DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Prinsip Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak Dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, Peran Serta Masyarakat, Pencatatan Dan Pelaporan, Sistem Data Dan Informasi Perkembangan Kependudukan, Pendanaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya manusia serta sebagai upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Karawang perlu dikelola dengan terencana, baik kualitas, kuantitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna menjadikan masyarakat yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional secara berkalanjutan yang penting dalam pembangunan daerah;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, pengaturan mengenai pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 tahun 2021 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
7.Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8.Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dilakukan untuk mewujukan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan, kondisi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya serta mengembangkan kualitas penduduk.
9.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10.Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
11.Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12.Mobilitas Penduduk adalah adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13.Mobilitas Penduduk Internal adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas administrasi daerah. 5
14.Mobilitas Penduduk Internasional adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas negara.
15.Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan Daya tampung lingkungan.
16.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
17.Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan tata ruang wilayah.
18.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19.Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma- norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
20.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
21.Pengaturan Kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
22.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
23.Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
24.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
25.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhaan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 6
26.Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
27.Angka Kematian adalah banyaknya kematian setiap 1.000 (seribu) penduduk per tahun.
28.Angka Kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari 1.000 penduduk dalam satu tahun.
29.Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Rukun Warga.
30.Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak dan remaja.
31.Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur.
32.Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
33.Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIKR/Mahasiswa adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
34.Usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA merupakan kelompok akseptor KB yang melakukan berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif untuk meningkatan keluarga akseptor yang anggotanya terdiri dari akseptor KB.
35.Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
36.Petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB adalah pegawai negeri sipil atau pegawai non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pelayanan evaluasi dan pengembangan kependudukan pemabngunan keluarga. 7

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga berdasarkan pada asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keseimbangan;
d.keberlanjutan; dan
e.manfaat.

Pasal 3

Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga berdasarkan prinsip:

a.kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
b.pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup;
c.partisipasi semua pihak dan gotong royong;
d.perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
e.kesamaan hak dan kewajiban antara penduduk pendatang dan penduduk setempat;
f.perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
g.keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 4

Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga berencana bertujuan :

a.mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
b.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
c.meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin.
d.menyediakan data dan informasi kependudukan untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, pelaksanaan pengendalian penduduk dan pembangunan; dan
e.mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan. 8

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.hak dan kewajiban;
b.kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.perkembangan penduduk;
d.pembangunan keluarga;
e.peran serta masyarakat;
f.pencatatan dan pelaporan;
g.sistem data dan informasi pengendalian penduduk;
h.pendanaan; dan
i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

a.membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak- hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia;
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
i.menetapkan Keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa; 9
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga; dan
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi Penduduk Rentan.

Pasal 7

Setiap Penduduk berkewajiban untuk:

a.menghormati hak-hak Penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
e.memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak- hak Penduduk; dan
f.melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam administrasi dokumen Kependudukan. 10

BAB V

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga.
(2)Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan nasional.
(3)Kebijakan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan:

a.pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga;
b.perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan, dan Pembangunan Keluarga; dan
c.pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan serta Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan kebijakan dan program program jangka menengah dan jangka panjang dilakukan melalui pelaksanaan rencana kerja tahunan.
(2)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam perkembangan penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
2. b.advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perkembangan penduduk, pembangunan keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan 11
3. c.penyediaan pelayanan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk, dan pembangunan keluarga berencana bagi keluarga miskin dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009