Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2020
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 85
Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, adanya kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Pemerintah Daerah memiliki peran untuk memfasilitasi kewajiban perusahaan dan/atau badan usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Daerah;
2
menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2851);
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
5492);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
4
5
BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas :
Maksud TJSLP untuk:
TJSLP bertujuan untuk :
dan 6
BAB III RUANG LINGKUP TJSLP
BAB III
BAB IV PERENCANAAN
BAB IV
Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:
Bagian Kedua Program TJSLP
7 Paragraf 1 Bina Lingkungan
Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kententuan peraturan perundangan-undangan. Paragraf 2 Kemitraan Usaha Mikro
Paragraf 3 Pemberdayaan Masyarakat
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)