DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karawang

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
4.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 6
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
10.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
11.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
12.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
15.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
16.Bupati adalah Bupati Karawang.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp4.581.218.090.407,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp 4.470.005.377.786,00
b.Belanja Daerah Rp 4.564.218.090.407,00 Surplus/(Defisit) Rp (94.212.712.621,00)
c.Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan Rp 111.212.712.621,00 2) Pengeluaran Rp 17.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp94.212.712.621,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.470.005.377.786,00 (Empat trilyun empat ratus tujuh puluh milyar lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 7

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.271.023.991.048,00 (Satu trilyun dua ratus tujuh puluh satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 960.174.733.000,00 (Sembilan ratus enam puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.742.818.310,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.010.975.368,00 (Enam milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.095.464.370,00 (Dua ratus lima puluh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.946.646.186.738,00 (Dua trilyun sembilan ratus empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.488.815.213.035,00 (Dua trilyun empat ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.830.973.703,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp252.335.200.000,00 (dua ratus lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari :

a.pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Hibah Dana BOS sebesar Rp237.335.200.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). 8

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp4.564.218.090.407,00 (Empat trilyun lima ratus enam puluh empat milyar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga;
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.177.943.400.015,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima belas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.082.355.954,00 (Satu trilyun tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.811.789.662,00 (Satu trilyun dua ratus dua puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.543.878.900,00 (Delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp141.505.375.499,00 (Seratus empat puluh satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp704.628.329.711,00 (tujuh ratus empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.516.924.000,00 (Enam belas milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). 9
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.772.863.002,00 (Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.574.314.494,00 (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp442.143.867.215,00 (Empat ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.361.000,00 (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp631.646.360.681,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.736.576.781,00 (Seratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp529.909.783.900,00 (Lima ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3.Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
4.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
5.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 6
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
9.Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
10.Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
11.Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
12.Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran;
15.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
16.Bupati adalah Bupati Karawang.

Pasal 2

a.Pendapatan Daerah Rp 4.470.005.377.786,00
b.Belanja Daerah Rp 4.564.218.090.407,00 Surplus/(Defisit) Rp (94.212.712.621,00)
c.Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan Rp 111.212.712.621,00 2) Pengeluaran Rp 17.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp94.212.712.621,00

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 7

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.271.023.991.048,00 (Satu trilyun dua ratus tujuh puluh satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 960.174.733.000,00 (Sembilan ratus enam puluh milyar seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.742.818.310,00 (Lima puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.010.975.368,00 (Enam milyar sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.095.464.370,00 (Dua ratus lima puluh milyar sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.946.646.186.738,00 (Dua trilyun sembilan ratus empat puluh enam milyar enam ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan;
2. b.Pendapatan transfer antar daerah;
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.488.815.213.035,00 (Dua trilyun empat ratus delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima belas juta dua ratus tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp457.830.973.703,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Pasal 6

a.pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); dan
b.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Hibah Dana BOS sebesar Rp237.335.200.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). 8

Pasal 7

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga;
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.177.943.400.015,00 (tiga trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima belas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial;
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.082.355.954,00 (Satu trilyun tujuh ratus dua puluh delapan milyar delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.811.789.662,00 (Satu trilyun dua ratus dua puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.543.878.900,00 (Delapan puluh dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp141.505.375.499,00 (Seratus empat puluh satu milyar lima ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp704.628.329.711,00 (tujuh ratus empat milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.516.924.000,00 (Enam belas milyar lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah). 9
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.772.863.002,00 (Delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.574.314.494,00 (Seratus lima puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp442.143.867.215,00 (Empat ratus empat puluh dua milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp620.361.000,00 (Enam ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp631.646.360.681,00 (Enam ratus tiga puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp101.736.576.781,00 (Seratus satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp529.909.783.900,00 (Lima ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).