DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pemda dan masyarakat bertanggungjawab melakukan pengelolaan sampah melalui penyelenggaraan bank sampah, meliputi Persyaratan Bank Sampah; Mitra Pengelola, Pemberian Insentif; Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah melalui Bank Sampah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa penanganan sampah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bank Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 2
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 9); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG Dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6.Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
7.Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah
8.Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya.
9.Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten.
10.Kemitraan adalah kerja sama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
11.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
12.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 4
13.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
14.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

(1)Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah.
(2)Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pengelolaan sampah melalui Penyelenggaraan Bank Sampah.

Pasal 3

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:.

a.pengelolaan Sampah;
b.fasilitas Bank Sampah; dan
c.tata kelola Bank Sampah.

BAB II

PERSYARATAN BANK SAMPAH

Pasal 4

(1)Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.pengurangan Sampah; dan
2. b.penanganan Sampah.
(2)Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.
(3)Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pemilahan Sampah;
2. b.pengumpulan Sampah; dan
3. c.pengolahan Sampah.

Pasal 5

Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara mengguna ulang seluruh atau sebagian Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda, tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. 5

Pasal 6

(1)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a dilakukan melalui pengelompokan Sampah ke dalam jenis:
1. a.Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
2. b.Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
3. c.Sampah yang dapat diguna ulang;
4. d.Sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. e.Sampah lainnya.
(2)Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang mudah terurai oleh proses alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.sisa makanan;
2. b.serasah; dan/atau
3. c.Sampah lainnya yang mudah terurai oleh proses alam.
(4)Sampah yang dapat diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah Plastik;
2. b.Sampah Kertas;
3. c.Sampah Logam;
4. d.Sampah Kaca;
5. e.Sampah Karet;
6. f.Sampah Tekstil; atau
7. g.Sampah Lainnya. yang dapat diguna ulang seluruh atau sebagian, sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
(5)Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Sampah Plastik;
2. b.Sampah Kertas;
3. c.Sampah Logam;
4. d.Sampah Kaca;
5. e.Sampah Karet;
6. f.Sampah Tekstil; atau
7. g.Sampah Lainnya. yang memiliki nilai guna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(6)Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Sampah yang tidak dapat dikelompokan berdasarkan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d. 6

Pasal 7

(1)Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pada:
1. a.sumber Sampah; dan/atau
2. b.Bank Sampah.
(2)Dalam hal pemilahan Sampah dilakukan pada sumber Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghasil Sampah menyampaikan Sampah terpilah kepada Bank Sampah.

Pasal 8

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3)huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
1. a.mengangkut Sampah dari sumber ke fasilitas Bank Sampah; dan
2. b.menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya Sampah.

Pasal 9

(1)Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf c dilakukan melalui:
1. a.Pengomposan;
2. b.Daur ulang materi; dan
3. c.Daur ulang energi.
(2)Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan/atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos.
(3)Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.
(4)Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi.
(5)Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilarang untuk jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf a.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…