DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karimun Nomor 56 Tahun 2018

Nomor: 56
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 2019:

1.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880): 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717): 8. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telahdiubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611): Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5): Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 36): Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63): 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : PON 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kabupaten Karimun. Bupati adalah Bupati Karimun. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 5. 6. 7. 8. 9. s 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Dana Desa selanjutnya disingkat DD, adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 6 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang diserahkan tugas untuk membina Desa dalam bidang pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dalam penyaluran dana desa. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan tindakan melakukan pemberdayan masayarakat melalui asestensi, pengorganisasian pengarahan dan fasilitasi desa. Tim Pendamping Desa Profesional adalah sebuah jabatan profesi dibawah Kemetrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang- Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatakan keberdayaan masyarkat di desa. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa terdiri dari unsur pemerintahan desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa. Variabel Independen adalah Variabel untuk menentukan nilai bobot Desa, antara lain : jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa. Koefisien Varibel adalah koefisien (angka), yang di miliki oleh Desa untuk setiap variabel. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan instansi terkait yang berhubungan dengan mengawasi tertib administrasi, pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas melakukan pengelolaan keuangan Daerah. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D Adalah Surat Perintah yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pengguna anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Infografik desa adalah Representasi Visual informasi, data atau ilmu pengetahuan secara grafik. Papan Informasi Desa adalah media penyebarluasan informasi yang merupakan pembelajaran keterbukaan, pertanggungjawaban dan pencerahan bagi masyarakat. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemerintahan Desa. 7

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 2

DD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Pengunanaan DD diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan digunakan dalam rencana kerja pemerintah Desa. Pengunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan DD yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD.

Pasal 4

Tujuan pemberian DD adalah untuk : a. b. Cc. menentukan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa: . meningkatkan pemerataan pembangunan, kesempatan bekerja dand. kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa, dan . mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat. e.

Pasal 5

Pengelolaan DD dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. b. Cc. d.

(1)Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa, Pengelolaan DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum: DD dilaksanakan dengan prinsip efektif, efesien, terarah dan terkendali: dan Seluruh kegiatan yang didanai oleh DD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa dalam bentuk infografik Desa dan papan informasi.

Pasal 6

DD mempunyai sasaran, yaitu :

a.menunjang penguatan lembaga kemasyarakatan di Desa:
b.memberdayakan masyarakat melalui upaya pendayagunaan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal, dan 8 Cc. menunjang kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2)Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak pada: a. b. C. meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DD

Pasal 7

(1)DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Besaran DD tiap Desa di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA DD

Pasal 8

(l) Pengelola dan pelaksana DD terdiri atas: a. b Cc. d e Tim Fasilitasi Kabupaten, . Tim Fasilitasi Kecamatan, Tim Verifikasi Dinas, . Kepala Desa (PKPKD) Pemegang kuasa pengelolaan keuangan Desa): . TPKD Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa

(2)Pengawas pengelolaan DD terdiri atas: 200p BPD: Kepala Dusun, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa.
(3)Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: a. b. C. melaksanakan sosialisasi atas besaran nilai dan kebijakan dana DD setiap tahun anggaran, memberikan bimbingan pengelolaan DD kepada Pemerintahan Desa: melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD secara berkala pada setiap tahapan pencairan, . memberikan laporan kemajuan pelaksanaan alokasi dana desa dand. DD kepada Bupati, dan . memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalame. pelaksanaan DD. 9
(2)Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDes:
2. b.melakukan evaluasi kelayakan (proposal) permohonan penyaluran DD:
3. c.melakukan pembinaan dalam perencanaan dan penyaluran DD: dan
4. d.memberikan saran dan solusi terhadap kendala atau masalah dalam pelaksanaan DD.
(3)Tim Verifikasi Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
1. a.memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang mengajukan masing masing Desa:
2. b.melakukan persiapan kegiatan pembinaan administrasi program tim fasilitasi DD tahun 2019:
3. c.mengumpulkan hasil Laporan Pertanggugjawaban Pelaksanaan DD di Kabupaten Karimun: dan
4. d.menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Dana Desa tahun 2019.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Verifikasi Kabupaten dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional pada setiap jenjang.

BAB V

PENDAMPINGAN DESA

Pasal 10

(1)Pendampingan Desa bertujuan: a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa:
1. b.meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif,
2. c.meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor: dan
3. d.mengoptimalkan aset lokal Desa.
(2)Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kerja dan telah mendapat Surat Perintah Tugas dari Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)(S) 10

BAB VI

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 11

Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan Desa adalah paling banyak sebesar 75Y6 (Tujuh Puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran. Besaran Penggunaan DD digunakan untuk membiayai kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah paling sedikit sebesar 2546 (dua puluh Lima persen) dari total DD dalam satu tahun anggaran. Besaran Penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu memprioritaskan bidang Pembangunan Desa. Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Prioritas penggunaan DD didasarkan pada prinsip:

a.keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan,
b.kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa:
c.terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
d.kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
e.partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat,
f.swakelola dan berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal,
g.berdikari dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota,
h.berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa: dan
i.tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)11

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…