi Perseroan yang menjalankan usaha dibidang lain untuk berperan dalam pelaksanaan TJSLP dan apabila tidak dilaksanakan maka Perseroan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
12.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
13.Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
14.Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
15.Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang. 5
16.Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas :

a.deklarasi diri;
b.kesepakatan;
c.kemandirian;
d.keseimbangan;
e.kemanfaatan umum;
f.kebersamaan;
g.keserasian;
h.keterpaduan;
i.keadilan;
j.transparansi;
k.akuntabilitas;
l.berwawasan lingkungan; dan
m.berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud TJSLP untuk:

a.meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
b.memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
c.menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
d.memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

TJSLP bertujuan untuk :

a.mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
b.terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
c.meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak- pihak terkait dengan operasional Perusahaan diseluruh wilayah Daerah; dan 6
d.terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP TJSLP

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi :
1. a.Perencanaan;
2. b.Pelaksanaan;
3. c.Pembinaan;
4. d.Pengawasan;
5. e.Pelaporan.
(2)Penyelenggaraan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

a.partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
b.kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
c.kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1)Program TJSLP dapat berbentuk :
1. a.Bina lingkungan;
2. b.Kemitraan usaha mikro;
3. c.Pemberdayaan masyarakat;
4. d.Sumbangan atau donasi; dan/atau
5. e.Promosi.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Program kemitraan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.Penelitian dan pengkajian usaha;
2. b.Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.Pelatihan dan pendampingan berwirausaha dan pengembangan usaha.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012