DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;

b.menetapkan desa wisata kabupaten dengan Keputusan Bupati;
c.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
d.memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
e.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
f.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
g.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
h.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
i.mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 41

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kepeloporan dan/atau pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
(3)Pemberian Penghargaan dapat berbentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati. 21

Pasal 42

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
(2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 43

(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakup jalan,air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
4. d.bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 44

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 46

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah. 22
(2)Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Karawang.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Karawang
(4)Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 47

Penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

a.meningkatkan citra desa wisata daerah;
b.meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
c.meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
d.menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 48

(1)Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
(2)Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Mojang dan Jajaka Karawang terpilih.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan:
1. a.memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
2. b.memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 49

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23

Pasal 50

(1)Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

(1)Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
(3)Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan rencana pembangunan kawasan desa wisata kabupaten;

b.menetapkan desa wisata kabupaten dengan Keputusan Bupati;
c.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan desa wisata di wilayahnya;
d.memfasilitasi dan melakukan promosi desa wisata dan produk pariwisata desa yang berada di wilayahnya;
e.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata desa baru;
f.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
g.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata desa yang berada di wilayahnya;
h.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
i.mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 41

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi.
(2)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kepeloporan dan/atau pengabdian dalam pengembangan kawasan desa wisata.
(3)Pemberian Penghargaan dapat berbentuk piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh lembaga lain yang terpercaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati. 21

Pasal 42

(1)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kawasan desa wisata.
(2)Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi kawasan desa wisata daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kawasan desa wisata sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 43

(1)Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa wisata Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa wisata.
(2)Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bidang pengembangan daya tarik wisata desa di kawasan desa wisata;
2. b.bidang keamanan dan ketertiban;
3. c.bidang prasarana umum yang mencakup jalan,air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
4. d.bidang promosi pariwisata desa.

Pasal 44

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PROMOSI DESA WISATA

Pasal 46

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah. 22
(2)Penyelenggaraan kegiatan promosi kawasan desa wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Kabupaten Karawang.
(3)Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Karawang
(4)Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktifitas wisata yang lain.

Pasal 47

Penyelenggaraan promosi kawasan desa wisata daerah mempunyai tujuan:

a.meningkatkan citra desa wisata daerah;
b.meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus mancanegara;
c.meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
d.menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XII

DUTA WISATA PADA DESA WISATA

Pasal 48

(1)Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
(2)Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Mojang dan Jajaka Karawang terpilih.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata disyaratkan:
1. a.memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
2. b.memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 49

Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23

Pasal 50

(1)Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggungjawab Duta Wisata diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

(1)Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
(3)Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata dan/atau Dinas.