(1)Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN KARAWANG BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang. Ditetapkan di Karawang pada tanggal 23 Mei 2019 BUPATI KARAWANG, ttd CELLICA NURRACHADIANA Diundangkan di Karawang pada tanggal 23 Mei 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG, ttd SAMSURI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019 NOMOR 8 . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT : ( 8/77/2019) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021 I. UMUM Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Karawang sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah nasional, dan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, pada hakikatnya telah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan, namun seiring dengan perubahan kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang-undangan, mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menempuh kebijakan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, yang disesuaikan, diselaraskan, diharmonisasikan dan disinkronisasikan dengan dinamika kebijakan nasional dan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga diharapkan dapat terwujud sinergitas dengan pencapaian Program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai perwujudan visi dan misi perencanaan pembangunan jangka mengenah daerah Kabupaten Karawang. Pada prinsipnya, merujuk pada ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sepanjang memenuhi kriteria yakni perubahan dapat dilakukan dalam hal antara lain sebagai berikut:
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme, tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
12
c.terjadi perubahan yang mendasar;
d.perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; atau
e.merugikan kepentingan nasional.
Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka substansi/muatan materi perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, merubah Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, antara lain mencakup berbagai aspek untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan cara merumuskan kembali struktur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang paling utama yakni dalam kerangka penyesuaian terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kondisi, potensi, capaian kinerja, target, dan saran serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pembatasan jangka waktu perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 342 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun dari sisa masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, sehingga hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menempuh kebijakan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu untuk menempuh kebijakan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang, dan dalam rangka mendukung kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 13 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup Jelas.