Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a. b. c. d. Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Selisih Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Sub Total Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 92.355.693.414,18 Rp 92.355.693.414,18 Rp 0,00 Rp 26.271.200.704,03 Rp 26.271.200.704,03 Rp 0,00 Rp 26.271.200.704,03
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : a. b. c. Jumlah asset Jumlah kewajiban Jumlah ekuitas Rp 2.155.022.302.246,16 Rp 99.742.540.765,03 Rp 2.055.279.761.481,13
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 tahun anggaran 2018 sebagai berikut:
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2018 Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2018 menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Lampiran XIX : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realiasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi aset lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan 9
Membuka PDF…