DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
c.bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, perlu diberikan Tanda Penghargaan Daerah oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
7.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
8.Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 15 (limabelas), 25 (dua puluh lima), dan 35 (tiga puluh lima) tahun.
9.Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
10.Warga Daerah Kabupaten adalah penduduk Kabupaten Karawang.
11.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
12.Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah. 5

Pasal 2

Penghargaan Daerah bermaksud untuk memberikan pengakuan, apresiasi dan penghargaan atas prestasi, jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah, guna meningkatkan motivasi dan mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

Pasal 3

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
b.memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; serta
c.mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 4

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

a.Kebangsaan;
b.Kemanusiaan;
c.Kerakyatan;
d.Keadilan;
e.Keteladanan;
f.Kehati-hatian;
g.Keobjektifan;
h.Keterbukaan;
i.Kesetaraan; dan
j.Kearifan lokal. 6

BAB II

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang, kelompok dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
(2)Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian PNS;
3. c.PNS berprestasi;
4. d.Penghargaan Purnabhakti; dan
5. e.Penghargaan daerah lainnya.
(3)Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.Putra Utama;
2. b.Putra Madya;
3. c.Putra Pratama; dan
4. d.Warga kehormatan.

Pasal 6

(1)Tanda penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan kepada :
1. a.Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat internasional; atau
2. b.Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan negara di wilayah Daerah.
(2)Pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara telah mendapat Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna emas; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya. 7

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
1. a.Warga Daerah Kabupaten;
2. b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
4. d.Memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah Kabupaten.
(2)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
1. a.Pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
2. b.Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
3. c.Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkaun luas dan berdampak kepada Daerah Kabupaten; dan
4. d.Belum memperoleh Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Nasional.
(2)Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna perak; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya.
(3)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Warga Daerah Kabupaten;
2. b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan 8
4. d.Memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Pasal 9

(1)Tanda penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.
(2)Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah :

a.Warga Daerah Kabupaten;
b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d.Memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional dan bermanfaat bagi Daerah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada Daerah, Bangsa, dan Negara;
c.bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam mendukung dan menggerakkan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, perlu diberikan Tanda Penghargaan Daerah oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghargaan Daerah; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHARGAAN DAERAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Karawang.
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi Daerah.
7.Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
8.Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdi selama 15 (limabelas), 25 (dua puluh lima), dan 35 (tiga puluh lima) tahun.
9.Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
10.Warga Daerah Kabupaten adalah penduduk Kabupaten Karawang.
11.Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
12.Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah. 5

Pasal 2

Pasal 3

Penghargaan Daerah diberikan dengan tujuan:

a.memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi Daerah, atau telah berjuang bagi Daerah;
b.memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam Pembangunan Daerah, yang bersifat fisik materil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; serta
c.mengembangkan sikap keteladanan bagi masyarakat dan mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 4

Penghargaan Daerah diberikan berdasarkan asas:

a.Kebangsaan;
b.Kemanusiaan;
c.Kerakyatan;
d.Keadilan;
e.Keteladanan;
f.Kehati-hatian;
g.Keobjektifan;
h.Keterbukaan;
i.Kesetaraan; dan
j.Kearifan lokal. 6

BAB II

PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan Penghargaan Daerah kepada seseorang, kelompok dan/atau badan yang telah berjasa dalam pembangunan daerah.
(2)Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tanda Penghargaan;
2. b.Penghargaan Pengabdian PNS;
3. c.PNS berprestasi;
4. d.Penghargaan Purnabhakti; dan
5. e.Penghargaan daerah lainnya.
(3)Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.Putra Utama;
2. b.Putra Madya;
3. c.Putra Pratama; dan
4. d.Warga kehormatan.

Pasal 6

(1)Tanda penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, diberikan kepada :
1. a.Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat internasional; atau
2. b.Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan negara di wilayah Daerah.
(2)Pemberian Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam hal Warga Daerah Kabupaten yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan Negara telah mendapat Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna emas; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya. 7

Pasal 7

(1)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
1. a.Warga Daerah Kabupaten;
2. b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
4. d.Memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah Kabupaten.
(2)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
1. a.Pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
2. b.Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi;
3. c.Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkaun luas dan berdampak kepada Daerah Kabupaten; dan
4. d.Belum memperoleh Gelar Pahlawan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Nasional.
(2)Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna perak; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya.
(3)Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.Warga Daerah Kabupaten;
2. b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan 8
4. d.Memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Pasal 9

(1)Tanda penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diberikan kepada Warga Daerah Kabupaten yang berprestasi di tingkat Daerah atau regional.
(2)Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.Piagam;
2. b.Medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
3. c.Penghargaan lainnya.

Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Tanda Penghargaan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah :

a.Warga Daerah Kabupaten;
b.Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c.Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
d.Memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Daerah atau regional dan bermanfaat bagi Daerah Kabupaten.